Karenasebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor522/Menkes/SK/V 1/2008 tanggal 6 Juni 2008 menerangkanbahwa yang berwenang melakukan pemeriksaanpsikotropika dan narkotika di lingkungan DepartemenKesehatan pada wilayah Jawa Barat adalah BalaiPengembangan Labotarium Kesehatan Provinsi .JawaBarat. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukanoleh Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah tidakberwenang dan tidak tidak sah.

Karenasebagaimana Surat Keputusan lifenteri KesehatanNomor 522/Menkes/SK/V1/2008 tanggal 6 Juni 2008menerangkan bahwa yang berwenang melakukanpemeriksaan psikotropika dan narkotika dilingkungan Departemen Kesehatan pada wilayah JawaBarat adalah Balai Pengembangan LabotariumKesehatan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikianpemeriksaan yang dilakukan oieh Dinas KesehatanKota Bandung adalah tidak berwenang dan tidaktidak sah.

Karena sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:522/Menkes/SK/V 1/2008 tanggal 6 Juni 2008menerangkan bahwa yang berwenang melakukanpemeriksaan psikotropika dan narkotika dilingkungan Departemen Kesehatan pada wilayah JawaBarat adalah Balai Pengembangan LabotariumKesehatan Provinsi Jawa Barat.

yang termuat data hasil tes urine Pembandingdan pengakuan Pembanding sendiri dan nyata Pembandingtelah menikmati psikotropika berdasarkan hasil tesurine Pembanding.Dari penjelasan tersebut Terbanding berpendapatPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tngkat Pertamatelah tepat dan benar dalam hal pembuktian unsurtindak pidana.Bahwa bila alat bukti berupa surat yang Terbandingajukan dalam persidangan dianggap tidak syah olehPenasehat Hukum Pembanding dengan adanya SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor.522/Menkes

/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di ProvinsiDan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBNP untuk tugaspembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasibagi kesinambungan program antara pusat dengan

Full Automatic chemistry 1 574.200.000 574.200.000AnalyzerECT with monitor 1 410.371.830 410.371.830Anasthesi Machine 1 869.022.000 869.022.000Tracheostomy 1 29.076.300 29.076.300Laparastomy Set 1 41.926.500 41.926.500Operating Lamp 2 514.800.000 1.029.600.000Total 11.858.129.453 19.762.061.000 Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat Jendral KementerianKesehatan RI Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal :Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor271/Menkes/SK

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :Halaman 41 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten

H.Yuendri lrawanto,M.Kes., tetap ditahan;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsenitrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggalHalaman

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

daftar G akan tetapi sejaktahun 1995 PT Phapros sebagai distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagayang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN TigPerbuatan terdakwa melanggar pasal 197 jo. pasal 98 ayat (2)Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.AtauKeduaBahwa terdakwa Sugeng Riyanto bin Alm.

distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagaHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Tigyang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa

atau menyelidiki sistemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihnan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia.Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 Ayat (3) dan(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES

/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik

BARUS, SH.Ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000pasal 3 GyVat Leccasavexens19pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanyadilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ,Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi

pemeriksaan laboratoriumkriminalistik No.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutPermenkes RI No.949/Menkes

denganperundang undangan yang berlaku ; e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan = yang berkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

ParamexBin Badar sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadariatau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; ~ Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangkaperdagangan

Setro Bin Markus (dalam penuntutan secara tersendiri) di pinggir jalan umummasuk Dusun Sepang, Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek yangbertemu dengan saksi Neni dan Fitri untuk melakukan transaksi/pembelian pil LLsebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah), makamenurut Hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatus dalam Permenkes RI No.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal ayat (13) ; ~ Menimbang, bahwa dari faktafakta yang

berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,143 gram tersimpandi dalam bungkus rokok DUNHIL milik Bagus Satria Wibowo setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium ForensikBareskrim POLRI Cabang Semarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

Gorilla tidak mempuyai ijin dari yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acaralaboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakahbarang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakanjenis Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara laboratoriskriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF danBB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

obatobatan terlarang (bukti P5);b.Bahwa untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milik TergugatSamsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarangseperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPOLRI di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar sejalan denganmaksud Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.Mtr194/MENKES

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angkah 5 huruf :a) Pemeriksaan kesehatan /medical check up di SOS Clinic, dari tes urineTergugatyang diduga positif mengadung narkoba/obatobatan terlarangpatutlahdipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan standart operationalprosedurterkait pemeriksaan narkoba di Perusahaan ( Bukti T7);b) Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RINomor194/MENKES/V2012, pengiriman sampel hasil tes urine milikTergugat kePusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar tidaksejalan

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 194/Menkes/SK/VV/2012 diberitanda 18;9.

Samsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang(bukti P5), dan untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 tersebut positif mengandung narkoba/obatobatanterlarang seperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRIdi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar dan sejalan dengan maksudKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES

Xiu Xiu Makeup Kotak 6 Tanpa Izin EdarKit Bahwa sebelum beredar kosmetikkosmetik tersebut harus mendapatkan nomorizin edar dan menurut Permenkes No.1176/Menkes /Per/ VIII /2010 tentang Notifikasidisebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dapat dilihat pada etiketdan atau kemasannya yang tidak mencantumkan nomor izin edar dan atau nomornotifikasi dan atau nama pabrik dan alamat dan atau nama inportir/distributor

sarana distribusi / pengecer.e Bahwa menurut Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.e Bahwa kosmetika termasuk dalam produk sediaan farmasi.e Bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurut Pasal 106Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No.Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Mtw.1176/Menkes

/Per/VII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa menurut Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi,Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan dibagian luar tubuh manusia atau gigi atau mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan / atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.Bahwa barang bukti berupa :ab2 (dua) pot Qianyan

Bleaching Cream (paket @ 2 pot) ;e 12 (dua belas) pot Citra Day & Whitening Cream ;e 6 (enam) kotak Xiuxiu Make Up Kit.Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3 Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurutPasal 106 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No. 1176/Menkes

dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talaksatu. bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat(PENGGUGAT);3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundanganyang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Siupil telah menyertakan Surat Izin Cerai dari Menteri Kesehatan RIdengan Nomor 171/MENKES

Soeharso Surakarta) telah mendapat Surat Izin Untukmelakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang in casuMenteri Kesehatan RI, Nomor 171/MENKES/R/SK/IV/2013 tanggal 16 April2013, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telahterpenuhi;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah menerangkan tempat tinggal ataudomisili Penggugat dan ternyata Penggugat tinggal di Sumber, Banjarsari,Surakarta yang termasuk

Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010tidak dikenal Perpanjangan Izin Operasional Sementara ;9.

Bahwa Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu diduga tidak memiliki11.12.izin UndangUndang Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Izin Penggunaan Bangunan dan Surat Izin Tempat Usaha, karenakediaman Penggugat berbatasan langsung dengan Rumah Sakit UmumTiara Sella Bengkulu tidak pernah diberitahu dan diikutsertakan dalamproses pembuatan izin tersebut ;Bahwa butir 9 dan 10 di atas berdasarkan huruf B Lampiran PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010, merupakanpersyaratan untuk

Nomor : 194/Menkes/SK/V/2012 tanggal15 Juni 2012, tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap contoh barang dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis dan spektrofotometri dan mikroskopik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Pemerian : Daundaun kering disertai biji dan batang, tidak berbau ;2.

nama M Surya Puspito Ajie alias Pito, dengankesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan :1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 81Peraturan Menkes

namaTerdakwa M Surya Puspito Ajie alias Pito,dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan:1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 81 Peraturan Menkes

dari Polda Jateng dan setelah dilakukanpenggeledahan di mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh TerdakwaHalaman 10 dari 13, Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PT SMGditemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi 10 (Sepuluh) butir pil warnahijau muda dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi pecahan pil warnahijau muda;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikternyata pil warna hijau tersebut mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 81 Peraturan Menkes

No. 419tanggal 22 Desember 1949 obat obatan yang tidak digunakan untukkeperluan tehnik yang berkhasiat mengobati, menguatkan dan lain lainnya;Bahwa pengertian dari mengedarkan sediaan farmasi dan arti dari SediaanFarmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan danatau baku standardnya adalah : memproduksi adalah membuat sediaanfarmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasiyang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik ) yangditetapbkan oleh peraturan Menkes

dan mengedarkan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun perpindahantanganan harus sesuai peraturan Menkes.

;Efek yang merusak dan mengganggu pada orang yang bersangkutan danmasyarakat.Dan yang tidak memenuhi Standard dan atau persyaratan yang ditentukanbaik persyaratan produksi, persyaratan dosis, kwalitas bahan, persyaratanperedaran yang ditetapkan oleh peraturan Menkes.

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 140/Menkes/Per/III/1991 Bab II Pasal 2berbunyi : " Alat kesehatan, Kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diedarkan/ataudijual di wilayah Indonesia, harus didaftarkan padaDepartemen Kesehatan cq.

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Tergugat I tidak mempunyai/belum mendapatiyijin edar dari Direktorat Pengawasan Obat TradisioMaKosmetika, Badan Pengawasan Obat dandanoleh karena Tergugat I telah mendapat NomorCD.03011590829nalkanan,Pendaftaran Kosmetika dengan No.tanggal 17 Desember 1991 untuk barang KosmetikaROSSE PERFUME BODY SPRAY (hitam), yangFERRARTtermasuk dalam kelas barang 03 (bukti TI3);Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.tanggal 4 Maret 1991 tentang140/MENKES

., Dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSemarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwabarang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftardalam Narkotika golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun

LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwa barangbukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs: 0,00004 gram danmengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalamNarkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa Terdakwa

TEGUHPRIHMONO, M.H., Dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSemarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwabarang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftardalam Narkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes

Teguh Prinhmono, M.H., lbnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang Bukti Nomor: BB0327/2019/NNFberupa irisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

Teguh Prinmono, M.H., lbnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang Bukti Nomor: BB0327/2019/NNFberupa irisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang

Kesehatan Nomor : KP.04.02/Menkes/253/2019, tertanggal 7 Mei 2019,tentang Izin untuk melakukan perceraian;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas, maka Penggugat mohonagar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Penggugat dalam setiap persidangan;Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Sby.Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : KP.04.02/MENKES/253/2019 tanggal 07Mei 2019, oleh karenanya Penggugat dalam melakukan permohonan ceraltelah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990

dimaksuddengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika sebagaimana dijelaskan dalam LIU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhi seseorangdalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah : Wajib memiliki surattanda registrasi berupa : STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 2PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin berupa :e SIP A bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai denganPERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

PER/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan liin kerja TenagaKefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yangdigunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaituapotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko obatatau Praktek bersamaBahwa ahli menerangkan Tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

barangnya) dan dipertegas pada pasal 106 undang undang kesehatan no. 36 Tahun 2009;e Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melaksanakan praktik kefarmasian, sebagaimana tercantum dalamPasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009, yaitu sesuai dengan pasal 108 orangyang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga apoteker danjuga memiliki ijin praktik kefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian yang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889/MENKES

Menteri Kesehatan atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gramdan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MIl4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo;Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

Pada saat ditangkap terdakwa menyatakanbahwa terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan

Rifudiansyah, tidak disumpahketerangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga

Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis

Rtae Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sabranmengedarkan obat zenith carnophen tersebut untuk mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian

,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan

pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian di toko obat RASI yaitumenyimpan, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat kerasmenurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002tentang Toko Obat Berizin sebagaimana keterangan UJI SUKMAWATI, S.Si,Apt/Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak.moon Perbuatan terdakwa MARTINA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 198 Jo.

Nomor 419 tanggal22 Desember 1949, Pasal 1 (satu) menerangkan yaitu obatobat keras adalahobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyaikhasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlaintuobuh manusia, menurut ketentuan pada pasal (dua), dan pada kemasandiberikan tanda khusus dengan lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K;Bahwa menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002, tentang Toko Obat Berizin hanya dapat meyimpan, menjual

berakibatterhadap resiko kesehatan terganggunya fungsi ginjal;Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PNSagBahwa sediaan farmasi jenis obat keras hanya dapat dijual dan ataudiperdagangkan pada sarana apotik yang mempunyai penanggung jawabseorang apoteker dan pemberian kepada masyarakat hanya berdasarkan resepdokter;Bahwa Toko Obat RASI tidak dapat menyimpan, mendistribusikan dan ataumenjual sediaan farmasi jenis obat keras kepada masyarakat menurut KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES