Ditemukan 9788 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3392 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TH INDO PLANTATIONS;
210121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • shall setoff the Indebtedness maka pernyataan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak ada penyerahan piutangmenjadi tidak terbukti. Di sisi yang lain dinyatakan : WHEREAS : B. Aspart of the restructuring scheme of the Issuer, LTH has assigned theIndebtedness together with all rights and priviledges of LTH as providedin the Asset Sale Agreement pursuant a deed of assignment dated 26December 2006 made between LTH and THI. C.
    In furtherance thereto,the Issuer is desirous of issuing to THII, and THII is desirous ofsubscibbing in the Issuer, the Serie A Shares (as defined herein), inconsideration of which THII shall setoff the Indebtedness. D. The Issueris hereby acknowledged, based on the Articles (as definded herein), tohave issued Ordinary Shares (as defined herein).
Register : 05-10-2012 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44787/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 29 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11529
  • Etersebut.Adapun contoh stempel dan tanda tangan dimaksud sebagaimana tercantum PadaForm E Nomor: E1047018106493291 tanggal 13 Mei 2012Berdasarkan uraian di atas dimana kedapatan tanda tangan berbeda denganspecimen resmi dari Pemerintah China, maka disampaikan pembahasan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan Rule 7, "Appendix 1, Attachment A: Revised OperationalCertification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The AseanChina FreeTrade Area" disebutkan sebagai berikut :"Rule 7The Issuing Authorities shall
    notes of the Certificateof Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;Multiple items declared on the same Certificate Of Origin (Form E) shall
Putus : 29-06-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Juni 2012 —
224426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia (The lawsof the Republic of Indonesia shall apply to this contract) (vide PIPasal XVII.2.1) ;3.
    Ketentuan tersebut berbunyi:in all cases, the Arbitral Tribunal shall act fairly andimpartially and ensure that each party has areasonable opportunity to present its case ;3.2.2. Tindakan tidak pantas ;Hal ini diatur dalam beberapa ketentuan antara lain:1). Pasal 32 UU Nomor 4/2004 yang mewajibkan hakim(termasuk arbiter) memiliki integritas, kepribadian tidaktercela, jujur dan adil.
    UU huruf (a)UU Nomor 30/1999 serta Pasal 1 ayat (1) KonvensiNew York, juga ditegaskan di dalam Pasal 25 ayat (8)ICC Rules yang berbunyi:The award shall be deemed to be made at theplace of the arbitration and on the date statedherein ;Terjemahan:Putusan Arbitrase dianggap dibuat di tempatarbitrase dilangsungkan dan pada tanggal yangdinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut ;Bertitik tolak dari faktafakta yang dikemukakan di atas,Putusan Arbitrase a quo dilakukan dan diambil sertadijatunkan oleh
    Ketentuan tersebut berbunyi:in all cases, the Arbitral Tribunal shall act fairly and impartially andensure that each party has a reasonable opportunity to present itscaseb.
    Ketentuantersebut berbunyi:..Save with the approval of the Arbitral Tribunal and the parties,persons not involved in the proceedings shall not be admitted ;2) Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4/2004 yang melarang hakim (termasukarbiter) untuk bertindak diskriminatif ;3) Pasal 15 ayat (2) ICC Rules yang menegaskan larangan bertindakpartial ;7.
Register : 28-12-2016 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 24 Maret 2017 — K21 SINGAPORE PTE LTD >< PT.ASURANSI RECAPITAL CS
275188
  • Overridding Principle : Any dispute arising out of orrelating to this Agreement shall be resolved exclusively bythe procedures set out in this Article 11. First, there shallbe friendly discussions between Parties based on thebasis that Parties have agreed to established thecooperation in order to generate the maximum profit forevery Party;b.
    If the disputeis not resolved within forty (40) days after such notice,either Party shall be entitled to refer the dispute forarbitration by the Singapore Commercial Arbitration Boardin accordance with the prevailing rules of such arbitrationtribunal. The decision of the Singapore CommercialArbitration Board shall be final and binding upon theParties.Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:hal 9 dari 52hal put No.768/PDT/2016/PT.DKI2.22.341. PENYELESAIAN SENGKETAa.
    If the PRINCIPAL fails to complete building concentrator facilities(full option) wthin one year after the execution of the Addendum toAgreement No. : 01/PSKZI/II/2011, dated November 01, 2011, theObligee shall be entitled to claim for the amount bondAtau dalam terjemahan bebas, berbunyi :4.
    Guarantee for repurchasing share from Second Party :The Second Party shall pay USD 70,000 as downpaymentfor purchasing 20% shares of The First Party within 3working days after signing Agreement.
Register : 21-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 396/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : PT Cosmeticindo Slimming Utama Diwakili Oleh : PT Cosmeticindo Slimming Utama
Pembanding/Penggugat II : PT Cantiksindo Utama Diwakili Oleh : PT Cosmeticindo Slimming Utama
Pembanding/Penggugat III : PT Hairindo Pratama Diwakili Oleh : PT Cosmeticindo Slimming Utama
Terbanding/Tergugat : Cosmetic Care Asia Limited
750692
  • Pasal 1 Franchise Agreement tertanggal 7 Jui 1995 antaraTergugat dengan Penggugat , yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut:Clause 3 Term and Renewal: Subject to the provisions of Clause 11below, this Agreement shall commence on the Effective Date and shallautomatically expire without notice on the Expiry Date.Clause 1 Expiry Date: Expiry Date means 9th August 2014, the dateof expiry of the initial term granted pursuant to Clause 3.Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pasal 3 Jangka
    Butir 7 Trademark License Agreement tertanggal 7 Juni 1995 antaraTergugat dengan Penggugat , yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut:This Agreement shall commence on 1 October 1994 andshallautomatically expire without notice on 9 August 2014Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Penanjian ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 1994 dan akan berakhirsecara otomatis tanpa pemberitahuan pada tanggal 9 Agustus2014.d. Pasal 3 jo.
    Pasal 1 Pasal Franchise Agreement tertanggal 1 Juli 2005antara Tergugat dengan Penggugat II, yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut:Clause 3 Term and Renewal: Subject to the provisions of Clause 11below, this Agreement shall commence on the Effective Date and shallautomatically expire without notice on the Expiry Date.Clause 1 Expiry Date: Expiry Date means 30 June 2015, the date ofexpiry of the initial term granted pursuant to Clause 3.Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pasal
    Pasal 1 License Agreement tertanggal 1 Juli 2005 antaraTergugat dengan Penggugat II, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut:Clause 3 Term and Renewal: Subject to the provisions of Clause 8below, this Agreement shall commence on the Effective Date and shallautomatically expire without notice on 30 Juni 2015.Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Halaman 9 Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKIPasal 3 Jangka Waktu dan Pembaruan: Dengan tunduk kepadaketentuanketentuan dalam Pasal 8 di bawah
    Pasal 1 Franchise Agreement tertanggal 7 Juni 1995 antaraTergugat dengan Penggugat III, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut:Clause 3 Term and Renewal: Subject to the provisions of Clause 11below, this Agreement shall commence on the Effective Date and shallautomatically expire without notice on the Expiry Date.Clause 1 Expiry Date: Expiry Date means 30 June 2007, the date ofexpiry of the initial term granted pursuant to Clause 3.Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Halaman 10
Register : 15-11-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 550/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat:
PT. OCEAN CHAMP SEAFOOD
Tergugat:
1.PT. KORMAN INDO EXPRESS
2.PT. SAMUDERA INDONESIA, Tbk
3.PT. MERATUS LINE
230131
  • Law and JurisdictionThe contract evidenced by this Bill of Lading shall be governed byEnglish law and any dispute thereunder shall be determined in Englandaccording to English Law to the exclusion of the jurisdiction of the courtsof any other Country. 2222 n nnn nnn n nnn nnn eneTerjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia: Kontrak yang didasarkan pada kognosemen ini akan diatur menuruthukum Inggris dan tiap sengketa yang timbul atasnya akan diputuskan diInggris berdasarkan Hukum Inggris dan mengeluarkan
    Law and JurisdictionThe contract evidenced by this Bill of Lading shall be governed byEnglish law and any dispute thereunder shall be determined in Englandaccording to English Law to the exclusion of the jurisdiction of the courtsof any other Country. 222 22 n nn nnn nnn nnn nee nenTerjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia: "27.
    Bahwa dalam dokumen perjanjian yang dijadikan dasar gugatan telahdipilin forum dan hukum yang berbeda dari hukum Indonesia, sehingga tidakdapat diadili di pengadilan Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 27Bill of Lading tersebut yaitu: The contract evidenced by this Bill of Ladingshall be governed by English law and any dispute thereunder shall bedetermined in England according to English law to the exclusion of thejurisdiction of the courts of any other country: (kontrak yang didasarkanHal 47
    by English law and any dispute thereunder shall be determined inEngland according to English law to the exclusion of the jurisdiction of the courtsof any other country: (kontrak yang didasarkan pada konogsemen ini akandiatur menurut hukum Inggris dan tiap sengketa yang timbul atasnya akandiputuskan di Inggris berdasarkan hukum Inggris dan mengeluarkankewenangan/jurisdiksi pengadilan negara lainnya);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat dalamperjanjian pengangkutan sebagaimana
    Utr.Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 27 ditentukan tentang hukumdan jurisdiksi sebagai berikut disebutkan The contract evidenced by this Bill ofLading shall be governed by English law and any dispute thereunder shall bedetermined in England according to English law to the exclusion of theJurisdiction of the courts of any other country: (kontrak yang didasarkan padakonogsemen ini akan diatur menurut hukum Inggris dan tiap sengketa yangtimbul atasnya akan diputuskan di Inggris berdasarkan hukum
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”), dk lawan CCA. MANAGEMENT BV (“CCA I”), dkk
13258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keuangan MCJ, termasuk melakukanpenerimaan, penarikan dan pengeluaran dana MCU (vide Pasal3.06 Addendum Tala);Dengan diberikannya wewenang pengelolaan keuangantersebut, berdasarkan Pasal 3.03 juncto Pasal 3.04 AddendumTala, Tergugat VCCA mempunyai kewajiban hukum danbertanggung jawab untuk menetapkan Standar ProsedurOperasi (SOP) yang berlaku dalam menjalankan kegiatanoperasional MCJ, khususnya dalam pengelolaan keuangan.Adapun ketentuan Pasal 3.03 juncto Pasal 3.04 AddendumTALA (kutipan):"CCA shall
    commenceon the date hereof and shall expire on the day which is the tenth(10th) anniversary ofsuch date unless this agreement shall beterminated foi whatever reason prior to such expiry date;Halaman 23 dari 71 hal.
    Put.Nomor 545 PkK/Pdt/2015A.1.5.menyelesaikan segala bentuk perselisihan terkait dengan Talahanya melalui lembaga arbitrase.Kutipan Pasal 6 angka 3 Tala adalah sebagai berikut:"Notwthstanding the foregoing, neither party shall be deemedto be in default under this Agreement if a bonafide dispute wthrespect to any of the foregoing Even of defaults has beenarisen between the parties and such dispute has beensubmitted to arbitration."
    option=com content &view = article & id= 210 & ltemid= 130#siac rulel), Pasal 1.1SIAC Rules tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut(kutipan):"Where parties have agreed to refer their disputes to the SIACfor arbitration, the parties shall be deemed to have agreed thatthe arbitration shall be conducted and administered inaccordance wth these rules.
    If any of these Rules is in conflictwth a mandatory provision of the applicable law of thearbitration from which the parties cannot derogate, thatprovision shall prevail."Terjemahannya adalah sebagai berikut:"Para pihak yang telah sepakat untuk memilin penyelesaianperselisihan melalui arbitrase SIAC, harus menyetujuisebelumnya bahwa arbitrase akan dilakukan dan dicatatkansesuai aturan SIAC.
Register : 15-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 B/PK/PJK/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT. ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
8059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the upper shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
    Subject to Note 3 to this Chapter :(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, omamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch
    Subject to Note 3 to this Chapter :(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories ot reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet Stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4024 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
8116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the be shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
    jari ++ Incorporating a protective metal toecap 25,0%5574 6402.99.90 +++ Lainlain +++ Other 25,0%(a) the terms rubber and plastics include woven fabrics or other textile products with anexternal layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of thisprovision, no account should be taken of any resulting change of colour; and(b) the term leather refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14.4, Subject to Note 3 to this Chapter :(a The material of the upper shall
    be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.Halaman
    Subject to Note 3 to this Chapter :a The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch
Register : 03-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
5266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proofin accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the abovementioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of suchliabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly,PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunderwithin sixty
    Bahwa dalam Section IV Pasal 1.3 huruf b kontrak Bagi Hasil Blok RokanAntara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan Pemohon Banding, dinyatakan sebagai berikut:"PERTAMINA shall:(A) coins(ob) Except with respect to CONTRACTOR 's obligation to pay the Income TaxIncluding final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection1.2(r) of this Section IV. assume and discharge other Indonesian taxes ofCONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and exportduties
    ,;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calender Year, of documentaryproof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for theabove mentioned taxes has been satisfied, except that with repect to anyof such liabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly,PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of productionhereunder within sixty (60
    Overhead AllocationGeneral and Administrative cost, other than direct charges,allocable to this operation should be determined by a detailedstudy, and the method determined by such study shall beHalaman 24 dari 42 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2017applied each Year consistently.
    angka5 dan 6, dan Pasal 4 huruf e UU PPN sedangkanmekanisme PPN ditanggung Pemerintah akan diberikanmelalui mekanisme lainnya atau melalui reimburse;Bahwa mekanisme reimburse ini diperkuat oleh adanyaRokan Production Sharing Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PTPertamina) dan PT Caltex Pacific Indonesia tanggal 15Oktober 1992 pada Section XIII Other Provisions angka 2.Laws and Regulations, yang antara lain mengatur bahwa:2.1 The laws of the Republish of Indonesia shall
Register : 30-05-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45187/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10631
  • ., dengan alamat No. 16, 3rd Ind Zone, XiaBaoan District, Shenzhen, China;bahwa dalam Form E dan Bill of lading, barang dikapalkan dari Shenzhen, China;bahwa dengan demikian terdapat bukti terjadinya Third Party/Country Invoicing;bahwa importasi dengan kategori Third Party/Country Invoicing diperbolehkan, diatur dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The AseanChiTrade Area, sebagai berikut : The Customs Authority of the importing Party shall accept a CertifOrigin
    The third party invoice number should be indiBox 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must be located in the Parthe copy of the third party invoice shall be attached to the Certificate of Origin (Form E) when prto the Customs Authority of the importing Party yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden RIndonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The AgreenTrade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Ptk
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
186
  • .* Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz halaman 83 :Cus y che Ys clei lad ad sey aly Guns JN Shall Gobeei Gus GUbl! Albi LY! USa25all Galle Gang jl asl cle Say uy! line Sc OY 75 we Ge By ee el gS! Aba!
    Ags aly je eo alld 8 Lalac EI pills GAM ge ai Ae jl shall ya48 Mall cel Gh yA) ye ile LYalig!
Register : 07-07-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.IBNU SUUD, SH
2.MUHAMMAD MA'RUF, SH
3.ANDRI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
UMAR ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH SUPODO
320
  • :
    1. 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk MAMA,
    2. 1 (satu) handphone Merk INFIX HOT 11S NCF warna hitam Imei 353312900209646/353312900209653,
    3. 1 (satu) Simcard XL 089512589508,
    4. 1 (satu) jaket warna hitam luntur ada garis merah dibelakang,

    1. 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan crew @fotobekasiku,
    2. 1 (satu) shall
Register : 26-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 271/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : RUDDY SOESILO Diwakili Oleh : FRANS PALTI SITUNGKIR SH MH CLA
Terbanding/Tergugat V : PT KOMUNIKASI FIBER OPTIK INDONESIARAYA
Terbanding/Tergugat III : Ny. DONG HE
Terbanding/Tergugat I : PT JARINGAN KOMUNIKASI BER OPTIK INDONESIA RAYA
Terbanding/Tergugat VI : SINGAPORE HYALROUTE INDONESIA COMMUNICATION INVESTMENT PTE. LTD
Terbanding/Tergugat IV : Tuan MOCHAMAD CHAIRUL ANWAR
Terbanding/Tergugat II : Tuan HUANG HE
7340
  • At any time within theShares participation by Investor in The Company and/or the TargetSubsidiary, the Existing Shareholders at any given time shall guaranteethat total member of BOD and BOC are 3 (three) members and two ofthe members appointed by the Investor shall hold position as the (i)President Director and a Director and (ii) President Commissioner andCommissioner respectively in each of the Company and the TargetSubsidiary.Versi Bahasa Indonesia:Pasal 4Pernyataan dan Jaminan Perusahaan dan
    Ayat (5) Butir (h)Cooperation Agreement, yang dikutip oleh Para Tergugat sebagai berikut:Pasal 2 Ayat (5) Butir (c) (1):Versi Bahasa Inggris:The existing Shareholders of the Company and/or the Target SubsidiaryShall cause the Company and/or the Target Subsidiary to do/perform anyactions to legalize the amendment of Constitution in accordance with theterms and conditions of this Agreement, including but not limited to submitreports and/or obtain approvals from the Minister and or BKPM Approval,and shall
    Any dispute, controversy or claim arising out of, relating to, or inconnection with this Agreement, or the breach, termination or validityhereof, shall be finally settled exclusively by arbitration. The arbitrationshall be conducted in accordance with the rules of BANI in effect at thetime of the arbitration. The location of the arbitration shall be conducted inthe English language. The Arbitration decision shall be final and binding.Versi Bahasa Indonesia:b.
Register : 10-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER;
7843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih lanjut, SKD Nordea Bank Finland Plc,Singapore Branch (Finlandia), SKD Skandinaviska Enskilda Banken (Swedia)dan SKD Mizuho Corporate Bank (Jepang) telah Pemohon Banding serahkanpada saat proses pemeriksaan;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) antara Indonesia dan Swedia diatur, bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatState unless the enterprise carries on business in the other Contracting Statethrough
    ;Bahwa Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)antara Indonesia dan Finlandia diatur, bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatState unless the enterprise carries on business in the other Contracting Statethrough a permanent establishment situated therein."
    ;Bahwa lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) antara Indonesia dan Jepang diatur, bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatContracting State unless the enterprise carries on business in the otherContracting State through a permanent establishment situated therein."
    pinjaman seperti biayakonsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya; Selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (Sepanjang selisih kurs tersebutmerupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrakvaluta berjangka dalam rangka lindung nilai (hedging) dana yang dipinjamdalam valuta asing;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, PSAK Nomor 26 dengan jelasmembedakan biaya bunga dan biaya lainnya;Bahwa lebih lanjut, dalam perjanjian ICTA, disebutkan juga bahwa:"interest shall
    pembayaran biaya agency fee dan trustee feeyang dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan fee letter yangmerupakan penetapan biaya atas jasa jasa yang diberikan olehTechnical Committee, Insurance Coordinator, Intercreditor Agent,Facility Agents, Security Agent, Trustee dan Account Banks yangbertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masingmasing penerima penghasilan diatur dalam Bagian 13 mengenaiKetentuan Agen Umum dan Rekening Bank ICTA Terjemahan, yangjuga telah menentukan bahwa "interest shall
Putus : 27-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDOSAT Tbk
369219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the twoStates" means any person who, under the law of that State, is liable to15taxation therein by reason of his domicile, residence, place of managementor any other criterion of a similar nature;For the purposes of this Agreement an individual, who is a member of adiplomatic or consular mission of one of the two States in the other State orin a third State and who is a national of the sending State, shall be deemedto be a resident
    of the sending State if he is submitted therein to the sameobligations in respect of taxes on income as are residents of that State.Article 11.Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the otherState may be taxed in that other State.However, such interest may also be taxed in the State in which it arisesand according to the laws of that State, but if the beneficial owner of theinterest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed10 per cent of the
    gross amount of the interest.Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one ofthe two States shall be taxable only in the other State to the extent that suchinterest is derived by:i. the Government of the other State, including political subdivisions andlocal authorities thereof; oril. the Central Bank of the other State; orili. a financial institution owned or controlled by the Government of theother State, including political subdivisions and local authoritiesthereof; oriv
    . any resident of the other State with respect to debtclaims guaranteed orinsured by the Government of the other State including politicalsubdivisions and local authorities thereof, the Central Bank of the otherState or any financial institution owned or controlled by thatGovernment.Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one ofthe other Stares shall be taxable only in the other State if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State and if the interest
    (Indonesia), akan tetapi, apabila Beneficial Owner daribunga tersebut adalah resident negara lainnya (Belanda), maka pajak yangdikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah brutobunga.Ayat (5)The competent authorities ofthe two States shall BV mutual agreementsettle the mode of application of paragraphs 2.Halaman 19 dari 44 halaman.
Register : 02-02-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Nopember 2015 — FX.SUPRIYONO M e l a w a n PT. CAL DIVE OFF SHORE INDONESI
16281
  • The Final Invoice shall be paid on or before 30 (thirty) calendardays after the WORK Acceptance Report orCompletion Certificate issigned. Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:...
    apply and that each party shall beresponsible for those it causes to be in the vicinity of a WORKLOCATION or participating in the WORK.
    SUCHINDEMNITY SHALL APPLY REGARDLESS OF WHETHERCAUSED OR BROUGHT ABOUT BY ANY SECOND PARTYGROUP NEGLIGENCE OR OTHER LEGAL FAULT ...
    Lampiran F Agreemenij.Berikut kutipannya:SECOND PARTY Tergugat and FIRST PARTY fTACPertamina PT PAN, each on its own behalf and on behalf of itsGroup, waive and release all rights and claims against the otherPARTY and its Group for, and shall indemnify and hold harmlessthe other PARTY and its Group, for any loss of profit oranticipated profit, loss of revenues, production or drilling delays,interruption or slowdown of operations, loss or loss of use ofcapital and/or resources, reservoir damage, or
    THIS PROVISION SHALL APPLYREGARDLESS OF WHETHER THE FOREGOING LOSS ORLIABILITY IS CAUSED OR BROUGHT ABOUT BY ANYNEGLIGENCE OR OTHER LEGAL FAULT, ON THE PART OFA RELEASED OR INDEMNIFIED PARTY.Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:PIHAK KEDUA Tergugat dan PIHAK PERTAMA TACPertamina PT PAN, masingmasing bertindak untuk pihaknyadan untuk dan atas nama Kelompoknya, mengenyampingkandan melepaskan seluruh hak dan tuntutan terhadap PIHAK danKelompok lainnya untuk, dan membebaskan dan melepaskanPIHAK
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
58514871
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of thereasons for his arrest and shall be promptly informed of any chargesagainst him.3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be broughtpromptly before a judge or other officer authorized by law to exerciseJudicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or torelease.
    It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall bedetained in custody, but release may be subject to guarantees to appearfor trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, shouldoccasion arise, for execution of the judgement.4.
    Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall beentitled to take proceedings before a court, in order that that court maydecide without delay on the lawfulness of his detention and order hisrelease if the detention is not lawful.5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall havean enforceable right to compensation..
    No one shall besubjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of hisliberty except on such grounds and in accordance with such procedure asare established by law.(2) Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of thereasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges againsthim. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
    Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121(3) Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptlybefore a judge or other officer authorized by law to exercise judicial powerand shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
27664 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bycarving from a solid piece of wood.(8 Other footwear specially designed to protect against oil, grease, chemicals or cold.9 Overshoes worn over other footwear; in some cases, they are heelless.(10) Disposable footwear, with applied soles, generally designed to be used only once.The term outer sole as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of(other than an attached heel) which, when in use, is in contact with the po aeconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall
    In such cases, the w per shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
    Subject to Note 3 to this Chapter :(a The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch
    Subject to Note 3 to this Chapter :(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LATEXCO INDONESIA
4619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebihWajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsungmaupun tidak langsung; atauc. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalamgaris keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda antaraPemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura.Pasal 5 angka 7An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have apermanent establishment in the other Contracting
    However, such dividends may be taxed in the Contracting State ofwhich the company paying the dividends is a resident, and accordingto the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner ofthe dividends the tax so charged shall not exceed:a) 10% of the gross amount of the dividends if the recipient is acompany which owns directly at least 25% of the capital of thecompany paying the dividends;b) 15% of the gross amount of the dividends in all other cases;Halaman 12 dari 34 halaman Putusan
    Nomor 689/B/PK/PJK/2017The competent authorities of the Contracting States shall by mutualagreement settle the mode of application of these limitations;The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of thecompany on the profits out of which the dividends are paid;4.
    Both parties undertake to exercise the obligationsarising under this agreement in good faith and fair dealing;Article 3 : Area and/or ClienteleThis agency agreement shall apply to the following area:Peoples Republic Of China, Hongkong, Macao, Taiwan, Korea,Japan, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Singapore,Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia, India, Srilanka,Pakistan, Australia and New Zealand. Other Countries can beincluded upon agreement of LID;Article 12 : Fees1.
    LID shall pay LAP a remuneration by way of commission atthe following rates:Every year, on the turnover made in the Asia Pacific regionwithin one year:o 6%on the first 7.5 million Euro plus;o 5% on the turnover between 7.5 to 10 million Euro (ONLY5% on these additional million Euro, NOT 5% + 6% on theseadditional 2.5 million Euro) plus;o 4% on the turnover between 10 to 12.5 million Euro plus;o 38% on the turnover above 12.5 million Euro;The commission is calculated as a percentage of the netinvoiced