Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 04-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 108/PID/2019/PT JAP
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : JHON W. R, SH
Terbanding/Terdakwa : NURUL KUSUMA WARDHANI
116 — 31
  • 1.450.000 1.450.000 PPH 21 4.750.0004.205.205 4.205.205 PPh 22118.070.000 4.750.000 122.820.000 Kerugian Keuangan Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
203 — 83
  • Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotismeiv.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3466 K/PDT/2016
Tanggal 21 Maret 2017 — JENNY VS SIGIT SISWANTO, SH., dkk. NOTARIS KOTA DEPOK;
763 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut ke Catatan Sipilyang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri; Dengan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan tegas MajelisHakim Banding telah melampaui kewenangannya sekaligusmerendahkan harkat dan martabat Jabatan Hakim yaitu: menyatakanPenetapan Pengadilan bisa dilakukan oleh bukan Hakim danmenyatakan melanggar penetapan pengadilan bukan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Musa Lesilawang, SH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
202 — 88
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 487/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Branch Manager PT Taspen Pesero, Kantor Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Elvi Frida Purba
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Kepegawai Daerah BKD Kota Pematangsiantar
76 — 88
  • yang tidak berdasar, karena BKN berwenangmelaksanakan perundangan di bidang kepegawaian sehingga harusmenjadi rujukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSIdalam melaksanakan pembayaran Pensiun.11.Bahwa hakhak lainnya atas meninggalnya Jon Kendi Saragih sepertiTabungan Hari Tua dan Jaminan Kematian dapat diajukan oleh ahliwaris apabila telah mendapatlan Penetapan Ahli Waris oleh PengadilanNegeri dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSIsebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-02-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN MANADO Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mnd
Tanggal 8 Agustus 2018 — - TERDAKWA Drs. MUSA HANSJE TINANGON, MSc.
216 — 82
  • MagdalenaKatuuk dengan status cerai mati, padahal yang seharusnya tercantum adalah nama isteripertama terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian kartu Keluargaatas nama Terdakwa yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum datadatanya tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dengan kata lain kartu Keluarga tersebut adalah palsu ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, kartu Keluargayang telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
799 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 23 P/HUM/2018yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipilyang tewas;Pasal 11B:(1)Bagi Pensiunan Hakim yang seharusnya ditetapkan berdasarkanPeraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil,tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun PokokPensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara, dan Peradilan Agama, serta janda/dudanya, dan gajipokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebihrendah
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM II-08/AD/I/2015
Tanggal 27 April 2015 — Kapten Cpn Denny Setiawan, Cs 1 Org
53 — 40
  • Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa1 menerima atau mendapat imbalan dari penumpang sipilyang dibawa penerbangan Test Fight pesawat terbang Cassa 212 TNI AD Noreg A9035 tanggal 14 September2013 dari Ambon ke Namlea sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa barang bukti yang diajungkan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupasurat, yaitu:a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/67/IX/2013 tanggal 12 September 2013tentang Perintah untuk melaksanakan tugas terbang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 18-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 21-12-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 93-K/PM.I-01/AD/X/2019
Tanggal 8 Nopember 2019 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Leo Candra
97 — 150
  • AcehBesar.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Oktober 2013 di Yonif Raider 112/DJdalam hubungan atasan dengan bawahan,tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi mengetahul Terdakwa di dugamelakukan tindak pidana pencurian sepedamotor dari Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ yangmendapat informasi dari Polresta Banda Acehyang menerangkan ada 2 (dua) orang sipilyang sudah ditangkap dalam hal pencuriansepeda motor namun dalam melakukanpencurian sepeda motor
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 01-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
NURSIA S.Pd., MM
Tergugat:
BUPATI SIGI
178 — 94
  • Dengan demikian, dapat dimaknai bahwapenerbitan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormatkepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diatur tersendiri dalam Paragraf 7 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin;Bahwa selanjutnya, mengenai upaya administrasi diatur pula dalamPasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-09-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 02-01-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 114-K /PM III-16/AD/IX/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — Terdakwa : Agus, Sertu NRP.3910307640871, Oditur Militer : Muhaeimin, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11970003240568.
134 — 36
  • Bahwa sepengetahuan Saksi dari ke 4 (empat) orang sipilyang ditangkap tersebut hasil pemeriksaan uriene adalah negative() sedangkan 1 (satu) orang atas nama Azwar Anas bin H.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
152 — 89
  • tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian.5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian.6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
    penerbitan keputusan objeksengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaituPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan obyeksengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 126/Pdt.G/2011/Ms.Lsk
Tanggal 28 Februari 2012 — Penggugat lawan Tergugat
74 — 12
  • sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan izin bagai Pegawai Negeri Sipil Wanita untukmenjadi isrei kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri bakalsuami* jo Poin V.3 huruf b SURAT EDARAN KEPALA BAKN tanggal 26 April1983 No.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
66 — 47
  • ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat KeputusanNomor : 2393/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, berdasarkan adanya aturan baru yaituSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153/KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 18-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
HERMANUS MARTHEN LUTHER DUMGAIR. ST
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
311 — 126
  • paling banyak Rp.171.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).Bahwa Pasal 87 ayat (4) Huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 25-03-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 31/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 11 Agustus 2014 — 1. Drs. Imran. disebut Penggugat-I ; 2. Drs. H. M. Irfan Barung, MM, disebut Penggugat-II ; 3. Ir. Yunus Abbas, M. Pd, disebut Penggugat-III ; 4. Alzam Taqwa, SE, disebut Penggugat-IV ; 5. Imran Bidohang, SE, disebut Penggugat-V ; 6. Dra. Yuyu Yuhaeni, disebut Penggugat-VI ; untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ; M E L A W A N : BUPATI ENREKANG, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
82 — 33
  • berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 499/ KEP/IX/2013,tertanggal 27 September 2013 (buktiP18) 5 222222 noon nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn nee Penggugat VI (Dra Yuyu Yuhaeni), menduduki jabatan sebagai KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan KeputusanBupati Enrekang Nomor: 19/ KEP/I/2009, tanggal 31 Januari 2009 (buktiP7) 544Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa 1 yang padakonsideran menetapkan yang menyatakan bahwa memberhentikan Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/MIL/2013
Tanggal 30 September 2013 — EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR
278 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saksi33, Deby Ari Sandi (Serda), Jabatan Komandan Regu (Danru) ;.Saksi34, Dwi Santoso (Pratu), Jabatan operator ;Saksi35, Eding Setiawan (Prada), jabatan Tantama Penembak ;=z Saksi36, Syafri Maria MS, pelatin dayung Dragon Boat (warga sipilyang diminta sebagai pelatih) ;.Keterangan keenam Saksi ini diambil langsung dari BAP, dan dijadikansebagai faktafakta hukum.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
179 — 67
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapunjuga yang berhubungan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1187/Pid.B/2010/PN.BWI.
Tanggal 4 April 2011 — ARIS FATMA ARIYUDA,ST
103 — 15
  • atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan' pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
    atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT- II /AD/III /2020
Tanggal 11 Juni 2020 — SYAFRIL BAHRI.SH
265 — 113
  • Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib datang anggotaGartap/1 Jakarta lalau membawa Saksi dan anggota TNIlainnya untuk diproses lebih lanjut, sedangkan orang sipilyang diamankan dibawa oleh petugas BNNP Jakarta.Him 16 dari him 53 Putusan Nomor : 10K/PM T II/AD/III/2020Menimbang,Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya yang juga merupakanTerdakwa sipil dalam Berkas Perkara lain, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Kepala Rumah TahananKelas Jakarta