pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasing nasabah,masingmasing nasabah punya profil, karakteristik sendiri kita semua punya polatransaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, dia bisa dikatagorikantransaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profil masingmasing individu iasendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000, transaksinya miliyaran tidak bisadijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besar ia mempunyai usahanya besar, dimanaseorang pejabat

Negara dengan seorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yangmencurigakan dari mereka ;Bahwa dalam PJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanmencurigakan ia akan melaporkan sistem yang berjalan itu adalah bateem up kalautidak berjalan

Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapatdidiskripsikan

No. 1261 K/Pid.Sus/2015yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Sedangkan pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotismemenyatakan bahwa penyelenggara negara meliputi:Pejabat negara pada lembaga tertinggi Negara;Pejabat negara dalam lembaga tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;oa fF WH NP =Pejabat Negara

telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harusdipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa SUPARDI BIN GUMBREK;;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai;Menimbang, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat

negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan makaakibat perbuatan Terdakwa SUPARDI BIN GUMBREKsebagaimana yang dinyatakandalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian keuanganNegara untuk Program Raskin untuk Desa Ngrencak Kec.

Kasi Tebet dengan nilai potongan sebesar Rp.32.000.000, Bahwa dana hasil pemotongan oleh para pelaksana tersebut berdasarkanhasil klarifikasi tim audit bersama tim penyidik kepada para pelaksanakegiatan swakelola dimana dana potongan tersebut digunakan antara lainuntuk Persiapan Adipura, BBJS (Bersih Bersih Jakarta selatan), Kerja baktidi lingkungan Kecamatan, Pembersihan Lokasi dalam rangka kegiatantertentu atau kunjungan pejabat Negara dan Makan minum staf setelahkerja bakti, namun pengeluaran

Kasi Setiabudi dengan nilai potongan sebesar Rp.41.250.000,10.Kasi Tebet dengan nilai potongan sebesar Rp.32.000.000,Bahwa dana hasil pemotongan oleh para pelaksana tersebut berdasarkanhasil klarifikasi tim audit bersama tim penyidik kepada para pelaksanakegiatan swakelola dimana dana potongan tersebut digunakan antara lainuntuk Persiapan Adipura, BBJS (Bersih Bersih Jakarta selatan), Kerja bakti dilingkungan Kecamatan, Pembersihan Lokasi dalam rangka kegiatan tertentuatau kunjungan pejabat Negara

Hakim berpendapatbahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaituapakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktubdalam Pasal 1 Ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenaryang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahmembuktikan bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST

perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelakutelah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagai Terdakwa tersebut sudahdapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkan atau tidak,termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangHalaman 546 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.timbul karenanya, antara lain yang berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa kemudian yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahkehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asaskekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan padakebijakan pemerintah, Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat kata dapat yang menyatakan kualifikasiunsur formil

, dengan demikain walaupun kerugian Negara secara nyata belumterjadi, namun apabila perbuatan itu berpotensi mengakibatkan Kerugian Negara,maka unsur ini telah terpenuhi.Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara adalah adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkan atau tidak,termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karenanya, antara lain yang berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara baik

telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harusdipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa DJANIMIN BIN KATIDJAN;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai;Menimbang, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat

negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan makaakibat perbuatan Terdakwa DJANIMIN BIN KATIDJAN sebagaimana yang dinyatakandalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian keuanganNegara untuk Program Raskin untuk Desa Ngrencak Kec.

dalam unsur pasaltersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.337Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, BadanHukum dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai

Peraturan walikota nomor 35 tahun 2017 tentang penjabarananggaran pendapatan belanja daerah kota sungai penuh tahun anggaran2018; Keputusan walikota sungai penuh nomor 030/Kep.791/2017tentang standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah kota sungalpenu tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.14 tahun 2018 tentangstandar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dewanperwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa menurut Mahrus Ali

terhadap diriTERGUGAT dari PARA PENGGUGAT, yang mana pemberitahuanpencabutan kuasa tersebut telah disampaikan kepada Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Kabupaten Lebak dan telah pula disampaikankepada TERGUGAT Ill sebagaitembusannyauntukdiketahui, sehingga pernbuatan berbentuk kelalaian atau kKesembronoan dariTERGUGAT Ill dimaksud telah menimbulkan kerugian pada diriPARA PENGGUGAT. oleh karena itu perbuatan TERGUGAT Illtersebut, dapat dikualifikasir sebagai Perbuatan Melanggar Hukumyang dilakukan oleh Pejabat

Negara (Onrecht Matige Overheid Daad,vide: Pasal 1366 K.U.H.

Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapatdidiskripsikan

Keputusan walikota sungai penuh nomor 030/Kep.791/2017tentang standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah kota sungaipenu tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.14 tahun 2018 tentangstandar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dewanperwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota sungai penuh; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan.

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baikditingkat Pusat maupun Daerah; 300 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus. TPK/2018/PN.Japb.

daerahyang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaanyang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.4) Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi : Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat

Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pengelolaan KeuanganDaerah antara lain :a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara.b UndangUndang Nomor 1 Tahun = 2004 tentangPerbendaharaan

Bahwa Undangundang 30 Tahun 2014 yang menyangkut AdminsitrasiPublik itu mengatur tentang apa yang disebut dengan Hukum AdministrasiHalaman 263.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 14/Pid.SusTP K/2017/PN.Mdn.essensi dari Hukum Adminsitrasi adalah berlaku pada Akuntan Publikdalam hal ini adalah Pejabat Negara kalau misalnya diduga melakukanTindak Pidana sebut saja menyalah gunakan wewenang Pejabat PulikPengelola Negara itu menyalahgunakan wewenang berdasarkan HukumAdministrasi kriterianya itu. ada dalam

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;

atau dalam unsur pasal tersebut diatasbersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebuttelah terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupundaerah;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka menyatakan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan