Ditemukan 5549 data
140 — 5
(PNPM MP) yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) untuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilirdengan perincian sebagai berikut :e Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);e Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)e Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dana PNPM MP ttersebut
303 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
147 — 85
Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
248 — 1071
internasionaldikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA,hilangnya mata pencaharian dari para pemaindi klub yang menjadi anggota Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia ( PSST ),kerugian secara finansial yang dialami olehanggota Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ), dan hal hal lainnya ;3 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undang Undang Pengadilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa PermohonanPenundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum mengharuskandilaksanakannya keputusan ttersebut
116 — 19
penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam rangka menyusun RAPBD, Pemda bersamasama DPRD, terlebihdahulu menyusun arah dan kebijjaksanaan umum APBD (KUA)Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemda menyusun strategiplafon dan prioritas anggaran (PPA)Berdasarkan Plafon dan Prioritas anggaran ttersebut
152 — 35
(dua milyarrupiah).Bahwa sharing/saham masingmasing pihak tersebut sebelumnya telah dibicarakandalam pertemuan para pihak sebelum ditanda tangani perjanjian kerja samatersebut dan hal tersebut telah disetujui Walikota.Bahwa perkiraan awal seluruhnya Proyek PAB ttersebut adalah sekitarRp.150.000.000.000.(seratus lima puluh milyar rupiah) atau Rp. 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah).Bahwa atas perhitungan dana sebesar itu, pihak PT.
134 — 203
Sehingga dua petakyang didalilkan dikuasai tergugat III adalah kabur dantidak jelas.Dalam replik para penggugat dijelaskan, bahwa dua petaktanah empang masih berdampingan dengan tanah empang yangdijaminkan di BPD ttersebut di atas.
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH.
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraHal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/201246Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M.
79 — 19
PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabahnasabahnya, kemudian PT.Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan carapembelian Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), denganperhitungan bahwa pembelian PN dan MTN ttersebut dapat memberikankeuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan.
266 — 100
Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTsebagai penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada PemegangSaham Lainnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggalpenawaran dan penawaran ttersebut hanya berlaku satu2 Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Persetujuan dan Penolakanpemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan harus diberikansecara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggalOrgan Perseroan menerima
68 — 15
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) beserta ketentuan lain yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1931 Menyatakan Terdakwa : AL FAKAR BIN MUARIF tidak terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada DakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa AL FAKAR BIN MUARIF ttersebut
74 — 23
;Bahwa Anggaran DPRD dirampat dalam komisi lalu PERDAyang disahkan;Bahwa saksi mengetahui ada S.K pimpinan = dirapatkan secarapleno baru kemudian di SKkan (dihadiri seluruh anggotadewan) sebelum ditetapkan dibacakan dahulu;Bahwa Rincian biayabiaya untuk kegiatan dirapatkan dalamrapat pleno ttersebut ;Bahwa saksi menerima secara tunai.
92 — 62
menerima bantuanADD tahun 2007 dan tahun 2009 karena di beri tahu Terdakwapada saat rapat di Rumah Terdakwa untuk membicarakanmasalah ADD pada saat setelah ADD di cairkan ;e Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersamasama denganperangkat Negeri tidak pernah melakukan sosialisasi masalah125penerimaan dan pelaksanaan ADD kepada masyarakat di Negerirumasokat ;Bahwa pada tahun 2007 di Negeri rumasokat tidak pernahpanitia sosialisasi dibentuk oleh Terdakwa =;Bahwa saksi tidak pernah terima dana seperti ttersebut
44 — 1
Bahwa, anak Pemohon bernama TAUSIYAH ISLAMI ttersebut belum didaftarkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian Pemohon , sehingga belum mempunyaiAkte Kelahiran ;Apa maksud pemohon mengajukan Penetapan ?
62 — 18
Slamet No.1 Candi BaruSemarang, terdakwa bersama BAMBANG SUPRIYANTO, BE telah menandatanganiBerita Acara Kesepakatan Harga dengan ketentuan antara lain : volume yang dipakaisebagai dasar pembayaran adalah data fisik yang telah dilakukan inventarisasi fisikbersama antara Dinas Pertanian, Polres Klaten, perwakilan warga dan petugas PLN,untuk Desa Karangpakel dan Desa Krakitan pada bulan Juni 2006 ;Bahwa Berita Acara Kesepakatan Harga yang terdakwa tandatangani bersamaBAMBANG SUPRIYANTO, BE ttersebut
142 — 191
alasan yang kuat untuk diterima oleh akal sehatmengenai alasan perbedaan tersebut serta Hakim Ketua tidak pernah menyatakandalam persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam BAPdibatalkan karena tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana militer.Bahwa dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yangsebagian berbeda dengan BAP meskipun disampaikan di persidangan tidak bisadijadikan fakta hukum dipersidangan karena keterangan para Saksi danketerangan Terdakwa ttersebut
150 — 92
Tentang Sita Jaminan, TentangPutusan Provisi, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara Kontra MemoriBanding a quo agar dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan dalildalil dalam pokok perkara a quo;140 Bahwa meskipun bantahan terhadap dalil PEMBANDING pada bagianDalam Intervensi telah PARA TERBANDING patahkan pada bagian DalamPokok Perkara Kontra Memori Banding perkara a quo, namun PARATERBANDING dengan ini akan menyampaikan kembali bantahan PARATERBANDING terhadap dalil PEMBANDING ttersebut
58 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASAN NURFIN,ttersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaanPrimair;Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. MILHAM THALIB,Terdakwa II. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H.LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI.BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. TerdakwaVII.
815 — 584
melihatbatas wilayah yang akan dipergunakan untuk proyekpembangunan PLTU di desa Sumuradem dan kemudianmelaporkan hasil kerjanya kepada sekretaris panitiapembebasan tanah yaitu Dady Haryadi ;bahwa yang dimaksud dengan melihat batas wilayah adalahmelihat batas luar lokasi yang akan dibangun proyek PLTUtersebut, apakah hanya meliputi satu kecamatan saja ataudua kecamatan, dengan melihat patoknya melewati batasluar atau tidak, dan hasil yang didapat dari lokasi padasaat itu proyek pembangunan PLTU ttersebut