Bahwa sebidang tanah milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001,yang terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, seluas 1.028 m2 (seribu duapuluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor00022/Sokanegara/2011, tanggal 24 Oktober 2011 terdaftar atas nama :DJOCHRA, sekarang terdaftar atas nama Sugiarto, pada awalnya telahdihutangkan Pelawan kepada sdr.

Pelawan bukan Pemilik atas sebidang tanahSHM Nomor 00001 Kelurahan Sokanegara Kec. Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah seluas 1.028m2. Pemilik tanahSHM Nomor 00001 tersebut adalah Terlawan yang telah membeli tanahtersebut dari Pelelangan Umum;Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 208/Pat/2021/PT SMG3.Bahwa Posita Nomer 2 dan 3 benar.

Betul Terlawan sebagai pemenanglelang dan pemilik sah tanah SHM Nomor 00001 tersebut telah mengajukanPermohonan Pengosongan atas obyek tanah SHM Nomor 00001 tersebutkepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah di keluarkan SuratPenetapan Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt;4 Posita 4 benar bahwa antara Pelawan dengan Terlawan memangsebelumnya tidak ada hubungan hukum sama sekali;5.Bahwa memang benar bahwa sebelumnya terjadi hutang piutang antaraPelawan sebagai orang yang berhutang (debitur) dengan

Tommy LimantoroSanjaya sebagai orang yang menghutangkan (kreditur) dengan jaminantanah SHM Nomor 00001 Kel.

Pelawan pernahmengajukan gugatan perihal ini di Pengadilan Negeri Purwokerto dan sudahdiputus dan Pelawan sebagai pihak yang kalah bahkan putusannya sudahberkekuatan hukum tetap (artinya Pelelangan Terhadap Obyek HakTanggungan SHM Nomor 00001 Kel. Sokanegara adalah sah).

Menyatakan SIP Nomor : TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atas nama Tergugat II MAUREEN MAWENGKANG tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan SIP Nomor : TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama Tergugat III ALI HARRIS dan Surat Pernyataan Penyeerahan Hak Huni tanggal 9 September 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----5.

(ALI HARRIS) sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan HakHuni Rumah dan Pengosongan tanggal 9 September 2009 yang juga telahdisetujui oleh Tergugat dengan terbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS (Tergugat Ill); Danmengenai pengalihan serta terbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.1210.11.12.13.14.tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS (Tergugat Ill) tersebutadalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugatsebagai Pemilik tanah dan bangunan

MAWENGKANG telahmeninggal dunia, namun Tergugat Il telah mengurus dan berhasilmendapatkan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 yangberakhir pada tanggal 7 Maret 2010 dari Tergugat tanopa sepengetahuandan tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemilik tanah;b.

Bahwa sebelum tanggal 7 Maret 2010 dengan akal liciknya Tergugat Iltelah mengalinkan dan membaliknama SIP atas nama Tergugat II tersebutkepada Tergugat Ill (ALI HARRIS) sesuai dengan Surat PernyataanPenyerahan Hak Huni Rumah dan Pengosongan tanggal 9 September2009 yang juga telah disetujui oleh Tergugat dengan terbitnya SIP NomorTS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS(Tergugat III); Bahwa mengenai pengalihan serta terbitnya SIP NomorTS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas diterbitkannya Surat jinPerumahan (SIP) Nomor TS.1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atasnama Tergugat II dan SIP No. TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009atas nama Tergugat III. Kedua SIP tersebut dikeluarkan untuk rumah sengketayang terletak di JI. Rasamala No. 1, Kelurahan Gondangdia, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "rumahBQ UO). j~nn nnn3.

TS.1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atas nama Tergugat II danSIP No. TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Okbober 2009 atas nama TergugatIll tanpa sepengetahuan dan tanpa melakukan ldarifikasi dengan pihakPenggugat Periu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat berwenang untukmenerbitkan SIP atas rumah yang masih dikuasai oleh Gubernur KepalaDaerah tanpa harus meminta persetujuan atau melakukan Idarifikasi ataumemberitahu pihak lain.

berpendapat bahwa SKPKBT yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a guo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara.Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor:00001

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor : 00001/206/04/092/13 tanggal 03 Juni 2013 telah sesuaidengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB

dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1545/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2004 Nomor :00001

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan objek sengketaPengadilan Pajak yang berada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara; .2. bahwa Pemohon Banding mempermasalahkan ketentuan formal terkait kKompetensi/ kewenanganTerbanding untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung serta prosedur penerbitan SKPKB PPhBadan Tahun Pajak 2004 dan prosedur proses keberatannya; Menurut Pemohon Banding, pihakTerbanding tidak memiliki Kewenangan menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor : 00001

/206/04/092/13tanggal 03 Juni 2013 Tahun Pajak 2004;3. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor: 00001/206/04/092/13tanggal 03 Juni 2013 Tahun Pajak 2004 dari hasil verifikasi yang dilakukan Terbanding berdasarkanketerangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapPemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasarkarena

pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012.

Sedangkan dalam sengketain, Pemohon PK hanya dapat mengetahui dari kantor pos manaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 tersebut dikirim, yaitudari kantor pos Cawang.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 ditandatanganipada tanggal 25 April 2012.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterima olehPemohon PK pada tanggal

Perbedaan yangcukup mencolok dalam pengiriman SKPKB Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 adalahpada pos kilat knusus lainnya yang diterima Pemohon PK, tidakpernah ada cap porto dibayar.

Padahal, informasi dibalik barcode itulan yang mungkin menyimpan kebenaran materiilmengenai kapan pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 sebenarnyadilakukan.

Tindakan yang mengakibatkan terlambatnyaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 sampai diterima oleh Pemohon PKdilakukan oleh Termohon PK. Oleh karenanya seharusnyaTermohon PKlah yang bertanggungjawab atas tindakannyatersebut.

menandatanganilangsung karena berkaitan dengan masalah keuangan;Bahwa padahal secara struktur di toko Penggugat, SIT ASTUTI bukankaryawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakankondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (buktilengkap akan Penggugat hadirkan baik secara tertulis maupun saksi nanti dipersidangan) sehingga Penggugat menganggap SITI ASTUTI tidak bisa diberitanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;Bahwa telah diterbitkan SKPKB PPN No.00001

Membatalkan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18April 2013sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari 2010 dikarenakan prosespenerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur atau cacat hukum karenayang bertanda tangan menyetujui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanadalah SIT ASTUTI yang bukan karyawan tetap Penggugat, tidakmenguasai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, jugaPenggugat tidak pernah memberikan surat kuasa seperti yang telah diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi PersyaratanFormal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal18 April 20138 Masa Pajak Januari 2010, yang tidak disetujui olehPenggugat.IV.

memenuhi persyaratan Pasal25ayat (8a) UU KUP.Penggugat /Termohon PK kemudian mengajukan permohonangugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokertonomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasanomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 MasaPajak Januari 2010B.

Put51256/PP/M.IIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor S5050/WPJ.06/KP.02/2013 tanggal 2September 2013, tentang Jawaban atas Surat Nomor 013/TaxPPN/05/MSP/VI/13 tanggal 10 Juni 2013;: bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 Nomor 00001

/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 1 April 2013 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaMenurut PengugatPendapat MajelisJakarta Gambir Dua tanggal 4 April 2013;: bahwa dikarenakan alasan force majeur yang berada di luar kekuasaanPenggugat, maka Penggugat baru benarbenar menerima Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 30 Januari 2013

;: bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Tergugat dan Penggugattersebut di atas serta berdasarkan buktibukti dan hasil pemeriksaan dalampersidangan dapat dikemukakan halhal sebagai berikut;bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal 3 Desember 2012 dan Surat KetetapanPajak tersebut dikirimkan kepada

ABC tersebut memang benar diterima oleh pihak Penggugat padatanggal 7 Desember 2012.bahwa dikarenakan alasan force majeur yang berada di luar kekuasaanPenggugat seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat baru benarbenarmenerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 30 Januari 2013.bahwa Penggugat mengajukan Surat

ABC kepada Tergugat pada tanggal 7 Desember 2012.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan terhadap buktitanda terima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 6 Desember 2012 sedangkan tanggal 7MemperhatikanMengingatDesember 2012 adalah laporan pengiriman CV.

Bahwa seharusnya yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat PengelolaanNomor 00001 atas nama Terbanding adalah peta bidang pembebasanlahan tanah, bahwa sedari awal tanah Para Pembanding tidak termasukdalam peta bidang tanah yang musti dibebaskan,akan tetapi dalam prosespenerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 atas namaTerbanding d/h Terguagat kelima bidang tanah Para Pembanding d/hPenggugat dimasukkan kedalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor00001;.

Bahwa dengan demikian Terbanding II d/h Tergugat II tidak dengan hatihati,lalai atau dengan sengaja menerbitkan Sertifikat Hak PengelolaanNomor 00001 atas nama Tergugat tidak berdasarkan peta bidangtanah,bahwa Terbanding seharusnya keberatan dengan penerbitanSertifikat Oengelolaan Nomor 00001 yang dikeluarkan oleh Terbanding IIkarena sertifikat tersebut tidak berdasarkan luasan peta bidang yangdisetujui oleh Terbanding d/h Tergugat ;.

MenurutTerbanding Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili tindakanpemerintahan dan badan pemerintah, dan hal ini juga sesuai denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468K/Sip/1971 tanggal 25 Juki 1973.Bahwa keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding pada angka 4dan 5 lembar ketiga yang pada pokoknya menyatakan seharusnya yangmenjadi dasar penerbitan Sertifikat 00001 atas nama Tergugat adalah petabidang pembebasan lahan tanah....dst dan penerbitan sertifikat tidak

Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Pengugat posita 6 dan 7 suratgugatan pada pokoknya permasalah timbul karena adanya penerbitanSertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 atas nama Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

Dalam posita tuntutannya, poin 3 Penggugatminta agar Majlis Hakim Pengadilan Negeri Koba menyatakan tidak sahsecara hukum Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 atas namaTergugat sekarang Terbanding tertanggal 26 Maret 2019, sehingga dallilkeberatan Para Pembanding haruslah ditolak;Halaman 8 dari 11 PutusanNomor 21/PDT/2021/PT BBL3.

S00034/WPJ.07/KP.1003/2007 tanggal23 November 2007 sehingga sanksi yang dikenakan dikurangkan menjadi nihil;Bahwa pokok permasalahan sengketa pajak ini berawal diterbitkannya SKPKBNo. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo Keputusan DirekturJenderal Pajak c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaKhusus Nomor KEP771/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006 yangterlambat dibayar sehingga kemudian Tergugat menerbitkan STP 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006;Bahwa terlambatnya

SKPKB No. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus2005 dibayar berkaitan dengan berlarutlarutnya penyelesaian pengenaanHal. 2 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011pajak atas uplift, kekeliruan dalam penghitungan besarnya pajak terutangatas uplift dan karenanya harus diperbaiki terlebih dahulu melalui prosedurkeberatan.

Bahwa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor : 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 25 September2005 sampai dengan 26 Mei 2006 diterbitkan karena TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) terlambat melakukanpembayaran pokok pajak yang terutang atas SKPKB Nomor00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo. KEP771/WPuJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006;5.3.

Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)Nomor S2977/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 adalahmerupakan surat penolakan permohonan pembetulan yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) atas KeputusanNomor KEP1246/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 2 Agustus 2007tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminsitrasi AtasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/04/081/06tanggal 11 Juli 2006;6.3.

Mei2006 atas nama : BUT TALISMAN (Tanjung) Ltd, NPWP:02.058.581.6081.000 sehingga Sanksi Adminsitrasi Atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/00/081/06 tanggal 11 Juli 2006Hal. 15 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011Masa Bunga dari tanggal 25 September 2005 sampai dengan 26 Mei2006 tersebut menjadi NIHIL..

Nomor 577 K/Pdt/2020pengusaha/nama penanggung jawab atas suratsurat perusahaan milikperseroan PT Ming Yuan Indonesia yaitu:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20022017 seluas 3.673 m?

Nomor 577 K/Pdt/2020sabut kelapa dan batok kelapa dengan kegiatan usahanya: santan cair,tepung kelapa, cocofiber, cocopeat dan arang;Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telahdirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 DesaTawaang Timur tanggal 20022017 seluas 3.673 m?

(tiga ribu enamratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan menggunakan nama pribadiTergugat sendiri sebagai pemegang hak;Menyatakan merubah nama Tergugat atas nama Sanny Oscar yangtertera pada kolom pemegang hak Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20022017 seluas 3. 673 m?

Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan semua suratsuratyang masih dalam penguasaan Tergugat yaitu Surat Izin MendirikanBangunan dan Surat Tanda Daftar Industri beserta suratsurat lainnyayang tidak/belum diserahkan kepada Penggugat untuk diserahkanPenggugat;Melarang kepada Tergugat untuk melakukan proses apapun terhadapsemua suratsurat perizinan milik perseroan PT Ming Yuan Indonesiatersebut termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telah dirubahmenjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untukmemproses perubahan nama semua suratsurat dari menggunakannama Tergugat Sanny Oscar diubah menjadi atas nama Penggugat PTMing Yuan Indonesia termasuk mengubah nama yang tercantum padaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20 Februari 2017 seluas 3.673 m?

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52311/PP/M.IIA/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2001: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP416/WPJ.13/2012 tanggal 4 September 2012,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor: 00001/201/01/705/11 tanggal 12Oktober 2011;: bahwa dasar

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor:00001/201/01/705/11 tanggal 12 Oktober 2011 adalah diterbitkan olen KPP Sanggaubukan oleh KPP PMA Lima. Koreksi berdasarkan atas SPT Tahunan PPh Pasal 21yang dilaporkan tidak tepat waktu oleh pemohon banding, yaitu pada tanggal 15 April2002.

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undangundang Nomor16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan diatur bahwa Terbandingdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam jangka waktu sepuluh tahunsesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajakatau Tahun Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Februari sampai dengan Desember 2001 Nomor:00001

untuk kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2001 yangdilakukan kepada Pemohon Banding adalah SPT Tahunan PPh Pasal 21 TahunPajak 2001;d. bahwa sesuai Pasal 13 UU KUP, Terbanding dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudahberakhirnya Tahun Pajak sehingga untuk Tahun Pajak 2001 jangka waktu tersebutakan berakhir pada akhir bulan Desember 2011 atau tepatnya tanggal 31 Desember2011;e. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak2001 Nomor: 00001

11/2001 Bank Mandiri 8.470.881 LembarNovember Desember 63.169.692bahwa Terbanding melakukan konfirmasi atas pembayaran PPh Pasal 21 tersebut diatas ke Bank Persepsi, tetapi sampai dengan Berita Acara ini dibuat Terbandingbelum memperoleh jawaban dari Bank Persepsi;bahwa atas hasil uji bukti, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut :bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Tanggapanpersidangan nomor: 002/MASPGC/VIII/2013 tentang Daluwarsa Penetapan Pajak,Penerbitan SKPKB nomor: 00001

Putusan Nomor 447/B/PK/PJK/2013Bahwa oleh karena jumlah yang masih harus dibayar tersebut dilakukanpembayaran melewati tanggal jatuh tempo Tergugat menerbitkan STP BungaPenagihan Pasal 19 ayat (1) / ayat (2) No. 00001/109/05/057/08 tanggal2 April 2008 sebesar Rp62.000.000,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No.

Put.19422/PP/M.IIV 6/2007 yang diucapkan dalam sidang tanggal 14 Agustus2009 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon sehinggaPPN yang dibayar menjadi Lebih Bayar sebesar Rp454.668.113,00;Bahwa oleh karena jumlah pajak yang masih harus dibayar yang semulasebesar Rp. 3.041.776.447,00 berdasarkan Putusan Pengadilan Pajakmenjadi Lebih Bayar sebesar 454.668.113,00, berarti STP Bunga PenagihanPasal 19 ayat (1) / ayat (2) No. 00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008sebesar Rp62.000.000,00 yang

dihitung atas dasar jumlahRp3.041.776.447,00 menjadi tidak mempunyai dasar hukum lagi;Bahwa kemudian dengan Surat Nomor : 002/YJG/V1V2010 tanggal 9 Juli 2010Pemohon mengajukan permohonan pembatalan STP Bunga Penagihan Pasal19 (1)/19(2) No.00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008;Bahwa dengan Surat Nomor : S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli2010, Tergugat menolak permohonan Pemohon dengan alasan SuratPermohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf bdan Pasal 36 ayat (2)

00001/109/05/057/08tanggal 2 April 2008.Halaman 13 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 447/B/PK/PJK/2013Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli 2010 bukanlah menggantikanstatus dan kekuatan hukum dari STP Bunga Penagihan Nomor:00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008, sehingga dengan dibatalkannya surat PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) yaitu surat Nomor: S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli 2010 tidak secara otomatis STP BungaPenagihan dapat dibatalkan oleh Majelis.

SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara/Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.dDesember 2003 Nomor: 00001

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor : 00001/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 telahsesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB

menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihakyang didakwa/bersengketa;2. bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa banding atas KEP1544/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 00001

Bantahan dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1544/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor :00001

/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003;3. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/03/092/13tanggal 03 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 dari hasil verifikasi yang dilakukanTerbanding berdasarkan keterangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap terhadap Pemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat

Memberi izin pemohon ERMALIS sebagai KUASA dari anak kandung yang masih dibawah umur bernama Alfa Rizki Saputra laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 1 Oktober 1996 untuk melakukan perbuatan hukum menjual terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 390/ Bungus Timur Surat Ukur tanggal 23 Mei 2013 Nomor 00001/2013 dengan luas tanah 1.281 M2 bersama-sama ibu pemohon Nurma dan saudara-saudara pemohon lainya ; 3.

PERKARAMenimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tertanggal 20 Pebruari 2014yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada tanggal 6Maret 2014 dibawah Register Nomor: 53/PDT.P/2014/ PN.PDG yang berbunyisebagai berikut:e Bahwa pemohon adalah warganegara Republik Indonesia ;e Bahwa pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bungus TimurKecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan memakai sertifikat Hak MilikNomor 390//Bungus Timur Surat UKur tanggal 23 Mei 2013 Nomor 00001

untuk menetapkan hari persidangan yang akanbapak tentukan dengan harapan mendapatkan suatu penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan dari pemohon ;2 Memberi izin pemohon ERMALIS sebagai KUASA dari anak kandung yangyang masih dibawah umur bernama Alfa Rizki Saputra Alfa Rizki Saputra lakilaki,lahir di Padang pada tanggal 1 Oktober 1996 untuk melakukan perbuatan hukummenjual terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 390//Bungus Timur Surat Ukurtanggal 23 Mei 2013 Nomor 00001

aslinya ,diberi tanda P1 ;2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371050707090004 atas tanggal 7 Juli 2012 atasnama Kepala Keluarga Ermalis yang telah diberi meterai cukup dan telah sesuai denganaslinya , diberi tanda P2 ;3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371LT130820110003 tanggal 25Agustus 2011 atas nama Alfa Rizki Saputra yang telah diberi meterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya, diberi tanda P3 ;4 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Kelurahan Bungus Surat Ukur tanggal 23Mei 2013 Nomor 00001

untuk menguatkan permohonannya Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masingmasing didengarketerangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: Saksi 1 : UJANGTOMY Lakilaki:e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena antara saksi dengan pemohon satukampung ;e Bahwa pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bungus TimurKecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan memakaieSertifikat Hak Milik Nomor 390//Bungus Timur Surat UKur tanggal 23 Mei 2013Nomor 00001

Alfa Rizki Saputra masih dibawah umur danbelum cakap bertindak dimata hukum, maka pemohon memerlukan suatu kuasa darianak yang masih dibawah umur yakni berumur 17 tahun ;Saksi 2: AMIRUDDIN OYON lakilaki:e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena antara saksi dengan pemohon satukampung ;e Bahwa pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bungus TimurKecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan memakai Sertifikat Hak MilikNomor 390//Bungus Timur Surat UKur tanggal 23 Mei 2013 Nomor 00001

Bahwa halhal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 70.000.000,( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, Addendum PengakuanHutang No. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari 2018dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018; Seluruh pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugatsetiap bulan dalam

Bahwa halhal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah: Tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ Ingkar janji karena tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 Surat Pengakuan HutangNo. 00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, AddendumPengakuan Hutang No. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10Januari 2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018; Tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 10 Januari 2019sehingga pinjamannya menunggak dengan

Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018, Nomor Pinjaman 165200924.1, tanggal 10 Januari2018, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018, Nomor Pinjaman 165200924.2, tanggal 4 Juli2018, selanjutnya diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi Rekening Giro, an.

/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, dimana KoperasiHalaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pat.G.S/2019/PN BywSimpan Pinjam Modern selaku pemberi pinjaman dengan WIKAMSAS danSUKARNI selaku peminjam;e Bahwa benar para pihak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Modern dalam halini diwakili oleh Manager yaitu Muriyono, pihak Peminjam WIKAMSAS danSUKARNI, menandatangani Surat Pengakuan WHutang Nomor00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017, AddendumPengakuan Hutang No. 00001

/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 terikat dan harus melaksanakan isi perjanjiantersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam SuratPengakuan Hutang No. 00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017(bukti P1) yang telah dirubah dengan Addendum Pengakuan Hutang No.00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 (bukti P2) danAddendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal04

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor:00001/PP/544/07/2013 TANGAL 7/18/2013 yang ditanda tangani olehPenggugatselaku Debiturdan Tergugat selaku Kreditur;Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanahberikut bendabenda yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 486atas nama Penggugat sesuai dengan Bukti Serah Terima JaminanTanah

/Tanah dan Bangunan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugatpada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 di kantor Tergugat ;Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 00001/PP/544/07/2013 Tanggal7/18/2013, disepakati jangka waktu perjanjian kredit adalah selama 120 bulandengan angsuran sebesar Rp. 1.304.485 (Satu Juta tiga ratus empat empatratudelapan lima rupiah) per bulan yang jatuh tempo tanggal 18july 2013 ;Bahwa Penggugat selaku debitur telah melakukan pembayaran angsuransebesar Rp. 1.304.485 (Satu Juta

544/07/2013 Tanggal 7/18/2013 ;Bahwa Tergugat memberikan tambahan pinjaman kepada Penggugat sebesarRp 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan RP. 1.304.485(Satu Juta tiga ratus empat empat ratudelapan lima rupiah) dengan jaminanyang sama seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (GHM) No.486 sesuaidengan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan yang ditandatangani Penggugat dan tergugat 7/18/2013 di kantor Tergugat ;Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor Nomor 00001

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidakmemberikan salinan addendum Perjanjian Kredit Nomor 00001/PP/544/07/2013Tanggal 7/18/2013 kepada Penggugat ;3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat semuasalinan perjanjian kredit antara Penggugatdan Tergugat ;4. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat denganperincian sebagai berikut : Kerugian Materil : Rp.

Kotabaru, KotaJambi, Provinsi Jambi, sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat HakMilik (SHM) No.436/Beliung atas nama Penggugat/Khotib (ObyekGugatan) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor.00001/PP/544/07/2013 tertanggal 18 Juli 2013 (Fasilitas I) danPerjanjian Pembiayaan Nomor. 00002/PP/544/07/2013 tanggal 18 Juli2013 (Fasilitas II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat danTergugat, serta disetujui oleh Isteri sah dari Penggugat.3.

SKPKB PPh Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;b. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;g.

dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalam prosespenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.1I/99/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;ii. SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;ili. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/201510vi. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor0000 1/240/08/08 1/13 tanggal 12 Juni 2013;vii.

Telah terjadi kesalahan dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalamproses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata carayang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Z Bahwa dalam sidang, Tergugat menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 Nomor 00001/240/ 08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 dikirim dan diterimaKantor Pos sesuai tanggal Stempel Pos pada tanggal 17 Juni 2013;3 Bahwa

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

Alasan Gugatan :1.Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak1999 Nomor: 00001/206/99/07 tanggal 4 Nopember 2009 diperiksa tanpaSurat Pemberitahuan Pemeriksaan, tidak menunjukan Surat TugasPerintah Pemeriksaan, tidak menyampaikan Pemberitahuan Hasil AkhirPemeriksaan sehingga tidak memberikan kesempatan hadir dalamPemeriksaan tersebut;.

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor:00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2009 (melebihi 12 bulan);D. Segi Formal Pemeriksaan :1.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2000, Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yang dituangkan dalam KeputusanMenteri Keuangan No.: 545/KMK.04/2000 maka Surat Ketetapan PajakKurang Bayar No. : 00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2000 tidakmemenuhi syarat formal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. : 545/KMK/04/2000,Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak oleh sebab itu Cacat Hukum danharus dibatalkan.6.

Peralinhankekayaan dari satu pihak kepada pihak lain itu dapat terjadi dengan caracara yang baik dan seizin Pemiliknya.Segi Materi:Segi Materi:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan pembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar adalah mengenai diterbitkannya SKPKBPPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 No :00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2009 (terlampir) yang telah tidakmemenuhi ketentuan.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 1999 No : 00001/203/99/007/09 tanggal4 Nopember 2009 telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) danditerbitkan tidak memenuhi ketentuan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPPasal 23 Tahun Pajak 1999 No : 00001/207/99/007/09 tanggal 4Nopember 2009 tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) ayat (2) ayat(3) Undangundang No.6 Tahun 1983,tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah

Mengijinkan pemohon untuk bentindak sebagai wali/ wakil dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : ACHMAD FEBRJYANTO , lahir di Sidoarjo .tanggal 27 Oktober 1999, untuk melakukan transaksi jual beli bersama pemegang hak lainnya atas sebidang tanah Hak milik No.30 Desa Seketi , Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Surat ukur tanggal 28 -12-2005 No.00001/12.11/2005 Luas 602 M2, yang dikenal atas nama : 1. ACHMAD FEBRIYANTO. 2.YULIS UNARMI;4.

Kecamatan Balongbendo, KabupatenSidoarjo dengan surat ukur tanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005 Luas602 M2 yang dikenal atas nama: 1. ACHMAD FEBRIYANTO, 2.

Mengijinkan pemohon untuk hertindak sebagai wali/ wakil dan anaknya yangmasih dibawab umur yang bernama : ACHMAD FEBRIYANTO lahir diSidoarjo ,tanggal 27 Oktober 1999. untuk melakukan transaksi jual belibersama pemegang hak lainnya atas sebidang tanah Hak milik No.30 DesaSeketi , Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Surat ukurtanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005 Luas 602 M2. yang dikenal atasnama : 1. ACHMAD FEBRIYANTO, 2. YULI SUNARMI;4.

Kecamatan Balongbendo, KabupatenSidoarjo dengan Surat ukur tanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005Luas 602 M2, yang dikenal atas nama: 1.

menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;e Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Pemohon ;e Bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah mempunyai 2(dua) oranganak lakilaki diberi nama Achmad Febriyanto. lahir tanggal 27 Oktober1999 di Sidoarjo dan Eliza Dwi Permatasari .lahir di S Sidoatrjo tanggal26052000 ;e Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah Hak milik No.30 DesaSeketi Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Suratukur tanggal 28 122005 No.00001

Mengijinkan pemohon untuk bentindak sebagai wali/ wakil dari anaknyayang masih dibawah umur yang bernama : ACHMAD FEBRJYANTO , lahirdi Sidoarjo .tanggal 27 Oktober 1999, untuk melakukan transaksi jual belibersama pemegang hak lainnya atas sebidang tanah Hak milik No.30Desa Seketi , Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Suratukur tanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005 Luas 602 M2, yang dikenalatas nama : 1. ACHMAD FEBRIYANTO. 2.YULIS UNARMI;4.

OBJEK GUGATAN :Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor: 00001/Kel. Songka. Surat Ukur Nomor :00037 /Songka / 2005 tanggal 26 Maret 2005 seluas 82.517 M2. Atas namaPerseroan Terbatas (PT) Wekasa Karya Berkedudukan di Palopo; Il.

Kepentingan :Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan Kepengadilan TataUsaha Negera berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun L986terhadap terbitnya objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 / Kel. Songka.

WEKASAKARYA, namun oleh Tergugat menerbitkan KTUN berupa SertipikatHak Guna Bangunan No. 00001 / Kel. Songka, Surat Ukur Nomor :00037 / Songka / 2005 tanggal 26 Maret 2005 seluas 82.517 M2.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 00001 / Kel. Songka, Surat UkurNomor : 000387 / Songka / 2005 tanggal 26 Maret 2005 seluas 82.51 7 M2,atas nama Perseroan Terbatas (PT) Wekasa Karya seluas+ 600 M2 yangdimohonkan Penggugat; 2 222Putusan Perkara Nomor : 76/G/2016/PTUN.MKsHalaman 9 dari 29 Halaman3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/mengangkat Sertipikat Hak GunaBangunan No. 00001 / Kel. Songka.

Hj.FAUSTIGIL jeeeeesseene teense sentneraromnennrmanennientanmneintn: Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna BangunanNo.00001/ Kel.Songka, tanggal 21 April 2005, Surat UkurPutusan Perkara Nomor : 76/G/2016/PTUN.MKsHalaman 13 dari 29 Halaman10.

Latar Belakang;Bahwa STP Pajak Penghasilan Nomor 00001/106/04/123/12 diterbitkanpada tanggal 2 Mei 2012 atas Sanksi Administrasi Bunga Pasal 8 ayat(2) UU KUP, dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesarRp 10.919.567.030,00 (2% x 24 bulan x Rp 22.749.097.981,00) jo.

Bahwa terdapat kesalahan dalam STP Nomor 00001/106/04/123/12tanggal 2 Mei 2012 Masa/Tahun Pajak Desember 2004 yangditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;b.

Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/106/04/123/12 tanggal 2Mei 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor KEP00018/WPUJ.01/KP.0703/2012 tanggal 11September 2012, dapat dijelaskan halhal sebagai berikut:A.

Bahwa disamping itu, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmemenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 8ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor8/PMK.03/2013 dengan dibayarnya STP Nomor 00001/106/04/123/12 pada tanggal 22 Mei 2012 Rp 10.919.567.030,00;.

Putusan Nomor 354/B/PK/PJK/20152004 Nomor 00001/106/04/123/12 tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor 00018/WPJ.01/KP.0703/2012tanggal 11 September 2012 atas nama Penggugat, NPWP : 01.100.437.1123.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.