Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 33/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Mowe S8eteocoeeHlm 2 dari 12 hlm. Put.No.33/Pid.SusAnak/2019/PT.Mkstanggal 26 Juni 2019 NO. Reg.

PRINT 10/N.1.22/ft.1/07/2012 sejak tanggal 3 juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;4 Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1tanggal 16 Juli 2012 No. 03/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor Banda Acehsejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012 ;Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1 dan Terdakwa2 tanggal 7 Agustus 2012 No. 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejaktanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh tanggal27

Agustus 2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal06 September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 2:1Penyidik Terdakwa 2 tanggal 30 April 2012 No.

2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal 06September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;9 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1.

Banda Aceh tanggal 7Agustus 2012;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentangpenentuan hari sidang ;4 Berkas perkara atas nama Terdakwa dan Terdakwa 2 beserta suratsuratlampirannya;Telah Mendengar :1 Surat Dakwaan Penuntut Umum

MH.dtoZULFAN EFENDI, S.H.Panitera Pengganti,dtoRONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.HUNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYI OLEH:PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAdtoANWAR, SHNIP. 196304241982031002

Saksi IIS ISMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Saksi YAYAT HIDAYAT Bin SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Saksi IKIN SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepada penyidikdan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya benar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubungan adanyadugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.TasikmalayaT.A.2018 yang dilakukan Terdakwa. Bahwa saksi selaku Camat Cineam.

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh No. 14/Pid.Tpk/2012/ PT.Bna. tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April2012 No. 07/Pid.Sus/2012/P.TipikorBanda Aceh yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 32 dari 35 hal. Put.

menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya ataupun menerapkan peraturan hukum tetapitidak sebagaimana mestinya;Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan dalamputusannya status tahanan Terdakwa, dimana dalam amar putusanPengadilan Negeri/ Tipikor

,MH.Panitera Pengganti :Ttd.Didik Tri Sulistya, SH.Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagaiAnggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ PembacaIl Dr. HM. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca Il Prof.Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.Jakarta, 14 November 2013Ketua Mahkamah Agung R.lI.Tid.Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.Untuk salinanMahkamah Agung RIa.n.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwarisejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwarisejak tanggal 19 April 2017sampai dengan tanggal 17 Juni2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 18 Juni 2017sampaidengan tanggal 17 Juli 2017;5.

bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa juga telahmengajukan permintaan banding pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sesuaiAkta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk yang telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 11 September 2017, yang diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/ TIPIKOR

,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapurasebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelisdidampingi masingmasing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUYATMI,S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd ttd1. HOUTMAN L. TOBING, S.H. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.ttd2. Dr.

pokoknyasebagai berikut :Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telahmerupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perludigolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar ,yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyiseperti tersebut pada putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidaksependapat dengan Penuntut Umum menyangkut denda, putusanMajelis Hakim Pengadilan Tipikor makassar tersebut tidak memutusdenda (sebagai bagian dari pidana poko);Maka dengan mengingat pasal 237,240,241, KUHP. maka kami mohonagar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Makassar No.82/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 9 September 2013tersebut; ooo 3.

Nomor : 665 K/PID.SUS/2017Bahwa penerapan pasal serta pemidanaan yang dijatuhkan untukTerdakwa KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH oleh Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Judex Facti padaPengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang

dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwatidak mengikuti perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa bersamasamaperangkat desa, sehingga melalui beberapa kali teguran Terdakwa hanyamelakukan pengerasan jalan, bukan melaksanakan pengaspalan jalandengan aspal Hotmix sebagaimana yang diperjanjikan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian, perbuatan Terdakwa telahterbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor

telahterbukti, dan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor adalah tidak tepat dan haruslah dibatalkan, dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawahini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurutpendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis

KolakaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa Petudua, periode 20102016Pendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari2021; Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 20 Februari

Pembantaran oleh MajelisHakim selama 3 hari sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI didampingi oleh Penasihat Hukumnya,TAJUDIN SIDO, SH, M. YUSRI, SH, dan MUHAMMAD YUSRIANTO, SH ketiganyaadalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum M. YUSRI,SH & ASSOCIATES beralamat di JIn. Pemuda No. 05 Kel.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/01/2021 yang dibacakan pada tanggal 14 April2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari

Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulisyang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sesuai denganamar tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya danselanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukantanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 06 Mei 2015 terhitungsejak tanggal 08 Mei 2015s/d 06 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;11.Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:45/Pen.Pid.

Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Mei2015s/d 27 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;12.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:63/Pen.Pid.Tipikor /2015/PT.SMR, tanggal 22 Juni 2015 terhitung sejaktanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Agustus 2015 di Rutan Samarinda ;Halaman 2 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan HukumKalimantan Timur Samarinda, berdasarkan Penetapan No.: 01/Pid.

Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 26 Januari 2015.Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 26 Mei2015, Nomor : 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda. dalam perkara terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 03 Desember 2014 Reg.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiKalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterouka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh DRS.

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota, serta dibantu Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.oSigid Purwoko, S.H M.H Syaifoni, S.H.M.Humd.t.oEris Sudjarwanto, S.H.M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahBengkulu, 9 Juli 2019Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9(sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl

(GANJAR SUSILO, S.H)Panitera Pengganti :Ttd11(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding SultraPANITERA,H. RUSLAN, SH., MHNip. 19530313 197803 1 002

R@CAKSI oo. c cece ccceeeece eee eae eeeeaes Rp. 10.000,Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Yudi Hasrizal)Banda Aceh, November 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.

Rp. 150.000,dtoMUHAMMADUntuk Salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH.RUSLAN, SH.MHNIP . 195303131978031002

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 55 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir. ENDANG SUARDI, MSi Bin USIN SASMITATempat lahir : Bandung.Umur/tgl.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan RutanSejak tang gal 0.0.0... ccc cece nee e eee ene eee eee ee ee etna scence eee eenaeeeeeeeaeeeaeeeeaeenaeeeaaesPeriksa penahanan terhadap terdakwa ..............eecceece cence ence tees eeneeeneeeeas !

Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan BUDHI BASARI PARDIANTO, SH., MH.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut,serta

Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejakTanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;6. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 November20016 s/d tanggal 20 Desember 2016;7.

,M.H., Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2017 olehHalaman 31 dari 32 Hal Put No. 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKetua Majelis tersebut dengan

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;6.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwadari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaktidaknya menyatakanTerdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan.Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015 Penuntut Umum tidakmengajukan Kontra Memori Banding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempelajari

Nomor: 1331 K/PID.SUS/2014Bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam halaman 88 yang antara lainmenyatakan:Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan data buktipengeluaran keuangan yang dibayar langsung oleh Terdakwa yang ditandatanganioleh Terdakwa dan Ketua Komite Akhmad Safi'i dengan perincian: TA 2009 (5Februari sampai dengan akhir tahun 2009) sebesar Rp82.980.420, TA 2010 (2Maret sampai dengan 18 Desember 2010

Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Panitera Pengganti,ttd.Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai HakimAnggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusanini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 21 Agustus 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd.Prof. Dr. H.M.

,sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetapkarena berada sekarang berada dalam tahananMajelis Hakim Tipikor Jakarta. Para Penggugat60 ber dasarkan?.. mengartikan bahwa kondisi Yusak Yaluwo SH.,MSiyang sedang dalam proses hukum di PengadilanTipikor menempatkan pasanganiTerpilih YusakYaluwo, SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi berhalangantetap sebagai Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah. Senyatanya yang menjalani proses pidanaadalah Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai BupatiTerpilih.

Bukti P.16Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/8559/Hk.01.1X.2010,hal penjelasan terhadap perkara pidanaNo. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST = atasnama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,tertanggal 29 September 2010. (Fotocopysesual denganaslinya); e 17. Bukti P.17 nfornasi ?.. Surat dari Gubernur Provinsi Papua No.T131/3868/SET yang ditujukan kepada PLHBupati ditanah merah Perihal PelantikanBupati dan Wakil Bupati Boven Digoel,tertanggal 15 November 2010.

Bukti P.22Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/1818/Hk.01.2010.02Hal : Permohonan Dokumen Pendukung atasPerkembangan Perkara Tindak PidanaKorupsi No. 15/Pid.B/TPK/ 2010/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Yusak YaluwoSH. ,MSi tanggal 16 Februari 2011.(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);23. Bukti P.23Surat dari Mahkamah Agung RI kepadaGubernur Provinsi Papua No.04/KM/Pid.sus/HK/04/11/2011/18273 Perihal > Permolhpneat i iZ.in bagi Sadr. Yusak Waluyo SH.

., M.H.Perincian Biaya:Materai PenetapanBiaya PanggilanBiaya ProsesPendaftaranRedaksi PenetapanJumlah> Rp. 6.000,: Rp. 100.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,: Rp. 5.000,: Rp. 171.000,(Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannyapada tanggal27 Nopember 2017.Pada Tanggal 27 Nopember 2017PANITERA PENGADILAN NEGERI/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.