Ditemukan 367759 data
7 — 0
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan,maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undangundang Nomor 3 tahun 2006 biayaperkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 241.000, ( dua ratus empatpulun satu ribu rupiah) ;Mengingat, segala perundang undangan dan peraturan yang berlaku serta dalildalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
6 — 1
1770/Padt.G/2014/PA.Bdwmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Nomor :1770/Pdt.G/2015/PA.Bdw;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala perundangundangan dan peraturan yang berlakuserta dalildalil syar'i
24 — 8
No.1185/Pdt.G/2015/PA.Wtp.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya2. Menyatakan perkara Nomor 1185/Pdt.G/2015/PA.Wtp. dicabut.3.
13 — 2
atas, maka PEMOHONyang bekerja sebagai wartawan layak dihukum untuk memberikan mutah berupa uangsebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada PEMOHON;Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
11 — 0
dan patut berdasarkan berita acaraRelaas Panggilan tanggal: 02092013 dan Relaas Panggilan tanggal:11112012 yangtelah ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pejabat/ Lurahtempat tinggal atau domisili Pemohon akan tetapi Pemohon tidak hadir dalam acarapersidangan tersebut, maka Majlis berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakansebagai tidak bersungguhsunggu berperkara dan oleh karenaya permohonan patutdinyatakan gugur;Menimbang, bahwa majelis hakim patut mengetengahkan dalil syar'i
14 — 8
cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghentikan pemeriksaanperkara ini, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini harus dinyatakan selesaikarena dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, seluruh pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalildalil syar'i
73 — 17
lengkap, dan oleh Tergugat 1dan kuasa hukumnya tidak keberatan atas pencabutan tersebut, oleh karenamajelis hakim menyatakan perkara tersebut putus karena dicabut;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 perubahan kedua.Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i
21 — 5
sertapencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkandan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
50 — 22
Maka majelis hakim berpendapatberdasarkan pasal 148 Rbg permohonan Pemohon harus digugurkan.Menimbang, bahwa perkara disepensasi kawin adalah perkara yangtermasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusanperkara ini.Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
8 — 0
Bks.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor2450/Pdt.G/2016/PA.Bks dari Pemohon.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara.3.
12 — 1
karena itu) Majelis berpendapat permohonanPenggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor : 1397/Pdt.G/2016/PA.Bks.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
42 — 15
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat pernikahandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakanuntuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
10 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
7 — 1
peraturanperundangundangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanyadapat dibenarkan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndangHal 2 dari 4 hal Penetapan No.2750/Pdt.G/2019/PA.PtlNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i
7 — 3
sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989, yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah untuk kedua kali dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
13 — 3
perkara ini harusdinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini, dengan tidak mengurangi hakhaknya untukmengajukan permohonan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kepadaPemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat segala dalil syar'i
8 — 1
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
12 — 7
Majelis berpendapat bahwa pencabutantersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokokperkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan hukum syar'i
12 — 1
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
10 — 0
kepada Panitera untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo UndangundangNomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlakuserta dalil dalil syar'i