Ditemukan 11051 data
Gus Irwan Selamat Marbun, SH
Terdakwa:
RIDI CANDRA Alias CANDRA Bin SUPRIANTO
91 — 22
dua orang atau lebin dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telahmemenuhi seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana Jo Pasal 56ke2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair, makaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
44 — 13
terpisahkandan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
70 — 20
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan KeduaPenuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukumdengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golonganI bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder
FAHRUL AZMI LUBIS,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ZAFRI ALIAS MEMET
26 — 5
haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnyadapat dipindahkan;Menimbang, bahwa pengertian umum istilan melawan hukum*sebagai padanan istilah wederrechttelijk* dalam kepustakaan hukum pidanadikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:a.bertentangan dengan hukum (in strijd met het objektitive recht ) atau;b.bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjective rechtvan eenander ) atau;Crnnnn nnn nnn nnn anne nnn nnn enn n nnn n nen n eee tanpa hak sendiri (zonder
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Profesor POMPEberpendapat bahwa wederrechtelijk itu harus diartikan sebagai instrijd met het recht atau bertentangan dengan hukum yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met dewet atau bertentangan dengan undangundang hingga harus puladimaksudkan peraturanperaturan yang terdapat di dalam hukumyang tidak tertulis HAZEWINKEL SURINGA berpendapat bahwa katawederrehtelijk diartikan sebagai zonder eigen recht atau tanpa hakyang ada pada diri sendiri.
30 — 3
Ada juga yangmengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (in strijd met hetrecht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht),perbuatan tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagaitanpa hak (zonder bevoegheia);Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang.bahwa Istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilahwederrechtelijk. meliputi beberapa pengertian, yaitu:Bertentangan dengan hukum objektif;Bertentangan
110 — 18
berkeyakinan, bahwa unsurinipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, Majelis Hakim berkeyakinanbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menganut pemisahan antara tindak pidanadan pertanggungjawaban pidana atau adagium geen straf zonder
84 — 15
Pasal 64 ayat (1) KUHPyang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telahterbuktt secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengankualifikasi Penipuan secara berlanjut;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder schuld);Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yangmelakukan suatu perbuatan tersebut dapat
36 — 9
alasanpembenar atas perbuatan Terdakwa , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebutdalam surat dakwaan kesatu primair oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana Menyuruh Melakukan Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan ; 2722 = nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah,maka Terdakwa harus dijatuhkanpidana sebagaimana tersebut dalam azas Geen Straf Zonder
21 — 14
Sah karena didukung oleh minimal dua alatbukti yang sah menurut hukum, dan meyakinkan karena harus ditambahdengan keyakinan Hakim ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukumantanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidanaterdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidanaHal 32 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana).
106 — 16
52 dari 69 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN BnrMenimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perobuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
GUSRI EKA PUTRA
Termohon:
Kapolres Bengkalis
52 — 12
makna demokrasi, yang sematamatahanya berlandaskan pembuktian materiil diranah formiil (dat de advocaat van indienerbij het horen van de "volmacht" zijn taken zo goed mogelijk heeft uitgevoerd, zodat hetproces live en progressief verloopt, de juistheid van het bewijs van concept, eenkritische rol spelen in plaats van anarchist, een democratische betekenis is, terwijl departi van de respondent met volledige wijsheid en bereidheid is gerijpt om de functie uitte voeren en haar positie als verweerder, zonder
74 — 21
TIARA LIMITED), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak ataukewenangan (zonder daartoe gerechtigd te zijn); Putusan Ismail Sambuleng Halaman 31Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawanhukum telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
ERIZA SUSILA, SH
Terdakwa:
TAGOR ARITONANG Als TULANG Bin SUANG ARITONANG
41 — 8
Pasal 132 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld);Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak
38 — 9
Hal ini penting mengingat azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geenstraf zonder schuld). Menurut Prof. MOELJATNO,SH. dalam menjelaskanarti kKesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkansebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan.
1.AFRINALDI, SH
2.Imam MS Sidabutar, S.H., M.H.
3.REZI DHARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Thanh Duc
162 — 96
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BT 95212 TS dariPelabuhan Tien Giang
213 — 74
Bahwa pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh Terdakwabersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang telah menimbulkankerugian bagi Primkop Mabes TNI AU, anggota Primkop Mabes TNIAU, Bank BNI Cabang Bogor dan Bank BSM Cabang Bogortentunya akan berakibat hukum sanksi pidana kepada Terdakwasesuai dengan azas hukum pidana tidak ada pidana tanpakesalahan (geen straf zonder schuld).c.
MULIADI MOKOGINTA
Tergugat:
1.BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2.PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA INSIL BARU
417 — 100
ketentuan peraturan perundangundangan yangbersifat prosedural/formal, substansial/materiil, atau dikeluarkan oleh pejabatyang tidak bewenang, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secaraalternatif maupun secara kumulatif;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dari aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat memilikikewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat Asashukum yang menyatakan Geen bevoegheid zonder
67 — 6
Teori ini amat berkorelasidengan adagium only the guilty ought to be punished atau dalam literaturehukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan(Geen straft zonder schuld). Karenanya adalah terlarang untuk menjatuhkansanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah. Dan penjatuhan pidana punharus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorangpelaku tindak pidana.Bahwa Desert theory mensyaratkan adanya perimbangan antarakesalahan dan hukuman.
70 — 5
terpisahkandan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder