Bahwa pendapat terdakwa ratarata selama satu hari kurang lebin Rp. 120.000,(Seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa membuka pemasangan nomor togelsetiap hari, jadi penghasil terdakwa dari menjual Nomor Togel perbulannya kuranglebih adalah Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari memasangkan atau ikutmemasang nomor togel secara Online dipergunakan oleh terdakwa unutk memenuhikebutuhan terdakwa seharihari.

mengetahui bahwaTergugat yang menggadaikan SK tersebut mempengaruhi(mengurangi) gaji Tergugat dan seterusnya... adalah tidak benar danterlalu mendramatisir;Bahwa terhadap alasanalasan Penggugat secara tegas Tergugat tidaksependapat dan menolaknya, karena disini perlu Tergugat jelaskanBahwa menggadaikan SK yang dimaksud oleh Penggugat sebenarnyaPenggugat sudah mengetahui sebelumnya dimana SK tersebutdigadaikan untuk modal usaha Tergugat beli kendaraan bermotor kecilkecilan sehingga tidak mengurangi penghasil

manajemen pembukuan dankeungan dikelolah sejak sebelum perceraian sampai setelah dikeluarkan putusan akte dinas kependudukan dan catatan sipilakte peceraipun nomor :73 /2012 tertauggal 6 September2012kemudian setelah percerai pun kondisi ini berlangsung sampaibahkan masih menjalankan kegiatan setiap hari seperti biasasampai Desember 2013 Penghasilan keuntungan manajemenkeungan sementara di kelola PENGGUGAT kegiatan masihberlansung dan terakhir tinggal bersama Penggugat 20Desember 2012 yang mana Penghasil

Terdakwa setiap putarannya;Bahwa Terdakwa menjadi Tukang Rekap dalam permainan judi jenisTogel Malam (KIM) adalah dengan maskud untuk mendapatkanpenghasilan yaitu sebesar 5% (lima persen) dari total omset yangTerdakwa dapatkan setiap putarannya;Bahwa selain penghasilan Terdakwa dari permainan judi Jenis KIM jugaTerdakwa mendapt pengahasilan dari judi Jenis Togel dan omsetTerdakwa dapat juga 5 % dari setiap putarannya;Bahwa omset Terdakwa dari 2 (dua) jenis permainan judi tersebutTerdakwa mendapat penghasil

terjadi diapotik uang dari kasir tidak diserahkan ke bendahara, oleh kasir tetap disimpan dilaci kasir dan pembukuannya tidak ditandatangani bendahara tapi ditandatanganiKepala unit.e Bahwa jabatan struktural tidak dapat merangkap sebagai bendahara karenabendahara merupakan jabatan fungsional.7 Saksi AGUS TRI PURWANTO :e Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf bagianpenerimaan pada Kantor Kasda Kabupaten Blitar yang tugasnya menerima setorandari seluruh instansi penghasil

Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti olen negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh

Disamping itu di dalamPP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya danBeracun, formatnya hanyalah dalam bentuk registrasi yaitu setiap B3wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor,sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2001tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan tidakmengatur maupun mewajibkan untuk memiliki izin yang tidak jelasmaksudnya..

X Perkebu son Melapo SawitaPPH CPP DMPT Pengeahan KAlepe SowitOPP PR PPHBeebe Peajieh Put 4Ibs10MEE SFREE4 aioViele HitLake cite 770 cn2302 3) Li) Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua)perkebunan penghasilbadan usaha terpisah, dengan apabilaTBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha sepertiyangterjadipada TermohonPeninjauan Kembali

sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. barang berbahaya; danHalaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bntb. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.(3) yang mengatakan bahwa : Angkutan barang khusus berbahaya yangmemerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf apaling sedikit :a. barang yang mudah meledak;b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperaturtertentu;c. cairan mudah menyala;d. padatan mudah menyala;e. bahan penghasil

Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 029/PTK/VII/2009 tahun 2009 tentangPenunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi / LNG / LPG Bagian Negara, padaBAB II mengenai Gas Bumi Bagian B. 1.2.1.5 mengenai tata cara penentuan danpenetapan pembeli gas bumi :e Permintaan kebutuhan energi daerah penghasil minyak dan gas bumi, khususnya untukpembangkit listrik (Independent power producure / IPP kapasitas kecil) dapat dipenuhidengan penunjukan langsung (direct appoinment).Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BP

Ayat 4 diatur : Prioritas pemanfaatan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 3dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan gas bumi di wilayah setempat.e Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 029/PTK/VII/2009 tahun 2009 tentangPenunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi / LNG / LPG Bagian Negara, padaBAB II mengenai Gas Bumi Bagian B. 1.2.1.5 mengenai tata cara penentuan danpenetapan pembeli gas bumi :e Permintaan kebutuhan energi daerah penghasil minyak dan gas bumi, khususnya untukpembangkit listrik

PasuruanMigas karena belum ada Perdanya;Bahwa ketentuan yang dijadikan dasar dan acuan pemberian hak daerah ataspengelolaan gas di wilayah daerah adalah:a UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi pada pasal 20 ayat 3 diatur:Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untukmemperoleh energi dari sumber energi setempat;b Permen ESDM No. 3 Tahun 2000 tentang alokasi dan pemanfaatangas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri pada pasal 6 ayat3 diatur: Penetapan kebijakana alokasi dan kemanfaatan

I.2.i.5mengenai tata cara penentuan dan penetapan pembeli gas bumi;permintaan kebutuhan energi daerah penghasil minyak dan gas bumi,khususnya untuk pembangkit listrik (Independent Power Producure/IPP kapasias kecil) dapat dipenuhi dengan penunjukan langsung(dirrect appointment);e Bahwa dasar dan acuan dalam pemberian alokasi 3 BBTUD kepadaPemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu permintaan dari Bupati Pasuruanmelalui surat yaitu :aKepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PasuruanNo. 541.11

Indonesia Power, PT.Sampang Mandiri Perkasa (sebagai daerah penghasil), PT. Pasuruan Migasmaka dialokasikan gas sebesar 30 BBTUD untuk PT. Indonesia Power, 17BBTUD untuk PT. Sampang Mandiri Perkasa dan 3 BBTUD untuk PT.PAMI.

mengambil uang yang mana lebih dari permintaan PenggugatRekonvensi, dan bahkan Penggugat Rekonvensi menulis sendiri suratPerjanjian bercerai dan tidak meminta nafka dan biaya anak dihadapanpimpinan kantor Tergugat Rekonvensi, maka atas surat perjanjian berceraiitu pimpinan kantor Tergugat Rekonvensi Mengeluarkan Surat Izin Ceraiterhadap Tergugat Rekonvensi.Bahwa dalil tersebut sudah sangatlah jelas tentang tanggung jawabterhadap anak, seharusnya Penggugat Rekonvensi ikut memikul yangsebagaimana penghasil

secaratidak benar seolaholah berasal dari daerah Tana Toraja dan juga tidaksesuai dengan apa yang ada/stertulis pada label atau kemasanyasebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf h dan pasal 9 ayat 1 hurufh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen. bahwa Adapun dampak yang timbul yakni pertama konsumen sangatdirugikan karena tidak sesuai dengan janji dan promosi yang ada diLabel, serta nama kabupaten Tana Toraja sangat dirugikan karena daerahtersebut sudah terkenal sebagai penghasil

Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2). Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kayu olahan baik jati maupunnon jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor;(3).

menyediakan bahan baku kayu bundar danolahan setara 500 m8 (lima ratus meter kubik) perbulan, sedangkan Penggugatantara lain berkewajiban menyediakan mesinmesin penghasil produksi jadi danmencari serta memperoleh order pasar luar negeri;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugattelah memenuhi kewajibannya dengan menyiapkan mesinmesin dan mencaripembeli senilai Rp7.840.000.000, (tujuh miliar delapan ratus empat puluh jutarupiah), akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya

Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenakegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil

Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanHalaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 532/B/PK/PJK/2015Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengelohannya yang merupakan perusahaan penghasil

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalahdana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yangdialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angkapersentase tertentu dengan tujuan mengurangiketimpangan kemampuan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah.50.

kabupaten/kota.Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumimenjadi kewenangan Pemerintah Pusat.(4) Urusan...(4)(5)(6)(7)(1)(2)(3)(4)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA14Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalamDaerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerahkabupaten/kota.Daerah kabupaten/kota penghasil

dan bukan penghasilmendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan UrusanPemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untukpenghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautanyang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur darigaris pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairankepulauan.Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, bataswilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai denganprinsip

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yangbersangkutan;c. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan minyak bumi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan;d. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan; dane. penerimaan dari panas bumi yang berasal daripenerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iurantetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan.Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil

dan rencanapenerimaan negara dari sumber daya alam per Daerahsebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alampaling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaranbersangkutan dilaksanakan.Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yangberbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah,menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber dayaalam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dariMenteri diterima.Daerah penghasil dan rencana penerimaan

Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).

Industri Kayu antara Tergugat dan Penggugat No.108/SJ/DIR/20020153/30100/PIB/X2 tanggal 30 oktober 2002 untukmelaksanakan uji coba kerjasama usaha industri kayu dalam rangkapendirian perusahaan patungan (joint venture) ;Bahwa dalam perjanjian tersebut kewajiban Tergugat antara lain yaitumenyiapkan los pabrik untuk pemasangan mesin, menyediakan bahanbaku berupa kayu bundar minimal 500 m3 per bulan serta menguruspersetujuan pendirian pabrik patungan, sedangkan Penggugatberkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil

dari Tergugat Sehingga mengakibatkankerjasama tidak memperoleh keuntungan maksimal.Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama industri kayu danpemasarannya (Bukti P14, bukti P34 dan P57) disebutkan kewajiban masingmasing pihak antara lain bahwa Tergugat sebagai pihak pertama berkwajibanmenyediakan lokasi pelaksanaan uji coba pengolahan kayu dan menyediakanbahan baku kayu bundar dan olahan setara 500 m perbulan sedangkanPenggugat sebagai Pihak kedua, antara lain berkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil

Masalah penghasilan Tergugat Rekonvensi itu sangat melebihi dari RpXXXXXXX, (XXXXXXX rupiah) kalau hanya penghasil an segitu perbulannyatidak mungkin Tergugat Rekonvensi mampu bayar angsuran mobil RpXXXXXXXXxXxXx/bulan dan bayar arisan Rp xxxxxxxxxxx/bulan. Pasca nikahTergugat Rekonvensi pernah menceritan kalau penghasilan nya perbulanitu paling sedikit RD xxxxxxx, (Xxxxxxx rupiah);5.

Karena penyerahan dari unit penghasil KecambahKelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalamrangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu Tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.

Putusan Nomor 531/B/PK/PJK/2015BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah PerkebunanKelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksi turunannya.Oleh karena itu, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (Visit)yang dilakukan oleh Terbanding Nomor LAP01/Visit(WPJ.01/KP.0410/201 1tanggal 30 Maret 2011 bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali diperoleh petunjuk bahwa