Ditemukan 1510 data
39 — 7
Tergugat I yang menerbitkan Surat Izin Sarana PelayananKesehatan Swasta Tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 442/262.53/XII/2014 NamaUnit Klinik Fata Husada Amplas sangat merugikan Penggugat sebab KlinikPenggugat sepi pasiennya dan tidak ada pasien BPJS padahal Penggugat sudahmengeluarkan modal yang cukup besar untuk membuka Klinik Afiyah tersebut.Oleh karena itu sangat beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIII secara bersamasama dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatbaik seara
Faratody Hidayat
Tergugat:
PT. Suzuki Finance Indonesia
184 — 256
Suzuki Finance Indonesia Madiun, danbekerja sebagai Kepala Cabang, meski untuk itu Tergugat telahmemperingatkan seara patut, telah diberikan sanksi berupa status nonjob sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 001/SKHRD/X1/2016, karena ketidakhadiran Penggugat ditempat kerja yangHalaman 11 dari halaman 33 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2019/PN Dpsdiperintahkan Tergugat, dikualifikasi melanggar ketentuan PeraturanPerusahaan PT.
13 — 0
(delapan juta rupiah) setiap bulan, namun setahu saksi Pemohonhanya terima bersih sekitar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) setelahdipotong untuk membayar angsuran/pinjaman; Bahwa setahu saksi ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh olehTermohon; Bahwa saksi melihat sendiri anakanak Pemohon dan termohondalam keadaan baik dan hingga sekarang tetap hidup normallayaknya anakanak pada umumnya; Bahwa saksi tidak tahu seara langsung, namun saksi pernah diberitahu oleh Tetangga Termohon, bahwa Termohon sering
SUMARYATI
Tergugat:
YUSWADI
66 — 9
atasmeninggalnya almarhumah Bu Katijah pada bulan September 1999; Bahwa oleh karena obyek sengketa tanpa alas hak yang sahsemenjak tahun 1983 sampai dengan tahun 1998 (15 tahun) telahdikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi bersama dengan RM Sumbirat (ayahTergugat Rekonpensi), maka Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga harus dihukum membayar ganti rugi pada Tergugat.Menimbang, bahwa setelah dicermati seara
RAHMAWATI,SH.
Terdakwa:
SANAN BIN SAMUD
50 — 9
Menyatakan Terdakwa Sanan Bin Samud terbukti seara sah menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Mengemudikan kendaraanbermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintasyang mengakibatkan luka ringan dan luka berat, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan pertama kesatu Pasal 310 Ayat (2) UUNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan dan KeduaPasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas danangkutan Jalan;2.
73 — 39
dan nafkah lampau sebagaimana tersebut, dan dalam perkara ini mengingatTergugat Rekonvensi/Pemohon Konvesi sebagai seorang Pengusaha Pabrik esdan pengolahan ikan dengan mempergunakan beberapa fasilitas sebagaimanatersebut di atas dengan penghasilan kurang lebin Rp 30.000.000, ( tiga puluh jutarupiah) sampai dengan Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) perbulandan juga dikuatkan oleh keterangan saksisaksi di persidangan sebagaimanatersebut di atas ( sebab saksisaksi tersebut telah mendengar seara
Ricky Trianto, SH
Anak Berhadapan dengan Hukum:
EVAN RIZAL SAPUTRA Alias EVAN Bin ROMADONI
75 — 14
Menyatakan Anak Evan Rizal Saputra Alias Evan Bin Romadoni (Alm) terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unti sepeda motor merk vespa exel warna hitam kabut.
DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
Terdakwa:
1.Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas
2.Bayu Saputra Bin Anwar
3.Dedek Purnomo Bin Poniran
52 — 22
Wiraswasta: Bayu Saputra Bin Anwar: Pulo Tengoh: 27 tahun / 8 Juni 1992: Lakilaki: Indonesia: Desa Pulo Tengoh Kecamatan Darul MakmurKabupaten Nagan Raya: Islam: Wiraswasta: Dedek Purnomo Bin Poniran: Pulo Tengoh: 22 tahun / 8 Mei 1997: Lakilaki: Indonesia: Desa Pulo Tengoh Kecamatan Darul MakmurKabupaten Nagan RayaHalaman 1 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm7.8.Agama > IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipunhaknya telah diberikan seara
Terbanding/Tergugat II : PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS SILVIA ENY KRISTIAN,S.H.
Terbanding/Tergugat I : KADAPI SAPUTRA,
35 — 19
terdapat perbedaan yang sangat jelas antara Pejabat Pembuat Akta Tanahdan Notaris, karena masingmasing jabatan tersebut tunduk pada aturanhukum yang berbeda.Demikian Kontra Memori Banding Ini saya (Terbanding dahulu Tergugat III)ajukan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapatmemberikan putusan yang seadiladilnya ;Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaiperadilan tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari berkas perkaraterutama setelah membaca dan mencermati seara
Pembanding/Penggugat VI : LIMAWATI SIHOMBING
Pembanding/Penggugat IV : ROMAITO SIHOMBING
Pembanding/Penggugat II : NELLY SIHOMBING
Pembanding/Penggugat V : DENNO PLORIDA
Pembanding/Penggugat III : DAHRIA SIHOMBING
Terbanding/Tergugat : PT. NAULI SAWIT PMKS SIRANDORUNG
32 — 21
(lebih kurang delapan ribu meter persegi) sebagaimana diuraikandalam Surat Pengakuan, Penyerahan yang diperbuat di Bondar Sihudontanggal 1 Juli 1972, sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdata;Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat,Para Penggugat telah mengalami kerugian baik seara materiil maupunsecara immaterial, dengan perhitungan sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp. 160.000.000, (Seratus dua puluh jutarupiah) karena kehilangan tanahnya seluas + 8000 M?
67 — 27
Halaman 9 dari 46 Halamantidak menyelesaikan proses jual beli atas tanah sengketa tersebut di27 Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat mengalamikerugian secara materiel dan immateriel; yang mana seara materielPenggugat mengalami kerugian karena telah membayar harga tanahtersebut di atas, yang untuk ke dua bidang tersebut yang merupakanpembayaran pemebelian pertama bidang A sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) dan pembayaran pembelian bidang B sebesarRp. 25.000.000, (dua
102 — 70
Jainggi sipayung dijadikanlah sebahagian tanah tersebut menjadipemakaman Keluarga Jainggi Sipayung dengan luas kKirakira 800 M2,apabila ada keturunan Jainggi Sipayung meninggal dunia dapatdikebumikan diareal Pemakaman Tersebut, maka luas tanah bagian MadiaSipayung menjadi 19.200 M2;Bahwa seluruh ahli waris dari Jainggi Sipayung telah menerima bagianmasingmasing, dan setelah Ibu dari Madia Sipayung meninggal pada tahun1966 maka tanah yang menjadi bagian Madia Sipayung diusahai olehMadia Sipayung seara
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa sebelum musim tanam 2007, datang Azalil memohon kepadaPenggugat Nomor 1 untuk mengijinkan menggarap tanah Para Penggugattersebut; Karena sikap Azalil yang memelas dan kebetulan PenggugatNomor 1 sedang mendapat borongan pekerjaan kayu, sehingga tidak bisamenggarap tanah seara maksimal maka Penggugat Nomor 1 mengjijinkanAzalil menggarap tanah milik Para Penggugat tersebut;Bahwa sebelum musim tanam Tahun 2008, Azalil kembali mendatangiPenggugat Nomor 1 dan meminta agar diijinkan lagi menggarap
12 — 8
Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalildalilgugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kecuali yang seara tegasTergugat Rekonvensi akui kebenarannya;3.
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepemilikan hak terhadap tanah Hak Milik yang telah dipecahmenjadi 31 (tiga puluh satu) kavling tersebut dan Akta Jual Beli tersebutmerupakan akta autentik dan sebagai alat bukti sempurna tidakterbantahkan (e/genlijke of materiele bewjskracht) bahwa kepemilikan tanahtersebut diperoleh Tergugat A dan Tergugat B secara sah sesuai dengansyaratsyarat dalam ketentuan hukum formal UndangUndang Pokok Agrariatentang proses peralihan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanahmelalui proses jual beli yang dibuat seara
135 — 97
Dan jika hal itu tidak di inginkan oleh Tergugat makasesuai ketentuan pasal 119 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Pasal 35 Ayat (1) dan pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan seara tegas menjelaskan bahwa jika telahterjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hartabersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas harusdi bagi dua bagian sehingga Penggugat mendapat % (setengah) bagiandan Tergugat mendapat % (setengah) bagian dari harta bersamatersebut:
183 — 244
masing-masing, namun jika tidak dapat dilakukan secara natura atau kongkrit, diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelangnya, kemudian hasilnya dibagi kepada anak angkat dan para ahli waris yang berhak, berdasarkan bagian masing-masing, setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya; Memerintahkan para Tergugat dan atau pihak yang menguasai harta sebagaimana pada diktum angka 5 untuk mengosongkan objek harta tersebut; Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Tergugat seara
151 — 39
BARKAH CHUSNUDIN tentang pembelian dan pembayaranbeberapa ekor sapi seara lunas dan tunai pada hari Minggu tanggal 26April 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Kandang Sapi milik Sdr. BARKAHCHUSNUDIN Termasuk Ds. Kembangsawit Kec. Ambal Kab.
BARKAH CHUSNUDIN tentang pembelian dan pembayaranbeberapa ekor sapi seara lunas dan tunai yaitu pada hari Minggutanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Kandang Sapi milik Sdr.BARKAH CHUSNUDIN Termasuk Ds. Kembangsawit Kec.
139 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kompesasi kerugian non materiil, karena demosi (penurunanjabatan) seara sewenangwenang yang mengakibatkanHal. 21 dari 39 hal. Put. No. 249 K/Pdt.SusPHI/2013penyiksaan bathin dan rasa malu, selama 15,5 bulansebesar = Rp.5 000.000.000,(Lima milyar rupiah);8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;9.
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan Penggugat,kecuali terhadap halhal yang seara tegas diakui kebenarannya;2. Gugatan kurang subyek (exceptio plurium litis consortium subjectum litis);Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek, karena proses pengalihanatau penyerahan hak atas tanah atau bangunan yang dimiliki/ dikuasai olehDaerah ditetapbkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapatkanpersetujuan DPRD.