Ditemukan 1409 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cukai citas cikmat cigar cikgu
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Oktober 2014 — WU YUEE VS SOETIKNO GUNAWAN DKK
178 — 154
  • Santos Jaya Abadi941Tergugat V dan VI mengakui angka 10, halaman 3, dalam gugatan yang menjelaskan bahwapada intinya KAPAL API merupakan symbol (cap) yang dipakai untuk memasarkan produkkopi bubuk dari perusaahaan HAAPHOO TJAN.Tergugat V dan VI mengakui bahwa HAAP HOO TJAN merupakan cikal bakal dari PT.SANTOS JAYA ABADI yang memproduksi dan memasarkan produk kopi bubuk dengan capKAPAL API, sebagaimana diuraikan dalamgugatan angka 19,20,21 halaman 4.Dalam gugatan penggugat beberapa dalil yang disampaikan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
147 — 85
  • Pada saat menduduki jabatan lainlain tentuada kaitannya dengan jabatan ahli, karena UndangUndang tersebutbunyinyakan ada kaitannya dengan jabatan atau hubungannya dengan jabatan.Jadi bukan memukul rata artinya dengan filosofi Undangundang ASN berartisetiap ASN yang ada kaitannya dengan tipikor pasti ada hubungannya denganjabatan, mengenai keputusan PPK mungkin tidak ada disinggung karena ituhak masingmasing PPK untuk menentukan apakah itu diberhentikan atautidak;Bahwa menurut pendapat Ahli, Cikal
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-03-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Wayan Sundi
2.I Made Sunda
3.I Nyoman Bahagia
4.I Ketut Sandi
5.Lamianti Pamungkas Cq Indo Raja Walet
6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Ngurah Rai Cq Perumahan Bea dan Cukai
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
121 — 85
  • pokoknya sebagai berikut :Bahwa berbicara Sertifikat Hak Milik berlandaskan pada UUPA yang berasaldari konversi ;Bahwa hak milik yaitu hak terkuat dan penuh secara turun temurun ;Bahwa yang dimaksud dengan pipil yaitu hak milik yang ada hubunganSurat pembayaran pajak, pengertiannya siapapun yang melakukankewajiban analogi sebagai pemilik tanah, secara jelas makna hak milik yangmelakukan kewajiban ;lpeda bagian dari dokumen untuk melakukan pembayaran pajak, kemudianPBB tahun 1985 1986 , pipil sebagai cikal
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Hong Tat
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
51 — 67
  • Gabion itudijadikan Menteri Pertanian RI menjadi Pelabuhan PerikananHalaman 49 dari 115 Putusan Nomor 43/Pdt/2020/PT MDNNusantara Belawan yang sekarang bernama Pelabuhan PerikananSamudera Belawan disingkat dan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 34/PDT/2019/PT-MDN
Tanggal 27 Februari 2019 — PT. MUSTIKA NAGA VS PERUSAHAAN UMUM(PERUM) PERIKANAN INDONESIA
72 — 56
  • Gabion itu dijadikan Menteri Pertanian RI menjadi PelabuhanPerikanan Nusantara Belawan yang sekarang bernama Pelabuhan PerikananSamudera Belawan disingkat dan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilan Perusahaan Umum (Perum) PrasaranaPerikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawan dikenal denganPerusahaan Umum (Perum) Perikanan Nusantara Belawan sebagai cikal bakalyang di kemudian hari berubah nama menjadi Perum Perikanan IndonesiaSamudera Cabang Belawan (ic.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 16 Desember 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
Terbanding/Penggugat : H. NASRUDDIN MUIN
Turut Terbanding/Tergugat : LASMARIA ERTAULI GULTOM
Turut Terbanding/Tergugat : PITERS DJAJAKUSTIO, SH
Turut Terbanding/Tergugat : JIMMY HAM
Turut Terbanding/Tergugat : ALBERT SIMON DUMANAW, SH
102 — 52
  • No.273/PDT/2015/PT.MksFAKTA PERISTIWAKetua/Majelis HakimPengadilan Tinggi Yth.Melengkapi uraian pada bagian pertama dan kedua, bersama inikami uraikan pula FAKTA PERISTIWA tentang cikal bakal lahirnyaGugatan Perdata ini, untuk menjadi pertimbangan hukum olehKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mencermati FAKTA HUKUMyang termuat didalam keseluruhan alat bukti yang telah diajukan dandipertimbangkan dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2014/PN.SGM sebagaiberikut :1. bahwa untuk pertama kalinya, pada tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
342 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianjelas bahwa cikal bakal Merek Kapal Api (Logo) termasuk MerekMerekKapal Api Lainnya ialah Kopi Tjap Kapal Api milik almarhum Go Soe Loet;Bahwa semasa almarhum Go Soe Loet masih hidup, beliau sangatmenyadari akan pentingnya keberadaan suatu merek di dalam duniaperdagangan.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
226 — 158
  • Ketika masa moyangdari marga Ohorella (Rumahtau Wakan) maka kepemimpinan disepakatiuntuk diserahkan kepada Upulatu Salamun dan menurun kepada anakcucunya yaitu Upulatu Ohar (cikal bakal marga Ohorella), kemudianditurunkan kepada anaknya Upulatu Umar, kemudian diturunkan kepadaanaknya Upulatu Pattiyasuka, kKemudian diturunkan kepada anaknya RajaPattiakarabu, kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Bangsahitu,kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Bangsaroho Ohorella danseterusnya sampai dengan saat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 440/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Pembanding/Tergugat II : Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT UNITED ORTA BERJAYA diwakili oleh Direkturnya JONAS atau MUHAMMAD ADLI PURBA
Terbanding/Turut Tergugat I : ALWIJAYA AW
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HEFADA BUANA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Drs. ARMYN alias DOKTORANDUS ARMYN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PETISAH PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat V : ALWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT PERCUT SEI TUAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. BUPATI DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat IX : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat X : PT. IMO REKSA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat XI : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT. PANGRIBTA GRAHA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat XIV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA MEDAN ESTATE
292 — 311
  • ImoReksa Perkasa (selanjutnya disebut "Turut Tergugat X") tersebut tertuangsecara terang, tegas dan jelas dalam surat Gubernur Kepala DaerahHalaman 51 dari 103 halaman Putusan nomor 440/Pdt/2021/PT MDNTingkat Sumatera Utara (selanjutnya disebut "Turut Tergugat VIII")Nomor : 648/3158 tanggal 05 Pebruari 1987 yang ditujukan kepadaTurut Tergugat X dengan tembusan Kepala Direktorat Agraria ProvinsiSumatera Utara yang selanjutnya menjadi cikal bakal diterbitkannyaSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3552 — 1417
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Untuk itu, frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 harus dimaknai dan ditafsirkankembali oleh Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi syarat /ex certakarena ketidakpastian hukum dalam istilah pemufakatan jahat dapatmenjadi cikal bakal kesewenangwenangan negara terhadapnya rakyatnyasebagaimana yang dialami Pemohon..Bahwa yang dimaksud dengan delik kualitatif (kwaliteitsdelict/delictapropria) adalah delikdelik yang
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
193 — 60
  • sebelum ditunjuk dan ditatasebagai Kawasan Hutan, Tata Batas serta Koordinat KawasanHutan; Penetapan Kawasan HutanPada saat negara menetapkan wilayah tertentu menjadi KawasanHutan maka Wilayah tersebut menjadi wilayah Terlarang/Terbatasyang tidak dapat dimasuki oleh siapapun yang tidak memilki Izin;Bahwa dalam hal wilayah tertentu telah ditetapbkan menjadi KawasanHutan maka wilayah tersebut menjadi Kawasan Terbatas yangmelarang orang/masyarakat untuk masuk Kawasan Hutan, hal inilahyang menjadi cikal
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 02-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — GIDON TITIRLOBY
331 — 192
  • Pada intinyaKoperasi tersebut di dirikan awalnya harus memilik anggota Primer terlebihdahulu sebanyak 20 (dua puluh) orang, kKemudian dapat saya tambahkan terkaitbeberapa hal yang mana saya diminta menjadi Ahli pada hari ini, pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dimana diawali dengan program dari WorldPutusan Nomor: 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 58 dari 88Bank yang mendorong untuk lahirnya Koperasi, mendorong PemerintahIndonesia untuk memperbaharui Undangundang, kemudian menjadi cikal bakallahirnya
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata Tanah
Register : 16-03-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Trt.
Tanggal 28 Nopember 2012 — PERDATA -HANNES LUMBAN TOBING............. PENGGUGAT - BUPATI TAPANULI UTARA .............. TERGUGAT I - TORANG LUMBAN TOBING ........... TERGUGAT II
131 — 27
  • Parlindungan menyatakan bahwa istilah HakPengelolaan diambil dari bahasa Belanda, yaitu Beheersrecht, yang diterjemahkanmenjadi Hak Penguasaan;Menimbang, bahwa cikal bakal Hak Pengelolaan telah ada semenjak sebelumberlakunya UndangUndang No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Hak Penguasaan yangdiatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan TanahtanahNegara.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
662 — 274
  • Bahwa, terlebih dahulu kami jelaskan latar belakang atau cikal bakal Penggugat Rekonpensi/TergugatV Konpensi, Tergugat Il, Ill, MV, VI, Vil, dan VIII Konpensi menjadi pemegang saham di PT SungPutera Persada dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Penggugat Rekonpensi/Tergugat V Konpensi pertama kali bertemu dan kenal dengan sdr.
    AHU18986.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009.Cikal bakal Penggugat Rekonpensi/Tergugat V Konpensi, Tergugat Il, Ill, IV, V1, VII, dan VIII Konpensi pemahhendak menjual sahamsaham miliknya di PT Sung Putera Persada kepada Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi, dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Berdasarkan kesepakatan dalam pembicaraan antara Tergugat II s/d Vill Konpensi dengan sdr.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 8 Juni 2016 — REGINA MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. SINAR SUKSES LESTARI
98 — 50
  • mengadili perkara ini untukdapat mencermati, meneliti dasar gugatan ini lebih lanjut karenamengandung klasifikasi dasar gugatan yang tdak beritikat baik ; fakta riilmembuktikan sudah 22 (Dua Puluh Dua Tahun), kedua Sertifikat dasarterbit (SHGB 2274/Babakan dan SHGB 2272/Babakan terbit) yaitu padatahun 1994, sehingga penggugat wajib membuktikan dimanakeberadaannya ketika itu, sampai tidak mengetahui munculnya sertifikatdasar, SHGB NO. 2274/Babakan dan SHGB NO. 2272/Babakan, yangkemudian merupakan cikal
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
835 — 472
  • milyar rupiah);34.Bahwa, Penggugat dalam melakukan kegiatan sejak Tahun 2014 sampaidengan 2019 telah memenuhi kewajiban yang ditetapbkan oleh UndangUndang tentang prosedur perizinan diantaranya kewajiban membayarPajak, laporan kerja Tahunan, dan kelengkapan kebutuhan lainnya yangmenjadi kewajiban Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh UndangUndang;Tindakan Tergugat Bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB)35.Bahwasannya Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur (ABBB)adalah cikal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
357 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian jelas bahwa cikal bakal Merek Kapal Api (Logo) termasukMerekMerek Kapal Api Lainnya ialah Kopi Tjap Kapal Api milik Alm.Go Soe Loet;Bahwa semasa Alm. Go Soe Loet masih hidup, beliau sangatmenyadari akan pentingnya keberadaan suatu merek di dalam duniaperdagangan. Oleh karena itu setelah masa jangka waktuperlindungan merek Kopi Tjap Kapal Api habis, beliau kemudianmelakukan perpanjangan pada Tergugat Ill (dh.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
ZULFAHRI SIAGIAN
49 — 8
  • Gabion itu dijadikan MenteriPertanian RI menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan yangsekarang bernama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan disingkatdan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia Samudera Cabang Belawan (ic.Penggugat II) seperti
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA Diwakili Oleh : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
50 — 32
  • Gabion itu dijadikan MenteriPertanian RI menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan yangsekarang bernama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan disingkatdan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia Samudera Cabang Belawan (ic.Penggugat II) seperti
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
119 — 80
  • Jadi bukan memukulrata artinya dengan filosopi Undangundang ASN berarti setiapASN yang ada kaitannya dengan tipikor pasti ada hubungannyadengan jabatan, mengenai keputusan PPK mungkin tidak adadisinggung karena itu hak masingmasing PPK untuk menentukanapakah itu diberhentikan atau tidak;Bahwa cikal bakal SK ini adalah sifatnya pemerintah dalammelaksanakan asasasas umum pemerintahan yang baik, SK inidibuat oleh BKN yang buat drafnya dan sudah disetujui, kenapa inikeluar yang menurut tata urutan peraturan