Ditemukan 1449 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : karena karenanya karlang karsani karaeng karyana karmana kariana karsana kartana karerna
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 06-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
75 — 91
  • Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 44 point 20, PENGGUGATmengatakan bahwa oleh kareana PARA TERGUGAT telah melanggar PerjanjianKerjasama (PKS) maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi... dst.100Menurut pendapat kami, dalildalil dan/atau alasan yang dikemukakan PENGGUGATsangat keliru dan tidak beralasan. Untuk itu, pantas kiranya jika GugatanPENGGUGAT ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan : Bahwa Menurut Prof.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
175 — 728
  • Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 44 point 20, PENGGUGATmengatakan bahwa oleh kareana PARA TERGUGAT telah melanggar PerjanjianKerjasama (PKS) maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dst.Menurut pendapat kami, dalildalil dan/atau alasan yang dikemukakan PENGGUGATsangat keliru dan tidak beralasan. Untuk itu, pantas kiranya jika GugatanPENGGUGAT ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan :e Bahwa Menurut Prof.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
120 — 84
  • Ruslan Effendi, M.Pd danSaksi Dra.Siti Sarah telah menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang adapadanya kareana jabatan atau kedudukannya sebagai Tim Teknis Pengelolaan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram Tahun anggaran 2009 dengan cara sepakat untukmenarik kegiatan Swakelolah tersebut dari para Kepala Sekolah untuk dikelolah secara terpusat diDinas Dikpora Kota Mataram kemudian dikoordinir oleh Terdakwa untuk melakukan sendinkegiatan atau pekerjaan rehabilitasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
457 — 1205
  • lain.Bahwa benar terkait transaksi USD 88.700 dan USD 27.000 adalah RITAWIDYASARI membeli uang dollar menggunakan uang tunai tidak melaluirekening;Bahwa benar penukaran uang US Dollar tersebut untuk biaya umroh;Bahwa benar penukaran uang tersebut dilakukan oleh Rita Widyasari.Bahwa benar saksi tidak pernah bertanya kepada Rita Widyasari terkaitpenyetoran dalam jumlah besar miliaran rupiah dan dalam bentuk tunai,mengapa tidak melalui proes perbankan transfer atau pemindah bukuan,saksi tidak bertanya kareana
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 13 Juli 2015 — 1. WERDY bin APLUS ANANIE 2. VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI 3. MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL 4. MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM 5. AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN 6. RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN 7. TOTO SUTANTO bin HUSIN 8. SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN
104 — 36
  • menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoranuang negara dalam pengadaan barang/jasa;g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihaklain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepadasiapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa kareana
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
254 — 175
  • WKS sudah tidakmengandung cacat hukum dan administratif danharus dinilai sah, kareana halhal sebagai berikut:1. PT. WKS telah melakukan pengajuanpermohonan penambahan penguasaan HT!kepada Menteri;2. Telah diterbitkan Surat Keputusan MenteriKehutanan No. 1198/MenhutlV/1997 TentangPencadangan penambahan areal HTI dengankewajiban hukum yang telah diwajibkan sepertistudi kelayakan AMDAL dan telah dilakukanPeninjauan Lapangan pada tanggal 10 Juli1999;3. Dan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
181 — 67
  • NegeriCianjur dan seingat saksi, ketika perkara Bansos masuk ke Pengadilan NegeriBandung, para terdakwa ditahan tetapi saksi tidak ingat apakah tahanan Rutanatau tahanan rumah ;Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengalihan penahanan atas para terdakwaperkara bansos ;231Bahwa saksi mengetahui putusan terkait perkara Bansos dari Koran yaitu 1(satu) tahun ;Bahwa sepngetahuan saksi perkara bansos yang masuk ke Pengadilan NegeriBandung ada 5 berkas, tetapi dari koran saksi mengetahui terdakwanya ada 7berkas, kareana
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
89 — 54
  • Perolehan ini tidak perlu dihubungkandengan kerugian negara, walaupun kemungkinan kerugian negara selalu adaakibat dari perbuatan memperkaya kareana kerugian negara yang menjadiunsur dalam pasal 2 ini sekedar dapat mendatangkan kerugian negara, tidak perlunyata nyata telah ada kerugian kKeuangan dalam jumlah yang tertentu.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
106 — 73
  • Perolehan ini tidak perlu dihubungkandengan kerugian negara, walaupun kemungkinan kerugian negara selalu adaakibat dari perouatan memperkaya kareana kerugian negara yang menjadi unsurdalam pasal 2 ini sekedar dapat mendatangkan kerugian negara, tidak perlu nyata nyata telah ada kerugian keuangan dalam jumlah yang tertentu.