Ditemukan 1777 data
96 — 17
Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotoka jo Pasal 135 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, AtauKedua Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaAtau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan urai
43 — 19
bahwa bukti surat Pembanding /Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan klasifikasi kekuatanpembuktian yang memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara aquo, yaitu dalam bentuk dan berisikan akta dibawah tangan dan pengakuansepihak yang semuanya dibenarkan sebagai bukti yang sah berdasarkanketentuan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg ;Yudex facti Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak cukup memeriksa secaraseksama isi dari bukti surat bertanda P.2 dan P.2.a, isi surat bukti dimaksudter urai
278 — 72
Yang diketahuinya berasaldari tindak pidana Narkotika dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman,sesuai serta setimpal dengan kesalahannya ; Menimbang, bahwa dengan urai dari pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum atas kesalahan terdakwa, danMajelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwadalam perkara tersebut ; Menimbang, bahwa adanya pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa mengenai 2(dua) sertifikat
156 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
alih pertimbangan Judex Facti tingkatpertama dimaksud, merupakan pembenaran terhadappertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum dan yang tidak memenuhi' syarat yangditentukan dalam peraturan perundang undanganyang berlaku di indonesia;Sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikandalam Memori' Banding, Judex Facti tingkatpertama telah keliru dalam pertimbanganhukumnya mengenai tidak beralasannya gugatanperbuatan melawan hukum yang diajukan olehPemohon Kasasi, dengan alasanalasan yang akankami urai
105 — 55
URAI AN JUMLAHDINAS PUI Jamaluddin Saleh 6.193.100,Z Nasran Amin 9.333.200,3 Sudharmono Said b.314 208,4 Sudarman 6.525.500.5 Nurmatisman,Amd jvtea. N00.6 Tuti Mulyati 814.400, 7 Tuharni 2.357.100, 58 Badan Komunikasi, Informasidan kearsipan. 8 Rachmawati 33084209)9 Syf lilies 1.530.300,Perhubungan danTelekomunikasi10 Drs.
Austin Faradian Nur Subhan
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA BATAM
2.2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam KPKNL
153 — 77
Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, Pengadilan Negeri Batam wajibmenerima Gugatan/perkara ini;22.
449 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan urai atas faktafakta (vide butir 4 s/d butir 31)dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 1365 Jo.1366 Jo. 1367 Ayat (3) Jo. 1371KUHPerdata Jo. Pasal 1 butir (1), (2), (8) dan butir (4) Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 9Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang Undang Hak AsasiManusia, maka hubungan sebab akibat (kausalitas) antara faktafaktadan hukum berdasarkan uraian Para Penggugat dalam gugatan iniadalah sebagai berikut;1.
105 — 78
Bahwaseperti telah di urai diatasbahwa TERGUGAT II INTERVENSI TidakPernah Menjual Rumahnya, baik SHM No. 191/Rawa Barat ataupunSHM No. 1151/Rawa Barat kepada siapaun atau kepada pihakmanapun, baik kepada badan hukum atau pada instansi pemerintah.Halaman 66 dari 129 halaman.
INDRIYANI IBRAHIM, SH.Bahwa berdasarkan apa yang telah di urai di atas, maka cukupberalasan kalau TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengantegas serta merasa berkeberatan jika PENGGUGAT berpedapatbahwa PENGGUGAT adalah pemilik atas SHM No. 191/Rawa Barat,karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.411/Pdt.G/2008, tertanggal 21 April 2009 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Juni 2009,dan PutusanPengadilan Negri Jakarta Barat No. 97/Pdt.G/2020/PN.JKT.Bar.
RITA HILGA, SH
Terdakwa:
HELMI HARDI, S.Pd.I, M.Pd Bin MUHAMMAD IDRIS
86 — 31
Pontianak menunjuk dan menetapkanPanitia Pengadaan/ Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan berdasarkanSurat Keputusan Ketua STAIN Pontianak Nomor 15 tahun 2012 tanggal 01Maret 2012 Tentang Panitia Pengadaan Meubelair RUSUNAWA SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 dengan susunansebagai berikut :e Fahrizandi sebagai ketua Panitia Pengadaan/ Kelompok Kerja (Pokja).e Terdakwa Helmi Hardi sebagai Sekretaris merangkap anggota.e Muhammad Syahrun sebagai Anggota.e Noviansyah sebagai Anggota.e Urai
Urai Asikin.Pembuatan HPS tersebut tidak menggunakan informasi hargasatuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS), badan / instansi lainnya hanya berdasarkan pada brosur diInternet, dokumen historis STAIN 2011 dan survey;Bahwa Pembuatan yang HPS tersebut atas persetujuan Sdr. Dulhadiselaku Pejabat Pembuat Komitmen;Bahwa setelah panitia pengadaan mengoreksi dokumenkualifikasi,mengoreksi harga penawaran dan membuktikan dokumen kualifikasiselanjutnya Sdr.
Gayung plastic 198 buah Gayung berbahan plastic Bahwa yang menyusun/membuat HPS adalah Fahrizandi selaku KetuaPanitia Pengadaan bersama dengan saksi dan anggota panitia pengadaanlainnya kecuali Urai Asikin, hanya berdasarkan pada brosur di Internet,dokumen historis STAIN 2011 dan survey;Bahwa barangbarang yang dipesan oleh CV. Dhariksa Aprobaja untukPengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012 sesuaidengan surat pemesanan CV.
Terbanding/Penggugat : WENDA BHAKTI B, MSI
Turut Terbanding/Tergugat II : UCI SANUSI Bin H. WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWI Binti H WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
Turut Terbanding/Tergugat IV : GUGUN GUNAWAN Bin H WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
56 — 32
Sarana Beton Indonesia sudah selesai sebagaimana di urai dalamjawaban poin 4 dan Alm. Wartani meninggalkan asset berupa Rumahdan tanah tetappi aset aset tersebut sudah dijaminkan kepada BankBJB dan terindikasi kredit macet di bank tersebut;. Menanggapi dalil gugatan pengugat poin 9 halaman 28 adalah dalil yangtidak beralaskan secara hukum karena kewajiban Alm. Wartani sudah diselesaikan sebelum dia meningal dunia berdasarkan jawaban pada poin4;.
Hi. RADEN AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Tuan SURYADI ANGGA KUSUMA Ang Tien Su
2.Tuan TUBAGUS ASBIR
3.Tuan AHMAD SANLI SUSANTO
4.Tuan DAYAT
5.Tuan MUKRI Ketua Musholla Al Ikhlas
65 — 8
Bahwa poin 5 s/d 18 tidak perlu Penggugat tanggapi karena Penggugattelah urai dengan terang dan jelas dalam isi gugatan ini, karenanya kitalihat saja dalam pembuktian dan saksisaksi serta pada saat sidang dilapangan.Berdasarkan halhal dan alasanalasan sebagaimana diuraikan diatas makadimohon agar Majelis Hakim berkenan menerima seluruh Gugatan Penggugat,dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa danmengadili perkara ini dengan baik dan Adil.Dalam Rekonvensi1.
I Wayan Gede Suardana
Tergugat:
PT BPR Pande Artha Dewata
58 — 36
Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : Pengadilandilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutussuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adaatau kurang jelas,, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya.fi Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, Pengadilan NegeriDenpasar wajib menerima GUGATAN/ PERKARA ini.26.
68 — 74
KepalaBadan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1999 mengenai calon Subyek hakharus ada bukti ter tulis yang mendasarinya hubungan hukum denganobyek yang dimohon;11.Bahwa serifikat hak milik yang di punyai tergugat 4 yangbernama Ossama yang dapat beli dari tergugat 1/2/3 tidakmelewati peraturan perUndangan yang berlaku sebagai manayang telah ter urai tersebut di atas pada no 10 akibatnyatergugat 4 yang bernama Ossama harus berhadapan denganhukum melawan hak melanggar hukum telah memugarbangunan rumah
75 — 18
G/2016/PN SkwSaksi URAI ACHMAD RIZAL, SH., M.
126 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka izinkanlah kami, dengan keterbatasan kami selaku Penasehat Hukumdalam mengurai fakta kejadian yang menjadi faktafakta hukum yang akankami urai ulangi Kembali;. Kunci/pokok dalam Banding ini tetap pada Pledoi Penasehat Hukum ParaTerdakwa yang dapatlah kami uraikan diskripsi peristiwa hukum yangmenjadi faktafakta hukum sebagai berikut :a.
RETNO ESTUNINGSIH, S.H.
Terdakwa:
SUGI bin MUNITAM
70 — 12
Bahwa dalam hal uraian pembuktian unsurunsur pasal sebagaimana pasaldakwaan telah kami urai dengan jelas pada Surat Tuntutan.Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan mengajukan Duplikyang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN KrsMenimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa, Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat HukumTerdakwa, Majelis Hakim
123 — 67
Yang dimaksud kerugian negara adalah apabila hak menagih(jaminan pelaksanaan) itu menjadi hilang atau gugur.Dalam konteks kasus ini, maka karena masih ada uang kontraktor pada kaspemkab Takalar yang belum dibayar sebesar Rp.222. juta lebih (nanti akankami urai tersendiri), maka uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp.54.455.000 tsb masih dapat dikompensasi atgau diperhitungkan dengansisa uang kontraktor yang belum diterimanya dari Permkab Takalar tsb.Jadi tidak ada kerugian negara apapun dalam kasus
SI JAMAL
Tergugat:
Bupati Muna Barat
243 — 105
Selanjutnya diatur lebih lanjut dalamPasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 TahunBahwa Peraturan terkait yang Tergugat urai diatas mengatur tentangkewenangan' Bupati/Walikota untuk menetapkan pengesahan danHalaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN. KDI10.pengangkatan Kepala Desa Terpilin. Namun dalam penetapan tersebutteradapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan.
RETNO ESTUNINGSIH, S.H.
Terdakwa:
AMIN al P ROS bin P NOTI
79 — 15
Bahwa dalam hal uraian pembuktian unsurunsur pasal sebagaimanapasal dakwaan telah kami urai dengan jelas pada Surat Tuntutan.Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan mengajukan Duplikyang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa, Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat HukumTerdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Sehingga kesimpulan
210 — 133
Seluruh kegiatan menjadi terhenti,hal mana berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan Penggugatyang jumlahnya terus berkurang dan hingga saat ini menjadi tidak lebih dari 50orang dari semula 100an karyawan, akibat penghentian pekerjaan di lapangan;23.Bahwa Penggugat juga menjadi tempat bernaung ratusan santri Pondok PesantrenDarun Naja yang ada di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara danPondok Pesantren ArRisalah Al Hasanah, yang ada di Jakarta dan Bekasi.