Ditemukan 1750 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dispensai dispensi dispendasi dispensas disperta dispenduk diswanda deslenda dispandi dienda
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-07-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2014 — - Ir. BESRI NAZIR
90 — 30
  • Anggota : Staf BPKD, Bappeda, Dispenda dan staf BagianAdministrasi Pembangunan.n. Tenaga Pendamping : Tim BPKP Perwakilan Sumatera Utara.Bahwa dalam pelaksanaan tugas saya selaku Ketua TAPD bertanggungjawabkepada Walikota MedanHalaman 46 dari 182Putusan Nomor 77 / Pid. Sus. K/2014 /PN.
    Anggota : Staf BPKD, Bappeda, Dispenda dan staf BagianAdministrasi Pembangunan.n.
    Besri Nazir danBendahara Pengeluaran Terdakwa Risman Effi Nasution, SE.Sekretaris IV :Kabag Umum Setda Kota Medan.Anggota : Staf BPKD, Bappeda, Dispenda dan staf BagianAdministrasi Pembangunan.Tenaga Pendamping : Tim BPKP Perwakilan Sumatera UtaraBahwa selaku unsur TAPD saya mengetahui perihal adanya dana penyertaanmodal daerah antara Pemerintah Kota Medan dengan Perusahaan Daerah (PD)Permbangunan Kota Medan dan besarnya nilai Rp 5.995.000.000,00.Bahwa dasar dilakukannya penyertaan modal adalah sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — Drs.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dispenda mengusulkan RAPBDyang didalamnya memuat tentang Biaya Pungut BP PBB, tetapimenyatakan tidak membahasnya yang seolaholah dalampembahasan tentang RAPBD yang didalamnya memuat tentangBP PBB menjadi kewajiban pihak Pemerintah Daerah, padahalsetelah RAPBD berada pada DPRD, ~~ sepenuhnya dalampembahasan menjadi otoritas penuh DPRD.b.
    Saksi mengetahui bahwa Dispenda mengusulkan RAPBD yangdidalamnya memuat tentang Biaya Pungut BP PBB, tetapimenyatakan tidak membahasnya yang seolaholah dalampembahasan tentang RAPBD yang didalamnya memuat tentangBP PBB menjadi kewajiban pihak Pemerintah Daerah, padahalsetelah RAPBD berada pada DPRD, ~~ sepenuhnya dalampembahasan menjadi otoritas penuh DPRD.Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2407/Pid.Sus/2011 halaman 74, Majelis Hakim Kasasi mengadopsi alasankasasi Jaksa Penuntut Umum
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 16-05-2024 — Putus : 03-10-2024 — Upload : 04-10-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg
Tanggal 3 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
1.JERMIAS PENNA. SH
3.MOUREST ARIYANTO KOLOBANI,S.H
4.ADVANI ISMAIL FAHMI
Terdakwa:
PETRUS KRISIN
19 — 25
  • Fotocopy KWITANSI tanpa tanggal senilai Rp 200000 Dua Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran biaya pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor 235SKEPHK2000 tanggal 04 Desember 2000
3 1 Jepit Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 879 atas nama pemegang hak PETRUS KRISIN
4 Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem5932532004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani Wali Kota Kupang SK LERIK
5 1 jepit Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor Dispenda
mengetahuimenyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE SH
20 Permohonan melakukan pendaftaran SK dengan Lampiran
1 Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Nomor 119HMBPN 53722014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama PETRUS KRISIN tanggal 25 Februari 2014 asli
2 Surata Setoran Pajak Daerah BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014
3 Fotocopy KTP
4 Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor Dispenda
surat perintah setor nomor berkas permohonan 21842014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50000 tanggal 27 Februari 2014
32 1 satu lembar fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN
33 2 dua lembar asli tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
34 2 dua keterangan Dispeada 97347312014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Ferbruari 2014
35 1 satu lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor Dispenda
973478002014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
36 1 satu lembar asli surat keterangan NJOP nomor Dispenda 9734780II2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
37 1 satu lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor Dispenda 9734780II2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
38 2 dua lembar asli Surat Keterangan pelunasan Dispenda973473II2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Ferbruari 2014
39 1 satu lembar surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — JAMAL ABDILLAH bin ABU ZAKIR
85 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara TAPD dihadiri olehAsmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku AsistenAdministrasi dan Umum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagianKeuangan unsur Dispenda dan masingmasing Kepala SKPD atau yangmewakili;Adapun agenda pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)yang merupakan tindak lanjut dari pembahasan di tingkat komisi sebelumnyadan menyampaiakan tambahan usulan dana hibah dari anggota DPRD.
    Sementara TAPD dihadiri oleh Asmaran Hasan (alm) selaku KetuaTAPD, Tuah Hasrun Saily selaku Asisten Administrasi dan Umum, Jondiselaku Kepala Bappeda serta Bagian Keuangan unsur Dispenda dan masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili;Penyampaian usul dana hibah dari anggota DPRD tersebut dilakukan olehTerdakwa dalam jabatan dan kedudukannya selaku Ketua DPRD dan KetuaBanggar kepada TAPD didalam forum, bahwa sebagai anggota DPRDmasingmasing anggota DPRD punya kepentingan strategis denganmasyarakat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
198 — 75
  • Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudangdi Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasadengan total
    tersebut dapat didanai dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) ProvinsiRiau Tahun Anggaran 2012.Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda
    Muhammad Guntur dan Yendra menemuiterdakwa karena pada Tahun Anggaran 2012 pada Biro Tata PemerintahanSekretariat Daerah Propinsi Riau terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPAP)untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Propinsi Riau yang meliputi Pembebasan tanahKawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk gudang diPekanbaru, tanah untuk Embarkasi Haji serta lahan untuk Monumen Bahasa,berdasarkan DPA SKPT Nomor 1.20.120.03.39.01.5.2
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 121/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
257 — 264
  • Bukti P XXIVD: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran(STTS) Bank Sulselbar Kantor Kas Dispenda, Tahun 2016,atas nama Baramuli, Dr. S.H., Haji A., dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerkotaan dan Pedesaan Tahun 2016, atas nama Baramuli,Dr. S.H., Haji A.;30. Bukti P XXIVE: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran(STTS) Bank Sulselbar KK. RS. Dadi, Tahun 2015, atas namaBaramuli, Dr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 38 / PID.SUS.TPK / 2014 / PN.Bgl.
Tanggal 3 Desember 2014 — DARMAWI, SE. MM Bin WADI
137 — 44
  • Yunus.Bahwa laporan harian dan tahunan atas penerimaan RSUD diserahkankepada Kasubag Verifikasi dan Akuntans, Kasubag Anggaran , KabagKeuangan, 3 wakil Direktur dan Direktur RSUD, sedangkan untuklaporan bulanan atas penerimaan dilaporkan kepada InspektoratPropinsi Bengkulu, Biro Keuangan dan Dispenda Propinsi Bengkulu.69 Bahwa pendapatan RSUD M.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-07-2011 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 223/Pid.B/2010/PN-Mbo
Tanggal 20 Juli 2011 — SULAIMAN JALIL, SE. Bin Alm. M. SAMAN
35 — 6
  • Aceh Barat sebagai Bendahara penerima sejaktahun 2008 sampai sekarang;e Bahwa tugas saksi adalah menerima dan menyimpan uang atas setoran pajak Daerah, pajakDistribusi Daerah dan lainlain penerimaan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; Bahwa pada tahun 2007 dimana saksi bertugas di Dispenda sebagai kasi penerimaan, tugassaksi menerima setoran dan menyertor ke kas Daerah seperti APBD;e Bahwa setoran yang langsung ke Bank melalui BUD, sedangkan yang langsung ke saksiadalah pajak Reklame, pajak Restoran
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 14 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
ASTARI TAPUN, SPd. MPd.
124 — 113
  • Inti Citra Usaha;Bahwa Terdakwa tahu kalau anggarannya sudah di DIPA sejak ditunjuksebagai PPK pada tahun 2014 dan pada awal bulan Juli 2014 Terdakwadipanggil oleh Dispenda bagian anggaran dari propinsi bahwa anggaransudah turun silahkan dibuatkan RAKnya untuk dibahas di Kabupaten LombokUtara;Bahwa jumlah anggarannya sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah) yaitu untuk alat peraga sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima milyarrupiah) dan untuk pengadaan buku sejumlah Rp.5.000.000.000.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 14/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY
Tanggal 16 April 2019 — Pembanding/Terdakwa I : MUH. SAMANHUDI ANWAR
Pembanding/Terdakwa : BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : MUH. SAMANHUDI ANWAR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EVA YUSTISIANA
Terbanding/Penuntut Umum : EVA YUSTISIANA
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
657 — 410
  • KARTIKAPERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Halaman 41 dari 90 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2019/PT SBY Dispenda Kota Blitar. 295.2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) denganNomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area GedungKesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV.KARTIKA PERKASA. 296.2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengannomor : 600.DAU.2068/410.102/2015
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 25-07-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pare
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 40
  • Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2017 padaBank Sulsel; Dispenda Parepare untuk Nomor SPPT (NOP)73.72.020.004.0080161.0 atas nama wajib pajak Sugiarti Hj. B Pewaris,letak objek pajak Kecamatan Ujung Kelurahan Lapadde, bermeterai cukup,distempel Pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T5;6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2018 padaBank Sulsel; BKD Parepare untuk Nomor SPPT (NOP) 73.72.020.004.0080161.0 atas nama wajib pajak Sugiarti Hj.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 22-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Yyk
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANA YADI PURWANTI. SH
Terdakwa:
Ibrahim
296 — 136
  • 2017diketahuil ada banyak berkas yang telah diberikan kepada Sdr.IBRAHIMberikut uangnya tidak didaftarkan ke Samsat sesuai alamat, sehinggamuncul dendanya namun denda tersebut dari penyerahan Fakturbeserta uang yang dimiliki terjadi karena kesalahan terdakwadikarenakan terlambat mendaftarkanya, padahal masa berlaku fakturberlaku selama 14 hari dari tanggal faktur tersebut, dan denda tersebutapabila melebihi akan kena denda MPS sekira Rp.22.000, dan apabilamelebihi 1 bulan akan akan ada perhitungan lain dari DISPENDA
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim
Tanggal 15 Juni 2015 — SARDJIO BIN SARIMO
236 — 64
  • Graha Cipta Kharisma selaku tergugat ,Ahli waris Sukmawijaya tergugat Il, Gubernur OKI Jakarta tergugat Ill ,Hal. 50 Putusan No. 300/Pid.B/2015/PN.Jkt Tim.Walikota Jakarta Timur turut tergugat ,Dispenda Jakarta Timur, turuttergugat Il, dan SARDJIO CS, selaku penggugat Intervensi.Bahwa dalam persidangan perkara perdata Nomor 255/ Pdt. G/ 2013/PN.Jkt.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si
207 — 102
  • Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untukGudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk MonumenHalaman 20 dari
    tersebut dapatdidanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda
    Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10Agustus 1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana pada Tahun Anggaran2012 pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau terbitDaftar Pagu Anggaran Perubahan (DPAP) untuk Kegiatan Pengadaan TanahPropinsi Riau yang meliputi Pembebasan tanah Kawasan Universitas Riau,Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untukUPT Dispenda
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 519/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat IV : SASONGKO ADHI NUGROHO
Pembanding/Tergugat V : SANTI
Pembanding/Tergugat VI : PRANYOTO YUDO YUWONO
Terbanding/Penggugat I : SETYO PRABOWO
Terbanding/Penggugat II : HARIYATININGSIH
Terbanding/Penggugat III : TAWANG JAYANTI
Terbanding/Penggugat IV : DJOKO SUSENO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN GROBOGAN
Turut Terbanding/Tergugat I : MARJUKI Bin DARWO
Turut Terbanding/Tergugat II : SUPARMI Binti MATSIRAT
Turut Terbanding/Tergugat III : MUNIRAH ALIAS MUNIJAH Binti MURADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. TELKOMSEL
140 — 100
  • LetterC desa itu berasal dari pendataan yang dilakukan Dispenda (DinasHalaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor 519/Pdt/2021/PT SMGPendapatan Deerah) yang tujuanya adalah sebagai dasar untuk menentukanluas tanah dan besaranya pajak yang harus dibayar.3. Quod non (jikapun benar meskipun tidak benar) gugatan a quo tetap harusditolak seluruhnya karena berdasarkan Bukti T3 (Surat Bupati Grobogan 1973mengenai wakaf tanah C.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 01-03-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 7-K/PM.III-14/AD/III/2021
Tanggal 16 Juni 2021 — Oditur:
Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
I Gusti Ngurah Sujana
210 — 77
  • Made Darsana).Bahwa berdasarkan tafsiran Dispenda KabupatenTabanan Bali harga tanah tersebut sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujunh puluh lima jutarupiah), sedangkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)sebesar Rp 10.800.000,00 (Sepuluh juta delapanratus ribu rupiah), sehingga Saksi6 harusmembayar sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BPHTB(Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) kepadaNegara.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK /2016/PNPlk
Tanggal 5 September 2016 — FAJAR ABDILLAH,A.Md
54 — 20
  • Majelis TPTGR Kabupaten Seruyandiketuai oleh Sekda, Wakil Ketua Inspektur (Kepala Inspektorat),sekretaris oleh Kepaal DPKAD, dianggotai oleh Asisten Ill, Asisten ,Kepala BKD, Kepala Dispenda, adapun tupoksi Majelis TPTGRtersebut adalah menyelesaikan dan menindaklanjuti adanya kerugiankas daerah;Bahwa sejauh ini DPKAD Kab.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-04-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 328/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
I Nyoman Ordi Sugita
Tergugat:
1.I Gusti Made Oka
2.I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH
3.I Gusti Ngurah Oka Budiana
4.Ersa Nur Arsiah
5.Nina Nurnaini
Turut Tergugat:
1.Ni Wayan Widastri, SH
2.Badan Pertanahan Nasional atau BPN kota Denpasar
3.Badan Pertanahan Nasional atau BPN Wilayah Provinsi Bali
4.Tim Likuidasi Bank Dagang Bali
170 — 119
  • Fotocopy Peta Blok dari Dispenda tentang tanah yang sudah dikapling olehBPN, diberi tanda, P28 :29. Fotocopy Surat dari BPN Kota Denpasar Prihal Blokir Tanah terhadap SHMNo. 3487, 6397, 6398, 6399/ Desa Sumerta tertanggal 27 Nopember 2018, diberitanda, P29:30. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Blokir terhadap SHM No. 3487, 6397,6398, 6399/ Desa Sumerta tertanggal 11 Desember 2018, diberi tanda, P30:31. Fotocopy Buku Rincian Objek sengketa, diberi tanda, P31;32.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
186 — 76
  • Jadi hal tersebut muncul belakangan;Bahwa sebetulnya kami keberatan, karena Resoses inikan adanya diseluruh wilayah, nanti pada suatu saat akan sulit untuk mengekploitasinya;Namun demikian pada akhirnya disepakati Dispenda memberikanmasukan.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 24-08-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Bjm
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
MUHADI Bin KUSNAN
Tergugat:
1.ABDUL GALIB Bin H. ABD. RAJAK
2.PAUZIAH Binti SUKRI
3.ARDIANSYAH Bin SUKRI Alm
4.ZAINAL Bin SUKRI. Alm
5.AGUS Bin SUKRI. Alm
6.EVI Binti SUKRI. Alm
7.ASRAN Bin MUSRSID
8.LURAH BELITUNG SELATAN
9.CAMAT BANJARMASIN SELATAN
95 — 13
  • dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Penagihan danPengawasan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sejaktahun 2017 sampai dengan sekarang; Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatanoperasional, penagihan, dan pengawasan; Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat terdapat 2 (dua ) Nomor Obyek Pajak dimana kedua obyek pajak tersebut berbedayang satu berada di Blok 9 dan yang satunya berada di Blok 2; Bahwa Dispenda