Ditemukan 1528 data
198 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas ini menuntut agar rumusansuatu perbuatan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu tindakpidana, harus dituangkan dalam peraturan tertulis terlebih dahulu.Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa tafsir ataspengertian *secara melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)tadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa berdasarkan urian tersebut pengertian melawan hukumharuslah ditafsirkan sebagai pengertian melawan hukum dalam artiformal guna menjaga kepastian hukum sebagai bentuk perlindunganhak
128 — 96
diataur dalam Pasal3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan diatas, maka unsur tindakpidana "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwatersebut, dan oleh karenanya unsur "secara melawan hukum" haruslah dinyatakantidak terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan urian
Terbanding/Terdakwa : ADHITYA SETIAWAN Anak Dari JOKO SUTRISNO
98 — 47
Madesa Sejahtera Utama, Anaheim, 5 September 2012, urian 30 Mixer , Etc;
- Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Nomor :445.821/130/TU-II/2012 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten kutai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Februari 2012;
- Surat Jalan PT.
Terbanding/Terdakwa : SYAHRIZAL, A.Md.
85 — 48
Madesa Sejahtera Utama, Anaheim, 5 September 2012, urian 30 Mixer , Etc;
44. Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Nomor :445.821/130/TU-II/2012 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten kutai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Februari 2012;
45. Surat Jalan PT.
80 — 24
Urian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Total Harga1 Batu Belah 584,00 ve Rp.136.000, Rp. 79.424.000,PPC @ 40 Kg 2.731,00 Zak Rp. 57.200, Rp.156.213.200,Pasir Pasang 334,80 ve Rp.208.000, Rp. 69.638.400,(Cepu)4 Tanah Biasa 226,20 Me Rp. 55.600, Rp. 12.576.720,Jumlah Rp.317.852.320, Bahwa acuan terdakwa dalam menyusun HPS berdasarkan harga yangdisusun oleh staf terdakwa dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat (Sdr.Triyoto dan Sdr.
1049 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan urian tersebut di atas, maka menurut hukumketentuan yang berlaku dan menjadi dasar penerapan tarifselular oleh penyelenggara jasa telekomunikasi selulartermasuk Pemohon Keberatan sampai dengan saatdijatunkannya putusan dalam perkara ini oleh Termohonadalah KM 27/1998 dan KM 79/1998. Dikaitkan denganuraian dalam butir 3.1.2 (i) dan (ii) di atas, tarif yang diaturdalam KM 27/1998 dan KM 79/1998 berlaku sebagai batasatas. 3.2.10.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
338 — 105
Struktur, dengan harga satuanPengadaan nstruktur jembatan rangka baja panjang 200 m, lebar 7m + 1,25 m adalah Rp.43.082,76 per kilogram, setelahdimasukkan kedalam urian analisa pekerjaan, ada uraianuraianlagi, ada transportasi maka menjadi Rp.43.082,76 per kilogram;Bahwa harga dasar baja adalah Rp.28.000,Bahwa ada perubahan perletakan dari pot bearing menjadi rockerbeaaraing, hal itu terjadi karena di kontrak awal tidak ada hargarocker bearing, karena harga tersebut dan kita tidak ada referensiharga
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
404 — 1199
Berdasarkan urian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimanatersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:a). Bahwa kewenangan untuk menetapkan PengakuanKeberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat dalamsuatu. wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi adalahkewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, danPemerintah Daerah Provinsi;b).