Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadappekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013,secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :. Divisi 3 Pekerjaan tanah; Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00M2.Il.

Surat dari PPTK No : 620/129/DPUBM/IX/2013, tanggal 30 September2013 tentang Fill Enggenering/survey kajian tekhnis lapangan pekerjaandimaksud yang ditujukan ke kontraktor dan konsultan pengawas;b. Berita Acara Hasil Survey Kaji ulang lapangan No : 620/130/DPUBM/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 dengan hasil didapat data datayang dituangkan ke dalam perhitungan draft CCO;c. Surat dari CV.

Berkordinasi dengan PPTK sehubungan dengan tekhnis lapangan,dan melaporkan hasil produk perencanaan dengan Direktur;4.

Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis Lapangan pekerjaan peningkatan jalanNanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma, 04 Desember 2013;f. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tekhnis lapangan pekerjaan peningkatanjalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma;Bahwa pemeriksaan tekhnis dilapangan atas pekerjaan kegiatan tersebutterjadi pada tanggal 04 Desember 2013 di lokasi pekerjaan yangberalamat di Jl. Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab.

Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri);Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi;Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : MRapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan

Alokasi DanaDesa, Melakukan pengelolaan sendiri sebagian kegiatan yangtercantum dalam DPA/DPPA tersebut serta melakukan penarikanuang dari Rekening Kas Desa Penaga Kecamatan Teluk BintanKabupaten Bintan dengan memerintahkan Bendahara yaitu SaksiHERRY ISKANDAR untuk mencairkan uang tanpa prosedursebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yangmana seharusnya melalui pengajuan SPP (Surat PermintaanPembayaran) oleh TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis

Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaa terlaksana (100%) 1n Ekonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016Halaman

keuangan Desa, Melakukan pengelolaan sendirisebagian kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tersebut sertamelakukan penarikan uang dari Rekening Kas Desa Penaga KecamatanTeluk Bintan Kabupaten Bintan dengan memerintahkan bendaharayaitu Saksi HERRY ISKANDAR untuk mencairkan uang tanpaprosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri DalamNegeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desayang mana seharusnya melalui pengajuan SPP (Surat PermintaanPembayaran) oleh TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis

Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaan terlaksana (100%) Ekonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016

Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaan terlaksana (100%) oeEkonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu / merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakiliHalaman 87 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGkelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;96Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepalaHalaman 97 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGdaerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

Dalam perkara terdakwa AHMAD RISKA ABDUL.LAH aliasAHMAD bin SUJANA dengan tekhnis surat dakwaan yang dalam persidangantelah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa demikian menurut kami unsur ini telah terbukti.2.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Digjaya Mulia Abadi yang bergerak dalambidang jasa pelintingan rokok sejak tahun 2005;Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan bimbingan tekhnis usahapeningkatankesejahteraan bagi pekerja rokok.Bahwa selama saksi mengikuti pelatihan tidak pernah bertemu denganterdakwa; 292 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa kegiatan dilaksanakan selama hari tapi saksi tidak ingat berapa pesertanyayang pasti banyak;Bahwa saksi saat pelatihan mendapatkan uang saksu atau honor sebesar Rp. 30 ribudan snack;

Bahwa saksi pernah tanda tangan lembar absensi saja bukan lainnya; Bahwa selain kegiatan pelatihan Bimbingan usaha tekhnis bagi perusahaan rokoktidak ada lagia kegiatan lain yang pernah diikuti oleh saksi;Bahwa dalam pelatihan materi yang dikemukakan mengenai keluarga berencanadan koperasi dan pelaksanaan kegiatan diaula; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; Saksi 13.

Digjaya Mulia Abadi yang bergerak dalam bidang jasapelintingan rokok ;Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan bimbingan tekhnis usaha peningkatankesejahteraan bagi pekerja rokokdan dilaksanakan dalam hari;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan pernah bertemu denganterdakwa; 292 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnBahwa saksi tidak ingat berapa pesertanya ;Bahwa saksi saat pelatihan mendapatkan uang saksu atau honor sebesar Rp. 30 ribudan snack; 27222222 22 nnn n nn nnn nn nnBahwa saksi

pernah tanda tangan lembar absensi saja bukan lainnya; Bahwa selain kegiatan pelatihan Bimbingan usaha tekhnis bagi perusahaan rokoktidak ada lagi kegiatan lain yang pernah diikuti oleh saksi;Bahwa dalam pelatihan materi yang dikemukakan mengenai keluarga berencanadan koperasi dan pelaksanaan kegiatan diaula; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; Saksi 14.

;Bahwa Setelah saksi bersama tim melakukan audit kemudian diperoleh temuana.l: adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pejabat selakupejabat pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) ternyata tidak sesuai dengankondisi/fakta yang sebenarnya yaitu :1 Membuat dan melampirkan buktibukti pengeluaran dalam laporanpertangung jawabannya seolaholah sesuai dengan rencana anggarannya.Realisasi sebenarnya tidak sesuai yang dilaporkan, terutama padasebagian buktibukti yang dibuat/dilampirkan, seperti

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Bahwa sudah menjadi kewajiban utama bagi Penggugat untukmembuktiak seluruh isi materi Gugatan (Penggugat) aquo secara aktif(menurut kertentuan hukum positif) ; maka Tergugat selaku subyek pasifakan turut serta membantu) pembuktian Penggugat supayapembuktiannya menjadi sempurna ; sehingga proses persidangan dapatberjalan lancar sebagaimana mestinya tanpa adanya kendala(hambatan) pelaksanaan secara tekhnis ; untuk itu Tergugat melaluiperantara kuasa hukumnya telah mengajukan (menyerahkan) alat buktisurat

BuruT.A 2016 dan T.A 2017 adalah sebagai Staf Tenaga Tekhnis padaDivisi Pengawasan. Bahwa berdasarkan Jabatan saksi selaku Staf Tenaga Tekhnispada Panwaslih Kab.

Bahwa awalnya dari Panwaslin merekrut saksi menjadi StatTenaga Tekhnis tanpa melalui tahapan tes dan hanya dimintakanFoto copy ljasah dan KTP setelah itu barulah diterbitkan SuratPengangkatan saksi tersebut. Bahwa tupoksi saksi sebagai Staf tenaga Tekhnis pada Divisipengawasan Panwaslih Kab. Buru yakni :1.

Bahwa awalnya dari Panwaslin merekrut saksi menjadi StatTenaga Tekhnis tanpa melalui tahapan tes dan hanya dimintakanFoto copy ljasah dan KTP setelah itu barulah diterbitkan SuratPengangkatan saksi tersebut. Bahwa tupoksi saksi sebagai Staf tenaga Tekhnis pada Divisipengawasan Panwaslih Kab.

Buru Saksi masukmenjadi Staf tenaga tekhnis pada Divisi SDM akan tetapi dalampelaksanaan tugas Saksi seharihari selain menjalankan tugassebagai staf tenaga tekhnis Saksi membant tugas bendaharapengeluaran Pembantu. Bahwa tupoksi Saksi sebagai Staf tenaga Tekhnis pada DivisiSDM Panwaslih Kab.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 221 tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.800.000,untuk Bayar Spanduk Rapat kerja Tekhnis pada kegiatankoordinasi sentral Gakumdu Panwasilih.723. Asli Bukti Kwitansi Nomor 222 tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.250.000,untuk Bayar pengadaan Rapat kerja tekhnis padaKegiatan koordinasi Sentral Gakumdu Panwaslih 2017.724.

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atauPTSN : 474/Pid.B/2013/PN.RGTsebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh faktahukum

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus dibayar oleh Pemohonsebelum

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.10. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Kdi7878~10.11.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaanprroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irnwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empatpuluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Una.sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor245/Pdt.G/2021/PA.Una. tertanggal 08 Juni 2021, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun2014, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku besertadalil syar'i yang berkaitan

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0073/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 01 Juli 2020, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo NomorW21A6/385/KU.01/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Barang bukti B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidakmemenuhi persyaratan tekhnis laboratoris sesuai dengan Perkap 10Tahun 2009 yaitu Pasal 62 Ayat 2a dan 2b yaitu telah melampauibatas pengambilan darah / serum (laporan polisi tanggal 17 Juli 2012pukul 18.00 WIB dan pengambilan darah / serum dilakukan tanggal 20Juli 2012 pukul 13.00 WIB);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

Memproses permohonan Pertimbangan Tekhnis dalam rangkaIzin Lokasi;3. Pelaksanaan bimbingan tekhnis, koordinasi, pemantauan,evaluasi dan pelaporan di Seksi Penataan Pertanahan;4.

Namun dari luas lahan yang diajukantersebut, hanya 352,6 Ha (tiga ratus lima puluh dua koma enamHalaman 31 dari 45 Putusan Nomor 234Pid.B/2020/PN KtpHektar) yang disetujui, sedangkan seluas 7,4 Ha (tujuh komaempat hektare) tidak disetujul.Ahli menerangkan dapat ahli jelaskan bahwa yang menyebabkanlanan seluas 7,4 Ha (tujuh koma empat hektare) tersebut tidakdisetujui dalam pertimbangan tekhnis untuk ditindak lanjuti menjasiIzin Lokasi disebabkan setelan di Olverlay dengan petapendaftaran yang ada

keseharian lebihdekat dengan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT yakin akan dapat memenuhisegala kebutuhan jasmani ataupun rohani anak tersebut dibandingkanTERGUGAT yang sudah tidak memiliki waktu karena kesibukannya, makaPENGGUGAT memohon agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaananak tersebut berada ditangan PENGGUGAT, namun demikian akan tetapmemberikan hak kepada TERGUGAT untuk dapat mengunjungi, membawajalanjalan dan memberikan kasih sayangnya sebagai ibu kandungnya denganmelakukan pembagian waktu secara tekhnis

Menetapkan hak pengasuhan, hak pemeliharaan dan perwalian diberikankepada PENGGUGAT selaku Ayah dari anak yang bemama ANNECATHERINE KHOE, dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGATsebagai lbunya untuk tetap dapat mengunjungi dan memberikan kasihsayangnya dengan membagi waktu secara tekhnis yang disepakati pihakPENGGUGAT dan TERGUGAT ; 4.

kekuatanhukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakartauntuk di catatkan dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya ;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 3yaitu Menetapkan hak pengasuhan, hak pemeliharaan dan perwalian diberikankepada Penggugat selaku Ayah dari anak yang bemama ANNE CATHERINEKHOE, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai lbunya untuktetap dapat mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya dengan membagi waktusecara tekhnis

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.10. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Kdi7878~10.11.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaanprroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irnwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empatpuluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.