Unsur actus reus (physical element), yaitu perouatan lahiriah atau esensidari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimanayang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaituniat terdakwa untuk memiliki sepeda motor saksi korban, kemudian sikap batintersebut diwujudkan oleh terdakwa dengan mencuri sepeda motor saksikorban dengan tindakan permulaan mengambil kunci yang tergantung disepeda motor tersebut, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus

Pemeriksaan NarkotikaNomor SKN/228/XII/Ka/Klinik/2017/BNNPSB dari Badan Narkotika NasionalRepublik Indonesia Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 Desember 2017yang ditandatangani dr Marryo Borry WD benar Terdakwa menggunakanNarkotika jenis Sabu melalui pemeriksaan urine Terdakwa;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak tepat dantidak obyektif dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana dalamperkara a quo sebab hanya mempertimbangkan perbuatan secara kasatmata saja yaitu hanya melihat actus

Penjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar actus reussemata tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa cara pandang Penuntut Umum maupun Judex Facti tersebuttentu. bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiappemeriksaan perkara di Pengadilan.

Sus/2018dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) sebagaimana dalamperkara a quo;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki sabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal initentu. bertentangan dengan oprinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiapmemeriksa dan menuntut perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reussemata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilandi Indonesia;Fakta hukum lainnya untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahgunayaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelapnarkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidakterungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelapnarkotika.

DalamPasal 72 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN SgiAtas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannyapembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumenPendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus (vide, Pasal38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

AdministrasiKependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaanorang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalamproses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekallimengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat,Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untukdibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenanganContrarius Actus

bersifat alternatif, yaitu dalam dakwaan kesatu,melanggar pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008,yangrumusan deliknya adalah sebagai berikut :setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmissikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik ;Menimbang,bahwa berdasarkan rumusan delik dalam pasal a quo,maka dapatdiketahui bahwa perbuatan yang dilarang (actus

atau ; Membuat dapat diakses ;Hal.14 perkara No.2257/Pid.B/2015/PN.SbyInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik ;Menimbang, bahwa perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa yangdiuraikan oleh Penuntut Umum yang berkaitan dengan delik dalam dakwaan kesatu incasu,adalah mengirimkan SMS ke nomor Hand Phone saksi Ira Rosita Adi Wijaya Liemalias Kathy yaitu 081234516776 dan 082140838393 yang isinya antara lain ...Menimbang, bahwa actus

reus (bentuk perbuatan yang dilarang) dalam pasaltindak pidana dalam dakwaan kesatu in casu adalah mendistribusikan dan/ataumentransmissikan dan/atau membuat dapat diakses,sedangkan actus reus yangdiuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah mengirimkan SMS...Menimbang, bahwa telah dikemukakan sebelumnya,agar dakwaan dapatdipandang jelas maka Penuntut Umum harus mampu memadukan antara rumusanunsurunsur delik yang didakwakan dengan perbuatan materil yang dilakukan olehterdakwa,sehingga

Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

Unsur mens rea (mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yangtelah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa, yaitu niatterdakwa untuk menjaga diri, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus reus(physical element), yaitu terdakwa membawa 1 (satu) buah bilah pisau yangdibungkus dengan sarung warna coklat yang disimpan di dalam saku jacket kainwarna biru yang sedang digunakan

Putusan Nomor 165 K/Pid.Sus/2019perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus reus/perbuatan materilTerdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkanmens rea Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta sidang niat/mens reaTerdakwa membeli, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri.Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan denganprinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajibditerapkan dalam setiap pemeriksaan perkara dipengadilan.

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia.Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakannarkotika secara melawan hukum.

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukumdan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi duaunsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element)dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus reusadalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatanyang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikapbatin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal AbidinHalaman 14 Putusan Nomor 63/PID/SUS/2021/PT DKIFarid, 1995:35).

Oleh karena fakta persidangan terungkapPemohon Banding /Terdakwa saat ditangkap dandigeledah ditemukan narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 3(tiga) butir maka secara actus reus perbuatan PemohonBandingTerdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayaitu menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika dalambentuk bukan Tanaman.

Dari situ terlinat jelas bahwa tidak ada sedikit pun terbersit niatjahat atau sikap batin (mens rea) Pembanding atas tindakannya (actus reus).Padahal, seperti kita ketahui Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukumdan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanyaunsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element).Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yangHim 13 dari 28 him Put No.253/PID./2019/PT.MKSdilakukan, Sedangkan

Dari situ terlihatjelas bahwa tidak ada sedikit pun terbersit niat jahat atau sikap batin (mens rea)Pembanding atas tindakannya (actus reus).Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa gugatan perdata yangdiajukan di PN. Donggala ingin mengingatkan Majelis Hakim PN Pasangkayuyang mengadili Pembanding/Terdakwa bahwa ini adalah perkara perdata murni,sehingga semestinya saat di Tingkat Pertama Pembanding mestinya duduksebagai Tergugat di persidangan.

Putusan Nomor 1181 K/Pid.Sus/2019narkotika;:Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki shabu, tanopa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal initentu. bertentangan dengan oprinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksadan menuntut perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalltidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpannarkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikandan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Sebabhanya mempertimbangkan perbuatan yang tekstual, secara kasatmata saja yaitu actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membelidan memiliki, menguasai sabu, tanopa mempertimbangkan mens reaTerdakwa.

Bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun judexfacti atas penjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar actus reussemata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum danperadilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna dapat dibuktikandari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;Narkotika yang ditemukan polisi adalah sisa narkotika karena padatanggal 15 Oktober 2017 sebelum Terdakwa ditangkap telahmenggunakan narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa

Unsurunsur Perbuatan Pidana (actus reus/objektif):Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (faktor objektif), harusdilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundangundangan pidanadan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat,dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadapdakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsurunsur dari pasalpasal peraturanperundangundangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasanpembenar

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak bolehdipidana;Eksepsi kedokteran;Ketiadaan sifat melawan hukum materiil;Persetujuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 115 ayat (1) UndangUndang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasanpembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

serangan atauancaman serangan itu, tidak boleh dipidana;e Pasal 51 ayat (2) KUHP: Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkanhapusnya pidana, kecuali yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwaperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalamlingkungan pekerjaannya;e Afwesigheid van alle schult (avas): yaitu tidak ada kesalahan sama sekali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, telahterpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

sabusabu untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukanuntuk tujuan lainnya;Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika apabila ditemukan sedangmembeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapiniat/mens reanya untuk menggunakan Narkotika secara melawan hukummaka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan perbuatanyang secara kasat mata saja yaitu actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalah guna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain:1. Bahwa ketika ditangkap polisi Terdakwa baru selesai menggunakanNarkotika secara melawan hukum. Sabusabu yang ditemukan polisisaat penangkapan/penggeledahan adalah sisa sabusabu;2.

Hal inisejalan dengan Asas Contrario Actus dalam Hukum AdministrasiNegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usahanegara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara dengansendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;b.

Tata UsahaNegara Bandar Lampung, karena sama sekali tidak tepat dan tidakberalasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata UsahaBandar Lampung yang mengadili perkara a quo pada halaman 76alinea terakhir menyatakan: Menimbang, bahwa Tergugat memperolehkewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan danNon Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Provinsi Lampung, dihubungkan dengan asasContrarius Actus

salahmenerapkan hukum, sehingga adalah tidak patut menurut hukumapabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemberikan pertimbangan hukum atas pertimbangan hukumPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bahwa tindakanTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah sesuai dengankewenangannya untuk menerbitkan objek sengketa, apabila dilakukanterlebih dahulu analisa dan pertimbangan yang saksama terhadap faktafakta dan bukti yuridis secara keseluruhan dan menghubungkannyadengan asas Contrarius Actus

Dian Puji Nugraha, yang dihadirkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016 telah menerangkanbahwa untuk mencabut suatu perijinan harus memperhatikan azasContrario Actus. Dalam pasal 64 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Negara diatur pencabutan dilakukan olehpejabat yang berwenang dengan alasan cacat wewenang, prosedur,dan substansi.

paling lambat 5 hari sejak ditemukannya dasar pencabutan;Penerbitan Objek sengketa melanggar waktu pencabutan yang 5 (lima)hari karena Dasar Pendelegasian adalah Perguo Lampung Nomor 41Tahun 2015 dan dasar pencabutan didasarkan pada surat DinasPertambangan dan Energi yang terakhir adalah tanggal 18 Juni 2015;Bahwa pendelegasian dapat dilakukan menurut Pasal 13 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, tetapidalam hal pencabutan izin, pendelegasian harus mengikuti asascontrarius actus

digunakan secara melawanhukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa sebagai konsekuensi hukum apabila Terdakwa ditemukansedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akantetapi mens reanya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapatdipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanyamempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus

Bahwaazas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktekperadilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukumdan peradilan di Indonesia;Bahwa fakta hukum lainnya untuk menunjukkan Terdakwapenyalahguna.

Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

sikap kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimanayang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa, yaitu niatterdakwa agar bagaimana caranya terdakwa memperoleh sejumlah uang dariterdakwa, kemudian sikap batin tersebut diwujudkan oleh terdakwa dengan caramemenuhi perintah terdakwa dengan menyerahkan seperangkat computer hasilcurian saksi Yoga Pranata kepada saksi Budiyon Cahyo, sehingga tindakannyata tersebut menjadi actus

Sedangkan tujuan Terdakwamembeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabusabusebagaimana terungkap di persidangan adalah untuk maksud dan tujuandigunakan secara melawan hukum;Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkanmens rea/kesalahan Terdakwa.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistemhukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna yaituTerdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika,atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika.Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sebagian sabusabu dengan berat0,073 (nol Koma nol tujuh puluh tiga) gram miliknya;Selain hal tersebut, sepanjang

mens reaTerdakwa membeli dan memiliki shabu untuk digunakan secara melawanhukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperolehatau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi mensreanya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkanmelanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan objektifsebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata sajayaitu actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain:Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 jie / 1 gramsecara patungan dengan Saudara Sony dan Saudara Madan, pembeliansecara patungan tersebut menunjukkan ketiganya bermaksud menggunakanNarkotika. bahwa

pernah terlibatperedaran gelap narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan /sindikat peredaran gelap narkotika; Bahwa Penuntut Umum dalam mememeriksa perkara a quo wajibmempertimbangkan mens rea Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebutsematamata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dan bukanuntuk tujuan lainnya; Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalammemori kasasi hanya mempertimbangkan secara kasat mata actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia; Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalauTerdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotikadalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan danpemakaian bagi penyalahguna narkotika; Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap

sindikatperedaran gelap narkotika;Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara a quo wajibmempertimbangkan mens rea Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebutsematamata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuktujuan lainnya;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3081 K/PID.SUS/2018Bahwa dalam pertimbangan judex facti maupun tuntutan Jaksa Penuntutumum sebagaimana tertuang dalam =memori kasasi hanyamempertimbangkan secara kasat mata actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalauTerdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotikadalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaianbagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapatdiketahui berdasarkan fakta yang terungkap