Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.Cc. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Pro justitia. Dimana didalamnya mengatur tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.d.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli melakukan tes urine tidak sesuaidengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika pro jsstitia.f.

dalam pemeriksaan tingkat banding akan dikajiulang halhal yang belum menjadi pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama termasuk faktafakta obyektif dan subyektif.2, Terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasehatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Militertidak terikat dengan alat bukti berupa surat keterangan ahli dan dapat diabaikan jikatidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes

/SK/VV2008 mengatur penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika/Psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia.

barang bukti ;Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi : Sujoko dan PravilalanSGR dan keterangan terdakwa serta barang barang bukti yang diajukan , PengadilanNegeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhipidana ;Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kab.Trenggalek No.22 Tahun 2016tentang pengendalian dan pengawasan, minuman beralkohol Jo.Pasal 17 Permenkes RINo.86/MENKES

terdakwa :Nama : Nurhafizah ;Tempat lahir : Banyuwangi ;Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 27 Mei 1993 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;Tempat tinggal : Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten BanyuwangiAgama Islam ;Pekerjaan : Swasta ;Terdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kab.Trenggalek No.22 Tahun 2016tentang pengendalian dan pengawasan, minuman beralkohol Jo.Pasal 17 Permenkes RINo.86/MENKES

/PER/VII/2009 Tanggal 3 Juli 2009Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian KewenanganPendandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan MutasiKepegwaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan, Pasal 22 ayat(3) menyatakan: Para Pemimpin Unit Pelaksana Teknismenandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjangmengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan dilingkungan kerja masingmasing Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 510/MENKES/PER

/PER/XI/2011 Tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesehatan Pelabuhan (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Dokumen kelengkapan berkas CPNS FormasiKhusus atas nama dr Pina Yanti Pakpahan dari KantorKesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang dengan NomorKP.01.03/VII.36.01/345b/2015 di tujukan kepada KepalaBiro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemkes RI.Tanggal 09 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Peraturan Pemerintah

Kesehatan Republik Indonesia Nomor510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuandan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan DepartemenKesehatan; 222222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn2.

Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2348/MENKES/PER/X1/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 10 jo.

Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menyebutkan bahwa: 1.

Sehingga berlanjut dan berujung pada pemberian sanksi olehatasan Penggugat yaitu Kementerian Kesehatan Nomor:KP.04.01/MENKES/125/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiHalaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUNJKT10).Pegavai negeri Sipil kepada Penggugat. Yang selanjutnya dikuatkan olehTergugat;.

Penjatuhanhukuman disiplin Tergugat kepada Penggugat sebagai penguatan SuratKeputusan Kementerian Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegavai Negeri Sipil, yangpada pokoknya melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa kemudian, tanopa ada Surat panggilan dan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) kepada Penggugat, Kementerian Kesehatan telahsecara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 09 Februari 2016, di manadalam keputusan tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplinberupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.

Wahyu Sulistianingsih, MPHM(sesuai legalisir);Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 9 Februari 2016 danlampiran Surat Panggilan (fotokopi dari fotokopi);Surat Permohonan Banding Administratif Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/125/2016,tanggal 9 Februari 2016 beserta lampiran perbaikan bandingadministratif (sesuai dengan aslinya);Daftar Kehadiran Tahun 2014 Sdr. drg.

Bukti T19 : Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/399/2016,tanggal 5 Agustus 2016 tentang Tanggapan BandingAdministratif a.n. drg.

HasilPemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Denpasar dan dari hasil pemeriksaan laboratoriumtersebut Tergugat dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika delta9tetrahydrocannabinol (THC), sehingga dengan kesimpulan tersebutadalah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan TergugatTaezar NB5413 terbukti mengkonsumsi/ dibawah pengaruh narkoba,apalagi laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah termasukdalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/MENKES

obatobatanterlarang, telah sesuai dengan standar operasional prosedursebagaimana dimaksud bukti T5 dan sesuai dengan bukti P4, untukmeyakinkan hasil tersebut Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) mengirim sampel urine milik Tergugat Taezar NB5413 ke PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan hasilnyaterbukti positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang, prosedur inisejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHalaman 6 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Padt.SusPHI/20162.4.2.9.923/Menkes

/SK/X/2009 tentang Petunjuk Tehnis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro justitia pada halamanlampiran ketentuan umum angka 12 bahwa Laboratorium PengujiNarkotika adalah laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaannarkotika dan psikotropika yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/V1/2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, pada diktum ke satu menunjukLaboratorium Pemeriksa Narkotika

danpsikotropika sebagaimana dimaksud aiktum ke satu dilaksanakan sesuaiketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selanjutnya padalampiran keputusan Menteri Kesehatan tersebut huruf B angka 6menentukan bahwa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Balisebagai salah satu laboratorium yang berwenang melakukan pengujiannarkotika dan psikotropika, sehingga dengan demikian pernyataanTergugat Taezar NB5413 yang menyatakan pemeriksaan sampel urinetidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes

., dibawah sumpah padapokoknya sebagaiberikut :Bahwa yang berwenang memberi izin peredaran sedian farmasi adalamMenteri yang bertanggungjawab dibidang Kesehatan;Bahwa kosmetika tanpa izin edar yaitu kosmetik yang belum mendapatizin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POM sebagaimanadiatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetika danPeraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika peredarannya;Bahwa

Sasra bin Jafar,Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kKosmetik yang belummendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan PeraturanMenteri Kesehatan R.I.Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika peredarannya;5.

Sasrabin Jafar, Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kosmetik yangbelum mendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya dan selain itu. juga menurut Keterangan Ahli tersebutmenyebutkan bahwa untuk menentukan kosmetika tanpa izin edar yang belumHal 13 dari 18

Balai POM, sehinggatidak dijamin keamanan penggunaannya oleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan perbuatan Terdakwa Don Hendri bin Ridwan yang menjual 103 Itembarangbarang berbagai merek kosmetika sebagaimana tersebut didalamPenyitaan Barang Bukti dalam perkara ini adalah dilakukan Terdakwa DenganSengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa kosmetika yang tidak memilikiizin edar sebagaiman diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor :1175/Menkes

/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke2 sebagaimanatersebut diatas telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalampasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) UndangUndang R.I.

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa benar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

/2019/PN TlgMenimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli pil dobel L dariBoby dan Sakran serta

Asli SK.Menkes RI tanggal 28 Desember 1990No.655/Menkes/SK/XII/1990 tidak ada di Depkes dan RSMMBogor.2. Rumah Negara Instalansi,rumah jabatan yang tidak dapatdijual kepada penghuninya.3. Banyak Pejabat aktif yang masih memerlukan Rumah.Halaman 13 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.Alasan yang diajukan tersebut, sulit untuk dapat kamiterima,karena:1. Pihak Depkes sendiri telah melepaskan Hak Atas Tanah 10 Hakepada pihak Pengembang/Developer.2.

Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.Pihak Pemda Bogor untuk dibangun Rumah SusunSewa = 20.000m7?Adalah tanah yang belum Sertifikat Hak Pakai(diluar SHP No.12/1981)Belum ada usulan penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor.Belum ada SK.Penghapusan Menteri Kesehatandan Menteri Keuangan.3.

Pegawai dan Masyarakat dari sisa Tanah Pemutihan=3.402m2Untuk dibagun Rumah Tempat Tinggal.Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri KeuanganBelum ada SK.Menkes tentang Penunjukan danPenetapan Pegawai.4. 4 (empat) Orang Pejabat Penghuni Rumah Negara =2.589m.Halaman 14 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.

Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor Belum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.5. Pemutihan 5(lima) Rumah Negara Pejabat Puslitbang=1.998 m? Gizi Belum ada usulan Penghapusan Inventaris TanahRumah Negara dari Puslitbang Gizi. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan. Lokasi Rumah Negara Pejabat Puslitoang Gizi tersebutberada di Sertifikat Hak Pakai No.2/1992.6. 2(dua) Orang Pejabat Depkes untuk dibangun Rumah =557 m?tempat tinggal.

Belum ada SK.Penghapusaan Menkes. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan.Il. Berkenaan dengan data data yang diuraikan tersebut diatas, makakami menolak untuk mengosongkan Rumah Negara dan tanahperkarangan yang sudah dihuni puluhan tahun, dengan alasan:1. Bahwa Rumah Negara dan Tanah Perkarangan yang kamikuasai selama ini, areal tanahnya sudah menjadu Hak PT. RunaIkana2.

Setelah tindakan pemasangan ventilator selesai dilakukan,Almarhum tidak sempat sadarkan diri dan dalam kondisi koma sampaidengan meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011;REKAM MEDIS YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT TIDAK SESUAIDENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008.oBahwa setelah almarhum meninggal dunia, PENGGUGAT minta kepadaTERGUGAT agar dapat mengakses Rekam Medis Almarhum.

Sebuah Rekam Medisberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tertanggal 12 Maret tentang Rekam Medisseharusnya berbentuk sebagai berikut :Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu harisekurangkurangnya memuat :a. Identitas pasien;b. Tanggal dan waktu;c. Hasil anamnesis, mencakup sekurangkurangnya keluhan dan riwayatpenyakit;d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;e. Diagnosis;f. Rencana penatalaksanaan;g.

Dalil aquosangat keliru dan tanpa dasar hukum karena fakta membuktikanbahwa Tergugat III memiliki SIP dan STR.Bahwa dalam dunia praktik kedokteran dikenal istilah SIP dan STRdimana pengaturannya terdapat di Undangundang Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran)dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan23242429;Praktik Kedokteran (Permenkes Nomor 2052).

Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 14 ayat (3)Permenkes Nomor 2052 di atas semakin kuat kewenanganTergugat III untuk melakukan praktik medis di tempat Tergugat I.33.Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK/MENKES/1920/IX/2011 tanggal 12 September2011 tentang Legalitas Izin Praktik Bagi Dokter Gigi Yang DalamProses Registrasi Ulang (SE Menkes), menyatakan bahwa :.... dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratanuntuk proses registrasi ulang penerbitan

Demikian juga halnya dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK/MENKES/1920/IX/2011 tanggal 12 September 2011tentang Legalitas izin Praktik Bagi Dokter/Dokter Gigi Yang Dalam ProsesRegistrasi Ulang (SE Menkes), menyatakan bahwa :... dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratan untukproses registrasi ulang penerbitan STR dan yang telah memperolehSTTB tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan secara resmitelah melakukan proses registrasi ulang, sehingga secara otomatis

Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang PengaktifanKembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapat pembayarangaji dan tunjangan dari bulan Agustus 2001 sampai dengan

sebagai berikut:Tentang Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat I, TurutTergugat Il, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut untukseluruhnya;Tentang Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali , Il dan Ill tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan dalam permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali I, Il dan Ill tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatakarena berdasarkan putusan Perkara Nomor 99 PK/TUN/2009 tanggal 10Juni 2010 telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor722/Menkes

/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil MenteriKesehatan Republik Indonesia adalah tidak sah;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2036/Menkes/R/SK/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang mengaktifkan kembali Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010sehingga Penggugat berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku

Bahwa benar pengambilan urine dan darah Terdakwayang diperiksa, tidak sesuai dengan Kepmenkes RINomor: 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksanarkotika dan psikotropika projustisia, karena dalamkeputusan tersebut diatur pengambilan sampel urineminimal 50 (lima puluh) ml, sedangkan faktapersidangan menunjukkan bahwa pengambilanSampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwakurang dari 50 (lima puluh) ml, dan walaupun hal inihanya bersifat teori.

Letkol InfUcu Yustiana, S.I.P atas pemeriksaan pada urineTerdakwa, namun demikian surat tersebut tidak dapatdigunakan sebagai bukti kalau di dalam tubuh Terdakwamengandung' Narkotika jenis Metamfetamina danAmfetamina, karena Kodim 0318/Natuna bukanmerupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh MenteriKesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimanaKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruimHal

Bahwa terhadap test urine yang dilakukan di Kodim0315/Natuna tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti yangsah karena tidak sesuai ketentuan Surat Keputusan MentriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 522 / Menkes / SK /2008 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, Majelis tidakmenanggapi secara khusuS namun akan menanggapibersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan danmenguraikan unsurunsur tindak pidana.3.

Putusan Nomor 05K/PM 1I03/AD/I/2019MenimbangMenimbangsebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana Surat KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:522/Menkes/SK /VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, hal ini bersesuaian denganketerangan Saksi6 (dr.

/SK/VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana pertimbangan tersebutdi atas, Terdakwa dinyatakan bahwa urine dan darah Terdakwatidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika walaupun dalamfaktanya baik para Saksi dan juga Terdakwa sendiri mengakuitelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu dan hal tersebutjuga telah disangkal oleh Terdakwa, namun hal tersebut

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

double L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil LL yangtermasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan uraian tersebut

/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan Kepmenkes RINo.923 / Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjukteknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justiciayang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan danternyata surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes Rl.No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal

15 Juni 2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, dantidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Karena untuk menentukan golongannarkotika sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuaiKepmen tersebut lembaga yang berwenang melakukan dan menerbitkanHal. 19 dari 23 hal.

No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 diatur tentang sarana prasarana dan orang yang melakukan Ujinarkotika, yang dalam perkara Terdakwa ini pemeriksaan Narkotikanya tidakdilakukan oleh ahlinya dan yang menandatangani surat hasil pemeriksaanbahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika tidak mempunyaikeahlian atau kompetensi sebagai tenaga ahli dalam hal uji Narkotika,demikian pula tentang alat maupun fasilitas dan sarana

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009.Dengan demikian Surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor :R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak dapat dijadikan sebagai alatbukti.: Bahwa untuk memperoleh alat bukti apakah ada petunjuk yang dapatdijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakimmengemukakan pendapat sebagai berikut ;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena keterangan para Saksidalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai

No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danpsikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa yangmengatakan tidak menggunakan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat ditemukan adanya alat buktiyang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjukdidapatkan dari persamaan keterangan Saksi, Terdakwa

kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apotekerserta obat keras terbatas jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan darihasil pengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal06 April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter : 0,72cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras (Daftar G :Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

Muda seksi pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia di Bandung ;Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan pemeriksaanterhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisonal, kosmetik,Halaman 8 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2017/PN Blbpangan dan produk komplemen di wilayah Jawa Barat ; Bahwa Ahli ketika pemeriksa memperlihatkan barang bukti Tablet yangberwarna kuning yang diduga Hexymer merupakan sediaan farmasi berupaobat.Menurut pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarliik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan: Barang bukti berupa Kristal putih ttansparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Hasil Pengujian Laboratorium Obat danNapza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistempembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khususyakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya, sebagaiLaboratorium Penyelenggara Pengujian Narkotika dan Psikotropikadalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika danPsikotropika Projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlakubaik

Praka Hengki Nrp.31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNKPYKtanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi,S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwapositif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin)yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagaialat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009

Saksi hanyamengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Ma Kodim 0304/Agam, sedangkan tempus dan deliktic dari surat dakwaan Oditur Militeradalah tanggal 1 Agustus 2013 di Ngarai Sianok Bukit Tinggi PropinsiSumbar, pembuktian dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkanketerangan Terdakwa sedangkan alat buki berupa surat yangdikeluarkan oleh BNN Payakumbuh tidak dapat dijadikan sebagaialat...alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes

B/009/VIII/2013 UPTLAB BNNKPYK...PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positifmengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin) yang terdaftardalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Barkoba danPsikotropika dan keterangan para Saksi di persidangan

keterangansebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengardan merasakan secara langsung Terdakwa pernah menggunakan Narkotikakarena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 diMakodim 0304/Agam sehingga pembuktian surat dakwaan hanya berdasarkanketerangan Terdakwa, sedangkan alat bukti surat yang dikeluarkan BNNPayakumbuh tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karenabertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 923/Menkes

(Bukti T.I11).Fotocopy sesuai dengan asli; 20 anno ne nnn mensesNews tanggal 5 Desember 2011 Komnas Anak Ancam Polisikan Menkes>jsu. (Bukti T. 112). Fotocopy dari internet;Jews tanggal 5 Desember 2011 KIP dan KPAI Konsultasi dengan MAsusu. Berbakteri (Bukti Tl13). Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15.

Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15). Fotocopy dari internet;Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa Terbantah II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli;Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : 032/2011.Eks, tanggal 15 April2011 kepada Institut Pertanian Bogor.

ULOCOPY ,2 0 nnn nnnnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnn nn nnn cnc nnnnnnnacsSurvei Cemaran Mikroba (E.sakazakii) pada semua nama dan Jenis SusuFormula Bayi Yang Beredar di Indonesia Tahun 2011 Tim Nasional SK.Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 07/07/2011 (Bukti T.II7). FotoCopy dari fotoCOpy jn 22 nn = renee nn nnn nen nnn nn nnn nen n nen nen nne=Kredibilitas Peneliti Institut Pertanian Bogor Publikasi. (Bukti T.II8).

Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011. (BuktiT.IN&T.IV4). Fotocopy dari fotocopy; 5.Laporan Survei Cemaran Mikroba E.Sakazakii) Pada Formula Bayi di IndonesiaTim Pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Institut Pertanian Bogor Badan LitbangKesehatan Kementrian Kesehatan 2011.

Keputusan MenteriKesehatan Nomor Kp.04.01/Menkes 35/2015, tanggal 26 Januari 2015/videDUKti P5) jpn ann anne ncn cence ce cence ne cee ee ne een ne ne cone nee nentsMenimbang, bahwa atas dasar itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah BAPEK berwenang untuk menerbitkan keputusanobyek sengketa setelah berlakunya Undang Undang tentang Aparatur SipilNegara, untuk hal itu akan dipertimbangkan terlebin dahulu sebagai berikut :Him. 35 dari 46 him. Put. No. 10/G/2016/PT.TUN.

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta serta didaftar diKepaniteraan pada tanggal 10 Mei 2016, maka gugatan belum melewati batastenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55UU No. 5 Tahun 1986 ; 22020 02 nen nne nen nen eeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan prosedur penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat berdasarkankeputusan Menteri Kesehatan Nomor : Kp.04.01/Menkes

Tobing (vide bukti T6);Bahwa karena tidak puas terhadap Keputusan Menteri KesehatanNomor Kp.04.01/Menkes/35/2015 tersebut, Penggugat mengajukan bandingadministratif tanggal 11 Mei 2015 (vide bukti P6) ;Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena yang diperiksa dandiputus BAPEK adalah Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dariMenteri Kesehatan sebagaimana bukti P5, maka pemeriksaan yangdilakukan BAPEK telah sesuai dengan peraturan perundangundangan,karena keputusan yang diperiksa merupakan

Bahwa selanjutnya atas faktafakta pelanggaran disiplin PNS yangdilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, MenteriKesehatan menyetujui usulan Dirjen Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan sebagaimana bukti T6 dan menjatuhkanhukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat dengan SKNomor 04.01/Menkes/35/2015 (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikantersebut di atas, tidak benar jika Penggugat

JURMAN BIN UMAR dapat diproses secara hukumkarena telah menjual obatobatan (obat daftar G) tanpa izin dan tidakmempunyai keahlian untuk menjual obatobatan yang termasuk obat keras(obat daftar G) ;Bahwa benar sesuai keputusan Menkes Nomor : 347 / Menkes / SK / VII /1990 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 925 / Menkes / Per /X / 1993 Tentang Daftar obat wajib Apotik dan Peraturan Menkes Nomor :1176 / Menkes / Per / X / 1993 menjelaskan bahwa dapat saja membeli obatdi Apotik tanpa menggunakan

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik sebagaimana telah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa Surat Izin Apotek (SIA)diberikan kepada Apoteker Pengelola Apotek sebagaimana yangtercantum dalam SIA tersebut.

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah padaKepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No.284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa SuratIzin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker Pengelola Apoteksebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

Berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata CaraPelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah IndustriObat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan ataupaduan bahanbahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyeledikisistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan,penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/X1/2008 Tentang Registrasi Obat.