Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-06-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — 1. Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH, dkk. VS 1. Drs. Ec. R. SATRIO LELONO, dkk. dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat
139104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daria Lt. 4/403, Jalan IskandarsyahRaya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;DanHalaman 1 dari 34 hal. Put.
Register : 13-11-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 26 Februari 2020 — Penuntut Umum:
I Dewa Nyoman Wira Adiputra, SH
Terdakwa:
Andik
3126
  • Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132)mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah daria. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukumpada umumnya.b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan haksubjektif orang lain.c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukumdengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentanganHal 32 Putusan Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Dpsdengan undangundang tetapi juga dengan hukum yang tidaktertulis.d.
Register : 06-12-2007 — Putus : 14-07-2008 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 42/G/2007.PTUN.PTK.
Tanggal 14 Juli 2008 — PT. SUBUR LADANG ANDALAN, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Direkturnya BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Teuku Umar Nomor : 19 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya W. SUWITO, SH. MH., DWI SYAFRIYANTI, SH., FRANSISKUS KAMIS, SH. dan A. AMBO MANGAN, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum soda DEWI ARI PURNAMAWATI, SH., SRI NURLIZA, SH. dan I SEN, SH., Asisten Advokat pada Kantor ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM W. SUWITO, SH. & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Dr. Setia Budi Nomor : 162 Pontianak TeIp. (0561) 737309 Fax. (0561) 742118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWAN 1. Nama Jabatan : BUPATI KETAPANG, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 37 Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasa Khusus:---------------------------------- 1. SOVIAR, SH. MH., NIP. 010241765 , Pangkat Pembina / IV.a, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang ; ------------- 2. DERSI, SH., NIP. 520013819, Pangkat Penata /111.c, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Setda Kabupaten Ketapang ; Panda Muda TK. I I Ill.b. Jabatan Staf Bagion Hukum Setda Kabupaten Ketapang ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Bupati Ketapang Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 37 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/4233/HUKUM-C tanggal 17 Desember 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. PT. ARRTU BORNEO PERKEBUNAN, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Direktumya CHRISTOFORUS RICHARD, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Graha MIP Jalan RS. Mata
215186
  • membenican wewenang kepada Pemerintah Daerahkhususnya kewenangan Pemerintah Kabupaten oleh Bupati.Dalam nuansa otonomi daerah, Pemerintah mengeluarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang KebijakanNasional Dibidang Pertanahan, yang mana dalam Pasal 2 ayat(1) disebutlcan bahwa~ sebagian kewenangan = pemerintahdibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) jugs disebutkanbahwa kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten /Kota terdiri daria
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : Dadang Idris Soeanda, SH
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
657567
  • ., paraAdvokat dari Kantor Hukum JL & Rekan beralamat diWisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah RayaNo.7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Samarinda Nomor W18U1/37/HK.02.1/1/2019pada tanggal 10 Januari 2019, dan untuk tingkat bandingmemberikan kuasa kepada Dadang Idris Soeanda, S.H.
    ;Fajar Triyuda, SH para Advokat dari Kantor Hukum JL &Rekan beralamat di Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl.Iskandarsyah Raya No.7, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12160 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal25 Oktober 2019 sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT II;MELAWAN1. HAWANI BACHTIAR, bertempat tinggal di Komp Villa Tamara Blok NNo.1, RT.033, RW , Kelurahan Gunung Kelua,Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, KalimantanTimur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AgusDwiwarsono, S.H.
    ,MH., para Advokat dariKantor Hukum JL & Rekan beralamat di Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/PID.SUS/2014
Tanggal 19 Maret 2014 — SAMINEM alias SRI MULYANI binti DARSO SUPONO
4930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan hasil pemeriksaanInspektorat Pemerintah Kabupaten Klatenbulan Juli 2010 di Desa Kraguman lebihkurang sejumlah Penyimpangan uang hasil sewa taznahkas desa untuk SPBE dari sejumlahRp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluhlima juta rupiah) yang diterima Terdakwadari Saksi Abunasor Fauzi (Direktur PT.Guna Artha Sejahtera Utama), terdiri daria
    sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan hasil pemeriksaanInspektorat Pemerintah Kabupaten Klatenbulan Juli 2010 di Desa Kraguman lebihkurang sejumlahRp201.099.698,00 Penyimpangan uang hasil sewa taznahkas desa untuk SPBE dari sejumlahRp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluhlima juta rupiah) yang diterima Terdakwadari Saksi Abunasor Fauzi (Direktur PT.Guna Artha Sejahtera Utama), terdiri daria
Register : 04-01-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2011 — Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
204207
  • Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2)PMK 78/2007, pelaksanaan pengujiankemampuan dan kepatutan' terhadap 1(satu) orang Direksi atau 1 (satu)orang Komisaris dilakukan oleh 5(lima) orang anggota Komite Evaluasiyang selanjutnya disebut Tim Penguji,yang terdiri daria. 2 (dua) orang dari Biro Perasuransian, BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ; dan ;Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor :02/G/2011/PTUNJKT.b. 3 (tiga)PengawasOrang dari luar Biro Perasuransian, BadanPasar Modal dan Lembaga MKeuangan
Register : 23-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 22/Pdt.Bth/2019/PN Tsm
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
ELIS MULYATI
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk Cabang Tasikmalaya
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA
8921
  • Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan berbunyi Penjual yang akan melakukan penjualan barang secaralelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengandisertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk memintajadwal pelaksanaan lelang.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara No.Per2/KN/2017 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang berbunyi Lelang Ekekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan terdiri daria
Putus : 31-08-2010 — Upload : 23-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.BK.
Tanggal 31 Agustus 2010 —
7713
  • Penggugatdengan Tergugat ini dihitung berdasarkan harga satuantermasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehdari perkiraan kwalitas pekerjaan dan harga satuanpekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas danharga adalah sebesar Rp. 213.465.000, (dua ratus tigabelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa disamping klausul perjanjian kontrak kerjakonstruksi yang ditandatangani oleh Penggugat denganTergugat, kontrak kerja ini juga merupakan satuankontrak yang merupakan satu kesatuan daria
Register : 14-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 567/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : BURHAN
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q Menteri Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN c.q Kanwil DJKN Sumatera Utara c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
5446
  • Bahw Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata daria Pengguat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembalikredit dari Penggugat, Tergugat menempuh upayapenyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelangterhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT(Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan :Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyal hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan
Putus : 30-01-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor Put/09-K/PMI-02/AD/I/2009
Tanggal 30 Januari 2009 — Pidana - Kapten Inf Muchtar NRP 500732 Cs. 1 orang
4726
  • Bahwa bidang usaha yang ada di Primkopad Dim0209/LB terdiri daria. Usipa, jasa sesuai dengan besarnya pinjaman anggota.b. Toko, jasa sesuai dengan barang barang yang terjual.c. Minyak tanah 10(sepuluh) ton /bulan, wajib dibagikan kepadaanggota Koperasi dengan mengambil keuntungan Rp.175/liter.d. Jasa BNI.96. Bahwa menurut hasil audit Puskopad A KodamI/BB modal Koperasiyang harus dipertanggungjawabkan pengurus lama yaitu) Terdakwa!
Register : 25-08-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 106/Pid.B/2014/PN Liw
Tanggal 25 September 2014 — terdakwa I. HAPZON AMRAN, SE Bin A. UMAR terdakwa II. WENDI ZULKARNAEN Bin ASPANI, terdakwa III. RAHMAT SISWOYO Bin JUNAIDI , terdakwa IV. KASTIUN JAUHARI Bin M. YASEH
5321
  • tanpaizin dari pihak yang berwenang dan bersifat untunguntungan.Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwabukan sebagai mata pencaharian.e Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwadan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginyalagi) (easesMenimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barangbukitti, berupa :==4s See eeee 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dengan jumlah108 (seratus delapan) lembar.e Uang sebesar Rp. 610.000, (enam ratus sepuluh riburupiah), yang terdiri daria
Putus : 28-09-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3100 K/PDT/2010
Tanggal 28 September 2011 — EDWIN JOENOES dK ; Tn. IDA BAGUS NGURAH WIJAYA
6150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Para Advokat pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners,berkantor di WISMA DARIA Lantai 3 # 302, JI. IskandarsyahRaya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Juli 2010 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;dan:I. VIDI ANDITO, SH., bertempat tinggal di Jalan SurabayaNo. 70 Menteng, Jakarta Pusat ;Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010Il.
Register : 17-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 14 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Made Dipa Umbara, SH
Terdakwa:
Firman Arba'i
2518
  • Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenaipengertian melawan hukum antara lain adalah daria. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;b.Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undangundangtetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;d.
Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
24958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 34Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :e Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah diwajibkanuntuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongpajak tertentu;e = Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
Putus : 27-09-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 K/Pdt/2016
Tanggal 27 September 2016 — PARA AHLI WARIS PENGGANTI DARI AGAN R. DJOEMENA WR (ALM) DAN NY. UWIK (ALMH), YAITU: 1. NANI SUMARNI, DKK. VS 1. a. NY. ATIKAH, DK., 2. NY. ASMARA, DKK. DAN 1. TJETJEP SARIP HIDAYAT. ST Bin KOMAR, DK.
269337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Babakan PasiranginNomor 70, RT.02, RW.05, Ciburuy, Kecamatan Padalarang,Kabupaten Bandung Barat ,d alam hal ini bertindak selakuanak kandung dari dan karenanya sebagai ahli warispengganti dariA Im. Onih Suminah Binti Atih yang semasahidupnya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.001, RW. 003, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon,Kota Bandung;DEDI MULYANA, bertempat tinggal diKp. Ciburuy, RT. 001, RW.005, Ds.
Putus : 02-05-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
312121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:Pasal I angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerahdiwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutatau pemotong pajak tertentu;Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1203/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
2492 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak;bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusahan Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:Pasal 2"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatana. usaha terpadu (integrated), terdiri daria
Register : 27-02-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 36/Pid.B/2020/PN Son
Tanggal 28 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERLY ANDIKA, SH
Terdakwa:
ETHUS PAULUS MIWAK KARETH
12848
  • dirumahMARTHEN ORAIN di Belakang YOHAN pada tanggal 17 September2019 saksi ditentukan sebagai KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)Malanu Sorong ; Bahwa benar perlengkapan yang saksi terima dariMARTHEN ORAIN yaitu :1. 1 (Satu) BALIHO / SPANDUK ukuran sekitar (100 X 200) cm(centimeter) yang belum sempat saya baca atau lihat.2. 2 (dua) lembar KERTAS MANILA bertuliskan TENTANG HAMdan PENOLAKKAN 9 (SEMBILAN) TUNTUTAN 61 TOKOHTOKOH PAPUA KEPADA PRESIDEN RI di Jakarta.3. 5 (lima) lembar Kertas HVS putih ukuran A4 TERDIRI DARIa
Register : 30-07-2010 — Putus : 27-12-2010 — Upload : 20-07-2011
Putusan PN SLEMAN Nomor PIDANA : 455/Pid.B/2010/PN.Slmn
Tanggal 27 Desember 2010 — HERI SUSANTO Als PETOK, Dk
9013
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggiakan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti ke4yaitu. petunjuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 188KUHAP ;Menimbang, bahwa i pasal 188 KUHAP berbunyisebagai berikut1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian ataukeadaan yang karena perssuaiannya baik antarayang satu dengan yang lain maupun dengantindak pidana itu sendiri menandakan bahwatelah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya ;2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)hanya dapat diperoleh daria
Register : 04-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadiatau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan Daerah divwejibkan untuk melakukan pembayaran pajakyang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu; Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria