plastic yang dibungkus kertas warna Putih masingmasingberisi daun ganja dengan berat Netto 10,5328 gram dan rencananyaoleh terdakwa akan dijual Kembali yang selanjtnya terdakwa dan barangbukti di bawa ke Polres Jakarta utara untuk proses lebih lanjut Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaituKementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

dilakban warna Coklat dan1 (Satu) plastic yang dibungkus kertas warna Putin masingmasing berisidaun ganja dengan berat Netto 10,5328 gram dan rencananya olehterdakwa akan dijual Kembali yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta utara untuk proses lebih lanjut; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli,atau menyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jjin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1131/NNF/2020/ tanggal 27 Pebruari2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0529/2020

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Utrsediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan

yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwaterbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukanperbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

berisi NarkotikaGolongan dengan berat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanandan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi

terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utaryangkemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasal atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan denganberat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwabarang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KONG (DPO) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan diKepulauan Pramuka Jakarta Utara;Menimang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotikagolongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

sebagai dibawah ini;Menimbang,bahwa terhadap pengertian tanoa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli

sabudan bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaanterdakwa,tetapi sabu tersebut untuk di jual, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang,bahwa tentang unsure percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika,berdasarkan uraian pertimbangan diatasyang mana saksi Bambang Yudri Hermawan datang kepada terdakwa minta untukdibelikan

dengandokumen yang sah;Halaman 11 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.PstMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika golongan tidak berwenang

setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan atauHalaman 15 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pstmenguasai

kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasanpenggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jugatelah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakansebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotikameliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahannarkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupunpemindahtangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi

;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotikagolongan , dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkannarkotika golongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu, Sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahan dan tehnologi, dalam hal ini agarperedaran ataupun penyerahan golongan terebut dilakukan secara sah danHal.14 dari 20

Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2020/PN.Bks.pemindahtangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotikagolongan , dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkannarkotika golongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untukkepentingan pengembangan

ilmu pengetahan dan tehnologi, dalam hal ini agarperedaran ataupun penyerahan golongan terebut dilakukan secara sah dantidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu jjin khusus untukmelakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut Sudah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi (ST), atas namaPemohon, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Negeri KabupatenTrenggalek, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.5);Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0278 /Padt.P/2017/PA.TA6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM),atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TeknologiMenengah Tulungagung, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen(P.6);7.

Menukar atau menyerahkan NarkotikaGolonya berupa shabushabu tersebut bukan digunakan untuk kepentinganpengemabang limu Pengetahuan tehnologi dan untuk reangensia diaqnostik,Halaman 3 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.

kaleng bertuliskan Mentos berisi 8 bungkus plastic Klipyang dibalut Lakban warna Hitam masingmasing berisikan Kristal warnaputih dengan berat netto seluruhnya 3,6949 gram dalam kesimpulanantara lain disebutkan adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan berupa Shabushabu tersebut bukan digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

dihentikan dandilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (Satu) bungkus/poket shabuseberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima)gram netto ada di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang digunakanterdakwa; Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menguasai,memiliki, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah melanggarhukum, dan terdakwa tidak mempunyai resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Undangundangnomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalamjumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PN SbyPasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan tehnologi danuntuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan MakananBahwa berdasarkan faktafakta persidangan diketahui pada hari Rabutanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 23:00 Wib bertempat di Jalan NiasSurabaya, saksi M.Hosim bersama dengan tim diantaranya saksiKusnomo, SH telah melakukan penangkapan terhadap para tedakwaKarena perkara sabusabu bermula saksi M.Hosim bersama dengansaksi Kusnomo, SH mendapatkan

Santoso dan KOh Ari menyerahkan uang masingmasingsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwamelakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai narkotika golongan bukan tanaman berupa 2(dua) plastic klip kecil berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 0,70 gram(berat netto: 0,071 gram dan 0,097 gram) tidak ada jjin dari pihak yangberwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

hal ini adalahTerdakwa Arbani Alias Bani yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 9 dari 13 Put.Pidana Nomor 2335/Pid.Sus/2018/PN.Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3433/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016perubahan Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Undang Undang Informasidan Tehnologi Elektronik dan atau 310 KUHP2. Terdakwa bebas dari pidana penjara3. Terdakwa bebas dari pidana denda Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah)4. Barang bukti diserahkan kepada Terdakwa5.

Dengan era keterbukaan dan tehnologi seperti saat ini siapapun dapatmengakses segala yang terjadi , untuk itu diperlukan kesopanan di dalammenggunakan Tehnologi ITE.