Bahwa menerangkan bekerja di Kantor Dinas Kesehatan KotaSingkawang, dan jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi Farmasi danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Singkawang.Bahwa usaha memproduksi dan atau menjual / mengedarkan minumankeras diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentangpangan dan undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,diatur berdasarkan Kep Menkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 tantanglarangan Peredaran, produksi dan mengimpor minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen

Kesehatan, serta Kep Menkes No. 86/Menkes/ Per / IV/1977 tentang minuman Keras dan setiap orang dalammelakukan usaha tersebut persyaratan yang harus dimilikinya yaituberdasarkan Permenkes RI No. 86 / Menkes/Per/IV/1977 tentangminuman keras pada :e Bab Il Syaratsyarat umum Pasal 2 menjelaskan Produsinminuman keras, Imfortir minuman keras, pedagang besarminuman keras, penyalur minuman keras, pengecer minuman19keras, dan penjual minuman keras harus mendapat ijin tertulisdari menteri Kesehatan.Bab Ill

Peredaran Pasal 12 Produsen minuman keras hanyaboleh mewnjual minuman keras kepada pedagang besarminuman keras, Pasal 14 ayat (1) Pedagan besar minumankeras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalurminuman keras dan pasal 15 penyalur minuman keras hanyaboleh menjual minuman keras kepada pengecer minuman kerasatau penjual minuman keras.Bahwa berdasarkan dengan Undang undang Panganmaupun undangundang Kesehatan bahwa setiap minumanyang beralkohol tidak dibenarkan sesuai dengan permenkesNo. 59/Menkes

dan bisa menimbulkan penyakitpengroposan tulang, menpercepat fase Menofos,bagi wanitahamil bayi yang akan dilahirkan mempunyai resikoketerbelakang mental.Bahwa benar ahli menerangkan terhadap minuman keras yangmengandung kadar Etanol sebesar 18.50 % yang termasukminuman keras golongan B dan minuman keras jenis arakhitam (tajuk) yang mengandung Etanol dengan kadar 29, 65 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan denganPERMENKES RI No. 86 / Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi tin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas kewenangan maupun izinmengedarkan pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G tersebut,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materipribadi;Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;Menimbang, bahwa

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L (LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan

(Bukti T.I11).Fotocopy sesuai dengan asli; 20 anno ne nnn mensesNews tanggal 5 Desember 2011 Komnas Anak Ancam Polisikan Menkes>jsu. (Bukti T. 112). Fotocopy dari internet;Jews tanggal 5 Desember 2011 KIP dan KPAI Konsultasi dengan MAsusu. Berbakteri (Bukti Tl13). Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15.

Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15). Fotocopy dari internet;Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa Terbantah II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli;Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : 032/2011.Eks, tanggal 15 April2011 kepada Institut Pertanian Bogor.

ULOCOPY ,2 0 nnn nnnnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnn nn nnn cnc nnnnnnnacsSurvei Cemaran Mikroba (E.sakazakii) pada semua nama dan Jenis SusuFormula Bayi Yang Beredar di Indonesia Tahun 2011 Tim Nasional SK.Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 07/07/2011 (Bukti T.II7). FotoCopy dari fotoCOpy jn 22 nn = renee nn nnn nen nnn nn nnn nen n nen nen nne=Kredibilitas Peneliti Institut Pertanian Bogor Publikasi. (Bukti T.II8).

Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011. (BuktiT.IN&T.IV4). Fotocopy dari fotocopy; 5.Laporan Survei Cemaran Mikroba E.Sakazakii) Pada Formula Bayi di IndonesiaTim Pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Institut Pertanian Bogor Badan LitbangKesehatan Kementrian Kesehatan 2011.

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit sebagaimanadiatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang TenagaKesehatan, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang RumahSakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang TenagaKesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 262 Tahun 1979, haruslah Tenaga Medis, dalam

Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1996, TenagaKesehatan ;Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi danasisten apoteker,Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan ;a.

Bahwa salah satu tujuan pembentukan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan adalah sebagaipedoman bagi Kepala Daerah dalam pengisian jabatan KepalaHalaman 9 dari 27 halaman.

Thalib sebagaimana disyaratkan olehPasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan No.971/MENKES/PER/XI/2009.Bahwa sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, (incasu Tergugat IlIntervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah pernah menjadi DirekturRumah Sakit Umum Mayjen H.A.

/Per/VII/1979,tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit, Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan;Bahwa untuk mengisi jabatan struktural eselon III sebagai direktur rumahsakit, Sekretaris Tim Baperjakat mengajukan sekurangkurangnya 3 (tiga)orang calon untuk dibahas dalam sidang Baperjakat, namun dalam pengisianjabatan struktural eselon III sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.

JURMAN BIN UMAR dapat diproses secara hukumkarena telah menjual obatobatan (obat daftar G) tanpa izin dan tidakmempunyai keahlian untuk menjual obatobatan yang termasuk obat keras(obat daftar G) ;Bahwa benar sesuai keputusan Menkes Nomor : 347 / Menkes / SK / VII /1990 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 925 / Menkes / Per /X / 1993 Tentang Daftar obat wajib Apotik dan Peraturan Menkes Nomor :1176 / Menkes / Per / X / 1993 menjelaskan bahwa dapat saja membeli obatdi Apotik tanpa menggunakan

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan pil double L(LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Subahan ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ;e Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

dua puluh ribu )rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt pil trihexyphenidylmerupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

Permenkes RI No. 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1), Kosmetikaadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luartubuh manusia.Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 8b. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Pasal 105ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harusmemenuhi standar dan atau persyaratan yang dicantumkan.c.

Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) setiapkosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perudanganundangan.d.

Sesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan,pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempatserta penyimpanan untuk penjualan.b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi danPutusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 9alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkanharus memiliki izin edar dari Menteri.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa

notifikasi.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetikaberedar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI.Bahwa ahli menyatakan untuk mengindentifikasi terhadap kosmetika yang telahatau belum memiliki izin edar, yaitu dengan memperhatikan penandaan padalabel atau) kemasan kosmetika tersebut.Penandaan kosmetika harusmenggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkanantara lain

membeli dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan ganja tersebutdengan cara membeli dari Bogel;10 Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;11 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,12 Bahwa atas kepemikian ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dariyang berwenang/Menkes

membeli dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan ganja tersebutdengan cara membeli dari Bogel;16 Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;17 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,18 Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dariyang berwenang/Menkes

Jatiasih Kota Bekasi sebanyak bungkus kertas berisiganja seberat + 1,72 gram seharga Rp 50.000, namun belum saksi bayar;Bahwa setelah saksi membeli ganja tersebut kemudian saksi gunakan satulinting dan sisanya saksi simpan di saku baju yang akhirnya ditangkappolisi;Bahwa saksi membeli ganja dari terdakwa baru sekali dan maksud dantujuannya adalah untuk digunakan sendiri;Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut saksi dan terdakwa tidakmempunyai ijin dari yang berwenang/Menkes;Atas keterangan saksi tersebut

Bogel;Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada saksi Agus Andriyana seharga Rp50.000, namun belum dibayar ;Bahwa terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dariyang berwenang/ Menkes

penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebutuntuk digunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,e Bahwa benar Terdakwa menjual ganja kepada saksi Agus Andriyana sehargaRp 50.000, namun belum dibayar ;e Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menjual ganja tersebut tidakmemiliki ijin dari yang berwenang/ Menkes

LAB : 156 / NNF /2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa

Tanggal22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting rokokmasingmasing berisi irisan daun dengan serat bersin keseluruhan irisan daun0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (Satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;halaman 11 dari 20 Putusan No. 34

Tanggal 22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang buktiberupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan serat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

2021tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti denganSurat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO berupa : 11 (Sebelas) butir tablet warna kuning berlogo mf mengandungTrihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G; 1 (Satu) butir tablet kKemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hclmengandung Metilfenidat terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2dalam Peraturan Menkes

lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan: Barang bukti berupa Kristal putih ttansparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Hasil Pengujian Laboratorium Obat danNapza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistempembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khususyakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya, sebagaiLaboratorium Penyelenggara Pengujian Narkotika dan Psikotropikadalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika danPsikotropika Projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlakubaik

Praka Hengki Nrp.31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNKPYKtanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi,S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwapositif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin)yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagaialat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009

Saksi hanyamengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Ma Kodim 0304/Agam, sedangkan tempus dan deliktic dari surat dakwaan Oditur Militeradalah tanggal 1 Agustus 2013 di Ngarai Sianok Bukit Tinggi PropinsiSumbar, pembuktian dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkanketerangan Terdakwa sedangkan alat buki berupa surat yangdikeluarkan oleh BNN Payakumbuh tidak dapat dijadikan sebagaialat...alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes

B/009/VIII/2013 UPTLAB BNNKPYK...PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positifmengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin) yang terdaftardalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Barkoba danPsikotropika dan keterangan para Saksi di persidangan

keterangansebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengardan merasakan secara langsung Terdakwa pernah menggunakan Narkotikakarena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 diMakodim 0304/Agam sehingga pembuktian surat dakwaan hanya berdasarkanketerangan Terdakwa, sedangkan alat bukti surat yang dikeluarkan BNNPayakumbuh tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karenabertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 923/Menkes

Keputusan MenteriKesehatan Nomor Kp.04.01/Menkes 35/2015, tanggal 26 Januari 2015/videDUKti P5) jpn ann anne ncn cence ce cence ne cee ee ne een ne ne cone nee nentsMenimbang, bahwa atas dasar itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah BAPEK berwenang untuk menerbitkan keputusanobyek sengketa setelah berlakunya Undang Undang tentang Aparatur SipilNegara, untuk hal itu akan dipertimbangkan terlebin dahulu sebagai berikut :Him. 35 dari 46 him. Put. No. 10/G/2016/PT.TUN.

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta serta didaftar diKepaniteraan pada tanggal 10 Mei 2016, maka gugatan belum melewati batastenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55UU No. 5 Tahun 1986 ; 22020 02 nen nne nen nen eeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan prosedur penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat berdasarkankeputusan Menteri Kesehatan Nomor : Kp.04.01/Menkes

Tobing (vide bukti T6);Bahwa karena tidak puas terhadap Keputusan Menteri KesehatanNomor Kp.04.01/Menkes/35/2015 tersebut, Penggugat mengajukan bandingadministratif tanggal 11 Mei 2015 (vide bukti P6) ;Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena yang diperiksa dandiputus BAPEK adalah Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dariMenteri Kesehatan sebagaimana bukti P5, maka pemeriksaan yangdilakukan BAPEK telah sesuai dengan peraturan perundangundangan,karena keputusan yang diperiksa merupakan

Bahwa selanjutnya atas faktafakta pelanggaran disiplin PNS yangdilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, MenteriKesehatan menyetujui usulan Dirjen Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan sebagaimana bukti T6 dan menjatuhkanhukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat dengan SKNomor 04.01/Menkes/35/2015 (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikantersebut di atas, tidak benar jika Penggugat

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusHalaman 9 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN Tigmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

bersama Sadr. lvan karena bisa saja pada saatdiperiksa di Satuan Kodim 0112/Sabang Terdakwa panicsehingga mengikuti alur pemeriksaan karena pada saatdilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa dinyatakanpositif sehingga Terdakwa membuat cerita kebohonganuntuk memperlancar proses pemeriksaan.Bahwa test urine Terdakwa yang dilakukan diSatuan Kodim 0112/Sabang hanyalah merupakanpetunjuk awal dan benar telah dilakukan test ulang diUPTD Lab Uji Narkoba UPTD Balai Laboratorium ProvinsiAceh yang menurut Kep Menkes

RI Nomor522/Menkes/SK/V 2008 tentang PenunjukkanLaboratorium Penelitian Narkotika dan Psikotrofika untukdi wilayah Prov.

NIP197206021994032003 merupakan barang bukti yang dapatdigunakan untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia karenadikeluarkan oleh laboratorium yang berwenang melakukan pengujianNarkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatterhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut dapatdijadikan sebagai alat

/SK/VIV/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikan sebagai barangbukti untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia dalam perkara tindakpidana Narkotika knususnya untuk menentukan jenis dan GolonganNarkotika harus dilakukan oleh instansi yang berwenangsebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan

Amri Nico Dewantoro danSerka Arief Masnoor (Saksil) yang menggunakan Rapid test merkDrug Ambuse dengan hasil bahwa urine Terdakwa diketahui positifmengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine(AMP) tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentinganpenyidikan Pro Justitia karena Kesatuan Kodim 0112/Sabang tidakmemiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untukkepentingan penyidikan Pro Justitia sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat knususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes Ri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Agus Prasetiyo Als Plentis Bin Syakur pada hariJumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam golongan (Satu) nomorurut 146 dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

Hal ini sesuai dengan pasal 3ayat (1) dan (2)sertapasal 4 ayat (1) Permenkes RI nomor 1176/Menkes/Per/V1I/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Persyaratan Dalam permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 syaratnya harus memenuhipersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuatdengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika) adalan Kepala BPOM RI, dasar

hukumjawaban tersebut adalah Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika, pemohon mengajukan permohonan pendaftaranproduk/notifikasi ke Kepala BPOM RI dengan mengisi formulir secaraelektronik melalui website BPOM RI;Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomortersebut harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat 1Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

RepublikIndonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN PtkBahwa masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapat diperbaharui:Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, bahwa semua jenis sediaan farmasi (obat, bahan obat, obattradisional, kosmetika) hanya dapat diedarkan setelan mendapat jjinedar;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 5 syaratnya harus

memenuhi persyaratan keamanan,bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuat dengan menerapkan CaraProduksi Kosmetika yang baik;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 3, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelahmemiliki izin edar kecuali kosmetika yang digunakan untuk penelitian dansampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidakdiperjual belikan;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika)

adalan Kepala BPOM RI, dasar hukumjawaban tersebut adalan Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa barang berupa:1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm19 ( Sembilan belas ) Pcs Cream Yu chun mei3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang3 ( tiga ) Pcs Cream Cai Mei Malam20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam12 (dua belas) Pcs Cream LabelaONO aA fF WN7 (tujuh) Pcs Craem Polos9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink10. 27 (dua puluh tujuh

Leaderle tidak memperpanjang ijin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan saksisaksi mengenali dan membenarkan barang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi