saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah Ganja milik terdakwa yang disimpan dirumah SANDI GUSTIAN;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak adakeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);Bukti Surat:Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa: Hasiluji Balai Pom Bengkulu Oleh ZUBAIDAH Nip 19670519 198903 2002 Jabatan Ph.Manager Tekhnis

Crptersebut oleh terdakwa maka jelas Ganja tersebut sudahmerupakan milik terdakwa dan selanjutnya ganja tersebutsudah dikuasai sepenuhnya oleh terdakwa;Bahwa dengan demikian menurut pengadilan terdakwa telah terbukti Memilikidan Menguasai Narkotika berupa Ganja;Bahwa berdasarkan Hasil uji Balai Pom Bengkulu Oleh ZUBAIDAH Nip19670519 198903 2002 Jabatan Plh Manager Tekhnis Pengujian ProdukTerapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplimen BalaiPengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0039/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Yang juga dikemukakan dalam Buku II, PedomanTeknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum , yangmenegaskan bahwa : Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapatdilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut olehPenggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amarpenetapan ini;Halaman 14 dari

telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan);2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal dari bahanHalaman 16 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wngbaku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industri primer yang memilikiizin sah;3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

pengelola hutan produksilestari) sesual kompetensinya;5) Nota Angkutan diterbitkans ecaraself assessment oleh karyawanpemegang izin; Bahwa SKSHH dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan HasilHutan) dan yang mengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnispengelolahutan produksi lestari) yang di tunjuk oleh perhutani, dan yangmengeluarkan SKSHH adalah kepala TPK (tempat penimbunan kayu)yang mempunyai SIM (Surat Ijin Menguji) tenaga tekhnis

Lumajang.22. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/387/427.12/2011 tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lumajang Tahun 2011.23. 1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok 24. 1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaian lanjutan.25. 1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOP UPK)26. 1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

Mandiri Perdesaan di KabupatenLumajang.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor188.45/387/427.12/2011 tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaipengelola Dana Bantuan Langsng Masyarakat (BLM) PNPM MandiriPerdesaan di Kabupaten Lumajang Tahun 2011.1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaianlanjutan.1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOPUPK)1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

pengembalian dana UEP (usaha ekonomi Produktif)dan SPP (simpan pinjam perempuan) dari Kelompok yaitu satu bulansejak pencairan, Ketua Kelompok datang ke kantor UPK untukmenyerahkan uang pengembalian sampai selesai angsuran selama 10(sepuluh) bulan, dan pihak UPK membuat nota atau kwitansi rangkap 2(dua) yakni satu rangkap warna putih untuk UPK sedangkan rangkapkeduanya warna merah diberikan kepada Ketua Kelompok;Bahwa uang pengembalian dari Kelompok yang diberikan kepadabendahara sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Nomor : 188.45/387/427.12/2011tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana BantuanLangsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten LumajangTahun 2011;1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok;Halaman ke 49 Putusan Perkara No. : 163/Pid.Sus/TPK/2016/PN.S BY2425262/) 1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaian lanjutan;) 1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOP UPk);) 1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

Nomor : 188.45/887/427.12/2011tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana BantuanLangsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten LumajangTahun 2011.23) 1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok24) 1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaian lanjutan.25) 1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOP UPk)Halaman ke 66 Putusan Perkara No. : 163/Pid.Sus/TPK/2016/PN.S BY26) 1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

Mandiri Perdesaan di KabupatenLumajang.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/387/427.12/201 1tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana BantuanLangsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di KabupatenLumajang Tahun 2011.1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaianlanjutan.1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOPUPk)1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

fi7201i0r10s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlin0itapOpararsid6907836 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24langOlangfe1033langnp0insrsid6907836charrsid13255978Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku IIedisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapatdilanjutkan;par Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon I danPemohon IJ telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA KecamatanSumbermalang, Kabupaten Situbondo dengan

Buru T.A 2016 dan T.A 2017 adalah sebagaiStaf Tenaga Tekhnis pada Divisi Pengawasan.Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan Jabatan saksi selakuStaf Tenaga Tekhnis pada Panwaslih Kab.

Pada tahun 2016 menjadi Staf Tenaga Tekhnis padaDivisi Pengawasan pada Panwaslih Kab. Buru T.A 2017/2018.Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan Jabatan saksi selakuStaf Tenaga Tekhnis pada Panwaslih Kab.

Buru pada Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur T.A 2012/2013.2: Pada tahun 2016 menjadi Staf Tenaga Tekhnis padaDivisi Pengawasan pada Panwaslih Kab. Buru T.A 2017/2018.Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan Jabatan saksi selakuStaf Tenaga Tekhnis pada Panwaslih Kab.

Panwaslih Kab.Buru.Bahwa Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Jabatan Saksiselaku Staf Tenaga Tekhnis pada Panwaslih Kab.

~Asili Bukti Kwitansi Nomor 223 tanggal 07 April 2017sebesar Rp. 1.500.000,untuk Bayar konsumsi dan Snack Rapatkerja tekhnis pada kegiatan koordinasi sentral GakumduPanwaslih Kab.

didaftarkan dikantor BPN sesuaidengan permohonan yang masuk kekantor BPN13 Bahwa ahli telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap lahanyang disangka terbakar oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 01 Oktober2015 Bahwa ahli melakukan pengecekan dan pengukura disebuah lahan yangterbakar yang terletak dikanal 12,5 Desa Wonosari pada hari kamistanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan surat permohonan dari KepalaKepolisian Resor Inhi Nomor : B/1285/IX/2015 tanggal 25 September 2015prihal permintaan tenaga tekhnis

legitimasi tersebut berlaku apabila ketentuanayat 1 s/d 4 dilaksanakan, akan tetapi apabila salah satu ayat dari ketentuanpasal tersebut tidak terpenuhi maka perouatan membuka lahan dengan caramembakar dilarang dan melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h UndnagundnagRI No 32 Tahun 2009 tentang perindungan dan pengelolaan lingkunganhidup, dan dapat ahli tambahkan disini permen LH nomor 10 tahun 2010tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakanlingkungan hidup tersebut merupakan petunjuk tekhnis

RASIDIN SIREGAR, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasidan Kependudukan Provinsi Riau), menunjuk saksi JULIANSYAH,S.Sos BIN (Alm) ROSIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa DARMAN, S.Sos Bin (Alm) Fadir Ibrahim selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) an. DARMAN, S.Sos, Bin (Alm)Hal. 5 dari 74 Hal.

RASIDIN SIREGAR, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau),menunjuk saksiJULIANSYAH, S.Sos BIN (Alm) ROSIDI selaku Kuasa PenggunaAnggaran dan Terdakwa DARMAN, S.Sos Bin (Alm) Fadir Ibrahimselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) an.

RUSMAWATY SIMANJUNTAK danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tanganioleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sosdan MULIADI ( selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).Hal. 45 dari 74 Hal. Put.No.20/PID.SUSTPK/2020/PT PBRf.

RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.Hal. 60 dari 74 Hal. Put.No.20/PID.SUSTPK/2020/PT PBR. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tanganioleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sosdan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT)..

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Una. tanggal 19 Februari 2021, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Bahwa untuk 2 kegiatan tersebut yang mencairkan dananyaadalah Terdakwa bersamasama dengan pelaksana yaitusaksi Nufrin Yapada, Spt.Mp bertempat di Biro KeunganProvinsi Kalimantan Selatan, yang mana prosesnya bahwasetelah Terdakwa menerima berkas yang sudah ditelitidari Bendaharawan APBD Di Dinas Peternakan Prop.Kal Seldan Terdakwa melihat belum ada tanda tangan dari PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu) Drh. SS.Tambunandan Drh.

Bahwa, untuk menentukan tekhnis persidangan dalam Rapat Umum AnggotaINSA, maka disahkanlah peraturan TATA TERTIB RAPAT UMUM ANGGOTAINSA 2015 juncto Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga INSA 2011 2015,Hal 5 Putusan No 492/Padt.G/2dimana dalam ketentuan TATA TERTIB Tentang Pimpinan Rapat Pasal XII Ayat(1), yang berbunyi :(1).Rapat Pleno dan II dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat INSA (KETUAUMUM)"Dengan demikian, Rapat Pleno dan Rapat Pleno Il dalam RUA INSA ke XVI,yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP INSA periode

XXX dan Penetapan/penjelasan dari Instansi pemerintahyang berwenang untuk menetapkan tekhnis atau spesifikasi dari kendaraantersebut.: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding PemohonBanding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukanimportasi atas : POS URAIAN BARANG NEGARA Klasifikasi TarifPIB ASAL (%)1 Used Mitsubishi Cargo Truck; Chassis No: FT517VX510014; Engine Japan 8704.23.49.00 10No: 6D24282093; Year: 2008; Baik ; Bukan Baru yang diberitahukan dengan Pemberitahuan

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Tidakdapat dilakukan pemeriksaan perbandingan, karena pembanding yangtersedia tidak memenuhi syarat tekhnis, sehingga tidak dapat disimpulkan(No Decision);. Cap Stempel bukti QCS adalah non identik dengan Cap Stempelpembanding KCS, atau dengan kata lain Cap Stempel Kepala Kampunng20 Ilir Palembang, bukti yang dipersoalkan pada : 1 (satu) lembar suratKeterangan hak Usaha atas nama Sukardjo diatas kertas segeltertanggal 12 Maret 1962, tersebut pada Bab . A.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumPerdata 5= = 222 nnn nn na nnn nnn nnn ne nnn ee ne nn cee nn ee nnn ne nenHal 11 Putusan No. 256/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis