Adapun prosespencairan dana pelaksanaan pembangunan proyek jalan yang dibiayai olehProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 diPekon Sinar Waya adalah Terdakwa selaku Ketua Organisasi MasyarakatSetempat (OMS) bersamasama dengan saksi Aminah selaku BendaharaOMS mengambil dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriTahun Anggaran 2009 di bank BRI

Saksi SYARIFAH HS.18Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat(OMS) dengan struktur organisasi

Saksi NURHAMID.e Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Hal. 19 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.2020Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi

) ;Bahwa saksi awalnya tidak tahu bantuan tersebut ada masalah, sekarang baru tahu adamasalah Program Nasional Pemberdayan Masyarakat ( PNPM);Bahwa saksi dalam proyek PNPM di Pekon Sinar Waya bertugas sebagai penguji( surat perintah membayar) SPM ;Bahwa dasar saya ditunjuk sebagai penguji SPM adalah surat keputusan dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;Bahwa setahu saksi dana yang ada di pekon Sinar Waya adalah sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa dana tersebut

Foto Copy Berita Acara Pertemuan dan Pembahasan tindak lanjut hasil LHP BPK RI Perwakilan Kalteng atas kegiatan PNPM Mpd TA 2008/2009.4. Foto Copy SK Bupati Kapuas Nomor:SK.821.2/13/BKD.2008 tentang pengangkatan Taswin,S.Sos sebagai Kasubbag Keuangan BPMD Kab. Kapuas.5. Foto Copy SK Kepala Dinas PMD,Informasi,komunikasi dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:900/76/PMD-IKP/2008 tentang Penunjukan PPTK.6. Foto Copy SK Kepala BPMD Kab.

Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri-Pedesaan PPK T.A 2008. 14. Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.15. Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.16. Foto Copy Daftar Ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2009.17.

Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Pedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM MandiriPerdesaan T.A 2009.Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008,yang terdiri dari:e 1 (satu) lembar

MPd.) serta untuk koordinasi PNPM MPd.

Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri PerdesaanT.A 2009.Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008, yangterdiri dari: 1 (satu) lembar

Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri PerdesaanT.A 2009.a79817 Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008, yangterdiri dari:e 1 (satu

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy). 3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto

copy).5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1

Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM

) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan

Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapantahapan PNPM MandiriPerdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaane. Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelakupelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL, TimPengelola Kegiatan/ TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan,Tim Pengawas dll;)f.

suatu desa itu bisa mendapatkan alokasi dana PNPM adalahmasyarakat sendiri melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan keputusan akhirdi forum MAD (Musyawarah Antar Desa); Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan sekitar tahun 2007 sampai dengantahun 2014; Khusus untuk tahun 2015 PNPM Mandiri Perdesaan sudah tidakdilaksanakan lagi; Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagaisalah satu pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yaitu sebagai SekretarisUPK Kecamatan

KASPER PADALANI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Alordan membenarkan serta tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;Bahwa saksi menjelaskan pengertian PNPMMandiri Perdesaan, jenis PNPM berupa (1)kegiatanfisik dan (2) kegiatan non fisik, lokasi PNPM, dan waktu mulai dijalankanprogram PNPM, seperti keterangan saksi nomor 2 diatas FRITS L; KAFOLAMAU;Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri

Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten,membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,melakukan pengawasan teknis dan administrasi; Secara lebih terperinci tanggung jawabPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ada di buku Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan dana PNPM yaitu Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Alor Tengah Utara menyalahgunakan ataumenyelewengkan dana angsuran

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember2008 yang tercantum dalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:a. Membantu) atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi,keluarga, atau kelompok;b. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga,atau kelompok;c.

SAKSIT HANA LAGARENSE:16Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga terlibat perkara korupsidana PNPM Mandiri;Bahwa saksi sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) karenaditunjuk oleh Bupati Morowali berdasarkan SK sedangkan terdakwa sebagaifasilitator tehnik pada proyek PNPM Mandiri di desa Bunta Kecamatan PetasiaKabupaten Morowali;Bahwa ada kegiatan normalisasi sungai di desa Bunta dalam proyek PNPMMandiri dengan anggaran sesuai RAB sejumlah Rp.86.550.000, (delapan puluhenam

Mandiritanggal 25 Januari 2011;Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kegiatan proyek yang dikelola PNPM Mandiridi Kecamatan Petasia;Bahwa saksi dulu pernah menerima honor dari Kabupaten tetapi sekarang inibelum pernah;Bahwa saksi selaku pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasiproyek tersebut dan PNPM sebagai pelaksana;Bahwa saksi tidak mengawasi dalam kegiatan tersebut;Bahwa menurut cerita di kantor katanya proyek normalisasi sungai menggunakanexcavator yang dipinjam dari perusahaan kelapa

SAKSI DESMON MALATUNDU:Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri berupa normalisasi sungai didesa Bunta Kecamatan Petasia melalui anggaran PNPM Mandiri tahun2010;Bahwa saksi tahu ada proyek PNPM karena saksi pernah diberitahu olehRoli Laentu selaku ketua TPK;Bahwa Roy Melki Gostaf sebagai kontraktor normalisasi sungai di desaBunta;Bahwa saksi tidak pernah melihat rencana anggaran biaya (RAB) untukproyek normalisasi sungai tersebut;Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran proyek normalisasi sungai diBunta

SAKSI JHON SUNG BATE:Bahwa di desa Bunta pernah ada proyek PNPM Mandiri tahun anggaran2010 dan saksi sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD)bersama dengan Lisnawati Tosae;Bahwa saksi sebagai KPMD bertugas menyiapkan proposal danterdakwa dalam proyek PNPM Mandiri sebagai fasilitator, sedangkanRoy Melki Gostaf yang mengerjakan normalisasi sungai tersebut;Bahwa sesuai RAB anggaran dalam proyek sejumlah Rp.91.105.000,(Sembilan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);Bahwa saksi tidak ikut

tahun 2003 di Palu, pelatihan pratugas FK/FTtahun 2007 di Manado dan pelatihan pratugas FK/FT tahun 2009 di Palu;Bahwa tahun 2010 desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowalipernah mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Pedesaan untuk pekerjaannormalisasi aliran sungai dengan tenaga manusia sedangkan terdakwasebagai fasilitator teknik kecamatan;Bahwa tujuan dari bantuan PNPM Mandiri adalah untukmemberdayakan masyarakat pedesaan melalui program nasionalpemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan

Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaan kegiatan PNPM di Kab.

Tanjung Raja periode tahun 2007 s/d 2012, berupa :

a. SK Camat Tanjung Raja Nomor : 14/PNPM-PPK/KPTS-UPK/Tra/IX/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM - PPK Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2007;

b. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 21/KEP/BPMD/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan UPK dan UPKS (Unit Pelaksana Kegiatan Sementara) sebagai Pengelola BLM PNPM - MP;<

lokasi kecamatan non PNPM - MP reguler dan tim UPK PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010;

f. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 73/KEP/BPMD/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang tim UPK dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 201;

g. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 35/KEP/BPMPD/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Tim UPK Dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012;

6) Foto copy dilegalisir SPM dan SP2D alokasi dana APBN ke-rekening

Tanjung Raja tentang alokasi dana PNPM yang bersumber dari dana BLM, berupa :

a. SPC Kec. Tanjung Raja tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM-PPK tahun anggaran 2007;

b. SPC Kec. Tanjung Raja Nomor : 484/Kec-Tra/2008 tanggal 14 Okt. 2008 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM - MP tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009;

c. SPC Kec.

Tanjung Raja Nomor : 005/PNPM-MP/Kec.Tra/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

- SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 006/PNPM-MP/Kec.Tra/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

- SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 007/PNPM-MP/Kec.Tra/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

21) Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan/atau surat keterangan terhadap 68 kelompok SPP berupa:

Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaankegiatan PNPM di Kab.

Rek : 564701007511530 atas nama SPP PNPM PPK TANJUNG RAJA.

untuk pelaksanaan kegiatan PNPM, berupa :a.

lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-KPA) Nomor: 414/132016/2010, tanggal 27 November 2010;3. 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582167Q/115/112, tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.304.630.800,00;4. 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582694Q/115/112, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.101.543.600,00;5. 5 (lima) lembar surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0119/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009;6. 9 (sembilan) lembar Surat Pengantar Usulan Kegiatan PNPM-MP

beserta lampirannya, yaitu: estimasi sumber pembiayaan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, foto 0% untuk rencana usulan kegiatan di 3 titik lokasi dan usulan kegiatan;7. 6 (enam) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Rejosari Kecamatan Bandongan;8. 2 (dua) lembar SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) antara Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Bandongan dengan Ketua TPK (Team Pengelola Kegiatan) PNPM-MP Desa Rejosari;9. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pelelangan

BersamaBPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukungterjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM MandiriPerdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan danpelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa.

BersamaBPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukungterjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaansebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarianaset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa.

( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 03 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.23. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.24. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 27 Januari 2009.25. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM

Mp / LGG / XI / 2008 tanggal 17 November 2008.26. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 05 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.27. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.28. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor : 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.29. 1 ( satu

singkep barat nomor : 414.2/SPT -05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.33. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.128/PNPM-MPd/ 2010 tanggal 28 Desember 2010.34. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.22/PNPM-MPd/ 2011 tanggal 12 Januari 2011.35. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja fasilitator kecamatan PNPM-MPd

nomor : 414.2/Ktr-05.02.27/PNPM- MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.36. 1 ( satu ) rangkap Surat Indikasi penyimpangan dana SPP PNPM di Kec.

Md yang dikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM- PPK yang dikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Md yang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md 265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan dan bergulir yang dikeluarkan Tim Koordinasi PNPM-Md.266. 1 ( satu ) bundel perguliran VII tanggal 19 April 2010 267

nomor : 05 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG /1/ 2009 tanggal 23 Januari 2009.1 (satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd/ 2009 tanggal 02 Maret 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 27/ PNPM MPd/ 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 (satu ) lembar Surat Perintah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK Nomor

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi MELI ROSANI ;3. Sekretaris UPK PNPM MPd yaitu Saksi LIA SUSANTI ;4. Bendahara UPK PNPM MPd yaitu Saksi NURMALIA ;5. Fasilitator Kecamatan yaitu Terdakwa NANIK EKAWATI, S.Pd ;6. PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10.

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPI261. 1 (satu ) buku kas harian Simpan pinjam perempuan ( SPP )262. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM Md yangdikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM PPK yangdikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Mdyang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan

Rina Bolak, dengan waktu pelaksanaan kegiatanselama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian ;Bahwa selanjutnya cara pembayaran dilakukan secara bertahap, sesuai denganSurat Perjanjian Kontrak, dimana pencairan dana tersebut telah dilakukan seluruhnyadari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir kepada Tim PengelolaKegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa RinaBolak

dengan jumlahkeseluruhan sebesar + Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah),namun terdakwa tidak membayar pemesanan bahanbahan materialtersebut sehingga saksi korban berusaha meminta kepada terdakwa,namun terdakwa selalu berkata dana dari PNPM Kecamatan belum cair,sehingga saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi Ramauli BoruSitanggang Alias Nai Gembira selaku Bendahara PNPM Desa Rina Bolakmengenai pencairan dana PNPM tersebut, selanjutnya saksi Ramauli BoruSitanggang memberitahukan bahwa

dengan jumlah keseluruhansebesar + Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah), namun terdakwa tidakmembayar pemesanan bahanbahan material tersebut sehingga saksi korban berusahameminta kepada terdakwa, namun terdakwa selalu berkata dana dari PNPM Kecamatanbelum cair, sehingga saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi Ramauli BoruSitanggang Alias Nai Gembira selaku Bendahara PNPM Desa Rina Bolak mengenaipencairan dana PNPM tersebut, selanjutnya saksi Ramauli Boru Sitanggangmemberitahukan bahwa

Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.42. Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.43. Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo No: 700.3/25/KS/2012 tanggal 05 Juli 2012.44.

Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.49. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.50. BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.51. Berkas pencairan dana BLM Tahap II (Lokasi Lanjutan 2008 PNPM-MP) tahun 2009.52. Berkas pencairan dana BLM tahap III (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.53. Pencairan dana dana BLM III APBN (Lokasi Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2010.54.

Berkas Pencairan dana BLM APBN-P (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2011.55. Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan).56. Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15 September 2005.57. Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.58. 1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 2012 BKM Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.Dikembalikan ke UPK pada BKM MANUNGGAL Kel.

MP) adalah tindak lanjut dari program P2KP(Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) untuk penanggulangan kemiskinan, memberikan kesadaran kritis kepadamasyarakat tentang akar penyebab kemiskinan di wilayah masingmasing dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisamandiri dan bisa mengentaskan kemiskinan di wilayahnya masingmasing dan salah satu kegiatan PNPM MP di Kel.

Mandiri Perkotaan.42.Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.43.Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan HasilPemeriksaan Kasus tentang laporan kKeuangan PNPM Mandiri PerkotaanKabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec.

MandiriPerkotaan) tahun 2010.54.Berkas Pencairan dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)tahun 2011.55.Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan).56.Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15September 2005.57.Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel.

MandiriPerkotaan.42.Laporan hasil pemeriksaan dariInspektorat tentang Laporan HasilPemeriksaan Kasus tentang laporankeuangan PNPM Mandiri PerkotaanKabupaten Sukoharjo pada KelurahanBanmati Kec.

MandiriPerkotaan) tahun 2010.53.Berkas Pencairan dana BLM APBNP(Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)tahun 2011.54.Berkas Pencairan tahun 2012 DanaBLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan).55.Akta Pendirian Perkumpulan BKMManunggal No : 36 tanggal 15September 2005.56.Anggaran Rumah Tangga (ART) BKMMANUNGGAL Kel.

Memerintahkan barang bukti berupa ;1. 1 (satu) bendel Berita Acara MAD khusus penanganan masalah PNPM-MPd UPK Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014; 2. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/81/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab.

Madiun mulai tahun 2003 s/d 2014;11. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEP PNPM-MPd bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember tahun 2013 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun; 12. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 1 (satu) PNPM-MPd bulan Pebruari tahun 2014 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun; 13. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanan perguliran SPP/UEP ke 2 (dua) PNPM-MPd bulan Maret tahun 2014

Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014; 17. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SPP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 2822822827, tanggal pembukaan 22 Januari 201418. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 4321432145, tanggal pembukaan 22 Januari 201419. 1 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.27. Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan28. Foto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelaku PNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan29.

1 (satu) bendel surat pengantar perihal pengajuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ke-1, 2, dan 3 dari PNPM-MPd Kec.

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan Kec.

Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec.

(PNPM) MandiriPedesaan Kec.

Knusus SPPUEP Ds.Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab.

Khusus SPPUEP Ds.Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab.

(APBN) sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sebesar 20% (dua puluhpersen) sebagai dana pendamping ; Bahwa tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ; Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri

(PNPM)Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dantahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mekanisme sebagai berikut : 1.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok ;Hal 8 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

; Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telah menetapkan Unit PengelolaKegiatan (UPK) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk menjalankan tugas pengelolaandana program dan tugas pengelolaan dana perguliran dengan susunan pengurussebagai berikut

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : e Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka10.1.2. huruf b angka 6 tentang KetentuanPendanaan disebutkan Adanya perjanjianpinjaman antara UPK dan Kelompok ; e Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka10.1.2

(PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesan danPNPM Generasi Sehat Cerdas, dimana pembiayaan kegiatan programprogramtersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Bahwa Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dari dana Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Gorontalo.

Bahwa Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo adalah salah satuKecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesan danPNPM Generasi Sehat Cerdas, dimana pembiayaan kegiatan programprogramtersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan.

Bahwa Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dari dana Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Gorontalo. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Swadaya masyarakat, Partisipasi Dunia Usaha.

Bahwa Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo adalah salah satuKecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesan danPNPM Generasi Sehat Cerdas, dimana pembiayaan kegiatan programprogramtersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan.Halaman 21 dari 56, Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.

Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi-Selatan Periode tanggal 31 November 2015

/ II / 2017, Tanggal 28 Februari 2017 tentang persiapan fasilitasi dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd oleh BKAD dan UPK.