berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangannya dalam BAP adalah benar;Bahwa sejak bulan Februari 2012 saksi bertugas sebagai KasubbagPemerintahan Desa dan Kelurahan pada Sekretariat Daerah KabupatenCirebon;Bahwa tugas dan tanggung jawab saaksi selaku Kasubbag PemerintahanDesa dan Kelurahan Setda Kabupaten Cirebon adalah:o Membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasdi bidang pemerintahan desa dan kelurahan;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis

pemerintahandesa.o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis pembinaanlembaga desa;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis pembinaanperangkat desa;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis sumberdaya danpendapatan desa;o Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang administrasidesa dan kelurahan;Bahwa Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah yangperolehannya didasarkan pada hak pakai atau hak lainnya, baik yangsudah ada bukti hak (sertifikat) maupun yang ada

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non FisikBidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16 huruf F yangmenyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedoman pada prinsip akuntabelyaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK non fisik harus dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bahwa selisih dana yang tidak dibayarkan kepada para petugas kesehatan diUPTD.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31Desember 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16huruf F yang menyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedomanpada prinsip akuntabel yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOKHalaman 15 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDNnon fisik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturanperundangundangan.

prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangandalam peningkatan karir.Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmasberdasarkan realisasi program kerja dan ketentuanperundangundangan yang berlaku sebagai bahan dalammenyusun program kerja berikutnya.Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDNMempunyai tugas pokok dan fungsi meminpin, mengawasidan mengkoordinir Kegiatan puskesmas yang dapatdilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.Menyusun rencana kerja dan kebijakan tekhnis

sesuai dengan rencana kerjayang telah ditetapkan.Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatanKarir.Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan realisasiprogram kerja dan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagaibahan dalam menyusun program kerja berikutnya.Mempunyai tugas pokok dan fungsi meminpin, mengawasi danmengkoordinir Kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatanstruktural dan jabatan fungsional.Menyusun rencana kerja dan kebijakan tekhnis

Nomor 964 K/Pid.Sus/2015Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagaianggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPendidikan Islam Nomor Du.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyaitugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaan untukmempersiapkan pengumuman dan dokumenlelang, membantumempersiapkan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, membantupenyusunan laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Nomor 964 K/Pid.Sus/2015Ad.2.Ketua Panitia Lelang, Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT AlfindoNuratama Perkasa dan Zaenal Arief sebagai Direktur CV Pudak Scientific(yang dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun sendirisendiri.Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagaianggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPendidikan Islam Nomor Du. 1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyaitugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaanuntuk mempersiapkan

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuksebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu UnitPelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dandokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyediabarang dan jasa, membantu penyusunan laporan pelaksanaanpengadaan barang dan jasa.

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuksebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu UnitPelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dandokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyediaHal. 103 dari 122 hal. Put.

Nomor 964 K/Pid.Sus/2015 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui namanya telah dicantumkan sebagaianggota Tim Tekhnis (tidak pernah menerima SK Penunjukan), dan tidakpernah terlibat dalam rapatrapat, diskusi, pembahasan, penandatanganandokumen, menerima imbalan sebagai anggota Tim Tekhnis melainkandibayar secara pribadi, bukan dari anggaran Negara, oleh Dr. Drs. AffandiMochtar, M.A.

setidaktidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di sekitar SungaiSengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung,setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, Mereka yang melakukan , yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja danmelawan hukum menghancurkan, merusakkan ,membikin tak dapat dipakaiatau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Sengkelik, DusunPiak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjungpandan, dengan sengaja dan melawan hukum = menghancurkan,merusakkan ,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Saksi tidak mengetahuinya, karena masyarakat sangat ramai;Bahwa beberapa Anggota Sat Pol PP Prov.Kep.Babel mengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalami memar sedikit pada bagian tanganSaksi karena Saksi sempat didorong warga dan terpental, kemudian 10(sepuluh) unit Kendaraan yang digunakan sebagai operasional Sat PolPP melakukan penertiban mengalami kerusakanBahwa Saksi mengetahui, karena pada hari Sabtu tanggal 02 November2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dikantor UPT PU (UnitPelaksana Tekhnis

Surat Keputusan Bupati Simeulue No : 055/tahun 2012 tanggal 27Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SekretariatDaerah Kab.Simeulue tahun Anggaran 2012 sdr sdr.Anhar Idris, SE.Ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)3.

Alafan Mandiri(Pihak I),Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh saksi JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PekabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan diserahkan

YarengSusno dengan cara memanipulasi syaratsyarat pencairan yang tidak sesualdengan progres pekerjaan dilapangan seperti Berita Acara PemeriksaanPekerjaan maupuan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sekira bulan desember 2012menjumpai saksi ANHAR IDRIS Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012 yang ketikaitu mempertanyakan kepada saksi terkait pengamprahan pembayaranpkerjaan tahap

Alafan Mandiri (Pihak II),Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh saksi JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PekabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan

SaifulAkbar als Saiful Aceh Bin Muhammad Yusuf yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

Saksi Ahli DARLENSIUS SARAGIH, yang sebelumnya telah disumpah padawaktu penyidikan dalam BAP yang dibacakan dimuka persidangan menerangkansebagai berikut :Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh UndangUndang karenatidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan berupa FakturHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.BlsAngkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Nota Faktur yang dikeluarkan olehPetugas Tekhnis (GANIS) yang memiliki sertifikat yang ditunjuk olehDinas Kehutanan Provinsi Riau.Bahwa

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangansaksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa uang yang telah

Bakri yang diajukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa ChandraIndrajaya Bin Nawawi Bakri sebagaimana termuat dalam surat dakwaanJaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Wirjono Projodikoro, SH dalambukunya yang berjudul Asasasas hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa articulpa adalah kesalahan pada umumnya tetapi dalam ilmu pengetahuan hukummempunyai arti tekhnis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yangtidak seperti seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hatihatinya sehingga akibatyang tidak disengaja terjadi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh daridipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 kurang lebih sekitar

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikPemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Baula, danKecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang relatif terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.

saksisaksi dan keterangan terdakwa: diketahui bahwa obat pil dextrometorfanhanya dapat diedarkan oleh pedagang besar farmasi dalam bentuk kemasan botol atau boxkepada apotik dan toko obat berizin, dan juga dapat diedarkan oleh apotik dalam botol/boxkepada tempat pelayanan kesehatan berizin/toko obat dalam bentuk tablet/strip;Menimbang, bahwa majelis memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 51Tahun 2009: bahwa orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengedaranobat adalah Apoteker dan tenaga tekhnis

Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenYalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatanlanjutan pengawasan tekhnis

Tergugat telah menerima pendaftaran Para Penggugat, hal inimembuktikan bahwa dukungan partai pengusung pencalonan Para Penggugat telahmemenuhi persyaratan minimal 15% suara sah, jika pendaftaran Para ParaPenggugat tidak memenuhi persyaratan 15% seharusnya Tergugat menolak padasaat Para Para Penggugat mendaftar tanggal 18 Maret 2013 untuk kemudiandiperbaiki sebagaimana ketentuan pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG12.13.Tentang Pedoman Tekhnis

MM dan tidak membawa berkasPara Para Penggugat pada saat klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat partaipengusung Para Para Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengancara mendiamkan terhadap berkas Para Penggugat, hal ini jelas telah melanggarketentuan pasal 60 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimanatelah dirubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 TentangPemerintahan Daerah jo. pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 TentangPedoman Tekhnis

Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR 49 TAHUN2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHANPENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH Jo. pasal 4 ayat huruf b, pasal 6 ayat (4) PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan PemilihanUmum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;Bahwa setelah dilakukan penelitian yang benar ternyata

Waborobo Kota BaubauTahun Anggaran 2010, yang dilaksanakan oleh Dinas PekerjaanUmum Kota Baubau, adapun keterkaitan saksi dalam kegiatantersebut, saya selaku Direksi Tekhnis untuk kegiatan pemasanganpipa di Kel. Waborobo;Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBaubau selaku Direksi Tekhnis pada paket pengadaan danpemasangan pipa di Kel.

Usaha Baru atas pekerjaan pengangkutankabel yang akan digunakan untuk mesin pompa tersebut;Saksi ditunjuk selaku Direksi Tekhnis oleh pimpinan, hanyalahuntuk pekerjaan pada Kel.

Labalawa tersebut;Hasil uji pekerjaan pemasangan pipa di Kelurahan Waboroboadalah baik dan seluruh pipa tidak ada yang mengalamnikebocoran;Pada tahun 2010, saksi bertugas selaku Direksi Tekhnis untukpemasangan pipa pada paket pekerjaan di Kel. Wabarobo, adapuntugas saksi adalah membantu PPK di lapangan secara langsungdalam pengawasan pemasangan pipa tersebut;Saksi tidak pernah ikut terlibat dalam kegiatan paket pekerjaanpemasangan dua unit mesin pompa di Kel.

Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajardi ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnyadiangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum KotaKendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan;Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaanair bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010,setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalampemeriksaan tekhnis

Usaha Baru, Kepala Dinas PU Kota Baubau, TerdakwaEDWAR MUKDIR, ST selaku Konsultan Pengawas dan TimPerencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebut disepakati untuksegera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru,kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuk segera melakukanpembobotan atas hasil pekerjaan CV.

MariaCornelia Da Silva dalam keterangannya menyatakan : "bahwastandar pemeriksaan yang dilakukan o/eh saksi sebagai KetuaPanitia Pemeriksa Barang adalah kasat mata saja, yang menilaimutu barang harus orang tekhnis, secara tekhnis saksi tidakpaham dan tidak ada acuan tertentu, serta pipa yang diperiksaoleh saksi sesuai dengan ukuran", dan saksi Adrianus Dari dalamketerangannya menyatakan "bahwa barang yang dikirim ada yangtidak sesuai, barang yang tidak sesuai tersebut dasarnya adalahkeadaan pipa

JonatanGunadi, Anton Toni Minggu dan Ruben Soludale dan bukti suratPemohon Kasasi/Terdakwa bertanda T.7 dan 1.9, yang menuruthemat Pemohon Kasasi/Terdakwa seharusnya saksi ahli KimpraswilNTT dihadirkan di depan persidangan dalam perkara a quo diPengadilan Negeri Maumere untuk membuktikan kebenaran maiterildari kualitas tekhnis pipa GIP memenuh spesifikasi tekhnis medium Batau tidak, sehingga secara yuridis dapat dibuktikan ada atau tidakkerugian keuangan atas pengadaan pipa GU Medium B..

LancarSampoerna Bestari yang semula berada di (KBO) Cabang Kertajaya Surabaya untukdipindahbukukan ke Kantor Cabang Senayan (KPO) Jakarta dan dipecahpecah dalambentuk Negotiable Certficate Of Deposit (NCD),Bahwa kehadiran Terdakwa 1 dalam rapat pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember Tahun2008 tersebut adalah untuk menjelaskan mengenai Negotiable Certficate Of Deposit(NCD),baik mengenai perbedaan NCD dengan deposito biasa serta mengenai pembuatanNCD secara tekhnis dalam rangka untuk dapat memecah deposito

LancarSampoerna Bestari tersebut, dan akhirnya dalam rapat pada hari Sabtu tersebut disepakatiuntuk tekhnis proses pemecahan Deposito milik BOEDI SAMPURNA diserahkansepenuhnya kepada Terdakwa 1 dengan nilai NCD yang ditentukan adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa setelah dipastikan deposito milik BOEDI SAMPURNA an. PT.

Lancar Sampoerna Bestariyang semula berada di (KBO) Cabang Kertajaya Surabaya untuk dipindah bukukan keKantor Cabang Senayan (KPO) Jakarta dan dipecahpecah dalam bentuk NegotiableCertficate Of Deposit (NCD).Bahwa kehadiran Terdakwa 1 dalam rapat pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember Tahun2008 tersebut adalah untuk menjelaskan mengenai Negotiable Cerfficate Of Deposit(NCD),baik mengenai perbedaan NCD dengan deposito biasa serta mengenai pembuatanNCD secara tekhnis dalam rangka untuk dapat memecah deposito

LancarSampoerna Bestari tersebut, dan akhirnya dalam rapat pada hari Sabtu tersebut disepakatiuntuk tekhnis proses pemecahan Deposito milik BOEDI SAMPURNA diserahkansepenuhnya kepada Terdakwa 1 dengan nilai NCD yang ditentukan adalah sebesar Rp.2.000,000.000, (duamilyar rupiah).Bahwa setelah dipastikan deposito milik BOEDI SAMPURNA an. PT.

LancarSampoerna Bestari tersebut, dan akhirnya dalam rapat pada hari Sabtu tersebut disepakatiuntuk tekhnis proses pemecahan Deposito milik BOEDI SAMPURNA diserahkansepenuhnya kepada Terdakwa 1 dengan nilai NCD yang ditentukan adalah sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa setelah dipastikan deposito milik BOEDI SAMPURNA an. PT.

DAIMAN dantidak melaksanakannya secaraSwakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program Block GrantPembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertamadengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari DirekturPembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat JenderalManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, DepartemenPendidikan Nasional =; Bahwa selanjutnya disepakati antara Sdr. ITANG R,WIJAKSANA dengan Sdr. HUSEN BIN H.

TYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDINJAENUDIN)dan tidak melaksanakannya secara SwakelolasesuaiPetunjuk Tekhnis Program Block Grant Pembangunan UnitSekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan MekanismePartisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen PendidikanDasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hariKamis tanggal 24 April 2008 Sdr.

Keterlibatan mulaipelaksanaan, pengendalian pemantauan,dan pengelolaan kegiatan pendidikanPelaksanaan Program Pembangunan USBdikontrakkan kepada pemborong ;dalam setiap tahapdari perencanaan,pemeliharaan USBdi dalam USB.ini tidak boleh Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah MenengahPertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan BukuPetunjuk Tekhnis Program Block Grant Pembangunan UnitSekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan

DAIMAN dantidak melaksanakannyasecaraSwakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program Block GrantPembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertamadengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari DirekturPembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat JenderalManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, DepartemenPendidikan Nasional =;Bahwa selanjutnya disepakati antara Sdr. ITANG R,WIJAKSANA dengan Sdr. HUSEN BIN H.

Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakatdimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksanapembangunan USB dan seterusnya sampai denganpelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awalsampai akhir pekerjaan secara transparan dandemokratis :50Menengah, Departemen Pendidikan NasionalPetunjuk Tekhnis Program Block GrantSekolah Baru Sekolah Menengah Pertamab.

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda ituseluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atauarti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannyadapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindahtempat.