Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-- Merubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013, nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-------1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR NASHIR, S.Ag.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 17Desember 2013 ; 8.

Tingkat Bandingsetelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memoribanding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dariTerdakwa tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebuttelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding setelah membaca dan mencermati dengan seksamaberkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan

Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013Nomor.79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, memori banding dariJaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalamputusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya dalam dakwaan AlternatifPertama Subsidair dimana terdakwa bersamasama dengansaksi Imam Santoso dan saksi M.

CICUT SUTIARSO,SH.M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DJOHANAFANDI, SH.MH.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dan DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal7 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis besertapara Hakim Anggota tersebut, dibantu AFIAH, SH PaniteraPengganti tanpa dihadiri Pembanding / Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ; Hakim Ketua,Ttd.DR.H.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejaktanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Npember 2014;Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura:3.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengantanggal 17 Desember 2014;3.2.

Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dari Penahanan RumahTahanan Negara menjadi Penahanan Kota, sejk tanggal 17 Desember2014;Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura:4.1.

Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KantorPutusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.

Putra Perkasa;Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.

SUYAHYO, SH., MHNIP. 19580309 197903 1 002Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP. Hal. 52

Ditingkat Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;Hal dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETerdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: H.A.Lawali Hasibuan, SH dan Alfahmi Khairi Manurung, SH,Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.A.Lawali Hasibuan, SH & Rekan, alamat Jl.

Barumun KabupatenPadang Lawas, belum dilasanakan;Hal 33 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETanggapan terdakwa:Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.6.

Dana Alokasi Khusus (DAK).Hal 73 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket Pembangunan Kantor BupatiRp 5.188.200.000, 99%2. Pembangunan Gedung Rp 3.328.800.000, 99%DPRD b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket 1.

NamunHal 77 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEhal tersebut tidak dilakukan terdakwa.

DWI DAYANTO, SH, M.H.YUSRA, SH, M.Hum.Panitera PenggantiSAIDUL AMNI, SH, MHHal 101 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE

Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi Penyalagunaan Wewenang berarti diaHalaman 199 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNsebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk Penyalagunaan Wewenangkalau misalnya dia melakukan kejahatan yang lain maka dia disebutdengan Penyalah gunaan Wewenang Kejahatan yang lain tetapi ituberlaku pada Pejabat Publik.Bahwa dalam hal Subjek Hukum Pasal 2 ayat 1 Undangundang Tipikor

sudah tahu resiko bahwa PT itunanti seperti apa oleh sebab itu dalam Undangundang disebutkan jugasupaya menguasai 51% maksudnya supaya dia dapat mengendalikankemungkinankmungkinan yang terjadi dan sebagainya jadi pandanganAhli apapun modal apapun kalau sudah masuk dalam suatu PT maka diamasuk secara Private kalaupun misalnya dijual pada Publik itupun tetapstatusnya dalam Badan hukum PT.Bagaimana dengan Pegawai yang bekerja dan seterusnya itukan penetuanstatus yang ada didalam Undangundang dari TIPIKOR

AKHMAD SAHYUTI, SH.MHbertindak sebagai Ketua Majelis, SRIWAHYUNI BATUBARA,SH.MH danDENNY ISKANDAR,SH.MH, Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 3 Agustus 2017, oleh Ketua MajelisHalaman 335 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNtersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantuoleh LEONARDUS SINAGA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.DENNY ISKANDAR, SH.MH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH.MH.Halaman 336 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDN

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan Perundang Undangan yang berhak yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungankerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakimbaik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor

(Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Hal. 108dari 152 hal. Ptsn Pkr No. 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk. Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukantanpa kewenangan atau juga melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengankewenangannya.

07/TIPIKOR/2014/PTY

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengantanggal 19 Nopember 2013 50 2220022205Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 DesemberDIOS), jesseseesireceesncressencrsaneriscesueesrneae tiauatannsoasannnei mer.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejaktanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014:;Diperpanjang Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014.; Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY8.

/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; " Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi YogyakartaNomor; 15/Tipikor/2013/PTY tanggal O02 April 2014 yangdimintakan banding tersebut ; Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31Oktober 2013 NO.REG.PERKARA : RPK.

Bariyah dan saksi Didik Hartadiseluruhnya Rp.93.750.000,(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dan Rp. 240.900.000, (dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah).; 202229 nnn nnn nnn neeHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTYBahwa setelah semua pembayaran selesai dilakukan maka terbit sertifikathak milik no 12052 atas nama Rani Fitriyana.

Melayani masyarakat.Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY2. Mengatur Rumah Tangga Pemerintahan Desa Caturtunggal sertapelayananpelayanan publik lainnya.3.

24/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUSANNomor : 24/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : I.Il.Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat

DHIAN AMBARSARI, SH., kesemuanya Advokat/PengacaraKonsultan Hukum beralamat di KantorAdvokat/PengacaraKonsultan Hukum TRISNO RAHARJO beralamat Kantor GriyaUnisia Blok I Nomor 1 Prumpung, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, 55581, yang bertindakbaik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal27 September 2012 di bawah register No. W.13.U1/12/P.Tpikor.

kesemuanya Advokat/PengacaraKonsultan Hukum yang beralamat di JL Jendral SudirmanNo. 58 Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TipikorYogyakarta pada tanggal 8 Mei 2013 di bawah register No.W.13.U1/42/P.Tpikor.Yk/V/2013; ~ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT $;won n Setelah membaca : 22222 = 22 222 === ===mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013No.24/TIPIKOR

17/TIPIKOR/2013/PTY

PutusanNo. 17/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara TerdakwaNama lengkap : DJUMINGGIR ;Tempat lahir : Sleman ;Umur/tanggal lahir : 62 tahun/ 07 Februari 1950 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun.

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ; ----------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 1 Nopember 2012 No.69/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;---------------------------------------------------1.

Tipikor/2016 /PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingtertanggal 26 Januari yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Januari 2016sebagaimana ternyata pada tanda terima memori bandingNomor 01/AktaPid Tipikor/2016/PN.Amb dan memori tersebut telahdiserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tangggal 28Januari 2016 sebagaimana ternyata pada surat pemberitahuan danpenyerahan memori

banding Nomor 01/Akta Pid Tipikor/ 2016/PN Amb ;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal1 Pebruari 2016 yang di terima oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 Pebruari 2016 sesuai tandaterima kontra Memori banding Nomor 01/Akta Pid Tipikor/2016/PN Ambdan kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan danHal 27 dari 39 hal Putusan No.8/PID.TPK/2016/PT AMBdiserahkan kepada Penuntut Umum

pada tanggal 11 Pebruari 2016sebagaimana ternyata pada surat Pemberitahuan dan Penyerahan KontraMemori Banding Nomor 01/Akta Pid Tipikor/2016/PN Amb ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut PenasehatHukum/Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding ;Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Pidana PengadilanTindak Pidana

Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Ambon, masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambontanggal 17 Maret 2016 Nomor 8/PID.TPK/2016/PT AMB, putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 28 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olehSOFIA MAITIMU,SH.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi AmbonHal 38 dari 39 hal Putusan No.8/PID.TPK/2016/PT AMBtersebut dengan tanpa dihadiri

Tipikor Smg tanggal 7 Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 14 Juli 2013 sampaidengan tanggal 13 Juli 2013 ; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Juli2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;5.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 13 Nopember 2013 sebagaimana dalam AktaPermintaan Banding Nomor 136/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg Jo. Nmor 66/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg danTerdakwa mengajukan permohonan banding di hadapan Pit. PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 13 Nopember 2013 sebagaimana dalam AktaPermintaan Banding Nomor 137/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg Jo.

Tipikor.

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 7 Nopember 2013 Nomor 66/Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg ;Mengadili Sendiri: e Menyatakan Wachdijono, SP, MM binSarno Dulchasani tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraDETA@NILD f=0nannnnnnnanne Membebaskan terdakwa Wachdijono,SP.MM bin Sarno Dulchasani dari segalatuntutan hukum 5Hal 41 dari 34 hal Put.

Tipikor Smg. dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalamKeCUal TINGKEL EPECIIEIN 5 =