Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi samu semy semua setu sempu seru
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pencurian
Register : 27-02-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — ALOYSIUS LAGU
104 — 40
  • tahun 2005/2006 di Kabupaten Ende telah melanggarketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan faktafaktahukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupaSurat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.920/02/2006 tanggal 2Januari 2006, dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ALOYSIUSLAGU menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas DaerahKabupaten Ende yang ditempatkan di BPD Cabang Ende tahun 2006 ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU
    Mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan faktafakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupaSurat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.920/02/2006 tanggal 2Januari 2006, dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ALOYSIUSLAGU menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas DaerahKabupaten Ende yang ditempatkan di BPD Cabang Ende tahun 2006 ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 03-06-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 257/PDT.PLW/ARB/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Juni 2015 — PT. MONAS PERMATA PERSADA >< STANDARD CHARTERED BANK,Cs
578 — 245
  • Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, edisi keduabelas, Juni 2012, diterbitkan oleh Sinar GrafikaJakarta, di halaman 44 menjelaskan:Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR...membenkan hak kepadaorang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk: Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung."
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 03-03-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 226/PDT/2019/PT DPS
ANDI SUSILO, melawan KADEK NGURAH AGUS WIRYANA, dan 1. PT JASAMARGA BALI TOL,, dkk
80 — 47
  • DI Jogyakarta Nomor 86/1981/Pdttanggal 29 Januari 1982 yang menerangkan : Akta Notaris yang dibuat dengan Materi suatu perjanjian hutang piutang denganjaminan tanah/ rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihanhak atas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi maka haldemikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjian hutang piutang; Berdasarkan Putusan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 90/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan Dani Susilo Diwakili Oleh : ANNA AMALIA SAKURA, SH
Terbanding/Tergugat I : Inggrawati Chatarina
Terbanding/Tergugat II : Hendry Wijaya
Terbanding/Tergugat III : Theresia Widiastuti
Terbanding/Tergugat IV : Swanti Sari Halim
Terbanding/Tergugat V : Ritatina Halim
Terbanding/Tergugat VI : Gini Hartati Halim
Terbanding/Tergugat VII : Sugih Wartono Halim
Terbanding/Tergugat VIII : Ferbriyana Halim
Terbanding/Tergugat IX : Ferdinand Santoso
Terbanding/Tergugat X : Sanawati Effendi
Terbanding/Tergugat XI : Chandra Kurniawan Halim
Terbanding/Tergugat XII : Dessy Nathalia
Terbanding/Tergugat XIII : Yunus Setiawan
Terbanding/Tergugat XIV : Stevanus Setiawan
Terbanding/Tergugat XV : Michael Sugiharto
Terbanding/Tergugat XVI : Ir. Iryanto
Terbanding/Tergugat XVII : Afianto Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : P.T. Nuansa Expo Dinamika
Terbanding/Turut Tergugat II : P.T. Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Tangerang
Terbanding/Turut T
81 — 74
  • Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila majelis hakim yang memutusi perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terbanding semula Tergugat sampai dengan Terbanding XV semula Tergugat XV dan Terbanding XVIsemula Tergugat XVI sampai Terbanding XVII Semu;a Tergugat XVII tersebutHalaman 77 dari 92 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT BDG.Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 24-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 34
  • Kerancuan berpikir dalam menegakkankeadilan, hasilnya adalah keadilan semu dan palsu, serta melukai rasakeadilan. TIDAK BENAR tidak ada komunikasi 3 tahun, INI bertentangandengan pernyataan Pemohon bahwa Termohon menghalanghalangisilaturahmi dengan Pemohon dan keluarganya; siapakah KuasaHukum/Pengacara dikaitkan dengan pemberi kuasa/Pemohon, bagaimanadengan pengiriman paketpaket hadiahhadiah, dan email yang Pemohonkirim.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Prof.Dr. O.C. KALIGIS, SH.,MH.
Tergugat:
Komisi Pemberantas Korupsi KPK RI
516 — 355
  • masalah atas produk hukum ini maka sistem hukum kitamengaturnya, untuk UndangUndang dilakukan JR ke Mahkamah Konstitusi,untuk produk hukum yang bersifat pengaturan di bawah UndangUndang itudiajukan JR ke Mahkamah Agung, jenis yang kedua adalah ketikaPemerintah berperan sebagai penguasa administratif ada 4 (empat)tindakan hukum administrasi Negara dalam konteks disini, sebagaipenguasa administratif maka Pemerintah bisa melakukan tindakan 2 (dua),yang kesatu adalah Penetapan yang kedua adalah legislasi semu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Firdauzi Firmansyah Kejaksaan Negeri Surabaya
98 — 11
  • langsung;Bahwa syarat administrasi PPK yang menentukan;Bahwa pengadaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;Bahwa dari kami tidak ada; Apabila tidak sesuai prosedur dan tetap dilaksanakankonsekwensinya tidak ada aturan yang mengatur mengenai sangsi; Dan jika adapelanggaran akan dikembalikan pada pihak yang terkait;Bahwa adanya surat penawaran, administrasi, dokumen harga;Bahwa PPK bisa mengundang untuk menentukan penawaran; Apabila pihak yangmelakukan tidak hadir PPK hanya menemani pejabat pengadaan semu
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
375 — 194
  • pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJMsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah Keseluruhan peraturan umumyang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR Nomor IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan PejabatTUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundangundangan semu
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 28/PDT/2020/PT JAP
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Drs. Muhammad Darwis
Terbanding/Penggugat : MARIANI
Terbanding/Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
Turut Terbanding/Tergugat II : NIMBROD HANUEBY
84 — 86
  • dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbernilai kerugian apapun baik secara materiil maupun immaterial menjadi tidakberalasan hukum; Oleh karena itu tidak bernilai sama sekali pula permohonanPenggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objeksengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusan dapatdilaksanakan lebin dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukuman uangpaksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugian yangdidalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 15-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HARMIANTO, S.H., M.H
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
336 — 194
  • Negara itu tidak memilki beban kewenangan ketikaBupati belum menerima usulan permohonan untuk dibuatkan bechiking ; Bahwa upaya administratif yang dilakukan telah lampau waktu 21 hari itutidak bisa dipandang sebagai suatu upaya administratif dan tidak bisadijadikan dasar dalam Perma No.6 Tahun 2018 dimana ada 2 (dua) halyang berbeda ini seolaholah disatukan, upaya administratif itu memangdalam peradilan administrasi itu ada 2 (dua) jalan yang ditempuh dimanaada peradilan murni dan ada peradilan semu
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 01-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bon
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
1.SARIBANONG
2.AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Pemerintah RI. Cq. Walikota Bontang
2.ANDI HASMI ahli waris Alm Andi Amin
3.Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Karyawan YKHT Pupuk Kaltim
4.Baharuddin Pacci
5.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat
6.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat Cq. Lurah Belimbing
Turut Tergugat:
1.Hasnawati Ahli Waris Alm. Cabbeng
2.Kepala Badan pertanahan Nasional Kota Bontang
127 — 37
  • ada Kewenangan Atribusi,Kewenagan Delegasi dan kewenangan Mandat ;Bahwa yang dimaksud kewenangan delegasi yaitu kewenagan yangdisertai pertanggung jawaban sedang kewenangan mandatekewenangan yang tanpa ada pertanggung jawabannya karenatanggung jawab ada pada pemberi mandat ;Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bon Bahwa Peraturan Walikota sebagai dasar Tim Pembebasan Lahanmelaksanakan Pembebasan lahan untuk kepentingan umum tersebutmerupakan kewenangan delegasi yang semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
349 — 102
  • Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:a. kerasama antara dua pihak atau lebih;b. secara terangterangan maupun diamdiam melakukantindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;d. menciptakan persaingan semu;e. menyetujul dan atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahul atau sepatutnya mengetahul bahwa tindakantersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — Drs. ANTONI KARIM
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melainkan merupakan suatukeadaan semu yang diciptakan dan direkayasa menjadi seolaholahkebenaran sejati, meskipun segala sesuatu tersebut diperoleh dalamsidang pengadilan ;Hal itu dimaksudkan bahwa fakta materiil perobuatan Pemohonmenandatangani rekomendasi yang mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sesungguhnya tidak ada.
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Skh
Tanggal 4 Desember 2019 — Shindu Pranoto, Dk -lawan- Santi Widyaningsih, Dkk
140 — 27
  • Notaris di Wonogiri dandilekatkan pada asli Akta tersebut;Menimbang, bahwa mengenai kuasa muitlak diatur dalam PeraturanPemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 39 ayat (1)huruf d : Kuasa mutlak adalah kuasa yang didalamnya terdapat unsurpenyelundupan hukum, kuasa yang didalamnya secara semu, tersembunyi atauterselubung ada unsur penekanan atau ancaman kepada pemberi kuasa, kuasayang secara ekonomis melanggar kepentingan atau hakhak pemberi kuasa;Menimbang, bahwa istilah kuasa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
70 — 48
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
61 — 42
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
Ali Irsya Amroni Siregar
Tergugat:
1.Clive Daniel Mario sutanto
2.PT Bank Artos Indonesia
3.KPKNL Bandung
4.Drs. Hendrawan Sukma Saputra
5.Dewi Lestari SE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
69 — 11
  • Bag.Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26November 1964 atau eksekusi yang telah berlangsung padatanggal 21 Mei 1960 ;Judexfacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusitelah berlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karenabarang sengketa dari semula telah dikuasai oleh pihak yangberwenang; seharusnya pembantah (pelawan eksekusi)mengajukan gugatan biasa (baru) ;Bahwa oleh karena Bantahan Pembantah telah lewat waktu, maka cukupalasan hukum menyatakan Bantahan Pembanatah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-10-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 170/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
AGUS LUTHFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
230 — 211
  • Legislasi semu (beleids regels)e. Penetapan (beschiking, administrative discrection).
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum
Register : 27-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wgp
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMAD SYAFA, SH
Terdakwa:
1.GABRIEL MANEK UN, SVD Alias GABRIEL
2.drh. OCTOVINUS SAMUEL UMBU BARA ROENDI Alias SAMUEL
3.DARIUS HAWU DJOH Alias DARIUS
91 — 43
  • Darius Hawu Djoh Alias Darius dilaporkan ke pihakkepolisian dan dilakukan penyidikan diketahui ternyata usaha dari KSUAMANDA dan KSP AMANDA adalah semu / bohong atau tidak sesuai yangawalnya diterangkan kepada para anggota / saksi korban oleh karena;> Profit sharing / nilai keuntungan/bonus bukan diperoleh dari hasilkeuntungan usaha KSU AMANDA sebagaimana tertuang dalam AD/ARTmelainkan Profit sharing / nilai keuntungan / bonus diambilkan daripenyisihan uang anggota itu sendiri atau dengan cara anggota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) Melawan GUBERNUR BALI, dk
821 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Hakim Agung RI) dalam buku Judicial Review Perda Pajakdan Retribusi Daerah Cetakan I, Sinar Grafika 2012 hal, 161 menjelaskan sebagaiberikut:SEMA merupakan salah satu bentuk Quasi peraturan atau legislasi semu yangtidak dapat dikategorikan sebagai peraturan;Oleh karenanya, maka sema tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tenggangwaktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap KTUN yangditerbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, dalam