;Bahwa Hubungan saksi dengan Kegiatan Penyelesaian PembangunanWTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter diLokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 2012 2014 yairusaksi selaku Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalaibersama dengan TAJUL ABRAR NUR RITONGA,ST dan SUFRI EKADHARMA,ST;Bahwa dan telah melaksanakan :a.

TAJUL ABRAR NUR RITONGA,ST, Pegawai Bappeda KotaTanjungbalai, alamat Jin H.Adlin Lk Il Kel Gading Kec. Datuk BandarKota Tanjungbalai, selaku Anggota;c.

;Bahwa Saksi memiliki keahlian pengadaan barang jasa, karena saksitelah melaksanakan pelelangan pengadaan barang / jasa sejak tahun2006, saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Nasional Nomor101019751577486 tanggal O1 Juli 2013 berlaku sampai dengan tanggal 2Desember 2016, demikian halnya dengan TAJUL ABRAR NURRITONGA,ST dan SUFRI EKA DHARMA,ST juga memiliki SertifikatPengadaan Nasional.

TAJUL ABRAR NURRITONGA, ST, selakuAnggota.c. SUFRI EKA DHARMA,ST,selaku Anggota.Konsultan Perencana : HIDAYAT (CV,BISMAKASADA)Halaman 111 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN MdnKonsultan Pengawas : SUPRIANTO (CV GEDANKE)Advisor : a. IrVIKTOR SINAGAb.

TAJUL ABRAR NURRITONGA, ST, selakuAnggota.c. SUFRI EKA DHARMA,ST,selaku Anggota.Konsultan Perencana : HIDAYAT (CV,BISMAKASADA)Konsultan Pengawas : SUPRIANTO (CV GEDANKE)Advisor >a. InVIKTOR SINAGAb. IrBOIKE Bahwa Tugas pokok dan fungsi Staf Administrasi adalah :a. Membantu PPK dalam melaksanakan Kegiatan PenyelesaianPembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utamasepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo Kota Tanjungbalai;b.

Bahwa alasan eksepsi Tergugat pada poin 8 dalam eksepsinya,yang menyangkut dengan objek gugatan poin. 3.23 yaitu berupasatu pintu toko yang terletak didesa rundeng yang dinyatakanbukanlah harta bersama, karena objek sengketa tersebutmerupakan milik dari orang tua Tergugat yang bernama Syafii,bahwa alasan tersebut tidak benar, bahwa yang benar faktanya objeksengketa tersebut dibeli Tergugat dari adik sepupunya yang bernamaSyahrul Abrar, Karena itu tidak benar toko tersebut milik orang tua atauayah

Bahwa alasan Tergugat pada poin 17 dalam pokok perkara,yang menyangkut dengan objek gugatan poin. 3.23 yaituberupa satu pintu toko yang terletak didesa rundeng yangdinyatakan bukanlah harta bersama, karena objek sengketatersebut merupakan milik dari orang tua Tergugat yang bernamaSyafii, bahwa alasan tersebut tidak benar, bahwa yang benarfaktanya objek sengketa tersebut dibeli Tergugat dari adik sepupunyayang bernama Syahrul Abrar, karena itu tidak benar toko tersebutmilik orang tua atau ayah Tergugat

;Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini Majelis Hakimmemberikan pertimbangan bahwa dari alat bukti dan saksi yang diajukan olehPenggugat tidak ada bukti yang mendukung gugatan Penggugat, sedangkanTergugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa T.10 dan satu orang saksiyaitu Syahruru Abrar bin Syarifuddin. Dan berdasarkan bukti T.10 dan saksiTergugat ditemukan fakta bahwa objek tersebut merupakan milik dari syafii(ayah Tergugat).

ABRAR SALAENG,S.H.,.M.H. yang dengan tegas menyatakan didepanpersidangan bahwa Tugas Satgas B berakhir setelah adanyapenyerahan hasil inventarisasi data ke P2T yang manasetelah pelimpahan tersebut maka menjadi wewenang mutlakKetua P2T untuk melakukan verifikasi apakah P2T inginmenambah atau) mengurangi dari inventarisasi yangdilakukan Satgas B adalah merupakan wewenang danHal 137 dari 157 Hal Put.No.19/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.tanggungjawab mutlak dari Ketua P2T dan tidak ada lagisangkutpaut dengan

ABRAR SALAENG, S.H.,M.H. yang dengantegas menyatakan didepan persidangan bahwa Tugas Satgas Bberakhir setelah adanya penyerahan hasil inventarisasi data keP2T yang mana setelah pelimpahan tersebut maka menjadiwewenang mutlak Ketua P2T untuk melakukan verifikasiapakah P2T ingin menambah atau)= mengurangi dariinventarisasi yang dilakukan Satgas B adalah merupakanwewenang dan tanggungjawab mutlak dari Ketua P2T dantidak ada lagi sangkutpaut dengan Satgas B.

ABRAR SALAENG,S.H..M.H. yang dengan tegas menyatakan~ didepanpersidangan bahwa Tugas Satgas B berakhir setelah adanyapenyerahan hasil inventarisasi data ke P2T yang manasetelah pelimpahan tersebut maka menjadi wewenang mutlakKetua P2T untuk melakukan verifikasi apakah P2T inginmenambah atau) mengurangi dari inventarisasi yangdilakukan Satgas B adalah merupakan wewenang dantanggungjawab mutlak dari Ketua P2T dan tidak ada lagisangkutpaut dengan Satgas B;Bahwa selain itu dalam pertimbangan judex factie

ABRAR SALAENG, S.H.,M.H. yang dengantegas menyatakan didepan persidangan bahwa Tugas SatgasB berakhir setelah adanya penyerahan hasil inventarisasi datake P2T yang mana setelah pelimpahan tersebut maka menjadiwewenang mutlak Ketua P2T untuk melakukan verifikasiapakah P2T ingin menambah atau) mengurangi dariinventarisasi yang dilakukan Satgas B adalah merupakanwewenang dan tanggungjawab mutlak dari Ketua P2T dantidak ada lagi sangkutpaut dengan Satgas B.

;Bahwa Hubungan saksi dengan Kegiatan Penyelesaian PembangunanWTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter diLokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 2012 2014 yairusaksi selaku Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalaibersama dengan TAJUL ABRAR NUR RITONGA,ST dan SUFRI EKADHARMA,ST;Bahwa dan telah melaksanakan :a.

TAJUL ABRAR NUR RITONGA,ST, Pegawai Bappeda KotaTanjungbalai, alamat Jin H.Adlin Lk Il Kel Gading Kec. Datuk BandarKota Tanjungbalai, selaku Anggota;c.

;Bahwa Saksi memiliki keahlian pengadaan barang jasa, karena saksitelah melaksanakan pelelangan pengadaan barang / jasa sejak tahun2006, saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Nasional Nomor101019751577486 tanggal O1 Juli 2013 berlaku sampai dengan tanggal 2Desember 2016, demikian halnya dengan TAJUL ABRAR NURRITONGA,ST dan SUFRI EKA DHARMA,ST juga memiliki SertifikatPengadaan Nasional.

TAJUL ABRAR NURRITONGA, ST, selakuAnggota.c. SUFRI EKA DHARMA,ST,selaku Anggota.Konsultan Perencana : HIDAYAT (CV,BISMAKASADA)Konsultan Pengawas : SUPRIANTO (CV GEDANKE)Advisor : a. IrVIKTOR SINAGAb.

TAJUL ABRAR NURRITONGA, ST, selakuAnggota.c. SUFRI EKA DHARMA,ST,selaku Anggota.Halaman 142 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN MdnKonsultan Perencana : HIDAYAT (CV,BISMAKASADA)Konsultan Pengawas : SUPRIANTO (CV GEDANKE)Advisor : a. InVIKTOR SINAGAb. IrBOIKE Bahwa Tugas pokok dan fungsi Staf Administrasi adalah :a.

Fathul Abrar (paman Penggugat) dipersidangan dibawahsumpah menerangkan :> Penggugat dan Tergugat memilki harta bersama berupasebidang tanah luas 240 M?

Sabirin (meninggaltahun 2004) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:1) Suharti Binti Sabirin (PENGGUGAT XI); 2) Safriani Binti Sabirin (PENGGUGAT XIl); 3) Abrar Bin Sabirin telah meninggal dunia pada tahun 1994; 4) Safrizal Bin Sabirin (PENGGUGAT XIll); 4. Alm. Sahril menikah dengan Safnir dan mempunyai 1 (satu) orang anakyaitu:1) Darman Syah Bin Sahril (PENGGUGAT XIV); 2. Bahwa semasa hidup Alm. Nyak Rudin dan Almh.

Abrar Tuntalanai, S.IK, S.H.,M.H.6. Tarsim, S.H.7. Fidian Suprihati, S.H.,M.H.8. Adri Effendi, S.H.,M.H.9.

Nama : SYAHRAN ABRAR,S.H.,Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri SipilJabatan : Staf Bagian Hukum Setda KotaLangsaKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : Jalan Darussalam No.68 LangsaKesemuanya memilih Domisili Pada KantorWalikota Langsa Jalan Darussalam Nomor 68, KotaLangsa;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;Halaman 3 dari halaman 79 Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.BNAiL.

Bantuan HukumJalan Darussalam No. 6 8Kota Langsa.Syahran Abrar, S.H.IndonesiaPegawai Negeri SipilStaf Bagian Hukum SetdaKota Langsa.Jalan Darussalam No. 6 8Kota LangsaSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PENDIS/2021/PTUN.BNA tanggal 23 Juni 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal:Halaman 5 dari 76 HalamanPutusan Nomor 19/G/2021/PTUN.BNA Penetapan Ketua Pengadilan

ABRAR SALENG, SH,MH)Dengan demikian pemuatan konsideran dalam naskah perjanjian jual belibukanlah sesuatu yang kebetulan melainkan sesuatu yang telah disadaridan diinsyafi dengan mengingat akan status barang yang menjadi obyekjual beli yakni benda milik Daerah. Fakta ini memberikan bukti yang kuatbahwa ore nikel itu pada awalnya (sebelum timbulnya perkara ini) olehHal. 55 dari 62 hal.

;Bahwa Hubungan saksi dengan Kegiatan Penyelesaian PembangunanWTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter diLokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 2012 2014 yairusaksi selaku Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalaibersama dengan TAJUL ABRAR NUR RITONGA,ST dan SUFRI EKADHARMA, ST;Bahwa dan telah melaksanakan :a.

TAJUL ABRAR NUR RITONGA,ST, Pegawai Bappeda KotaTanjungbalai, alamat Jin H.Adlin Lk Il Kel Gading Kec. Datuk BandarKota Tanjungbalai, selaku Anggota;c.

. ; Bahwa Saksi memiliki keahlian pengadaan barang jasa, karena saksitelah melaksanakan pelelangan pengadaan barang / jasa sejak tahun2006, saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Nasional Nomor101019751577486 tanggal 01 Juli 2013 berlaku sampai dengan tanggal 2Desember 2016, demikian halnya dengan TAJUL ABRAR NURHalaman 88 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN MdnRITONGA,ST dan SUFRI EKA DHARMA,ST juga memiliki SertifikatPengadaan Nasional.

TAJUL ABRAR NURRITONGA, ST, selakuAnggota.c. SUFRI EKA DHARMA,ST,selaku Anggota.Konsultan Perencana : HIDAYAT (CV,BISMAKASADA)Konsultan Pengawas : SUPRIANTO (CV GEDANKE)Advisor >a. InVIKTOR SINAGAb. IrBOIKEBahwa Tugas pokok dan fungsi Staf Administrasi adalah :a. Membantu PPK dalam melaksanakan Kegiatan PenyelesaianPembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utamasepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo Kota Tanjungbalai;b.

Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugatpenggugat secarabersamasama : Tengku Noorelah, Tengku Muhammad Abrar, TengkuMuhammad Muadz, Tengku Sitti Fauziah, Tengku Sitti Sarwah, TengkuMuhammad Erfan, Tengku Sitti Umayah, Tengku Muhammad Charr,Tengku Sitti Nasifah, Tengku Sitti Asifah, Tengku MuhammadHarmain, Tengku Muhammad Djoefri Al Rasyid, TengkuHal 27 Putusan Perkara Nomor: 46/G/2012/PTUNMDNMuhammad Ichsan dan Tengku Sitti Amanah Nora adalah ahli warisdari Amarhum Tengku Haroen Al Rasyid; .

Abrar Bin T. Harun Al Rasyid. Salah satu poinSurat Hibah tersebut adalah dihibahkan atas 2 (dua) bidang tanahdi Titi Papan yang semuanya atas Grant dari Sultan Mamun AIRasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke9. Berdasarkandokumen dan fakta ini, Drs. Tengku Azan Khan sah melakukanHalaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014pemindahan hak atas tanah sebagaimana di maksud kepada pihaklain tanpa persetujuan dengan ahli waris lainnya;. Bahwa Drs.

ABRAR SALENG, SH.

Abrar Saleng,23S.H., M.H. (vide Berita Acara Sidang tanggal 9 Juli 2015) dan ketentuan Pasal 10Ayat (2) jo.

AKBAR ABRAR bin ANDI ATJO LAPANI ( lakilakianak );2. ANDI ALADIN bin ANDI ATJO LAPANI (lakilaki anakke Il);3. ANDI ALMA binti ANDI ATJO LAPANI ( perempuananak ke Ill) ;9.

Ariawan, surat bukti P29berupa Surat dari Abrar kepada Ibu Taswar tanggal 23 Pebruari 1982, suratbukti P30 berupa Foto Rumah Milik Penggugat II, surat bukti P31 berupaPembelian Barang Bangunan tertanggal 23 Oktober 2003 kepada Bapak H.Ariawan, surat bukti P32 berupa Orangtua Penggugat XII saat tinggal di HotelDes Indes Jakarta, surat bukti P33 berupa Surat Ijin Penghunian (SIP) RumahNegara Nomor 070/SIPBH/TPTP/04, diberikan kepada Ir.

EdaranNomor SE/39/V/2016 tentang Peringatan bagi Penghuni Rumah DinasKemhan/MABES TNI yang tidak berhak, surat bukti P14 berupa Surat EdaranNomor SE/122/XII/2017 tentang Peringatan Ketiga bagi Penghuni Rumah DinasKemhan/MABES TNI yang tidak berhak, yang didalamnya termasuk ParaPenggugat Ill, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII,Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI;Halaman 116 dari 148 hal Putusan Nomor.258/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim.Menimbanag, bahwa surat bukti P29 berupa Surat dari Abrar

No 0506/Pdt.G/2015/PA.ME13.513.613.7 Sebelah Selatan berbatas dengan ruko bernama Toko Rama;Ruko tersebut dikontrakkan oleh para Tergugat kepada orangbernama Abrar dengan rincian biaya kontrak sebagai berikut: Tahun 2008 sampai 2009 = Rp. 12.000.000, (dua belas jutarupiah); Tahun 2009 sampai 2010 = Rp. 12.000.000, (dua belas jutarupiah); Tahun 2010 sampai 2011 = Rp. 12.000.000, (dua belas jutarupiah); Tahun 2011 sampai 2012rupiah); Tahun 2012 sampai 2013rupiah); Tahun 2013 sampai 2014rupiah); Tahun

ABRAR MOH. YASIN L, S.H.;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaana> @Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultan danBantuan Hukum Universitas Bung Karno (LBHUBK), yangberalamat di JI. Pegangsaan Timmur No. 17, Menteng, JakartaPusat, dalam hal ini dapat bertindak secara bersamasamamaupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Maret 2021;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Tempat Kedudukan diJI.

ABRAR SALENG, SH.MH., ;Bahwa menurut pendapat ahli izin kuasa pertambangan dengan IUP yang diaturdalam UU No. 11 Tahun 1967 lahir sebelum Era Reformasi yaitu kuasa untukmelakukan usaha pertambangan dimana pemegang haknya adalah pemerintahyang diketahui oleh Menteri sebagai penugasan pertambangan untuk penugasankhusus untuk penugasan pertambangan, dan penugasan khusus pertambanganuntuk pengusaha pertambangan (KP), yang mempunyai 6 kegiatan yaitu dalambidang hukum, eksplorasi, suplai, konstruksi pertambangan

Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara tidak boleh bertentangan UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Menimbang, bahwa secara authentik, Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana disebutkandiatas tidak memberikan penjelasan apapun, karena didalam penjelasannya menyatakancukup jelas; Menimbang...Menimbang, bahwa para saksi ahli yang dimintai pendapat dalam perkara iniantara lain Profesor Abrar

Abrar Saleng bahwa IUP tidak bisa diperjualbelikan layaknya surat berhargasebagaimana izin KP pada rezim UndangUndang Nomor: 11 Tahun 1967.