Ditemukan 6225 data
75 — 10
Dokumen Enginer (EE) Spesifikasi tekhnis Gambar-Gambar Program Sarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang (Tambahan) 50M2 ;4. Dokumen Owner Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Desa Rejai (Tambahan) 50M2 ;5. Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 03 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga ;6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU dan Perhubungan Kab.
Singkep Mandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultam Pengawas ;15. Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPK-DMP/DPU-P/2008. Tanggal 15 September 2008 ditujukan kepada Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa ;16. SPP 30% dan SPP 100% SP2D 30% dan 100% ;17. Surat Teguran PPK Konsultan Pengawas Nomor : 01/PPK-DPU-P/2008. Tanggal 26 November 2008 ;18.
roboh ;e Bahwa berdasarkan laporan hasil survey tekhnis In Site Dewan PengurusProvinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Kepri Nomor 19/DPP.INKKepri/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatanganioleh Ir. Rudhyatin Widiantoro, MBA., sebagai Ketua INKINDO Kepridan Ir.
roboh ;e Bahwa berdasarkan laporan hasil survey tekhnis In Site DewanPengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia KepriNomor 19/DPP.INKKepri/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009yang ditandatangani oleh Ir. Rudhyatin Widiantoro, MBA.
SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dankonsultam Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/ DPUP /2008.
SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO danKonsultan Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/ DPUP /2008.
Singkep Mandiri,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultamPengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/DPUP/2008.
ADAM DONIE. M ,SH
Terdakwa:
DARWIS Bin AMBO UPE
365 — 16
BELANTARTA SUBUR dan memotong/menebang/ membelah pohon yang telah ditanam oleh pihak Perusahaandengan menggunakan mesin berupa Chainsaw milik terdakwa tanpa memilikiSurat jjin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kepada PT.BELANTARA SUBUR seluas kurang lebih 2 (dua) Ha yang rencananya kayuhasil potongan tersebut akan dijadikan sebagai lahan perkebunan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis PKBR
Bahwa Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal 08Februari 2018 yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis PKBR jenis kayu yang ditebang/ dipotong/ dibelah oleh terdakwa DARWIS BinAMBO UPE adalah jenis kayu GMELINA dengan diameter 4cm panjang1.60Cm dan Volume 0.028 M? dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli padahasil pengamatan dilapangan terdakwa telah memotong/ membelah kayudidalam kawasan PT.
Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, olehkarena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim KetuaMajelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atauSaksisaksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yangterlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal 08 Februari 2018yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis
menggunakan mesin berupa Chainsaw tanpa memilikiSurat ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kepada PT.BEELANTARA SUBUR seluas kurang lebih 2 (dua) HaMenimbang, bahwa 1 (Satu) buah chainsaw merkmerk PALCON warnaorange tersebut benar milik terdakwa yang digunakan untuk mengolah kayudan kayukayu hasil potongan tersebut akan dijadikan sebagai lahanperkebunan;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil TallysheetPengukuran Kayu tanggal O08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh LaSaharia Tenaga Tekhnis
82 — 31
Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrda, kosmetik clan produk komplemen padsBPOM Bengkulu setts Berita Acara Pengujian Barang Buktiyang ditanda tangani oleh YUSMANELIS selaku pengujiclan diketahui oleh Plh. Manejer Tekhnis TriNurkhayati, S.Farm tanggal 20 April 2011 dengan hasilbarang bukti yang diserahkan oleh~ pihak Penyidiktersebut telah dilakukan pengujian "dari hasil yangdilakukan di atas, contoh sampel adalah positif ganja(termasuk Narkotika Golongan No.
120 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PeningkatanJalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr.
Ciria ExpertindoConsultant dengan progres fisik di lapbangan telah mencapai 100% dansesuai dengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan;Hal. 53 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201520.2122.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa PemeliharaanNomor: 03/BA/PDRJJ/CEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatanPT. Bunga Tanjung Raya Nomor :. ......
Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201543.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. Hari Fajar Wahyudijabatan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant men yatakanbahwa pekerjaan telah mencapai 100% yang ditandatangani padatanggal 28 Desember 2012;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr.
Encok Kuryasa, M.M.;1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/144/BAPHPP.DED/JJ/V1I/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama KegiatanPeningkatan Jalan Pondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Margadan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan
14 — 0
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondodengan Nomor : KK
18 — 11
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0076/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang
28 — 2
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12
SAOR SIREGAR
75 — 30
berwenang untuk memutuskannyadalam suatu Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonanPemohon tersebut beralasan hukum, terlebin dahulu perlu ditinjau ketentuanketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan untuk menyatakanorang yang sama;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis
dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis
60 — 19
ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0078/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon
23 — 10
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0077/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang
25 — 5
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3,P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama MUHAMMAD NUR HOZIN bin H.
69 — 16
Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaBekasi Nomor:14.910/29/KepSatpol Pp Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan Pengguna Anggaran, Asisten Penanggung JawabKegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), Pelaksana Administrasi,Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bekasi Tahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.
Kegiatan (Pptk), PelaksanaAdministrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiTahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.
Kegiatan (Pptk), Pelaksana42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiTahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor:910/06.KepSatpol Pp/lii/2014 Tanggal 10 Maret 2014 TentangPenunjukkan Pengguna Anggaran, AsistenPenanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), Pelaksana Administrasi,Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bekasi Tahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;10.
Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiNomor 910/29/KepSatpol Pp Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan PenggunaAnggaran, Asisten Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat PembuatKomitmen (Ppk), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk),Pelaksana Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;14. Fotocopy Identitas Drs.
93 — 13
New Sentosa denganspesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosa seharusnya tidakdapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidak dapat dinyatakan sebagaipemenang didalam proses pelelangan mengingat sistem evaluasi menggunakan systemgugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan, SH.
AHMED RIZALDHYERGANTARA, MT, yang telah merubah spesifikasi fisik tekhnis ButterflyValve dan outlet dari pompa utama, serta menyatakan pekerjaan CV. NewSentosa telah selesai, sehingga pihak CV.
8 — 0
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon Il telah mengajukan alat buktiP!
102 — 51
Lanny Jaya(Divisi Tekhnis Penyelenggara Pemilu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya,pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya atau ditempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura,terdakwa bertindak sendirisendiri atau bersamasama dengan AIBENIUS WENDA, S.Sos,BAITEN WENDA, SE.M.Si, YORPINA WAKERKWA, YOSIAS RADJABAYCOLLE,S.Sos, JOHNY
Lanny Jaya sejaktahun 2010 s/d sekarang;Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saksiadalah : e Masalah keuangan saksi tidak tahu sama sekali; Bahwa terdakwa adalah Ketua Komisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya, tugasnya adalah menyusunjadwal pemilukada Kabupaten Lanny Jaya;Bahwa ada 3 jadwal KPU untuk penyelenggaraan PemilukadaKab.
Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu pada KPU Kab. LannyJaya; Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terdakwa adalahmenyusun jadwal pemilukada Kabupaten LannyJaya;Bahwa dana hibah dari Pemda Kab. Lanny Jaya kepada KPU Kab.
Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya;Bahwa saksi mendengar sumber dana hibah KPU Kab. LannyJaya berasal dari APBD Kab.
Lanny Jayasebagai devisi tekhnis penyelenggara Pemilu;e Bahwa terdakwa mempunyai tugas membuat atau menyusunjadwal kegiatan dan tahapan pemilukada KPU Kab. Lanny Jaya;e Bahwa sumber dana KPU Kab. Lanny Jaya bersumber daridana hibah APBD Kab.
Terbanding/Tergugat : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
206 — 111
Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis
Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.
Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila
76 — 23
Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013,Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013.Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun = 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor :20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal 20 Maret 2013 dan
RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanPutusan Nomor 05/PID.SUS TPK/2017/PT KALBAR, Halaman 8 dari 44 Halaman Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain PetrusAspandi, maka akibat perobuatan terdakwa itu Negara menderita kerugiansebesar + Rp. 144.971.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratustujun puluh satu ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana
dengankenyataan dilapangan, bahkan pada setiap tahapan pencairan dana tidakdibuat Laporan Pertanggung Jawabannya.> Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis
PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun 2013, Perjanian Kerjasa Sama Nomor :20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanSawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain PetrusAspandi, maka akibat perouatan
41 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aldin Bulen,SH., setelah menggantikan Konsultan Pengawas sebelumnya dari CVPersada Consultan dengan staf Tekhnis Ir. Muh. Syahrun, yang bekerjapada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaanpengawasan karena Drs. H.
M.Si serta staf Tekhnis : M. Taslim, ST., danUsman Basti, ST., sebagai pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PTHasco, maupun oleh Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultandengan Direktur Ir. Mariani, serta staf Tekhnis : Ir. Hadi Siswanto dan AmriKasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani,dimana laporanlaporan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak terkaitantara lain Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dari Dinas Tata RuangPemukiman yaitu Ir.
No. 198 K/Pid.Sus/2012F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006, namun pada kenyataannya CV Oval Planbaru bekerja sebagai Konsultan Pengawas pada akhir Juli 2006, setelahmenggantikan Konsultan Pengawas dari CV Darma Citra Utama Consultandengan Staf Tekhnis Ir. Syamsudding Cumming yang bekerja pada bulanJuni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan karenaDrs. H.
Aldin Bulen, SH., setelah menggantikan Konsultan Pengawassebelumnya dari CV Persada Consultan dengan staf Tekhnis Ir. Muh.Syahrun, yang bekerja pada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidakmelanjutkan pekerjaan pengawasan karena Drs. H. Muhammad NatsirIsmail, M.Pd. tidak memperkenankan lagi karena terdapat temuan pekerjaanpondasi poer tidak sesuai dengan spesifikas!
M.Si serta staf Tekhnis : M. Taslim, ST., danUsman Basti, ST., sebagai pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PTHasco, maupun oleh Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultandengan Direktur Ir. Mariani, serta staf Tekhnis : Ir. Hadi Siswanto dan AmriKasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani,dimana LaporanLaporan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak terkaitantara lain Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dari Dinas Tata RuangPemukiman yaitu Ir.
61 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAN WAKIL KEPALA DAERAH;5 Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil GubernurPada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22Agustus 2011 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan denganaturan Badan itu sendiri in casu KPU yakni Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta i yangberbunyi Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada ASAS JUJUR,KEPASTIAN HUKUM, PROFESIONALITAS, Oleh karena itu :1 Tindakan Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Pemilu dalam menerima, meneliti,memverifikasi syaratsyarat kelengkapan berkas kandidat Calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Barat Periode 20112016 tidak sesuai dengan aturan yang telahdiatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis
keputusan tersebut mengandung cacat yuridis dan merugikan calon kandidatlain yang telah memenuhi prosedur, aturan dan syaratsyarat Calon Gubernur danWakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Sulawesi Barat Periode 20112016;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalildalil posita tersebut diatas, maka tindakanTergugat dalam menetapkan Surat Keputusan obyectum litis telah nyatabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010Tentang Pedoman Tekhnis
Dan jugabertentangan dengan azas Pedoman Penyelenggaraan Pemilu khususnya azas Jujur,Kepastian Hukum dan Profesionalitas Pasal 2 huruf b dan d serta i, sebagaimanadimaksud pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta I dan oleh karenanya SuratKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor :13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan
9 — 0
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondodengan Nomor KK.15.7.15