Ditemukan 3977 data
LENA
Termohon:
Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
98 — 15
Selanjutnya berdasarkan gelar perkara yangdilakukan maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan melaluibeberapa tahapan atau proses diantaranya pemanggilan saksisaksi,pemeriksaaan saksiSaksi, menghimpun surat, pemeriksaan tersangka,penyitaan barang bukti, gelar perkara, hingga kemudian Termohon menetapkanPemohon sebagai Tersangka tindak pidana kekerasan terhadap barang ataupengrusakan barang melangar Pasal 170 KUHP atau Pasal 406 KUHP;Menimbang, bahwa tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya
143 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selakuKetua Majelis, dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa padapokoknya tidak sependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal 114 Ayat(2) jo.
100 — 50
ARSTYAH almarhumah;Bahwa dengan demikian Kades Ngawonggo / yang telah memerintahkan Cariknyauntuk membuat / mengetik Bukti P1,P2,dan ,P3 tersebut diatas adalah melakukan1718kesalahan atau melangar hukun sebagaimana ditegaskan dengan definitive dan eksplisitdalam pasal 43 PP No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapamembuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agrariasebagai pejabat, dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan dendasebanyakbanyaknya
117 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah Menerapkan Atau Melangar Hukum Yang Berlaku Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini terdapat pada halaman 44alinea 3 (tiga) dalam pertimbangannya menyebutkan *bahwa padatanggal 31 Mei 2016 Pemohon (dahulu Teradu/Pelaku Uasaha) telahHalaman 31 dari 34 hal. Put.
MATHIAS M.S. WATUNGLAWAR
Tergugat:
MARTINUS IVAKDALAM, S.Ag
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SAUMLAKI
165 — 47
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah...atau,dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidakdisyaratkan adanya ke empat kriteria itu Ssecara kumulatif, namun dengandipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syaratuntuk suatu perbuatan melawan hukum
1.DEVI SAFLIANA SH
2.DEARTY PUSPITASARI SH
Terdakwa:
TEUKU FARIZ Bin TEUKU HASANUDDIN
41 — 10
didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidakdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwaHalaman 20 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Bnadengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Primer melanggar Pasal111 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ataukedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Ri Nomor 35 tentang Narkotika danSubsidair melangar
57 — 7
Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 5 dan 8 yang menyatakanTergugat I telah melangar Pasal 2 Surat Persetujua Pinjam Uang dimana masajatuh tempo pelunasan hutang Penggugat belum lunas tetapi Tergugat I13melaksanakan proses parate eksekusi (quad non) nyatanya merupakan dalil yangmengadaada dan tidak berdasar sama sekali;Perlu Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat telah melakukan wan prestasi yaitutidak membayar angsuran kreditnya (pokok dan bunga) yang seharusnya dibayarkansetiap bulannya
LIS NURHAYATI, SH.
Terdakwa:
TUIN Alias TOBIN
104 — 33
yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kedua yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
36 — 7
Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UndangUndang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidak seorangpundapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sahmenurut UndangUndang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telahdidakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
FIRDAUS AKBAR bin SABRAH alm
59 — 29
AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan Narkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, danapa bila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut diduga telan melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 TentangNarkotika;9.
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUS bin BUSRA alm
60 — 28
AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan Narkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, danapa bila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut diduga telan melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 TentangNarkotika;9.
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
91 — 44
./ UnsurUnsur kedua : Melangar Kesusilaan seBahwa yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaanadalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yangpada umumnya dapat menimbulkan perasaanjijik,perasaan malu,atau dapat menimbulkanrangsangan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan' keterangan keterangan Terdakwa,keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barangbukti yang diajukan ke persidangan dan setelahmenghubungkan satu
76 — 56
Melangar Prosedur yakni:Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atauhasil dari Keputusan Tergugat berupa LHAI BI yangmenyebut nama Penggugat antara lain dalam halaman 1 dan4;2.
177 — 47
untukmenghindari konflik antar anakanaknya, maka perbuatanpembatala atau pencabutan hibah Tergugat I tersebut telah sesuai dengan hadits RasulullahSAW tersebut di atas;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 antara lain dalam pertimbangannya menyatakanBahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuanhukum;Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah Tergugat I kepada Tergugat II atassebidang tanah obyek sengketa telah melangar
31 — 3
untukmencukupi kebutuhan sehari hari keluarganya sebab salah satu tanganterdakwa Il telah terpotong (telah menderita cacat seumur hidup) dan sejakitu tidak bisa bekerja berat lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
72 — 47
Sedangkan untukgugatan perbuatan melawan hukum (PMH), seharusnya didasarkan padapasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahanya untuk menganti kerugian tersebut,Bahwa, Apabila gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat dengandasar Perbuatan Melawan Hukum, mengapa dalam isi posita7,17,18,22,24, secara jelas disebutkan adanya hubungan hukum Utangpiutang / terdapat kekurangan bayar
309 — 72
melakukanpembakaran lahan; Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwatidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atauyang lain lain, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dipenyidikan memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikanoleh Terdakwa; Bahwa saksi ada memberikan penjelasan kepada Terdakwamengenai pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu mengenaiundangundang perkebunan dan perda yang mengatur tentangpembakaran lahan dan konsekuesi apabila melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ARBANI Bin RAMLISYAH
64 — 14
Samarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirimoleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarnabening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenisShabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE ; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , danapa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar
22 — 21
Terbading pernah dihukum selama 2bulan dalam sengketa tanah terperkara dalam putusan No. 83/Pid.B/2010/PNTB, tanggal 16 Juni 2010;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding secara sembunyisembunyidengan tidak mengikutsertakan Pembanding, dengan tujuan agar gugatantersebut berjalan dengan mulus atau lancer tanpa ada halangan dariPembanding yang mengusai tanah terperkara adalah gugatan yang direkayasaagar Tergugat dapat mengajukan eksekusi terhadap tanah terperkara,gugatan demikian dapat dikatagorikan melangar