Ditemukan 2878 data
20 — 18
termasuk bidang perkawinan makamenurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biayaperkara dibebankan kepada penggugat tapi oleh karena penggugat dalamkeadaan tidak mampu dan mohon diizinkan berperkara secara predeo makaberdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Watansappeng No. 350/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 19 Agustus 2013 maka penggugat dibebaskan daribiaya
8 — 0
relaas panggilanpertama tanggal 31 Januari 2013. dan relaas panggilan kedua tanggal 14Februari 2013;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Pemohon, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa dalam surat Permohonannya tersebut, Pemohon memohonagar dibebaskan dari biaya perkaraBahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu MajelisHakim, telah memeriksa Permohonan Pemohon untuk dibebaskan daribiaya
17 — 5
perkara sesuai Hukum yang berlaku;Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon diputusdengan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohondatang menghadap sendiri dan Majlis Hakim telah memberikan nasehatseperlunya namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa jika dirinya tidakmampu untuk membayar biaya perkara dan memohon agar dibebaskan daribiaya
6 — 0
PA.PmkUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Serta surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RINomor ; 28/TUADAAG/X/2002, kepada Panitera Pengadilan AgamaPamekasan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor0318/Pdt.G/2017/PA.Pmk tanggal 23 Maret 2017 Penggugat dibebaskan daribiaya
26 — 7
pengurusan akta kelahiran anak, meskipun suami pemohon (Galibe binAmbo Ue) sudah meninggal duniaMenimbang, bahwa halhal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidakperlu dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte,yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnyadibebankan kepada pemohon, namun berdasarkan bukti P. 3, bahwa pemohon adalahorang yang tidak mampu, sehingga majelis menetapkan membebaskan pemohon daribiaya
19 — 8
Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 277/KPNSLN/SKTM/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 363/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan
11 — 6
Olehkarena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan Majelismenyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1982 di wilayah Kantor UrusanAgama Cilegon adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan AgamaCilegon Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Clg, maka Para Pemohon dibebaskan daribiaya perkara;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara inidibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No
13 — 9
Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 277/KPNSP/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 365/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan
54 — 16
HIRPemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan alasan permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan analisatersebut di atas maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I danPemohon II tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dantidak terbukti kebenarannya oleh sebab iut harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 036/Pdt.P/2012/PA.Cbd tanggal 14 Pebruari 2012 Pemohon II dan Pemohon II dibebaskan daribiaya perkara.Menimbang,
29 — 10
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBalikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur padatanggal 28 Desember 2017, dengan kutipan Akta NikahNomor:1457/142/X1I/2017 tanggal, 28 Desember 2017;Bahwa sejak dari kelahiran anak Pemohon dan Pemohon II tersebutSampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk itupara Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupapenetapan tentang asal usul anak tersebut;Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini mohon dibebaskan daribiaya
132 — 491
ataspendapatan potongan pembelian sebeasar Rp.475.965.117,00 tidak sepenuhnya tepatdimana koreksi tersebut seharusnya sebesar Rp.278.638.874,00 sehingga diusulkanuntuk menerima sebagian keberatan Pemohon Banding sehingga besarnya koreksipositif pendapatan dari potongan pembelian dikurangkan sebesar Rp.197.326.243,00yaitu dari semula sebesar Rp.475.965.117,00 menjadi Rp.278.638.874,00;MenurutPemohonBandingMenurut Majelisbahwa koreksi Terbanding atas objek potongan pembelian yang merupakan reklas daribiaya
Banding sebagai objek PajakPenghasilan sehingga koreksi Terbanding atas potongan pembelian tersebut sudah tepat;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap potongan pembelian atas pembeliantahun lalu berupa Invoice, Credit Note, Purchase Order, Laporan slp pembayaranhutang, Kartu hutang Tahun 2007 dan 2008, Buku Besar hutang, Buku Besar potonganpembelian, diketahui atas potongan pembelian sebesar Rp.278.638.874,00 yangdiberikan oleh pemasok dalam rangka impor (pada Tahun 2007) merupakan reklas daribiaya
24 — 6
II harus dinyatakanditolak ;Menimbang, oleh karena perkara (Pengesahan Nikah)ditolak, maka menurut Majelis Hakim perkara permohonanPemohon mengenai pengesahan anak Pemohon I dan PemohonII tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan selaNomor:48/Pdt.P/2011/PA.SIlk tanggal 16 Mei 2011 Pemohontidak diberi izin untuk berperkara secara prodeo dantelah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkaraoleh karena itu permohonan Pemohon untuk dibebaskan daribiaya
10 — 0
Sby, Penggugat dibebaskan daribiaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat(XXXX);4.
13 — 0
SUBSIDAIR Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkanTergugat pada mulanya telah datang menghadapdipersidangan sendiri, sedangkan pada sidang sidangselanjutnya Tergugat telah tidak datang menghadap' dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut ; Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara,Majelis telah memeriksa permohonan agar dibebaskan daribiaya perkara, selanjutnya melalui
16 — 6
Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 279/KPNSP/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 366/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan
KWEE LIANY WIBOWO
Tergugat:
PAULUS ANANDAJU
84 — 52
Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang nafka yang terdiri daribiaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga orang anaknya sebesarRp.25.190.000,(dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)untuk setiap bulannya dengan asumsi setiap tahunnya ada kenaikan sebesar20% (dua puluh persen) sampai ketiga anak PENGGUGAT dan TERGUGATtersebut dapat hidup secara mandiri;5.
24 — 9
dengan yang lainyang pada intinya membenarkan dalil dalil penggugatsehingga Majelis Hakim telah memperoleh alasan untukmengabulkan gugatan penggugat sesuai ketentuan danpengertian Pasal 283 RBg.Mnimbang, bahwa berdasarkan putusan sela MahkamahSyariyah Lhokseumawe No.97/Pdt.G/2011/MS.Lsm tanggal13 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 11 bulan Rajab1432 H, tentang permohonan untuk perkara secara prodeoyang amarnya mengizinkan penggugat untuk berpekara,tanpa biaya sehingga penggugat patut dibebaskan daribiaya
13 — 3
Reg:302/SKTM/KelCK/XI/2015,tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Cisaranten Kiduldan diketahui oleh Camat Gede Bage, maka mohon untuk dibebaskan daribiaya perkara;Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah, wa rohmah sebagaimana yang dikehendaki sudahtidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugatmemohon kepada
16 — 9
AgamaKecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sementara saat ini paraPemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akte kelahirananak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupaSurat Keterangan Miskin dengan Nomor : 461 / 174 / SBTK/ VII / 2019tanggal 04072019 dikeluarkan oleh Kepala Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas.Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan daribiaya
12 — 2
maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirimsalinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dantempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 3478/Pdt.G/2015/PA.Lmj tertanggal 14 Januari 2016 maka membebaskan kepada Penggugat daribiaya