Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preferen presidan presoden prepeden priseden
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1293 — 992
  • dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakimsekiranya pernyataan atau pendapat di dalam Surat Pandangan tersebutHalaman 75 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pipdikeluarkan sebagai tindak lanjut atau pendalaman atas materi pengaduan saksikorban ke Dewan Pers tersebut, maka seyogyanya Dewan Pers memberikanpenilaian yang obyektif serta memberikan perlindungan hukum dan kesempatanyang sama kepada terdakwa dan saksi korban, sebab menurut Majelis Hakimsurat pandangan tersebut dapat menjadi preseden
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 341/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat III : EDENG MULIA DERMAWAN
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
176 — 476
  • pemilik atas tanah yangdimohonkan oleh Para Penggugat, adalah milik Tergugat II, tidak punya dasarsebagai Pemilik Hal membuktikan Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja mengajukanPemblokiran tanpa mempunyai bukti surat kepemilikan yang asli, dalam hal inisangat kelihatan Tergugat III juga melakukan Perbuatan melawan hukum,dimana Tergugat III tidak benarbenar melihat persyaratan untuk mengajukanPemblokiran atas sebidang tanah yang akhirnya menjadi preseden
    tidak disertai (melampirkan) bukti kKepemilikan baik berupa SHMatau Akta Jual Beli yang sah, Tergugat hanya mengakungaku bahwaTergugat Il menjadi pemilik atas tanah yang dimohonkan oleh ParaPenggugat, tidak punya dasar mengaku sebagai Pemilik dan dibuktikanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan Pemblokiran atasobjek tanah yang disengketakan, dalam hal sangat kelihatan Tergugat III tidakbenarbenar melihat persyaratan untuk mengajukan Pemblokiran atassebidang tanah yang akhir menjadi preseden
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 15 April 2015 — 1. ANTASARI AZHAR SH.MH. 2. ANDI SYAMSUDIN ISKANDAR, SH. dan 3. BOYAMIN Lawan 1. DIREKTUR (PIMPINAN) RUMAH SAKIT MAYAPADA KOMPLEK MODERNLAND TANGERANG 2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
159 — 59
  • persoalankeadilan terkait dengan prosedur, kKenapa pasal pasal di dalamKUHAP kita itu menganut yang namanya Miranda Rose tanpa azastuduhan yang benar tapi karena prosedurnya bermasalah, makaproses hukumnya pun dianggap bermasalah, karena itu kenapaMiranda Rose masuk dalam Miranda Warning dalam pasal KUHAPperlunya ada bantuan hukum, perlu ada keseimbangan keadilan, pasal pasal dalam KUHAP itu inspirasinya dari sana ketika terjadi illegalprosedural karena pada akhirnya oleh Peradilan Arizona ini sebagaisebuah preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 06-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — KIM SUNG SOO VS VANS, INC
526 — 931 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, kami percaya bahwa adanya dua preseden perkara pembatalanmerek di atas akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Mulia didalam perkara a quodalam memeriksa dan memutusperkara ini;Tentang pendaftaranmerek atas nama Tergugat:25. Bahwa, Penggugat telah menemukan empat belas (14) pendaftaran Merekatas nama Tergugat pada kantor Turut Tergugat dengan detail pendaftaransebagai berikut: NoMerek Nomor Pendaftaran Kelas 4CEIDM000213772 25VANS Vans IDM000213773 25 Halaman 14 dari 184 hal.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 311/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 10 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ULAMM TULUNGAGUNG Diwakili Oleh : ISNAENI RAHMAWATI
Terbanding/Penggugat : SUPIYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Sri Areni,S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan R.I c.q Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIKIN
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWIK MUSTANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : HABIBIL MUNTAQO
91 — 77
  • Hal tersebut mencerminkanketidakpatutan dan dapat menjadi preseden tidak baik dimasyarakat, serta menghambat kemudahan fasilitas kredit lembagaperbankan maupun non perbankan karena menurunnya tingkatkepercayaan kepada masyarakat.Bahwa oleh karena halhal tersebut, sudah terbukti dan tidakterbantahkan lagi lelang atas Barang Jaminan Kredit a quomerupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung olehPenggugat dan Tergugat III atas wanprestasi yang telah dilakukanoleh Tergugat III.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI
Tanggal 26 Juli 2018 — - TERDAKWA : AHMAD Bin PUANG KUSE.
122 — 66
  • adapun alasanalasan yang dijadikan dasaroleh Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana yang diuraikan dalammemori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulansebagai berikut : Bahwa pidana yang dijatunkan terhadap terdakwa masih belummemenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan tidak akan menimbulkan efekjera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan preseden
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 26-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 276/Pdt.G/2016/PA.Bjb
Tanggal 20 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 19
  • Suatu preseden buruk jika seorang ayah yang mampu secarafinansial sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi anak, apalagi hal ituHalaman 98 dari 102 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2016/PA. Bjbmenyebabkan seorang ibu harus membagi energinya untuk merawat anakdan mencari penghidupan (nafkah). Dalam kasus mengenai kelalaianmemberi nafkah anak, pihak ibu dan anak cenderung berada dalam posisiyang lemah (inferior).
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 02-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 57
  • putusan pailit dari yang berwenang yang menyatakanpara Pelawan adalah para Pelawan yang pailit usahanya;Halaman 16 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk14, Bahwa menurut Terlawan, berkenaan dengan adanyaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor003/Eks/2017/PA.Pyk pada tanggal 28 Desember 2017, tentangpenangguhan hak tanggungan permohonan Eksekusi haktanggungan Nomor 003/Eks/2017/PA.Pyk sampai perkara Nomor383/Pdt.G/2017/PA.Pyk berkekuatan hukum tetap adalah suatu halyang menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT MAHAKAM BETA FARMA VS 1. TEGUH IMANULLOH, DKK
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lagitermasuk upah proses;Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembaliperkara a quo, bahwa pertimbangan Judex Juris Tingkat Kasasisebagaimana teruraikan dalam pertimbanganpertimbangan hukumPutusan perkara a quo adalah pertimbangan yang dapat merusak tatananketentuan hubungan industrial dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerjadi Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa apabila pertimbangan hukumyang demikian dibenarkan maka pertimbangan Judex Juris Tingkat Kasasitersebut dapat menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046 K/PID.SUS/2015
Tanggal 27 Mei 2015 — M. EKO WAHYUDO, A.MA
82 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • onvoeldoende gemotiveera), tidak mempertimbangkan denganbenar semua alat bukti dalam persidangan, dan Judex Facti telahmenjatuhkan putusan hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehinggaperaturan hukum tidak di terapkan sesuai aturan hukum (due process of law)yang akan membawa Judex Facti terjebak kedalam disparitas dandiskriminasi berdasarkan suka//ike dan tidak suka/dislike dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa, bukandidasarkan pada aturan hukum, doktrin hukum dan preseden
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 578/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — VREDDY Lawan 1. MASIM, 2. ARIFIN WIJAYA, 3. AMSORI HARDYANTO, SH, Mkn, PPAT, dan 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
131 — 35
  • Gugatan aquo dibuat oleh Penggugat dengan tujuan sematamatauntuk mengganggu kinerja dan ketenangan Tergugat Il;Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi do/i mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat Il, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan menerapkan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastianhukum, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 175_Pdt_G_2014_PN_Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Cv. Belawan Indah 2. Pt. Mitra Jaya Bahari 3. Cv. Jaya Abadi Trans 4. Cv. Idan 5. Pt. Benua Samudera Logistics 6. Pt. Transporindo Agung Sejahtera 7. Cv. Wahana Multi Karsa 8. Pt. Samudera Perdana 9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat 10. Pt. Berkat Nugraha Sinar Lestari 11. Pt. Tunas Jaya Utama 12. Fa. Multatuli Bakti 13. Pt. Lintas Samudera Jaya lawan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (kppu)
151 — 59
  • Bahwa terkait penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali DIBENARKAN DANDIKUATKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. INTER WHEELLER DUNIA Diwakili Oleh : PT. INTER WHEELLER DUNIA
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank BPD Jateng
Terbanding/Turut Tergugat III : TUSIMAN TORO
Terbanding/Turut Tergugat XXI : PT. Bank Danamon Tbk., Up. Bank Danamon Kantor Cabang Utama
Terbanding/Turut Tergugat XXII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : YAN SUDARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : DEBY SETYA KUMALAWATI
Terbanding/Turut Tergugat XXV : OLIVIA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : LUSIANTO BUDOSENO
Terbanding/Turut Tergugat XXVII : HERMAN PRATIKNO
Terbanding/Turut Tergugat XXVIII : MUDZAKIR
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : KOSIYAH
Terbanding/Turut Tergugat XXX : YAN WIBOWO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LUKMAN SANTORO
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : AMIR FAISAL
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : CHEN DJOO SIANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : CHEN DJOO OEE ING
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : NYOO KWI THAIJ
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : TAN LANG ING
75 — 50
  • .Oleh karenanya apabila pembongkaran dilaksanakan dengan tanpadilakukan terlebin dahulu adanya perintah Pengadilan berdasarkan putusan,tanpa musyawarah untuk mufakat dan tanpa persetujuan dari seluruh parapihak, maka terlihat dengan jelas Bupati Kabupaten Purworejo in casuTergugat sudah melakukan tindakan arogansi kekuasaan dan tindakansewenangwenang dengan tidak mempedulikan kepatuhan pada mekanismehukum yang semestinya secara baik dan benar sehingga hal tersebutmenjadi contoh yang tidak baik/ preseden
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
LUKAS THIO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
2.Kepala Cabang PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Ambon
234 — 105
  • Sehingga perbuatanTERGUGAT II yang dituduhkan sebagai perbuatan pembukaan rahasia bank yang melawan hukum sungguh tidak berdasar dan jauh darikebenaran;Bahwa PENGGUGAT tidak memahami ketentuan dan regulasi yangberkaitan dengan pengecualian rahasia bank terhadap kepentinganperpajakan, maka apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan akanmenciptakan preseden buruk bagi hukum positif Indonesia;Hal 46 dari 84 Halaman Putusan No.145/Pdt.G/2019/PN Amb29.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
284 — 102
  • Bahwa demi mencegah preseden buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkanprinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,TERGUGAT dan TERGUGAT II mohon agar GugatanPENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).C.
Pengadilan PN SANGGAU Perdata Tanah
Putus : 28-04-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 14 /PDT.G/2013/PN.SGU
Tanggal 28 April 2014 — - YENTI SUSANA melawan - LAY BIE HIAN als BURHANUDDIN, dkk
116 — 15
  • sementarapada sisi lain tindakan sepihak dari tergugatXII yang menarik pernyataan penyerahan tanahdalam bentuk tukar guling dimaksud tidak dapat dibenarkan secara hukum bahkan justru bisamencederai rasa keadilan dan kebenaran kecuali apabila tergugatXII mengembalikan tanah yangtelah diterimanya dari penggugat ataupun melalui proses peradilan pidana haruslah membuktikankalau penyerahan dimaksud mengandung unsur penipuan (kecurangan) atau pemalsuan surat;Menimbang, bahwa demikian juga akan menjadi preseden
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 110-K/PM I-04/AD/V/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — SERTU TONI CHANDRA
155 — 90
  • dirinya selaku prajurit TNI dan dilihat dari kerugianmateril koroban yang relatif besar serta ketidak pedulian Terdakwauntuk dengan sungguhsungguh menyelesaikan permasalahnnyadengan baik, Majelis berpendapat bila pada diri Terdakwa sudah tidakterdapat cerminan nilalinilai seorang prajurit yang profesional dan bilahal tersebut dibiarkan dikhawatirkan akan dapat terulang kembali danHal 50 dari 54 hal Putusan Nomor : 110K/PM I04/AD/V/2016MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangmenjadi preseden
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA; 2.TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA; 3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA; 1.SENAT UNIVERSITAS INDONESIA; 2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);
120 — 60
  • bertentangan denganaturan yang lebih tinggi ini jelas melanggar azas hukum atau tidak taatpada azas hukum dan bertentangan dengan pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;17.9 Bahwa penugasan dan pemberian kewenangan dari Tergugat kepadaTim Transisi untuk membentuk MWA yang akan memilih Rektor denganmembentuk SAU yang didasarkan pada Risalah Hasil KesepakatanRapat antara Tergugat dengan MWA, Eksekutif Univrsitas Indonesiaadalah menimbulkan preseden
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
76 — 34
  • ,M.H. dalam persidangan menerangkan bahwa dalam sistemperadilan di Indonesia tidak menganut asas preseden seperti dianut olehnegara yang menganut sistem Anglo saxon, karena Indonesia menganuteropa kontinental artinya hakim yang memutus kemudian tidak terikat denganhakim yang memutus dahulu;Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Termohon dalam jawabanmaupun dupliknya dan kesimpulannya menyatakan bahwa karena PemohonHIU KOK MING dalam status melarikan diri atau DPO maka permohonan praperadilan Pemohon
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Nopember 2018 — Dr. DADAN MULYANA, S.Hut., M.Si : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
212 — 206
  • Bahwa untuk penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta demimenjaga citra dan kehormatan Negara, Pemerintah serta MartabatPNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakatterhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia padamasa yang akan datang, maka Penggugat berdasarkan ketentuanPasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 selayaknya diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri