Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen prepeden presoden priseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
306 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jujur, fair dan konsisten sertakemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan padaketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 juncto Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalamperspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan ini perludibatalkan agar tidak menjadi preseden
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA 2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA 3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI 4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
533 — 1305
  • Lahan Tambang batu bara dengan luas 200 Ha. terletak diKelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, KabupatenSarolangun, Provinsi Jambi.Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagidikemudian hari knususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kitaHalaman 15 dari 98 halaman, Putusan Perdata Nomor 10/Padt.G/2018/PN SRL39.40.41.42.43.cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT maupunpihakpihak
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
190 — 699
  • Pengadilan Negeri Meulabohdengan Putusannya Nomor 16/PDT.G/2017/PN.Mbo tanggal 12 April 2018 yangmenyatakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai titeleksekutorial jelas telah bertentangan dengan hukum acara sehingga menimbulkanketidakpastian hukum terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukumtetap dan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi proses peradilan di NegaraKesatuan Republik Indonesia;G.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — ALBERT JANY TULUS, SH
138 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini akan menimbulkan preseden buruk terhadappenegakan hukum kedepannya dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnyaharuslah bersifat dan bertujuan Edukatif, Preventif, Korektif, dan Represif,sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain,untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan tersebut dapatmencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat (M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 16-11-2010 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 116-K/PM-I-03/AD/XI/2010
Tanggal 25 Februari 2013 — Koptu Ilyas Hasballah
44 — 39
  • Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal danbatasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000, (satu milyar) dan palingbanyak 10.000.000.000, (sepuluh milyar), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepadaTerdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwadijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-02-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Oktober 2013 — 1. SUSILAWATI WIJAYA NG. 2. ALI HANDOJO, 3. RUDY HANDOJO, 4. EFIE HANDOJO, 5. AGUS HANDOJO, Lawan 1. LIU DJAN SEN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 3. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, 4. SIDIK TANUDJAJA, 5. NOTARIS JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL, 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,
48 — 28
  • PRESEDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKI JAKARTA cq.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.PBR.
Tanggal 30 Desember 2013 — Drs. M. NAJIB. SMH, MELAWAN SUHERMAN, ABU BAKAR, SH HJ. DARWANI, HERMANTO, ERIZAL, YULIMAR, FATIMAH ANY,
55 — 16
  • , II, III, IV, V, VI dan VII lalai atau tidakmentaati isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Kepada PengadilanNegeri Pekanbaru untuk menghukum Tergugat I, I, II, IV, V, VI dan VII,untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah)/ari;Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka pantasdan patutlah jika para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbuldan ditimbulkan dalam perkara ini;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-09-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 September 2015 — Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si. bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabda denda tidak dibayar maka denda tersebut digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringansehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhirasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan putusantersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dankeadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 136/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT JASA MARGA Persero Tbk
Terbanding/Penggugat : PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE
91 — 63
  • Gugatan a quo. ditujukan sematamata untukmendapatkan keuntungan finansial semata (denganmemaksakan perhitungan Penggugat dan/atau HasilAudit PT LAPI Ganeshatama sebagai perhitungankekurangan Biaya OM periode 2009 s/d 2016).Bahwa dengan demikian, adalah hal yang wajar dansepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormatmenerima eksepsi doli mali/doli praecentis yang diajukanoleh Tergugat, demi mencegah terjadinya preseden yangburuk terhadap proses peradilan di Indonesia, dan demimenerapkan asas peradilan
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 15-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
1.RIKANA Binti MUDIRA
2.RAMLI Binti AS SUDIMAT
3.EUIS YANTI Binti AS SUDIMAT
Tergugat:
1.Hj NANI RUMNANI
2.AHMAD NAWAWI SH M. Kn
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
139 — 184
  • Hal mana secaranormatif juga telah menjadi preseden dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah RI No.Reg: 2691PK/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa:Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harusmendapatkan persetujuan suami istri.Bahwa, artinya (Alm) Suami/AS Sudimat dalam perikatan dimaksudtidak memiliki kewenangan bertindak/tidak berwenang/tidakdiperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sampaiadanya izin atau persetujuan dari PENGGUGAT I. Hal tersebut sesuaidengan uraian Dr.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
117 — 42
  • berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 juncto Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenaiTenggang Waktu (Pasal 55), pada penjelasan Angka 3, serta dengan merujukkepada preseden
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 20-02-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor : 28-K / PM-I-03 / AD / II / 2014
Tanggal 3 Juni 2014 — Prada Muhammad Zubir
58 — 18
  • Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjaradibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalampelaksanaan peraturan perudangundangan, yaitu :57e Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggaroleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asaslegalitas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.e Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah ancamanminimal yang telah
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 31-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 86/PID.SUS/2020/PT JMB
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YURISWANDI, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN Diwakili Oleh : WAJDI,SH BIN SAIDI
195 — 66
  • ratus tujuh puluh tujuh juta duapuluh tiga ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untukmembeli RUKO, Mobil, dan membayar kredit mobil selanjutnya selamaproses persidangan berlangsung terdakwa mengakui perbuatan terdakwadan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga dikhawatirkan jikapidana yang dijatunkan kepada terdakwa terlalu ringan maka kelak jikaterdakwa kembali ke masyarakat akan mengulangi kembali perbuatannyatersebut kepada orang lain, hal ini akan menimbulkan preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 26 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : PURWANTA SUDARMAJI, SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : HERNAWATI, SE. Binti ANWAR
86 — 34
  • diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selakuyudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwa pertimbangan danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindaharuslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dan denda yangdijatuhnkan kepada Terdakwa perlu diubah, karena pidana yang dijatuhkanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quoterlalu ringan dan tidak menimbulkan efek pencegahan dan penjeraan bahkanakan menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/PID.SUS/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — DEKO H. BASIA ALIAS DEKO
78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ; Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM
89 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1889 K/PID.SUS/2015berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akanmenimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidanakorupsi ;ALASANALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :A.BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT KE SUDAH TEPAT DAN BENARDALAM MENERAPKAN HUKUMNYA DAN JUDEX FACTI TINGKAT KE CUKUP DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN TERTIB DALAMBERACARA, yaitu dalam putusan yang memperhatikan ketentuan pasalpasal dari undangundang yang berkenaan dalam perkara ini :MENGADILI1
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Asep Muhidin
Tergugat:
1.BUPATI GARUT
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Garut
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut
Intervensi:
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
719 — 854
  • Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDGtetap melakukan usaha, maka akan berdampak Pendapatan AsliDaerah (PAD) dan Preseden buruk bagi masyarakat Garut danPemerintah ;2022 222220 eo2 22212) Bahwa dengan menjunjung asas kepastian hukum sudah seyogyanyahukum diterapkan untuk keadilan, kemanfaatan dan persamaandimuka hukum (Equality Before the law) ;13) Bahwa faktafakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilantata Usaha Negara terakhir
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
131 — 31
  • Disampingitu dengan adanya gugatan ini juga menjadi preseden yang tidak baikterkait profesionalitas Penggugat RekonvensiVI dimata Calon Klien,masyarakat dan rekanrekan Notaris, terlebin lagi PenggugatRekonvensi VI adalah selaku Pengurus didalam organisasi IkatanHalaman 60 dari 112 Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.BIsVisit Our Website: Http//www.pnbengkalis.go.id27.28.29.Notaris Indonesia, yang tentunya dapat mempengaruhi kondite danpersepsi negatif bagi Penggugat RekonvensiVI selaku PejabatUmum (Notaris
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 391/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat V : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, berkedudukan di Jakarta, melalui Cabang PT. Bank Mandiri Tbk Malang Diwakili Oleh : NUNUNG NURHIDAYAT,SH,KRESNA, SIGIT, BONDHAN, AFINAA A, YULIA .A., NADIAH D, RUDY, HANIF, DKK
Terbanding/Penggugat I : NUR DJASLIK
Terbanding/Penggugat II : NUR WACHYUTI SLAMET P, SH
Terbanding/Penggugat III : Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, MM
Terbanding/Penggugat IV : M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
Terbanding/Penggugat V : MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST
Terbanding/Penggugat VI : MOCHAMAD MUSA KODARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : ALIM SATRIA
Terbanding/Turut Tergugat II : HANNY SOEGENG BAGIO
Terbanding/Turut Tergugat III : WIMPHRY SUWIGNJO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : JOHNY WAISAPY, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : PONIMAN HADI SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat VII : ANDHI SETIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : SUBARI
Terbanding/Turut Tergugat IX : WACHIDI
Turut Terban
129 — 53
  • Nomor : 47 / Pdt G / 2018 / PNMlg juncto Putusan Nomor 328 / PDT / 2019 / PT Sby sebagaimanaputusan putusan dimaksud diatas yang telah diuraikan secara jelasdalam eksepsi Tergugat III pada Exceptio Rei Judicatae butir angka 3maka tentunya dengan adanya putusan putusan hukum dalamperkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut antarasatu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan baik dalam halpertimbangan hukum maupun diktum putusannya nantinya, sehinggatidak menimbulkan adanya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
83 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor 1017 B/PK/PJK/2016Pemohon Banding) kutip sebagai berikut :Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukumyang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan