Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preisden presidan priseden prepeden presoden
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 136/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT JASA MARGA Persero Tbk
Terbanding/Penggugat : PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE
90 — 63
  • Gugatan a quo. ditujukan sematamata untukmendapatkan keuntungan finansial semata (denganmemaksakan perhitungan Penggugat dan/atau HasilAudit PT LAPI Ganeshatama sebagai perhitungankekurangan Biaya OM periode 2009 s/d 2016).Bahwa dengan demikian, adalah hal yang wajar dansepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormatmenerima eksepsi doli mali/doli praecentis yang diajukanoleh Tergugat, demi mencegah terjadinya preseden yangburuk terhadap proses peradilan di Indonesia, dan demimenerapkan asas peradilan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.PBR.
Tanggal 30 Desember 2013 — Drs. M. NAJIB. SMH, MELAWAN SUHERMAN, ABU BAKAR, SH HJ. DARWANI, HERMANTO, ERIZAL, YULIMAR, FATIMAH ANY,
50 — 16
  • , II, III, IV, V, VI dan VII lalai atau tidakmentaati isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Kepada PengadilanNegeri Pekanbaru untuk menghukum Tergugat I, I, II, IV, V, VI dan VII,untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah)/ari;Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka pantasdan patutlah jika para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbuldan ditimbulkan dalam perkara ini;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
257 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalauputusan Judex Facti yang telah menyimpang dari ketentuan UUM yang berlaku tidakdibatalkan akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia karena akanbanyak merekmerek yang berasal dari katakata dari kamus akan dibatalkan;Judex Facti di halaman 62 pada putusannya berbunyi1:"Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan uraian di atas, Majelis berpendapatpendaftaran Merek oleh Tergugat II atas merek "Campus dan Kampus" yang merupakanmilik umum dan tanpa ada daya pembeda, adalah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 113/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
298 — 193
  • Tergugat pun tidak menguraikan samasekali perbuatan dan kerugian seperti apa yangmungkin disebabkan perbuatan Penggugat .Halaman 21 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.JktSel3.39.15.3.39.16.3.39.17.3.39.18.3.39.19.Tidak ada satu referensi pun dalam hukumkorporasi adanya preseden anak perusahaanmelakukan perbuatan hukum menutupnutupikepemilikan pemegang saham perusahaan indukterhadap perusahaan induknya sendiri. Terlalu jauhpanggang dari api.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 20-02-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor : 28-K / PM-I-03 / AD / II / 2014
Tanggal 3 Juni 2014 — Prada Muhammad Zubir
54 — 16
  • Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjaradibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalampelaksanaan peraturan perudangundangan, yaitu :57e Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggaroleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asaslegalitas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.e Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah ancamanminimal yang telah
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 31-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 86/PID.SUS/2020/PT JMB
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YURISWANDI, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN Diwakili Oleh : WAJDI,SH BIN SAIDI
181 — 63
  • ratus tujuh puluh tujuh juta duapuluh tiga ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untukmembeli RUKO, Mobil, dan membayar kredit mobil selanjutnya selamaproses persidangan berlangsung terdakwa mengakui perbuatan terdakwadan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga dikhawatirkan jikapidana yang dijatunkan kepada terdakwa terlalu ringan maka kelak jikaterdakwa kembali ke masyarakat akan mengulangi kembali perbuatannyatersebut kepada orang lain, hal ini akan menimbulkan preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 26 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : PURWANTA SUDARMAJI, SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : HERNAWATI, SE. Binti ANWAR
81 — 30
  • diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selakuyudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwa pertimbangan danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindaharuslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dan denda yangdijatuhnkan kepada Terdakwa perlu diubah, karena pidana yang dijatuhkanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quoterlalu ringan dan tidak menimbulkan efek pencegahan dan penjeraan bahkanakan menjadi preseden
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
113 — 41
  • berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 juncto Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenaiTenggang Waktu (Pasal 55), pada penjelasan Angka 3, serta dengan merujukkepada preseden
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/VI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — IRWANTO
218 — 53
  • ditentukan dalam Pasal 114ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegasmengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu. pidana denda palingsedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyakRp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), makadalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harusberpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidanadenda di bawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 391/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat V : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, berkedudukan di Jakarta, melalui Cabang PT. Bank Mandiri Tbk Malang Diwakili Oleh : NUNUNG NURHIDAYAT,SH,KRESNA, SIGIT, BONDHAN, AFINAA A, YULIA .A., NADIAH D, RUDY, HANIF, DKK
Terbanding/Penggugat I : NUR DJASLIK
Terbanding/Penggugat II : NUR WACHYUTI SLAMET P, SH
Terbanding/Penggugat III : Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, MM
Terbanding/Penggugat IV : M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
Terbanding/Penggugat V : MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST
Terbanding/Penggugat VI : MOCHAMAD MUSA KODARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : ALIM SATRIA
Terbanding/Turut Tergugat II : HANNY SOEGENG BAGIO
Terbanding/Turut Tergugat III : WIMPHRY SUWIGNJO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : JOHNY WAISAPY, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : PONIMAN HADI SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat VII : ANDHI SETIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : SUBARI
Terbanding/Turut Tergugat IX : WACHIDI
Turut Terban
122 — 50
  • Nomor : 47 / Pdt G / 2018 / PNMlg juncto Putusan Nomor 328 / PDT / 2019 / PT Sby sebagaimanaputusan putusan dimaksud diatas yang telah diuraikan secara jelasdalam eksepsi Tergugat III pada Exceptio Rei Judicatae butir angka 3maka tentunya dengan adanya putusan putusan hukum dalamperkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut antarasatu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan baik dalam halpertimbangan hukum maupun diktum putusannya nantinya, sehinggatidak menimbulkan adanya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ; Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM
85 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1889 K/PID.SUS/2015berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akanmenimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidanakorupsi ;ALASANALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :A.BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT KE SUDAH TEPAT DAN BENARDALAM MENERAPKAN HUKUMNYA DAN JUDEX FACTI TINGKAT KE CUKUP DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN TERTIB DALAMBERACARA, yaitu dalam putusan yang memperhatikan ketentuan pasalpasal dari undangundang yang berkenaan dalam perkara ini :MENGADILI1
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Asep Muhidin
Tergugat:
1.BUPATI GARUT
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Garut
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut
Intervensi:
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
711 — 846
  • Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDGtetap melakukan usaha, maka akan berdampak Pendapatan AsliDaerah (PAD) dan Preseden buruk bagi masyarakat Garut danPemerintah ;2022 222220 eo2 22212) Bahwa dengan menjunjung asas kepastian hukum sudah seyogyanyahukum diterapkan untuk keadilan, kemanfaatan dan persamaandimuka hukum (Equality Before the law) ;13) Bahwa faktafakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilantata Usaha Negara terakhir
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
128 — 31
  • Disampingitu dengan adanya gugatan ini juga menjadi preseden yang tidak baikterkait profesionalitas Penggugat RekonvensiVI dimata Calon Klien,masyarakat dan rekanrekan Notaris, terlebin lagi PenggugatRekonvensi VI adalah selaku Pengurus didalam organisasi IkatanHalaman 60 dari 112 Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.BIsVisit Our Website: Http//www.pnbengkalis.go.id27.28.29.Notaris Indonesia, yang tentunya dapat mempengaruhi kondite danpersepsi negatif bagi Penggugat RekonvensiVI selaku PejabatUmum (Notaris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/PID.SUS/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — DEKO H. BASIA ALIAS DEKO
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
82 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor 1017 B/PK/PJK/2016Pemohon Banding) kutip sebagai berikut :Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukumyang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
287 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya, Judex Facti juga telah salah dalam menerapkanperaturan perundangundangan yang berlaku mengenai hubunganantara suatu perjanjian pokok dengan perjanjian lainnya yangmerupakan tambahan (assessoir) dari perjanjian pokok tersebut.Dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia,terdapat preseden yang menyatakan batalnya perjanjian pokoksecara mutatis mutandis menyebabkan batalnya perjanjianHal. 205 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007assessoir.
    Lebihlanjut, berdasarkan preseden tersebut dapat ditarik suatu analogi,yakni pembatalan perjanjian assessoir yang diatur denganmenggunakan hukum Indonesia sama sekali tidak dapatmenyebabkan batalnya perjanjian pokok yang diatur denganmenggunakan hukum asing (New York).17.
    Secarakhusus, hukum New York (yang mana menganut sistem hukumcommon law serta memiliki berbagai ketentuan peraturanperundangundangan serta preseden sehubungan dengan prinsiptrust dan hukum jaminan), memiliki substansi yang berbeda denganhukum yang berlaku di Indonesia (yang mana menganut sistemhukum civil law).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 623/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUMATRA PARTNERS LLC Diwakili Oleh : YUNILLA NURHALIM SH LL M
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
784 — 2437
  • harus mengeluarkan biayabiaya, tenaga dan waktu yang signifikan untuk mengajukanupaya hukum berupa jawaban maupun gugatan Rekonpensi ini,di mana seharusnya biayabiaya tersebut tidak perlu dideritaoleh Para Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensitidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasaryang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik ParaPenggugat Rekonpensi (ABNR) yang telah dibangun sejakTahun 1967 sebagai pemberi jasa konsultasi hukum,menyesatkan publik, menimbulkan preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
1.PT Aserra Capital,
2.PT Aserra Mineralindo Investama dahulu PT Aserra Sejahtera Investama
Tergugat:
1.PT Asia Pacific Mining Resources,
2.PT Citra Lampira Mandiri,
3.Thomas Azali,
4.Ruskin,
5.Emmanuel Valentinus Domen,
6.Helmut Hermawan,
1346 — 946
  • T.IV.T.V.T.VI25);Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakimtidak sependapat dengan alasan yang mendasari eksepsi Para Tergugatdengan memberikan contoh kasus sebagaimana dalam eksepsinyatersebut, karena pokok permasalahannya berbeda dan sistem hukum diIndonesia bukan menganut sistem Common Law (Anglo Saxon) tetapimenganut sistem Civil Law (Eropa Kontinental), yang mana Hakim tidakterikat dengan preseden atau doktrin stare decicis dan undangundangsebagai sumber hukumnya yang utama
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019
7068 — 8719
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  • PengantarMeskipun tahun ini UU Jaminan Fidusia genap berusia 20 tahun,implementasi instrumen jaminan kebendaan fidusia di Indonesia sudahberusia cukup lama. berangkat dari diadopsinya preseden yang didasarkankepada putusan Hoge Raad Kerajaan Belanda awal abad 20 yang dikenalsebagai Bier Brouweij Arrest tahun 1929, yang pada tahun 1932 diikuti olehHogerechthoff Batavia pada perkara Bataafsche Petroleum Maatschappij,instrumen jaminan fidusia telah hidup dan marak dipergunakan oleh pelakuusaha di Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — ERLY LIANGAN
115 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden