Masalah tersebut antara lain belumbisa mencetak Flow Chart, RTGS belum bisa interface, penerapan PSAK 50dan PSAK 55, dan permasalahan pada transaksi ATM.2) Terdapat 4 permasalahan core banking syariah yang harus diselesaikan olehPT SCC.3) Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidak sesuai dengan kondisiaktual.e Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 dilaksanakan pembayaran tahap VIIsebesar Rp 1.196.800.000, kepada PT Sigma Cipta Caraka.

Masalah tersebut antara lain belumbisa mencetak Flow Chart, RTGS belum bisa interface, penerapan PSAK 50dan PSAK 55, dan permasalahan pada transaksi ATM.2) Terdapat 4 permasalahan core banking syariah yang harus diselesaikan olehPT Sigma Cipta Caraka.3) Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidak sesuai dengan kondisiaktual.e Bahwa ternyata system CBS dari PT SCC juga bermasalah di mesin IBMAS 400 seri 820 sehingga PT Bank Jateng terpaksa membeli mesin baruIBM AS 400 seri P V senilai Rp 35 milyar

Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidaksesuai dengan kondisi aktual.halaman 137 dari 160 Putusan Nomor 118/Pid.SusTPK/2014/PN Smg.e Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 dilaksanakan pembayaran tahap VIIsebesar Rp 1.196.800.000, kepada PT Sigma Cipta Caraka atas kebijakandari Direksi, maka kelangsungan perjanjian CBS antara BPD Jateng denganPT Sigma Cipta Caraka di closing pada tanggal 30 Desember 2011 melaluiBerita Acara Penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Dirut PTBPD dan Presdir

Sehingga atas addendum pekerjaantersebut tidak ada jusifikasi tekhnis; Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT.LampiriRelis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namunsetahu Pejabat yang berwenang (PA, PPTK maupun PembantuPPTK dan MK) semua yang bekerja di lapangan adalah orang dariPT. LampiriRelis KSO; Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC01 sampai dengan PC08,seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir. TRISNO ARIOSUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT.

Dokumen addendum pekerjaantersebut dibuat oleh ISNAINI JAUHARI, ST pada bulan Maret 2014,namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Ir.SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014.Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada jusifikasi tekhnis; Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. LampiriRelis KSO, melainkan oleh PT.

SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014.Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada jusifikasi tekhnis;Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. LampiriRelis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namun setahu Pejabatyang berwenang (PA, PPTK maupun Pembantu PPTK dan MK) semuayang bekerja di lapangan adalah orang dari PT. LampiriRelis KSO;Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC01 sampai dengan PCO08,seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir.

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMANGEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SEselaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunanyang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMANGEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SEselaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunanyang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, 1 WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, INYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiranDaftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir PanitiaPengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2(dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK Rl a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

HUSNIE INselaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan dan diteliti Ir. H. KASUMAKANDAR, MT selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ditandatanganioleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kukar (Ir. H. HARUN NURASIDMM,MT dan Direktur PT. CITRA MANDIRI PRATAMA (ARBAYAN, ST) /Proyek pendamping.Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor:559/161/FisikPel.KB/VIII/2009tanggal 5 Agustus 2009 dengan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan KotaBangun dengan nilai Rp. 28.416.032.000, yang diperiksa MUHD.

HUSNIEIN selaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan dan diteliti Ir. H. KASUMAKANDAR, MT selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ditandatanganioleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kukar (Ir. H. HARUN NURASIDMM,MT dan Direktur PT. KEMBAR JAYA ABADI (H. IMAMMUSTOFA) / Proyek Dermaga.e Bahwa untuk Proyek Jasa Konsultansi Perencanaan PembangunanPelabuhan Terpadu Kota Bangun oleh PT.

.> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatandengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp. 198.172.500,00Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 147.500.000,00Selisih Rp. 50.672.500,00Selisih tersebut yaitu atas pos pos belanja :No.

Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan 9.950.000,00Dinas Luar Daerah2 5.2.2.22.01 Belanja Transportasi 4.750.000,00JUMLAH 14.700.000,00 Selisin tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaituterdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumenpertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan

Primaboss Mobilindo ; 13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 / SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ; 14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan

. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.202122232422627282930313233343036Spesifikasi

Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II)Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.181920212223242526ZT28293031323334Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis

No. 2272 K/Pid.Sus/201414617181920212D,2024226Zed2829303132,33Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan

No. 2272 K/Pid.Sus/201421017181920212D,2024226Zed2829303132,33Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan

Sulbar mengetahui proyek tersebut dan selaku Ketua Pokjapelelangan juga selaku pengelola tehnis pada pelaksanaan kegiatan proyek DITandung di Polman tersebut yang ditujuk oleh Kadis;Bahwa saksi tahu pekerjaan paket perencanaan tekhnis Peningkatan DI Tandung diPolman dari awal sudah disiapkan orang khusus guna melaksanakan proyektersebut yakni saksi Prof. DR. Ir. Lawalenna Samang, M.Eng dan DR. Ir.

Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak;Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugatmengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/DisPL&TR/II/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagaiberikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukanhanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan b saja, untuk lebih jelasnya lihat dandibaca obyek sengketa Surat Nomor : 591

Sehingga Penggugatmenganggap Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telahmelanggar kesepakatan yang tertuang didalam berita acara tersebutdi atas;Bahwa adalah tidak benar Tergugat menganggap Penggugat tidakmelibatkan Dinas Tekhnis terkait (Dinas Tanaman PanganKholtikultura dan Perkebunan Kab.Sarolangun) dalam kesepakatanantara pihak perusahaan dengan masyarakat dalam memfasilitasipembangunan kebun masyarakat sesuai Pasal 15 Ayat (3) huruf cdan peserta kemitraan tidak ditetapbkan oleh Bupati Sarolangun

untukmencegah semakin berkembangnya peredaran Narkotika khususnya diwilayahKabupaten Sambas yang sudah mengkhawatirkan, karena tindak pidanaNarkotika adalah termasuk kejahatan EXTRA ORDINARY CRIME ataukejahatan yang luar biasa dan dapat merusak mental dari generasi mudaIndonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanyapemberantasannya pun diperlukan peran serta dari semua pihak, sertapenanganan secara Extra Ordinary Punishment dari pihak berwenang yangsalah satunya adalah dengan menggunakan tekhnis

denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis

karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis

Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatan dan3.

Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.

Penerima lis NowvatiDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revsi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Penerima lis NowatiDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TahunAnggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

menanda tanganpemberitahuan hak tersangka dalam penunjukan PH, bukti T 26; Fotocopy suratpemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka GUSRI EKAPUTRA sudah Lengkap ( P21 ) dari kejaksaan dengan nomor : B 2841 /N/4.14.3/Epp.1/ 09 / 2019 tanggal 27 September 2019, bukti T 27);Menimbang, selanjutnya lebih jauh terhadap penentuan perbuatanpidana kepada Pemohon maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa didalamAturan didalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka POLRI memilikipetunjuk tekhnis

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menyatakan BPN Kotahal 42 dari 58 hal Putusan No.178/Pdt.G/2017/PN SmrSamarinda selaku Tergugat VI adalah kabur dan tidak jelas, dikarenakantidak ada alasan tekhnis dan yuridis yang salah telah dilakukan TergugatVi;4.

31/G/2016/PTUNPLGBahwa Penggugat mulai bekerja di Jakarta tanggal 2 Desember 2011 ;Bahwa sebelumnya Penggugat bertugas sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan kurang lebih satu tahun; Bahwa Penggugat mulanya rajin bekerja namun kemudian hanya bekerja jika adapencairan dana ; Bahwa Penggugat mulai bermasalah semenjak menjadi PPTK dan berdasarkanAudit dari Inspektorat ; Bahwasaksi pernah memberikan surat dari Inspektorat kepada Penggugat ;Bahwa waktu Penggugat menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ;e Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Baue Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf Balai PengawasanPemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) Wilayah Daratan DinasKehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;e Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf Balai PenataanKawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;e Mengikuti pelatihan pengawas tenaga tekhnis

Dansetelah terpilin pengurus UPK maka akandiusulkan ke BPMD untuk selanjutnyaditetapkan oleh Bupati dengan surat keputusansebagai pengelola dana BLM ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK diaturBerdasarkan Penjelasan V dalam bukuPetunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMMPd pada point 5.2.3 ;Bahwa sistem pelaporan kegiatan UPK Untukadministrasi dan pelaporan keuangan UPKadalah kegiatan untuk mencatat/merekamsemua kejadian/transaksi terkait denganpengelolaan keuangan di UPK mulai tahappenyusunan rencana

penggunaan dana (RPD) yangdibuat oleh TPK tersebut sesuai kebutuhan dan beroleh persetujuan dariKepala Desa selanjutnya disertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan/Tehnikdan pemberdayaan serta beroleh persetujuan dari PXJOK Kecamatan ;Bahwa UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelolaoperasional kegiatan PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan danPengurus UPK terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK yaitu tercantum pada PenjelasanV dalam buku Petunjuk Tekhnis