Juli 2006 yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawangperihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja PemerintahanDaerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimanaHalaman 3 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secaraterpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten TulangBawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaanHalaman 13 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskanHalaman 17 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25Agustus 2008.Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat PenyertaanHalaman 47 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

(satu) eksemplar Surat Keputusan Partai KebangkitanHalaman 55 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

02/TIPIKOR/2014/PTY

PUTUSANNo. 02/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : 02"0200Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanDrs.SARJANA,M.Si bin MADYO UTOMO;52 tahun/17 September 1961; Lakilaki; Indonesia;

Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggalPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta,sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengantanggal 17 September 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta,sejak tanggal 18 September 2013sampai dengan tanggal 16 November 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Nopember 2013sampai dengan tanggal 16 Desember 201 3;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Desember 2013sampai dengan tanggal 15 Januari 201 3; Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06Februari 201 45 222222 nn nn nn nnn nnn non nen nee nnnPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal Februari2014 No.02/TIPIKOR/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; 2. Salinan turunan Putusan No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dan berkasperkara No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk; tersebut. ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDS05/Wates/Ft.1/07/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwatelah didakwa sebagai berikut : PRIMAIRBahwa terdakwa Drs.

berdasarkanPurchase Order dikurang pajak yang disetor, sehingga total kerugianHalaman 59 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.keuangan Negara sebesar Rp. 3.473.956.882,00 (tiga milyad empat ratustujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratusdelapan puluh dua rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatansebesar Rp. 354.628.158,00;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca danmencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan TindakPidana Tipikor

Tingkat BandingHukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yangdipersalahkan kepada terdakwa sehingga Majelis akan menjatuhnkan hukumankepada terdakwa menurut hemat Majelis lebin sesuai dengan rasa keadilansebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPyang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan atas diriTerdakwa yaitu di lakukan secara bersama sama, karena telah terbuktidipersidangan perbuatan Terdakwa di lakukan bersama sama sehinggapertimbangan hukum tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding untuk memutus dalam perkara aquo;Halaman 61 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meskipunsependapat dengan Pengadilan Tipikor

,M.Hum Hakim Tinggi TIPIKOR dan INTAN WIDIASTUTI,SH.

,M.Kn Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasingselaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tanggal 4 November 2014 Nomor:08/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari SENIN tanggal 8 DESEMBER 2014 oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu olehHARLY M.

Terdakwa ditahan;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan olehkarena itu Majelis Hakim telah menyampaikan kepadanya akan hakhaknyasebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun danuntuk itu Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa telahmenyampaikan menghadapi sendiri proses persidangan perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor

dengan UU No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999; Bahwa, terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut memohonMajelis Hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili perkara aquoagar memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan memori banding dariPenuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dalam kontra memori bandingnyamenolak seluruh alasanalasan memori banding Penuntut Umum dan menerimasepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor

tingkat pertama diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Terdakwa saatini berstatus Pensiunan PNS sejak tahun 2012 dengan tanggungan 8 oranganak yang masih sekolah dan kuliah;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan41cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.SusTPK/2016 / PN.Jap, tanggal

Donggala berdasarkan SK BupatiDonggala Nomor : 188.45/0271/BPMPD tanggal 03 Maret 2014, pada haridan tanggal yang tidak diingat lagi antara periode tahun 2010 s/d 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun antara tahun 2010 s/d2013, bertempat dijalan Poros PaluSabang desa Mapane KecamatanBalaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah pada kantor UnitPengelola Kegiatan (UPK) atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor

Donggala berdasarkan SK BupatiDonggala Nomor : 188.45/0271/BPMPD tanggal 03 Maret 2014, pada hari dantanggal yang tidak diingat lagi antara periode tahun 2010 s/d 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun antara tahun 2010 s/d2013, bertempat dijalan Poros PaluSabang desa Mapane KecamatanBalaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah pada kantor UnitPengelola Kegiatan (UPK) atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor

surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor :196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan:1.2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26Maret 2012;Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;Perpanjangan

untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim peradilan Tipikor

Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut ; ----------------------3. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---------- 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

.; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 84/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut ;------------------ Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;------------------------------------- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Untuk DinasPUTUSANNomor : 01/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa : Nama lengkap : MUJIYONO Bin (Alm) SUKIDJAN.Tempat lahir : Kabupaten Grobogan.Umur/ Tanggal : 48 tahun/ 19 Juni 1963.lahirJenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat

Untuk Kepentingan Persidangan : Dilakukan penahanan Rutan oleh HakimPengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal02 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriTipikor Semarang sejak tanggal O1 September2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/dtanggal 29 Nopember 2012.Terdakwa tersebut didampingi oleh Edwar Rachmanto,SH. MH., M.

;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangterlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PengadilanHal 2 dari 32 Halaman Put.No. 01/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmqNegeri Semarang tanggal 27 Nopember 2012 Nomor84/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JaksaPenuntut Umum, tertanggal 30 Oktober 2012 Nomor

Panitera Muda Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan bandingNomor : 125/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. danNomor : 84/Banding/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal5S Desember 2012.

MH.Hakim Tinggi Tipikor dan H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang tanggal 08 Januari 2013 Nomor: 01 / Pen.Pid.Sus /2013/PT. TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding.

TipikorPenuntut Umum: PUTRA RIZA AKHSA GINTING, SH. Terdakwa: RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 22 November 2012, Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Wonosobo) ; Pendidikan : Sarjana (S1) ; Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ( di RUTAN ) : 1 Penyidik, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25September 2012 ; 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal29 September 2012 ; Hal dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.3 Hakim, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16Oktober 2012 ; 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal

sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengantanggal 15 Desember 2012 ; 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ; 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22Desember 2012 sampai dengan 19 Peberuari 2012 ; Terdakwa didampingi oleh ABU LAES, SH.

(dua ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1Menyatakan Terdakwa SUNGKONO, S. Kom.

Panitera Muda Tipikor PengadilanTIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 November 2012sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 121/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg.

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis TIPIKOR, A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH. dan Hj.

2017 Pengadilan Negeri Semarang Nomor: SP.DIPA-005.01.2.097720/2017 tanggal 7 Desember 2016 berikut revisinya;34 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker/Revisi I, II, III POK DIPA 01 T.A 2017 Pengadilan Negeri Semarang;35 6 (enam) eksemplar foto copy legalisir SPM (Surat Perintah Membayar) Pemeliharaan Gedung PN Semarang Tahun 2017 beserta dokumen pendukungnya; 36 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor

Semarang Nomor: W12U1/594/KP.04.6/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Revisi Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri/Niaga/ HI/Tipikor Semarang; 37 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 2009/DJU/SK/OT01.3/11/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus; 38 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan

Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1290/DJU/SK/OT01.3/7/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus; 39 2 (dua) buah buku Laporan Tindak Lanjut Temuan Dari Tim Asesmen Surveilan I TAPM BADILUM MARI Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/ Tipikor Semarang Kelas IA Khusus Tanggal 9 November 2017 Jilid 1 dan Jilid 2; 40 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Termohon; 43 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atas nama Terdakwa H. Zaenal Abidin Bin Nuchim Tohar;44 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atas nama Terdakwa H.

., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh H. ABDULJALIL. SH., M.H., dan H.

., keduanya HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi, masingmasing sebagai hakim anggota,putusan mana dibacakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 padapersidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dibantuoleh NGATIMIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 52 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2015/PT YYKPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis