Pasal 3 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;13.Bahwa ketika PENGGUGAT mencari tahu kenapa pasien dibedah secaramendadak dan tanpa izin persetujuaan, PENGGUGAT mendengar informasidari rekan kerjanya bahwa pasien telah selesai dibedah dan langsungmedatangi ruang bedah tersebut ;Hal. 3 dari 27 hal Putusan. Nomor :37/Pdt.G/2015.

Pasal 3 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/Il/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwasetiap tindakan kedokteran yang mengandung risisko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhakmemberikan persetujuan.Hal. 5 dari 27 hal Putusan. Nomor :37/Pdt.G/2015.

lebih detail dalam PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa :Pasal 1 PerMenKes No.290/menkes/per/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa definisi Persetujuan tindakan kedokteranadalah persetujan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatsetelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap Pasien.Bahwa dengan tidak adanya penjelasan dari TERGUGAT mengenai tindakankedokteran

dan kecacatan.Bahwa saat ini Pasien telah mengalami cacat permanen akibat tindakanbedah tanpa izin yang dilakukan oleh TERGUGAT.Pasal 2 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/lll/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa:Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasienharus mendapat persetujuan.TERGUGAT tidak pernah meminta persetujuan untuk melakukan bedahkepada PENGGUGAT.Hal. 16 dari 27 hal Putusan.

TERGUGAT baru meminta persetujuan PENGGUGATsetelah Pasien selesai dibedah dan mengalami kebocoran organ tubuh.Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan baik secaratertulis atau lisan pada PENGGUGAT.Pasal 11 PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa :1.

., Staf BiroKepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK/Menkes/1039/ VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai2. Dr. dr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang keputusanuntuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) yangditerbitkan oleh Tergugat; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret2010 tentang keputusan untuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr.Zulkifi Amin Sp PD (K) yang. diterbitkan oleh Tergugat;4.

No. 49 Jakarta berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: HK/Menkes/1039/VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010,telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta PermohonanBanding tanggal 19 Nopember 2010 dan Permohonan pernyataan banding tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 25 Nopember 2010; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,juga Tergugat II Intervensi bernama Dr. dr.

Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :1 Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pembanding / SemulaTERGUGAT ;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 95/G/2010/PTUNJKT yang dimohonkan Banding tersebut; dan dengan memeriksa danmengadili sendiri perkara ini di Tingkat banding;e Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima.e Menyatakan tetap sah Surat Keputusan Nomor 357/MENKES

BB650/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0,371 gram adalah mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh)Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) Peraturan Menkes RI No.2 tahunHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor

BB651/2017/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0,043 gram adalah mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh)Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) Peraturan Menkes RI No.2 tahun2017 tentang Perubahan Penggolongan

Menkes RI No.2 tahun2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.BB651/2017/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0,043 gram adalah mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh)Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung 5FLUOROADB

Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB651/2017/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,043 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapanpuluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 5FLUOROADB ierdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan

BB710/2017/NNF (A) berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 2,677 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB710/2017/NNF (B) berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 2,798 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB710/2017/NNF (C) berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 4,113 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.4.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapanpuluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika.5.

Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Sedangkan Tergugat/Termohon Kasasi hanya bersedia memberikan ringkasan rekam medisdengan mendasarkannya kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/ Menkes/Per/III/2008 tanggal 12 Maret 2008, Pasal 1 ayat (1), Pasal3 ayat (2) dan Pasal 12;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentangpembentukan peraturan perundangundangan, Pasal 7 ayat (1)menyatakan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundangundanganadalah

Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis, sedangkanberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIl/2008 tanggal 12 Maret 2008 pada Pasal 12 menyatakan:1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan;2. Isi rekam medis merupakan milik pasien;3. Isi rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekam medis;4.

medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekaman medis, maka sangat jelas terlihat bahwa ketentuanPasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 telah mereduksi (mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalam bentuk Isi rekam medis olehPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 direduksi(dikurangi) menjadi hanya dalam bentuk ringkasan rekam

medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangkamenjalankan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyatamateri muatan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 adalah mereduksi (mengurangi) materi muatanketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, makadengan demikian telah terbukti bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes

/Per/III/2008 telah menyimpang(bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004;12.Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/III/2008 lebih rendah dari kekuatan hukum UndangHal. 17 dari 18 hal.

No. 241 K/MIL /2015alat uji sesuai Keputusan Menkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisiasehingga bukan merupakan barang bukti yang Pro Yustisia.b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa adakeputusan Menkes RI yang terbaru yaitu Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.c.

Bahwa alat uji yang dipakai petugas BNNP Banda Aceh untukmemeriksa urine personil Pomdam IM termasuk Terdakwa antaralain menggunakan alat Test Rapid Test 6 parameter merk V Caredan DOA Multi Drug Screening Test adalah alat uji yang dibawadari BNNP Banda Aceh, bukan alat test yang dibeli di pasaran.Dengan demikian alat test yang dipakai petugas BNNP BandaAceh sesuai dengan standard SOP berdasarkan KeputusanMenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan

Narkotika danPsikotropika (Keputusan Menkes RI yang baru).4.

Majelis Hakim Tingkat lupa tidak memasukan KeputusanMenkes RI yang terbaru tahun 2012 yaitu Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, dalam lampiran Keputusan Menkes RItersebut terdapat 4 (empat) Instansi Pemerintah yang diberikewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika yaitu :234) Di Lingkungan Kemenitrian Kesehatan;) Di Lingkungan Polri;) Di Lingkungan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);) Badan

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ABBAS Bin ANSAR, pada Senin tangal 04 Mei 2020sekitar Pukul 20.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

THD warna putihtersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksiSAFARUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) biji seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dijalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.SinjaiUtara Kab.Sinjai dan terdakwa mengakui telah mengedarkan/menjualobat daftar G sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp.20.000,(dua puluhribu rupiah) kepada beberapa orang lain;Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;Bahwa Terdakwa memperoleh obatobatan tersebut dibeli dari seseorangbernama Safaruddin seharga Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 25(dua puluh lima) bij;Bahwa obatobatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Jordi, Udingdan Ikbal sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obatobatan tersebut untukmendapat

Bahwa sesuai keterangan ahli di persidangan, jenis obatobatan yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalamdaftar obat keras atau obatobatan tertentu dan penjualannya harusmenggunakan resep dokter berdasarkan UndangUndang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yangtelah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat;4.

Menyatakan terdakwa DADANG BIN MOON bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangansesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 55 huruf b jo pasal 10 ayat (1) UUNo 7 tahun 1996 tentang Pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan2.

/Per/X/1999 tentang Perubahan atas PERMENKES RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988tentang Bahan Tambahan Makanan, karena dapat membahayakan kesehatanmanusia .e Menurut Ahli Badan POM Bandung Dra SITI RULIA,Apt , Kepala SeksiPenyidikan Balai Besar POM Bandung yang tugas dan tanggung jawabanya ,adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dandistribusi produk obat , Napza ,Makanan minuman, obat tradisional , kosmetik danalat kesehatan di wilayah kerja Balai Besar POM Bandung , bahwa

untukmemproduksi pangan termasuk produksi mie basah harus memenuhi syarat sanitasidan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang ,dimana formalin dan boraks tidak boleh / dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap produk mie basah milik terdakwadisita setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :1.

Cairan Mie BAsah/ formalin berdasarkan uji laboratorium No.1019/P/08/2012tanggal 31 Mei 2012 dengan hasil pengujian : Pemeriksaan warna jernih , baunormal, konsistensi cair , Uji kimia formalin positif 100 ppm .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 55 huruf b jo pasal 10ayat (1) UU No.7 tahun 1996 tentang pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan atas PERMENKES RI No.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan .ATAUKEDUA

Cairan Mie BAsah/ formalin berdasarkan uji laboratorium No.1019/P/08/2012tanggal 31 Mei 2012 dengan hasil pengujian : Pemeriksaan warna jernih , baunormal, konsistensi cair , Uji kimia formalin positif 100 ppm .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf d jopasal 21 huruf c UU No.7 tahun 1996 tentang pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo.1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan atas PERMENKES RI No.722/MENKES /PER.IX/1988 tentang BAhan Tambahan Makanan .Menimbang

Gugatan tidakmenunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor = :KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang PemberhentianDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,SKM;15.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor:KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015. tentangPemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang PemberhentianDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,SKM;4.

DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat lewat waktuBahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diterima olehPenggugat pada tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Berita AcaraPenyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015 dan telah diakui sendiri oleh Penggugat dalamGugatannya pada halaman

BuktiT12 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015, tanggal 30 Maret 2015, TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama.

Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015,tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Itmadi Aziz, S.K.M.

Bahwa, kemudian pada tanggal 16 Januari 2016, Penggugat sangat kagetkarena tanpa alasan yang dapat diterima oleh Penggugat, Penggugat telahdijatuhi hukuman disiplin dari Kementerian Kesehatan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/81/2016,tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;7.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/81/2016, tertanggal 25Januari 2016 tentang Menjatuhkan Hukuman DisiplinPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NeniFaridah, SKM.,MM., NIP. 198012022006042004.(Diterima Penggugat pada tanggal 16 Februari 2016).

(fotokopi darifotokopi);Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/81/2016, tertanggal 25Januari 2016 tentang Menjatuhkan Hukuman DisiplinPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NeniFaridah, SKM.,MM., NIP. 198012022006042004. (fotokopidari fotokopi) dengan lampiran : Berita Acara PenyerahanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/81/2016 ;Surat Neni Faridah, SKM.,MM.

Bukti T12 : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/555/2016, tertanggal 31 Oktober 2016Hal : Tanggapan Banding Administratif atas nama NeniFaridah, SKM.,MM., NIP. 198012022006042004.

,MM atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor KP.04.01/MENKES/81/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang mana dalamGugatan Penggugat tersebut sudah tercantum dengan jelas mengenai siapa yangmenjadi subjek hukum dalam sengketa a quo yaitu. Neni Faridah,SKM.

umum pada Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi, hal mana ParaPenggugat memiliki keahlian yang didapatkan dari pendidikan formal dibidang kedokteran umum dan memiliki izin praktik dibidang kedokteranumum dari Turut Tergugat Il (Dinas Kesehatan Kota Cimahi);Bahwa, setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran pada saranapelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP (Surat IzinPraktik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2001 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo.Pasal 2 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2052/Menkes/Per/X/201 1 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran dan hal ini telah dipenuhi oleh Para Penggugat selaku dokterdalam menjalankan profesinya di Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi,adapun Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dari Para Penggugat sebagai

Bahwa, gugatan yang tidak jelas (obscuur libellum) dan tidak adakepastian hukum (multi tafsir) tidak dibenarkan (baik perdata maupunpidana) karena merugikan hak membela diri Tergugat atau tersangka;Eksepsi Turut Tergugat Il:1.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan PraktekDokter dan Gigi jo.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor512/MENKES/PER/N/2001 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktekkedokteran jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHal. 11 dari 21 hal. Put.

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2001., tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/Menkes/Per/X/2011., tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, dan terhadap SIP tersebut diterbitkan oleh lembaga yangberwenang untuk itu, selaku demikian yang berhak untuk mengembalikanSIP tersebut adalah dokter yang bersangkutan dan bukan pihak lain;Bahwa, Para

., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.05.02/Menkes/63/2019, tanggal 31 Januari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2020A.

Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanatas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.01/MENKES/479/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahunatas nama Parluhutan ButarButar, SKM selama pemeriksaan diPengadilan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukumtetap;B.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor KP.04.01/MENKES/479/2018 tertanggal 30Agustus 2018 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin RendahSelama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM(Penggugat):.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.01/MENKES/479/2018tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM (Penggugat);4. Mengembalikan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula;5.

kedokteran dankedokteran gigi, dan menetapkan saksi";Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/N/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit; Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, menentukan:"..., ada persyaratan yang harus diperhatikan rumah sakit yaitu :a.

Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentangPedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.

No. 295 K/Pdt.Sus/201029 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya Pasal 67 dan 68 jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.Bahwa terlebihlebin jelas dan tegas terbukti, terhadap Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalampertimbangan hukumnya halaman

/PER/IV/2007 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pasal 1 angka (13) jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, Angka 3.4Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit,Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5. TataLaksana Audit Medis, jo. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 TentangPraktik Kedokteran Pasal 67 dan 68.

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.16Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor PecanduNarkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentangRehabilitast Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

WOWO KOMARUDIN BIN OLEH SUPRIATNAbersalah melakukan tindak pidana Menggunakan bahan yang dilarang digunakansebagai bahan tambahan pangan sesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 55huruf b jo pasal 10 ayat (1) UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan jo PeraturanMenteri Kesehatan No.722/MENKES/PER?IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan2.

dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa dalam kurun waktu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012telah memproduksi pangan berupa mie basah dengan menambahkan Formalin danborak, yang dilakukan di rumah terdakwa di alamat tersebut di atas ,e Bahwa dalam memproduksi mie basah tersebut terdakwa melalui para pegawainyatelah dengan sengaja menambahkan bahan tambahan berupa formalin dan borakyang penggunaaannya dilarang dalam proses produksi pangan sesuai PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 722/MENKES

Cairan mie basah/formalin berdasarkan uji laboratorium No 1021/P/08/12 tanggal22 Nopember 2012 , hasil pengujian foemalin warna jernih, bau normal, konsistencair, uji kimia formalin positif lebih dari 100 ppmPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf b jopasal 10 ayat (1) UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan Jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo 722/MENKES/PER/IX/88 tentang Tambahan Makanan .ATAUKEDUABahwa ia terdakwa H.WOWO KOMARUDIN BIN OLEH SUPRIATNA padawaktu dan

terdakwa telah memproduksi pangan berupa mie basah sejak tahun 1999sampai dengan tahun 2012 dengan sengaja menambahkan formalin dan borak, yangdilakukan dirumah terdakwa di alamat tersebut diatas dan produksi mie basahtersebut diedarkan ke pasar Garut Ciawitali .Bahwa sejak berdirinya usaha produksi mie basah tersebut terdakwa selalumenambahkan formalin dan borak kedalam adonan pembuatan mie basah yangpenggunaannya dilarang dalam proses produksi pangan sesuai Peraturan MenteriKesehatan RI No.722/MENKES

Cairan mie basah/formalin berdasarkan uji laboratorium No 1021/P/08/12 tanggal22 Nopember 2012 , hasil pengujian foemalin warna jernih, bau normal, konsistencair, uji kimia formalin positif lebih dari 100 ppmPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf d jopasal 21 huruf c UU no 7 tahun 1996 tentang Pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan .Menimbang, bahwa di Peridangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua )

saksi saksi maupun keterangan terdakwa ; Telah mendengar tuntutan hukum ( Requisitoir ) Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan pada persidangan tanggal 07 April 2009 , yang pada pokoknya menuntut :1 Menyatakan Terdakwa IRVANDIHAQ als ONYENG Bin RIDJALI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan mengedarkan obat kerassebagaimana diatur dalam pasal Pasal 81 ayat 2 huruf c UURI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3ayat (3) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782 / Menkes

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VII/1996 ; $222 22222 on nnn nnn nnn nenaATAU,KEDUA: Bahwa Terdakwa IRVANDIHAQ als ONYENG Bin RIDJALI, pada hari Minggu tanggal 11Januari 2009 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2009bertempat dibelakang Eks Kebakaran shoping kebun sayur kelurahan Baru Ilir Balikpapan baratatau setidaktidaknya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (2) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/WH 1906 espe coer soso caer raceeeesieeeemecnemeeeeeoere Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukansaksi saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :Saksil:S.

/Per/VII/1996 Atau Kedua : pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (2) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VI/1996 ; Menimbang, bahwa adapun unsur unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalamdakwaan Kedua : pasal 81 ayat 2 huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VII/1996 adalah sebagai berikut :1 Unsur Barang siapa;2 Unsur Menyimpan dan mengedarkan obat keras ;Ad. 1.

bangsa ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa mengaku terus terang , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya ;e Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;e Terdakwa belum pernah di hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebutpantas dan adil pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ; Mengingat pasal 81 ayat 2 huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertamatidak menanggapi Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukum yangberisi tentang pemeriksaan urine tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, dengan berpendapat bahwa terhadaphal ini Majelis Hakim sudah menanggapinya sehingga MajelisHakim menunjuk tanggapan terhadap Pleidoi Penasihat Hukumtentang unsur ke satu Setiap Penyalahguna

Narkotika Golongan I.Padahal dalam Pleidoi Penasihat Hukum tidak pernahmenyinggung tentang pemeriksaan tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV/2012, akan tetapi baru disinggung dalam Duplik.

Dengan pernyataan Majelis HakimPengadilan Militer tingkat pertama tersebut berarti menegaskanbahwa tes urine yang dilakukan, memang tidak dilakukan di tempatyang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Menteri Kesehatan dan tidaksesuai dengan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/V//2012.6.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa TIDAKSESUAI Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisPenyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian NarkobaPada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimanatelah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 dan tidakdilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan Kep MenkesMenimbang11Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012.3.

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwayang menyatakan hasil Laboratorium tidak sesuai karenapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012sehingga tidak Proyustisial.Majelis Hakim Bading berpendapat bahwa walaupun pemeriksaantidak dilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan KepMenkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV2012 namun di persidanganTerdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabupada tanggal 19 Februari

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ IV/ 2003 tentangpetunjuk teknis progam kompensasipengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBMBIDKES) Departemen Kesehatan RITahun 2003 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/ 2003 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2003 ;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/ 2002 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2002 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.1086/MENKES/SK/X/ 2001 tentangpedoman pelaksanaan progampenanggulangan dampak pengurangansubsidi energi bidang kesehatan dankesejahteraan sosial (Progam PDPSEBK dan KS) Departemen Kesehatan RITahun 2001 ;.

1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yaitu unsur melawan hukum, dimana para Terdakwa telah mengambildata meski telah dibayar APBD Tahun 2002, 2003, 2004 dan tidak termasuk58dalam SK Menkes.

Fotocopy Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 02/Menkes/ SK/I/2006 tanggal4 Januari 2006 tentang PenggantianDefisit Dana PKPS BBM Bid Kes untukPelayanan Kesehatan Pasien Miskin diRumah Sakit Tahun 2004 ; . Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ IV/ 2003 tentangpetunjuk teknis progam kompensasipengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBMBIDKES) Departemen Kesehatan RITahun 2003 ;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/ 2003 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2003 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/ 2002 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2002 ;.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat didahului dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesaia Nomor:KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri KesehatanRI, jika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian

Bukti P14BKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016,tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama OktaAchmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (fotokopisesuai dengan aslinya);Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Tanda terima banding administratif

Bukti T 12 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/327/2016, tanggal 13 Juni 2016, hal Tanggapan BandingAdministratif Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani,NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);13.

dengan P13Adan T3 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dihubungkan dengan bukti suratP13B berupa Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7 Oktober 2015, ternyata Surat KeputusanMenteri Kesehatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugatditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2015, tetapi baru diserahkan kepadaPenggugat pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga melewati tenggang waktuHalaman

BB3308/2018/NNF berupa 1 buah linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,069 gramSetelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3306/2018/NNF dan BB3307/2018/NNF berupa irisandaun serta BB3308/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis FUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 20

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gramPerbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gram;Perbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan NarkotikaHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN Smndalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;AtauKedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikInonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.