Pungutan uang trasportasi untuk mengantar uang kuliah sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kepada 75 Mahasiswa program PPKHByang mana Pungutan Uang transportasi tersebut tidak ada diatur dalamketentuan Universitas bung hatta dan bukan kewajiban mahasiswaperkuliahan program PPKHB tersebut.e. Pungutan uang jilid forto folio sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima riburupiah) kepada masingmasing guru/mahasiswa.f.

Pasaman Barat kepada mereka antara lain telahselaku Ketua Pengelola Kegiatan dan selaku Kabid Dikdasterkumpul uang para saksi/mahasiswa sebagai berikut: Jenis Jenis PungutanPungutan Kelebihan Pungutan Pungutan Pungutan PungutanNo Nama Mahasiswa Uang Uang Uang Uang Uang Jilid JUMLAPorto Pendaftaran Almamater Mingguan Transport Ulang HPolio (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Porto(Rp) Polio (Rp)(Rp)1 DEFI LIARNI. A.Ma 750,000 100,000 375,000 40,000 20,000 1,285,0002 M.

Pasaman Barat kepada mereka antara lain telahselaku Ketua Pengelola Kegiatan dan selaku Kabid Dikdasterkumpul uang para saksi/mahasiswa sebagai berikut: Jenis Jenis PungutanPungutan Kelebihan Pungutan Pungutan Pungutan PungutanNo Nama Mahasis wa Uang Uang Uang Uang Uang Jilid JUMLAPorto Pendaftaran Almamater Mingguan Transport Ulang HPolio (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Porto(Rp) Polio (Rp)(Rp)1 DEFI LIARNI. A.Ma 750,000 100,000 375,000 40,000 20,000 1,285,0002 M.

No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan MenteriKeuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan eksporatas batubara dan No. 131/PMK.010/2005 mengenai perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor ;5. Telah dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan No. S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan EksporBatubara ;6.

Bukti Pembayaran Pungutan Ekspor tanggal 7 April 2006 ;5. Surat dari kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai PenyelesaianDenda Administrasi Atas Keterlambatan pembayaran Pungutan Ekspor No.S805/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;6. Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai PenetapanSanksi Administrasi No. 82/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;7.

termasuk sanksi administrasi yang timbul sebagai akibatnyaadalah temasuk dalam kelompok Pungutan Negara Bukan Pajak(PNBP) ;5.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 selanjutnya telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk dalam kategoriPNBP.

Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenishasil batubara, sehingga Pungutan fEkspor atas komoditipertambangan batubara bukan termasuk kategori Pungutan Eksporyang merupakan PNBP ;7.4.

pajak tersebutoleh Kepala Dusun diserahkan kepada Bendahara (Kaur Keuangan) DesaSedayu, Sekretaris Desa Sedayu atau kepada Terdakwa ENDRA BUDIHARIANTO selaku Kepala Desa Sedayu dengan tujuan hasil pungutantersebut kemudian disetorkan ke BKK (Bank Kredit Kecamatan) yangditunjuk.16Bahwa dalam pelaksanaan pungutan pajak di Desa Sedayu telah dilakukanoleh para Kepala Dusun namun hasil pungutan tersebut tidak langsungdisetor ke Bank yang ditunjuk tetapi setoran hasil pungutan Pajak Bumi danBangunan tersebut

tugasnya dengan baik dan benar sebagimanaperaturan / Keputusan Bupati tersebut akan tetapi Terdakwa justrumeminta / meminjam uang hasil pungutan pajak bumi dan bangunan daripara Kepala Dusun untuk kepentingan pribadi Terdakwa.17e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sedayu sekaligus sebagaiPenanggung Jawab Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan diDesa Sedayu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2010telah menerima / meminta uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunandari para Kepala

PajakBumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri tersebut yaitu Terdakwa selakuPenanggung Jawab Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan bangunanseharusnya melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan berbuatbagaimana caranya agar pelaksanaan pungutan pajak di Desa Sedayudapat berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi dengan perbuatanTerdakwa tersebut membuat pelaksanaan pungutan Pajak Bumi danBangunan di Desa Sedayu menjadi macet / banyak tunggakan.

dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengantahun 2010 telah meminta/ meminjam uang hasil pungutan Pajak Bumi danBangunan dari para Kepala Dusun di Desa Sedayu dan juga meminta /29pinjam uang dari pungutan PBB dari Sekretaris Desa dan Kaur Keuanganyang semuanya tidak distorkan ke Kas Negara tetapi untuk kepentinganpribadi Terdakwa, adapun rincian uang hasil pungutan Pajak Bumi danBangunan dari wajib pajak di Desa Sedayu yang digunakan oleh Terdakwayaitu :a.

menyetorkan uang hasil pungutan ke negara, tetapi padakenyataannya Terdakwa justru memakai / meminta uang pungutan pajak demikepentingan pribadinya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014,tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal01 April 2014, maka semua Jasa Keuangan wajib memberikan 2 (dua) jenispungutan yaitu: (1). Pungutan Tahunan, dan (2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Februari2014;b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, vide Bukti P.1 dan Bukti P2;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa 1.Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, 2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, 2.

Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

1. Catatan dari saksi Gunawan dan saksi Sutarto tentang rincian pungutan pengamanan gaji / sumbangan gaji Tahun 2012 s/d 2016

   Setelah ada arahan dari terdakwa ASMUNGI.S.Pd M.Si, kemudian para guru SDN SeKecamatan Ngimbang yang memperoleh TPPatau sertifikasi Kurang lebin setiap 3 bulan, menyerahkan uang pungutan TPP atausertifikasi melalui masingmasing Kepala sekolah SD. Selanjutnya masingmasingKepala sekolah SD menyerahkan uang pungutan TPP / sertifikasi guru kepada saksiSunaryo sebesar Rp. 150.000, pertriwulan. Setelah menerima uang pungutan sebesarHalaman 7 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.

   M.Si, saksi Tri Mahani menerima uang pungutan dana BOSHalaman 8 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.

   M.Si untukmenyimpan uang Pungutan Dana BOS tersebut. Dimana uang pungutan Dana BOSsebesar Rp. 500, persiswa, uang sebesar Rp. 100, persiswa tersebut diserahkankepada sdr. Wahyu Prastiyawan dan Rp. 400, persiswa digunakan untuk berbagaikeperluan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS;Dimana jumlah uang pungutan Dana BOS yang diterima oleh saksi Samsuri adalahsebagai berikut :Tahun 2015Halaman 10 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Sby.

   Ngimbang secara TUNAIUntuk gaji PNS ada pungutan besaran pungutan disesuaikan dengan golonganmasing masing guru : Golongan II Rp. 5.000,Golongan III Rp. 6.000,Golongan IV Rp. 7.000, Pungutan dilakukan dengan cara dipotong langsung ketika mengambil gaji diUPT.

   Ngimbang dibayarkan secara tunaike saksi Sunaryo Bahwa benar untuk pungutan dana pengaman gaji PNS ada pungutan untukbesaran pungutan saksi lupa Karena yang mengambil gaji langsung bendaharaSDN Munungrejo II yaitu bu luluk dengan cara gaji diambil bendahara tunai diUPT Diknas Kec. Ngimbang sesuai dengan jumlah guru di SDN Munungrejo IIKec. Ngimbang (6 guru) dan sudah ada pungutan langsung dari bendahara UPTkemudian bendahara SDN Munungrejo Il Kec.

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00

Membebaskan pungutan bagi selurun peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutandalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolahswasta.

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 14 dari...Bahwa ahli menerangkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab.Kepulauan Sula pernah mengedarkan Surat Edaran Nomor005/02/DIKBUDPARKS/IV/2017 tanggal 22 Februari 2017 ke sekolahsekolahtentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasukpungutan pengambilan ijazah.Bahwa ahli menerangkan pungutan terhadap kegiatan apapun disekolah tidakdiperbolehkan.Bahwa tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pungutan liaryang

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan selurun peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3.

dan Sumbangan Biaya Pendidikan padasatuan Pendidikan Dasar pada Pasal 11 disebutkan, pungutan tidak boleh :a.

KepulauanSula bahwa sebelum Dana Bantuan Operasional Sekolah cair, mereka selalumelakukan sosialisasi kepada sekolahsekolah tentang penggunaannyasekaligus melakukan sosialisasi tentang larangan pungutan di sekolah dalambentuk apapun.

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello dan sejak April s/d Juni 2011 ketika Herman Taminmenjadi kepala UPTD?

dan pada bulan Juli 2011 pungutan tersebut berhenti;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli 2011 berhenti total;Bahwa saya tidak tahu kemana uang yang diberikan kepada Kepala UPTD;Bahwa ikan hasil tangkapan di jual di dermaga dan tidak ada retribusi;Bahwa nelayan Chantrang yang tidak masuk paguyuban Ichal tidak dipungutretribusi;Bahwa pungutan

diambil dari nelayan dan pembakul;Bahwa bukti pungutan dari nelayan atau pembakul yang buat adalah Ichal;Bahwa tidak ada bukti pungutan dari UPTD, yang ada hanya bukti setor dari Ichalkepada UPTD;Bahwa sebelum Ichal berdiri tidak ada setoran kepada UPTD, pada tahun 2010nelayan Chantrang jual bebas atau menjual liar tanpa ada pungutan;Bahwa yang mengeluarkan ijin untuk nelayan Chantrang adalah dinas kelautan danperikanan bukan UPTD;Bahwa perjanjian antara Ichal dan terdakwa Marcello sebagai kepala

Lampung;Bahwa yang saya ketahui pungutan retribusi yang dilakukan padaUPTD PPI Lempasing tersebut bermasalah karena carapemungutannya yang salah;Bahwa dasar hukum untuk pungutan daerah adalah Perda;Bahwa Ka. UPTD PPI Lempasing / Kadis kelautan danperikanan Prop.

/pungutan tersebut;e Bahwa di paguyuban Ichal ada rekapan atau struk tanda terimapembayaran;e Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan ijin penangkapanikan sulit keluar tetapi setelah ada pungutan ada kemudahandalam perijinan;e Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah dinas kelautan propinsilangsung;e Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;e Bahwa ketika Herman Tamin tidak lagi menjabat ka UPTDpungutan tersebut berhenti juga;e Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak adapungutan

BP/71/VI/2019/Reskrim tetanggal 14 Juni 2019 adalah sebagaiberikut :Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib AnggotaPolres Bengkulu. telah mengamankan para pelaku yang didugamelakukan pungutan liar Retribusi Parkir di kawasan Wisata LenteraMerah Pulau Baai Kel.Sumber Jaya Kec.

Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada harikamis tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratusribu rupiah).Hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hariJumat tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp.1.900.000, (Satu juta sembilanratus ribu rupiah).Setelah uang hasil retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebutterkumpul, uangnya dibagi dua yaitu 50% disetorkan setorkan kepadasdra ISTIN JOYO sedangkan 50% lagi dibagi tiga untuk ketiga

pelakusebagai upah pemungutan retribusi parkir tersebut, untuk bagian yangdidapatkan oleh ketiga pelaku dipergunakan untuk memenuhi kebutuhanseharihari.Ketiga pelaku yaitu sdra INTOH PARIAS MOJO Alias INTO Bin ISTINJOYO bersamasama dengan sdra AKRAMAN Als AKRAM Bin YUNAN(Alm) dan sdra RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDAmaupun sdra ISTIN JOYO (DPO) yang menyuruh ketiga pelaku untukmelakukan pungutan Retribusi Parkir di Lokasi Wisata Lentera Merahtersebut tidak memiliki izin ataupun Surat

Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu yang melakukanpenangkapan terhadap pelaku pungutan liar terhadap INTOH PARIASMOJO alias INTO dan AKRAMAN alian AKRAM dan RIKA PUSPITAalias RIKA); Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan tidakmengajukan saksi yang meringankan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Akraman alias Akram binYunan (alm), Terdakwa Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka Purwanda,Terdakwa Akraman

;Hal 6 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN BglBahwa pungutan liar Retribusi Parkir tersebut dilakukan para Terdakwaperintah lisan sdra ISTIN JOYO (DPO) dengan cara Terdakwa INTOHPARIAS MOJO bersamasama dengan Terdakwa AKRAMAN danterdakwa RIKA PUSPITA SARI menunggu di pos jaga pintu masukkawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai kemudian kendaraan yangdatang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobilberhenti dahulu karena pada pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah

S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan EksporBatubara.Telah dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen Bea dan Cukai SE28/BC/2006tanggal 13 September 2006 yang menyatakan bahwa terhadapbatubara tidak dilakukan pungutan ekspor.Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Pajakdapat membatalkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor90/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2Nopember 2007 No.

menunda sementara atas penerapan peraturan tersebut diatasdengan membuat kesepakatan bersama sepanjang Eksportirmenyampaikan surat pernyataan sanggup membayar.Bahwa Fakta hukum yang sebenarnya berawal dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tertanggal 11 Oktober 2005 perihalPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara yang menyatakanbahwa terhadap ekspor batubara dikenakan Pungutan Ekspor yangdihitung berdasarkan rumus Tarif Pungutan Ekspor X Harga PatokanEkspor (HPE) X Jumlah Satuan

perihal pelaksanaanPeraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

SE10/BC/2006 pada butir 6 huruf b)sehingga diterbitkannya tagihan pertama mengenai pungutan eksporNomor.

Ekspor adalahtermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganTarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.

,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.Bahwa terdakwa melakukan pungutan uang kepada para pedangan ataupenjual tersebut, tanpa disertai Surat tugas dari dinas atau instansi terkait yangberwenang untuk melakukan penarikan Retribusi / pajak, dan uang hasilpungutan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya,hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian pada polres Gowapada hari minggu tanggal 27 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di depanMasjid Agung Syekh Yusuf Jl

Muhammad Nur Dg Pasang bin Tayeb Dg Sanrang, disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diajukan ke persidanagn terkait masalah pungutan liar yangdiduga dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Saksi tahu jika ada pungutan liar yang diduga dilakukan olehTerdakwa setelah ada panggilan dari kantor polisi ;Bahwa Saksi adalah pengawas pertamanan di wilayah Gowa;Bahwa Saksi bekerja secara pribadi tetapi Saksi mempunyai kerjasamadengan pemerintah daerah Gowa ;Bahwa Saksi bekerja sama dengan pemerintah

terhadappenjual lapak di acara car free day;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pungutan sejak 1 tahun yang lalu;Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran pungutan yang Terdakwa ambil daripedagang ;Bahwa tujuan Terdakwa memungut uang setelah selesai acara car free daykarena kadangkadang banyak sampah, sehingga kebanyakan penjualmemberi uang kepada Terdakwa agar sampahsampah tersebut dibersihkan ;Bahwa sepengetahuan Saksi, membersihkan sampah setelah acara car freeday adalah tugas para penjual itu

Bahwa Saksi Syamsurizal mengetahui dariinformasi para pedagang lapak jika setiap acara car free day Terdakwa seringmelakukan pungutan liar sehingga Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddinkemudian memantau semua kegiatan Terdakwa dan melihat Terdakwamelakukan pungutan kepada para pedagang lapak ;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN SgmMenimbang, bahwa Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddin melihat padasaat di lapak mainan anakanak Terdakwa marahmarah karena penjual mainantersebut sudah 2 minggu tidak

Bahwa Terdakwa memungut dari pedagang biaya untuk mengaturlapak maupun membersihkan lapak setelah selesai kegiatan car free daydengan jumlah pungutan yang bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima riburupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk tiap lapak.

, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut: No Bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa impor ataukuasa yang ditunjuk (PPJK)PNBP Yang Berlaku Pada Tambahan Pungutan di luar JumlahDepartemen Pertanian PNBP Yang Berlaku Pada Pungutan(Rp) Departemen Pertanian (Rp)(Rp)1 2 4 51.

;Bahwa benaruang pungutan yang masuk baik uang pungutan KT2 sertauang dari PT. SLI dan PT.

di luar PNBP serta pungutan yang disebut setoran dariPT.

Tidak mungkin saya meloncat memerintahkanlangsung kepada staf karena berarti meloncati 2 jenjang jabatan dalamstruktur organisasi.Dari paparan ini jelas bahwa ada dua macam pungutan yakni dariperusahaan (PT. SU dan PT OBL) dan pungutan dari pengguna jasa saatmau mengambil Sertifikat KT2.

dan karyawan bertiga dan yangdiuntungkan adalah seluruh karyawan* Pungutan ini sudah lama terjadi pada periode saya mulai Agustus2011 s/d Desember 2012* Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002(2) Pungutan pengambilan sertifikat KT2 Dipungut dari pemakai jasa atau perusahaan PPJK Pungutan antara Rp 100.000 s/d 300.000,* Dipungutdi loket oleh petugas loket danHal. 58 dari 74 hal.

Saksi Syafrizal panggilan Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksiadalah korbannya;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan yang dilakukanoleh Terdakwa dan temantemannya terhadap para sopir termasuk Saksi,Zulharmen panggilan Men dan saksi Zendra Zen panggilan Zen dengan carameminta uang di jalan

Saksi Zendra panggilan Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa danHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Swlkorbannya adalah saksi Syafrizal panggilan Zal dan Zulharmen panggilanMen;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan dengan carameminta uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temantemannya

AIC yang membuatnya, dan Saksi tidak ingat siapa orangyang meminta uang tersebut;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN SwiBahwa benar sopir perusahaan pernah tidak membayar pungutan yangdimintakan tersebut dan mobil yang dikendarai sopir tersebut di berhentikandan tidak boleh melanjutkan perjalanan;Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya pungutan tersebut karena jalanyang dilewati oleh sopir adalah jalan yang dibuat oleh PT.

ada menyetor uang pungutan kepada kasPemuda;Bahwa setahu Saksi, jalan tersebut adalah punya PT.

AIC;Bahwa di jalan tersebut ada mobil lain yang lewat namun tidak dipungutseperti mobil pasir, tapi sopirnya saja yang memberinya uang;Bahwa pungutan tersebut awalnya karena ada keluhan dari mayarakat jalanrusak, maka timbul inisiatif pemuda untuk merawat jalan tersebut dengancara minta uang kepada Truk yang melintas di jalan itu;Bahwa Saat ini tidak ada pungutan uang lagi di jalan;Bahwa pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtermasuk pungutan liar dan Wali Nagari telah melarang

KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor: KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April2001 tentang Penunjukkan Pemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnyapungutan serta tatacara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008, diatur bahwa atas impor BKPberupa persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer termasuk suku cadangyang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan, yangdibebaskan dari pungutan

Bea Masuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal22.

pesawat A2808.bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPh Pasal 22 ImporMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesarRp.384.141.750,00 sehubungan dengan impor peralatan militer (alutsista)berupa komponen LRU Avionik pesawat A2808 dari Singapore yangdilakukan oleh Pemohon Banding, karena berdasarkan berdasarkan Pasal 3ayat (1) huruf b angka 11 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang PenunjukkanPemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan

serta tatacarapenyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.03/2008 tanggal 11Desember 2008 diatur bahwa atas impor BKP berupa persenjataan, amunisidan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagikeperluan pertahanan dan keamanan, yang dibebaskan dari pungutan BeaMasuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal 22.

diatas.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding, telah diterbitkan SKPKBPPh Pasal 22 Impor Nomor 00001/227/08/027/10 tanggal 28 April 2010dengan menetapkan Dasar Pengenaan pajak sebesar Rp.384.141.750,00dengan alasan bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian impor ataskomponen dan suku cadang pesawat untuk keperluan TNI Angkatan Udara.bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal22, sifat dan Besarnya Pungutan

Perbuatan tersebut dilakukan olehpara terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tanggal 16 Juni 2016, saksi Drs.Ahmad Mursidi adadidatangi oleh para terdakwa dengan mengatakan ada temuan nihtentang pungutan dana sub rayon kemudian dijawab oleh saksiDrs.Ahmad Mursidi pungutan apa ? lalu terdakwa mengatakan bahwadirinya telah mendapatkan kwintansi biasa yang isinya tentang pungutandari sub rayon . Lalu dijawab oleh saksi Drs.

liar yang dilakukansaksi H.Wahyudi,S.Pd dan pengurus sub rayon 01 untuk biaya ujiansekolah kepada setiap kepala sekolah swasta yang ada di LingkunganSub Rayon dimana terdakwa mengatakan ada temuan pungutan danasub rayon per siswa Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah),sama ada kwintansi iuran siswa, inikan sudah berlangsung lama pakwajar kalo saya minta uang sebesar dua puluh lima juta selanjutnyaterdakwa Il mengatakan ya sudah pak kalau gitu saya akan laporkan inike kejaksaan dan walikota

ya udah dibungkus aja kasusnya,10 % dari kasus;Bahwa saksi merasa takut, tidak tenang / terancam dengan ucapanterdakwa Sumidar Samosir yang mengatakan bahwa pungutan inimelekat pada jabatan saksi sebagai Ketua Sub Rayon 1 membuat saksimenghubungi terdakwa Patan Sinurat dan menanyakan 10% nya ituberapa?

Bahwa pihak Sub Rayon 1 Bekasi yaitu oleh Drs.Ahmad Mursidi,Supardal, S,Pd., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd telah menyatakan kepada ParaTerdakwa bahwa pungutan uang dari orangitua siswa tersebut adalahtidak benar;8.

., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd dandengan nada mengancam maka Para Saksi merasa ketakutan bahwapersoalan pungutan uang tersebut diketahui oleh Walikota, PenegakHukum sehingga takut dipecat atau diproses hukum, maka Para Saksimemberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.053.000, (tigajuta lima puluh tiga ribu rupiah);Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2016/PN Bks9.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

harus dilandasi dengan RAPERDES/PERDES yangtelah dievaluasi oleh Bupati, kemudian pungutan yang diterima atau dikelola adalahmerupakan pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam Buku Kas Umum sebagaipendapatan Desa namun dalam pengelolan pungutan dalam kegiatan pensertifikatantersebut Terdakwa H.

Pungutan Desa;b. Pengelolaan tanah kas Desa;danCc.

Pungutan Desa;Pengelolaan tanah kas Desa;dand.

MUJONO yang sudah dilegalisir, besertalampirannya;1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, besertalampirannya;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya;1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita;1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan

2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30 Desember 2012.42.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.

itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr.

Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotaSorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.

EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk di pelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa Terdakwa tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Terdakwa untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcis masukkenderaan sedangkan untuk sdr. EDISON KARUBUI , Terdakwa tidak tahuhalaman 52 dari 83 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkapa alasannya sehingga tetap melakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest/non dokumen.