Menyatakan barang bukti berupa :1.10.Uang tunai pungutan tambahan dari warga masyarakat pesertaPTSL Ds.

Uang tunai pengembalian uang operasional perangkat yangdiperoleh dari pungutan 48 peserta PTSL, yang berjumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).17. Uang tunai pungutan dari 42 bidang peserta PTSL yang belumdisetorkan ke bendahara desa senilai Rp.8.400.000 (delapan jutaempat ratus ribu rupiah).18. Uang tunai pengembalian pungutan tambahan dari peserta PTSLDs.

setahu saksi uang dari pungutan tambahan tersebut tidak ada yangdigunakan untuk kepentingan desa.Bahwa saksi juga menerima pembayaran pungutan tambahan pesertaPTSL di wilayah Dk.

Pungutan ini tidak ada perdes nya.Bahwa pungutan dalam pemberian surat keterangan hibah/jual beli tidakada dalam salah satu Sumber pendapatan asli desa Kawengan.Tanggapan terdakwa:Terdakwa tidak meminta uang pungutan tambahan tersebut, terdakwahanya meminjam dari saksi..

Februari2018 namun saksi tidak ikut.Bahwa pembayaran pungutan tambahan peserta pTSL di Dk.

rangkap berita acara klarifikasi dan pernyataan dari Kepala Desa Balai Karangan tanggal 30 Oktober 2017 dan diketahui oleh Kepala BPN Sanggau;

PTSL yang dibuat oleh sdri.IRMINA;

PTSL warna biru dengan tandatangan;1 (Satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru tanpa tandatangan (baru);1 (Satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT dll tahun2014 2016;Halaman 3 dari 59 hal.

Bahwa kelebihan uang pungutan program PTSL 2017 ada yang telahdikembalikan oleh Kepala Desa Balai Karangan (Terdakwa sdri.MULYATI) kepada masyarakat namun ada juga yang dikembalikan tetap!tidak secara utuh uang dan untuk itu warga diminta menandatanganikwitansi pengembalian kelebihan uang pungutan tersebut.

Surat pernyataan dari masyarakat Balai Karangan yang menolak denganketetapan kades Balai Karangan;9. 1 (Satu) bundle foto copy kwitansi pembayaran dan pengembalian uangpungutan PTSL yang dibuat oleh sdri.IRMINA;10. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran dan pengembalian uang pungutanPTSL;11. 1 (satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru dengantandatangan;12. 1 (Satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru tanpa tanda tangan(baru);13. 1 (Satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT

Surat pernyataan dari masyarakat Balai Karangan yang menolak denganketetapan kades Balai Karangan;9. 1 (satu) bundle foto copy kwitansi pembayaran dan pengembalian uangpungutan PTSL yang dibuat oleh sdri.IRMINA;10. 1 (Satu) bundle kwitansi pembayaran dan pengembalian uang pungutanPTSL;11. 1 (satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru dengantandatangan;12. 1 (Satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru tanpa tanda tangan(baru);13. 1 (Satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT

PTSL warna biru dengan tandatangan;1 (satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru tanpa tandatangan (baru);1 (Satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT dll tahun2014 2016;1 (satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT dill tahun2014;397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) buah dokumen persyaratan PTSL;1 (Satu) buah laptop Merk Acer warna hitam;Dikembalikan kepada KANTOR DESA BALAI KARANGAN melaluisaksi UTIN UMINTARSIH.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp

Memerintahkan Termohon Keberatan (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan) melalui PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan Memberikan Informasi yang dimohon Pemohon Keberatan berupa:a) Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon ijin mendirikan bangunan (rumah tinggal dan bukan rumah tinggal) beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap ijin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di wilayah administrasi Pemerintah

Kota Tangerang Selatan selama tahun 2012 dan 2013;b) Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon ijin reklame beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap ijin reklame yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di wilayah administrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2012 dan 2013;c) Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon ijin lokasi beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap ijin lokasi yang

Mineral Exportindo terhadap Surat KetetapanPajak (Pungutan Ekspor) No.: KEP91/AG/2007, yang berdasarkan manakeberatan Penggugat berdasarkan surat Penggugat tanggal 5 Nopember 2007Nomor 001/MEDJA/X/2007, hal: Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak(Pungutan Ekspor) No.

Ekspor adalahnilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yangberlaku. pada saat pembayaran Pungutan EksporHalaman 9 dari 33 halaman.

Putusan Nomor 63 PK/TUN/2011kekurangan pembayaran pungutan ekspor yang terjadi karena perbedaannilai kurs (antara nilai kurs menurut Penggugat dan menurut Tergugat)pada saat pelunasan pungutan ekspor.

Tentang Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pungutan Ekspor.1 Bahwa sebelum mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak(Pungutan Ekspor) No.: KEP91/AG/2007, Penggugat telahmelakukan pelunasan atas jumlah pajak/pungutan ekspor yangdinyatakan,, terutang dalam Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor)No.: KEP91/AG/2007, yaitu dalam jumlah Rp. 2.397.236.661,99 (duamilyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enamribu enam ratus enam puluh satu rupiah dan sembilan puluh sembilansen),

Pungutan Ekspor adalah termasuk kelompokPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) .

agar dilakukan pemkeriksaan oleh KantorPelayanan dan apabila terdapat kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor agardibuatkan surat tagihan i ;butir 7 : ketentuan mengenai denda sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor. 93/PMK.02/2005, tidak dikenakan terhadap hasil verifikasi yangdilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan tersebut butir 6 ;bahwa telah dijelaskan diatas, pembayaran terhadap Pungutan Ekspor.

No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan ekspor atas batubara dan No.131/PMK.010/2005 mengenai perubahan atas peraturan Menteri Keuangan tentangpenetapan tarif pungutan ekspor.Bahwa telah dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan No.

Bahwa Fakta hukum yang sebenarnya berawal dari Peraturan Menteri KeuanganNomor. 95/PMK.02/2005 tertanggal 11 Oktober 2005 perihal Penetapan TarifPungutan Ekspor atas Batubara yang menyatakan bahwa terhadap ekspor batubaradikenak Pungutan Ekspor yang dihitung berdasarkan rumus Tarif Pungutan EksporX Harga Patokan Ekspor (HPE) X Jumlah Satuan Barang X nilai kurs.Penjelasan Tambahan.Hal. 6 dari 13 hal. Put.

pelaksanaan Peraturan MenteriKeuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atasBatubara.

Sehingga sangat jelas Pungutan Eksporbatubara bukan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).5. Bahwa data penjelasan tambahan.Hal. 10 dari 13 hal. Put.

Haryono KM4Setiap bulan dalam tahun 2015 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember : 200.000 200.00053. Pada lokasi: .Maret MasukaSetiap bulan dalam tahun 2015 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember: : 200.000 200.000 54.

Cak IminSetiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.100.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember50.000 50.000 : 29. Pada lokasi : PT. BFI Tbk.Setiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember200.000 200.000 : 30.

Pada lokasi: .Maret MT.HarionoSetiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember200.000 200.000 : : : : : : : : : Jumlah pungutan retribusi parkir yang diterima terdakwa secara tersendiri dari 55 lokasidalam tahun 2017 sebesar Rp.20.570.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember10.285.000 10.285..000 = Jumlah pungutan retribusi parkir yang

Pada lokasi :l.Maret MT.Hariono Setiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember200.000 200.000 Jumlah pungutan retribusi parkir yang diterima terdakwa secara tersendiridari 55 lokasidalam tahun 2017 sebesar Rp.20.570.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember10.285.000 10.285..000 Jumlah pungutan retribusi parkir yang diterima terdakwa

BFI Tbk.Setiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember200.000 200.000 30. Pada lokasi : Toko IntanSetiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.200.000Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember100.000 100.000 31.

Simatupang, juga menyatakanbahwa pungutan harus sepadan dengan ruang lingkup tugasbadan/lembaga yang melaksanakan pungutan tersebut,berbeda dengan pajak yang meliputi semua transaksi yangbernilai uang.

pungutan adalah pihak yang memangbergerak di bidang industri jasa Keuangan.

pungutan dan biaya yang dibayarkan olehHalaman 35 dari 78 halaman.

Secarateknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harusdengan UndangUndang tersendiri karena akan banyak UndangUndangyang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. ... 5. Bahwa pengaturan mengenai pungutan dalam PP Pungutan terhadappihak yang diawasi oleh lembaga pengawas jasa keuangan adalah halyang lazim di banyak negara.

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN YANG WAJIB DIBAYAR OLEHPROFESI PENUNJANG BERDASARKAN PP PUNGUTAN ADALAH BIAYAPENDAFTARAN DAN BIAYA TAHUNAN SERTA TIDAK MENGATURHalaman 63 dari 78 halaman.

Pada lokasi :I.Maret MT.Hariono Setiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 200.000 200.000 = = ~ = = 7 = = Jumlah pungutan retribusi parkr yang diterima terdakwa secara tersendiri dari 55 lokasidalam tahun 2017 sebesar Rp.20.570.000 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 10.285.000 10.285..000 = : : 5 7 : 7 7 : Jumlah pungutan

Pada lokasi :Il.Maret MT.Hariono Setiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000 Halaman 63 dari 184 Putusan No19/Pid.Sus.TPK/2018/PN.P TK JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesember 200.000 200.000 Jumlah pungutan retribusi parkir yang diterima terdakwa secara tersendiri dari 55 lokasidalam tahun 2017 sebesar Rp.20.570.000 JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesember 10.285.000 10.285..000 Jumlah pungutan

Pada lokasi :l.Maret MT.Hariono Setiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000 JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesember 200.000 200.000 Jumlah pungutan retribusi parkir yang diterima terdakwa secara tersendiri dari 55 lokasidalam tahun 2017 sebesar Rp.20.570.000 JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesember 10.285.000 10.285..000 Jumlah pungutan retribusi parkir yang diterima terdakwa dari 15 titik/

MT.Haryono16.Pungutan Terdakwa lakukan karena ada dipinggir jalan umum dan hal tersebut adalah ideTerdakwa sendiri dan penarikan retribusi ditempattempat tersebut tidak di kasi karcisparkir tetapi Terdakwa membuat kwitansi;17.Bahwa Terdakwa melakukan pungutan retribusi parkir di Mini Market INTAN MARKETperbulannya sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2014, namunberdasarkan barang bukti berupa tanda terima pungutan retribusi parkir terhadap MiniMarket INTAN MARKET sejak tahun

Pada lokasi :I.Maret MT.Hariono Setiap bulan dalam tahun 2017 pungutan yang diterima terdakwa sebesar Rp.400.000 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September OkKober Nopember Desember 200.000 200.000 = = 7 = = Jumlah pungutan retribusi parkr yang diterima terdakwa secara tersendiri dari 55 lokasidalam tahun 2017 sebesar Rp.20.570.000 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 10.285.000 10.285..000 : 3 : 7 : : 7 7 Jumlah pungutan retribusi

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) lembar setoran pungutan dari Linmas periode bulan Maret 2017 sampai bulan Januari 2018.
2. 16 (enam belas) lembar slip gaji Pegawai Linmas Desa Pemecutan Kaja periode bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2017.
3. Uang tunai sebesar Rp. 3.203.000,- (tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Surat menyurat;Bahwa pungutan selain pungutan yang dilarang tersebut boleh dilakukanseanjang diatur dalam Perdes?

Bahwa saksi mengetahui pungutan tersebut namun saksi tidak mengetahuiSiapa yang melaksanakan pungutan tersebut dan siapa yang memerintahkanuntuk melakukan pungutan. Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil pungutantersebut.

Petugas pungutan Sumbangan...terlampir Pasal 2. Masing masing petugas pungut diberikan imbalan 50 % dari totaljumlah pungutan yang didapat khusus dari hasil pungutan pedagang kakilima Pasal 3.

1. Menyatakan terdakwa SUMARNI Als ANI Binti HANAFI ABDUL SAMAD telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan " Pungutan liar "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMARNI Als ANI Binti HANAFI ABDUL SAMAD tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan ;
3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapakan

Rekening : 4570010005 24000 a.n SUMARNI
Uang Tunai sebesar Rp.3930.000,-
seluruhnya dirampas untuk negara
- 4(empat) buku kecil catatan pungutan
- 6(enam) buku besar catatan pemasukan dan pengeluaran pungutan
- 1(satu) lembar kwintasi tanggal 06 - 04 - 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran sampah warga dan sampah pasar PKL
- 1(satu) lembar kwintasi tanggal 31 - 10 - 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran sampah

Samarinda lIlir yaitu saksi AGUSSALIM;Bahwa uang hasil pungutan dipergunakan untuk:1.

Lambung Mangkurat Gang Rivai Samarinda ada kamilakukan pemungutan kepada pedagang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) per lapak tiap hari dan Dasar kami melakukan pemungutantersebut adalah untuk kegiatan kemasyarakatan di Lingkungan RT. 34Kelurahan Pelita Samarinda; Bahwa saksi menerangkan Besaran pungutan Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) tersebut adalah merupakan besaran jumlah pungutan yangsebelumnya tetah dilakukan sebelumnya oleh Karang Taruna dan Untukpelaksanaan pungutan ini kami dari

ada ancaman kekerasan jika Saksi tidak membayar pungutan /retribusi tersebut; Bahwa saksi menjelaskan pungutan tersebut sifatnya wajib dan jikatidak bisa membayar sebesar 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) makaterdakwa meminta sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) saja dan DapatSaksi jeiaskan terdakwa tidak pernah mengambil/merampas daganganmilik Saksi jika Saksi tidak membayar pungutan/retribusi;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa meminta pungutan/retribusitersebut kepada Saksi hanya seorang diri dan Dapat

sekarang dan Dapat Saksi jelaskan Saksi membayarpungutan/retribusi tersebut kepada terdakwa; Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa ada memberikan buktiberupa karcis terkait pungutan/retribusi tersebut,namun hampir sekitar 2(dua) tahun terdakwa tidak pemah lagi memberikan bukti berupapungutan/retribusi yang telah kami bayarkan dan Dapat Saksi jelaskantidak ada ancaman kekerasan jika Saksi tidak membayar pungutan /retribusi tersebut; Bahwa saksi menerangkan pungutan tersebut sifatnya wajib dan

pungutan liar itu atas suruhan dariKetua RT 34 dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnyadari terdakwa SUMARNI Als ANI kami mengamankan berupa BukuRekening Bank BRI dengan No.REK : 457001022682532 a.nSUMARNI, Deposito Berjangka di Bank BRI No.REK : 457001000552400 a.n SUMARNI, uang tunai sebesar Rp. 3.930.000,, 4 (empat) bukukecil catatan pungutan, 6 (enam) buku besar catatan pemasukan danpengeluaran pungutan selanjutnya SUMARNI Als ANI dan berang buktitersebut kami bawa ke Polresta

Putusan Nomor 02 P/HUM/2015Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana InvestasiPendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah MenengahKejuruan Negeri, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.

Seharusnya Termohon menentukan besaranbiaya/tarif/pungutan pendidikan dengan persetujuan bersama DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;7.

besaran pungutan dalam materi muatan PeraturanWalikota a quo tidaklah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 58 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah yang melarang pungutan selain yang ditetapkandalam peraturan daerah.

Menyatakan bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan DanaInvestasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan SekolahMenengah Kejuruan Negeri tidak sah dan batal demi hukum;4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan WalikotaMalang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan PenyelenggaraanPendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada SekolahMenengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;5.

Fotokopi Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan danSumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;9.

uang dari masyarakatpeserta PRONA 2006 adalah saksi Umar Latif sebagai Kepala BPN KotaParepare ketika terjadinya pungutan uang tersebut di atas, sehinggadengan demikian, tidak tepat apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapatbahwa pungutan tersebut Terdakwa telah menggunakan secara bersamasama dengan saksi Budi Hartono sebagaimana disebutkan di atas;Bahwa oleh karena penerimaan dan pengeluaran uang pungutan dariwarga masyarakat pemohon PRONA 2006 bukti (B16) yang dijadikanbarang bukti dalam perkara

dari warga masyarakat pemohon sertifikatPRONA 2006 bukan program SMS, adalah merupakan penilaian danpendapat Majelis Hakim Kasasi yang cenderung bersifat subyektif dantidak didasarkan fakta hukum, karena sama sekali tidakmempertimbangkan bahwa pungutan dana masyarakat peserta PRONA2008 yang anggarannya sudah ada dalam DIPA 2006 tidak ada kaitannyadengan perbuatan Terdakwa menerima hadiah atau janji atau mengetahuiadanya pungutan tersebut.

Bahwa adapun dana pungutanmasyarakat peserta PRONA 2006 dengan jenis pungutan sebagaimanabukti (PK 1) tidak ada anggarannya dalam DIPA 2006. Adapun dana yangtersimpan pada Bendahara Kantor BPN yang bersumber dari pungutanmasyarakat peserta PRONA 2006 dan Terdakwa sama sekali tidak tahumenahu karena pungutan tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menjabatsebagai Kepala Kantor BPN Parepare.

Demikian pula tidak benardan tidak berdasarkan fakta hukum bahwa ada kaitannya pungutan danayang diterima saksi Budi Hartono diperuntukkan membiayai kegiatan HariUlang Tahun Agraria Nasional pada tahun 2006 termasuk menjamukedatangan tamu BPN, dan yang benar pungutan dana untuk mendanaikegiatan HUT Agraria Nasional adalah inisiatif pegawai BPN untukmenyumbang bukan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Kantor BPN KotaParepare (vide bukti PK 4).

No. 209 PK/Pid.Sus/201015.16.pidana korupsi dengan saksi Budi Hartono dengan mempergunakan uangyang diperoleh dari pungutan masyarakat peserta PRONA tahun 2006;Bahwa pungutan yang dilakukan oleh saksi Setiawan Azis selaku LurahBukit Indah adalah pungutan sah menurut hukum keperdataan karenadilakukan atas dasar hasil kesepakatan masyarakat peserta PRONA 2006yang diputuskan bersama pada tanggal 25 Mei 2006.

OJK adalah Lembaganirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, danakuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolaholah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (Vide Pasal 37ayat (5) UU OJK).Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelakuusaha, seharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari danatau untuk kepentingan pelaku

Menurutnya, jika Manajer Investasi sudahdikenakan Pungutan OJK, maka bisnis underwriter jugadikenakan, sehingga dikenakan 2 (dua) kali pungutan. PadahalPerusahaan Efek sudah mendapatkan pungutan transaksi saham daripihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga besaran pungutan yangberganda tersebut akan semakin menyulitkan perusahaan efek yangpendapatannya tidak setinggi perusahaan industry jasa keuanganlainnya.

Apakah akan tetap mendapatkan pungutan tersebut?".(Bukti P22).Bahwa Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Fransiscus Welirang,juga mengatakan, saat UndangUndang terkait pungutan OJK terbit,seluruh industri jasa keuangan dikenakan pungutan tersebut. Tidakada pemilahan lembaga yang harus membayar pungutan. "Menurutsaya itu salah, karena tidak semua emiten itu industri keuangan.Pasar modal tidak seluruhnya di sektor keuangan.

dimaksud di atas.Pasal 2 PP OJK:(1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.(2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayarPungutan yang dikenakan OJK.Pasal 3 PP OJK:(1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2digunakan untuk membiayai kegiatan operasional,administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukunglainnya.(2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakanuntuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud padaayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.(3) Dalam hal Pungutan

Keberadaan PP OJK yang memperluas cakupan Pihak Yang WayjibMembayar Pungutan OJK telah merugikan Profesi Penunjang PasarModal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan KegiatanUsaha Non Jasa Keuangan, dan pungutan OJK tersebut akanmembebankan pemodal dan masyarakat yang mencari sumber pendanaanalternatif bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengandemikian, adanya beban pungutan OJK akan mematikan pelaku usahaMikro, Kecil dan Menengah karena biaya transaksi di sektor pasar modalakan

No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan MenteriKeuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan eksporatas batubara dan No. 131/PMK.010/2005 mengenai perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor ;5. Telah dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan No. S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan EksporBatubara ;6.

Bukti Pembayaran Pungutan Ekspor tanggal 7 April 2006 ;5. Surat dari kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai PenyelesaianDenda Administrasi Atas Keterlambatan pembayaran Pungutan Ekspor No.S805/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;6. Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai PenetapanSanksi Administrasi No. 82/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;7.

termasuk sanksi administrasi yang timbul sebagai akibatnyaadalah temasuk dalam kelompok Pungutan Negara Bukan Pajak(PNBP) ;5.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 selanjutnya telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk dalam kategoriPNBP.

Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenishasil batubara, sehingga Pungutan fEkspor atas komoditipertambangan batubara bukan termasuk kategori Pungutan Eksporyang merupakan PNBP ;7.4.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014,tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal01 April 2014, maka semua Jasa Keuangan wajib memberikan 2 (dua) jenispungutan yaitu: (1). Pungutan Tahunan, dan (2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Februari2014;b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, vide Bukti P.1 dan Bukti P2;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa 1.Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, 2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, 2.