Tutit, Sp.Og BinAlm Moedjono menyatakan bahwa dalam Permenkes Nomor : 900/Menkes/SK/VIV/2002 pasal 18 huruf g menyebutkan bahwa seorang bidan berwenanguntuk melakukan penjahitan luka epiosiotomi dan luka jalan lahir sampaitingkat Il, bahwa tingkat perlakuan pada perineum dibagi 4:Tingkat : bila perlakuan hanya terbatas pada mukosa vagina ataukulit perineum;Tingkat Il : adanya perlakuan yang lebih dalam dan luas ke vaginadan perineum dengan melukai fasia serta ototototdiafragma urogenetale.Tingkat

Tutit, Sp.Og BinAlm Moedjono menyatakan bahwa dalam Permenkes Nomor : 900/Menkes/SK/VIV/2002 pasal 18 huruf g menyebutkan bahwa seorang bidan berwenanguntuk melakukan penjahitan luka epiosiotomi dan luka jalan lahir sampaitingkat Il, bahwa tingkat perlakuan pada perineum dibagi 4 :Tingkat : bila perlakuan hanya terbatas pada mukosa vagina ataukulit perineum;Tingkat Il : adanya perlakuan yang lebih dalam dan luas ke vaginadan perineum dengan melukai fasia serta ototototdiafragma urogenetale.Tingkat

Tutit, SoOg Bin Aim Moedjono bahwa dalamPermenkes Nomor : 900/Menkes/SK/VIV2002 pasal 18 huruf 9menyebutkan bahwa seorang bidan berwenang untuk melakukanpenjahitan luka epiosiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat Il ;Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2010 Berdasarkan keterangan saksi AKP dr. Ananingati,Sp.Og Binti Afnanjas, keterangan ahli Dr.

irisan daundengan berat bersih irisan daun 1,03254 gram yang tersimpan didalambungkus rokok Gudang Garam Signature disita dari Alam Erlangga aliasElang bin Kristiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB 600/2020/NNFberupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118Halaman 3 dari 10 Putusan No. 303/PID.SUS/2020/PT SMG(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

NNF/ berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 1,03254 gram yang tersimpan didalambungkus rokok Gudang Garam Signature disita dari Alam Erlangga aliasElang bin Kristiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB600/2020/NNFberupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

SAPTO SRI SUHARTOMOselaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan :bahwa barang bukti Nomor : BB4374/2019/NNF berupa Irisan Daun tersebutmengandung Senyawa Sintetis FUB AMB terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 88 ( delapan puluh delapan ) dalam Peraturan Menkes RINomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUORO NNEI.

Bahwa 5 FLUORO NNEI adalah termasuk ke dalam Golongan NEW PsichoactiveSubtances ( Zat Psikoaktif ) yang belum terdaftar dalam peraturan Menkes RINomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan, tanpa hak ataumelawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan

Bahwa 5 FLUORO NNEI adalah termasuk ke dalam Golongan NEW PsichoactiveSubtances ( Zat Psikoaktif ) yang belum terdaftar dalam peraturan Menkes RINomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal131 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPermenkes No.50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika;Menimbang,

,lbnu Sutarto,S.T. dan Eko Fery Prasetyo,S.Si dengan kesimpulan bahwa BB4374/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 88 (delapan puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 50Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan faktafakta hukumtersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam perkara a quoberperan dengan selalu mengantarkan

Yang dimaksud dengan Obat adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;o Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalahbahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luartubuh manusia

Danjuga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasidisebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariBadan POM;Bahwa Izin edar menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.23.3516 adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat,obat tradisional, kosmetik, Suplemen makanan dan makanan yangdikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produktersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan Obat adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalahbahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luartubuh manusia

Puti S.H,SpPtanggal 17 Mei 2010, namun apabila mendasari Kep MenkesRl Nomor : 522/Menkes/ sie/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008penunjukkan laboratorium pemeriksaan psikotropika danNarkoba adalah instansi yang berwenang untuk melakukanpemeriksaan labolatorium terhadap kasus Narkotika danPsikotropika adalah atas pemeriksaan spesimen dan bahanbaku adalah BNN (Badan Narkotika Nasional), laboratoriumdi lingkungan Polsi, Pusat Labfor Mabes Polri, LabforPolri Cab.

Demikian jugapemeriksaan spesimen dan pemeriksaan bahan baku telahditunjuk oleh Kep Menkes tersebut.Bahwa hasil pengujian barang bukti tersebut adalah tidaksesuai aturan Kep Menkes tersebut di atas, maka barangbukti berupa surat hasil laboraturium tersebut tidakmemiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti surat, namundemikian karena Terdakwa mengakui perbuatannya dandibenarkan oleh para Saksi yang hadir dan Saksi yangtidak hadir.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalamperkara ini, MajelisHakim

berpendapatsetelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuatoleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaannarkotika secara pro justitia namun berhubungan danbersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa,sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapatmemperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/Pemohon banding sangat keberatan karena berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor522/Menkes

Projustisiakarena 1 (Satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dariUPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor :4.455/1063/BLK/H/2015 tanggal 24 Februari 2015 terhadap urineatas nama Terdakwa Heri Ronal, pangkat Kopda NRP31970019141175 jabatan Babinsa Koramil 19/Leupung,kesatuan Kodim 0101/BS dengan hasil test urine Terdakwapositif mengandung zat narkotika Amphetamine,Methamphetamine tidak termasuk dalam daftar LampiranKeputusan Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesiaNomor 522/Menkes

/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 dan tidakdapat dijadikan sebagai Petunjuk karena pemeriksaan yangdilakukan diluar dari Laboratorium yang ditunjuk oleh MenteriKesehatan Republik indonesia Nomor 522/Menkes/SK/V1/2008Validitas dan keakuratan hasil pemeriksaan Narkotika masibelum sempurna atau tidak layak sama sekali digunakansebagai bukti untuk Projustisia.Bahwa Test Urine Narkoba tersebut yang menyatakan urineTerdakwa positif mengandung methampetamina merupakan alatbukti surat sifatnya hanya menjelaskan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;.

Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/2017Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupunyang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PenyaluranAlat Kesehatan, untuk 4 (empat) kelompok alat kesehatan secara lengkap,yaitu:a.Izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, untuk jenis alat kesehatan CArm dan Xray mobile;.Izin Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, untuk jenis alatkesehatan Phacoemulsification, Mikroskop

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/20178.

yang tidakdapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima olehKelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab; dan/atauf. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaanBarang/Jasa produksi dalam negeri;Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupunyang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/2017telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun2004, dalam Pasal 12;Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan danKerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dalam LampiranAngka 70 dan 71;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, dalamPasal 5 ayat (1);Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahgunaNarkotika Golongan " tidak terpenuhi mengingat pemeriksaan urine Terdakwadi Staf Kodim 0109/Singkil tanggal 2 Maret 2015 tidak sesuai denganKeputusan Menkes Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 karena Staf Kodim 0109/Singkil tidak termasuklembaga penyelenggara Laboratorium penguji Narkotika.2.

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/23/IV/2006 tanggal 22April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX,Kabupaten Karanganyar,yang bermeterai cukup, dilegalisir dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;Bs Potokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / jinperceraian Nomor : Kp.04.02/MENKES/54/2019 atas nama Pemohon :XXXXXXXXXX, SE dengan XXXXXXXX tertanggal 17 Januari 2019 yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, yang bermeterai cukup, dilegalisirdan telah dicocokkan

Kp.04.02/MENKES/54/2019 tertanggal 17 Januari 2019 ( bukti P3 )sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diteruskan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohondan Termohon maupun memerintahkan untuk mediasi sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2016 karena Termohon tidak hadir dipersidangan, namun demikian Hakim telahberusaha memberi nasehat secukupnya agar Pemohon tetap rukun dan utuhdalam rumah tangganya dengan Termohon

menyerahkan Narkotika Golongan Itersebut yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obatdan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndangNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September2019 dengan kesimpulan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening shabudengan berat netto 0,2382 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

bukan tanaman tersebut yaitu Menteri Kesehatan atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti2 (dua) sachet kristal bening shabu dengan berat netto 0,2382 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI Nomor 50

shabutersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Masita Alias Bunda Lia BintiTampa (penyidikan dilakukan terpisah) dengan harga Rp. 3000.000, (tiga jutarupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti2 (dua) sachet kristal bening shabu dengan berat netto 0,2382 gram dan urinTerdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

tersebut oleh Penyidik telah disita secarasah menurut hukum ;Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umumjuga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NomorLab : 3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 2 (dua) sachet kristal bening shabu dengan berat netto 0,2382 gram dan urinHalaman 12 dari 25, Putusan Nomor142/Pid.Sus/2019/PN MIlTerdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

Hal tersebut dibuktikan ternyata beberapahari sebelum dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa mengkonsumsi shabutersebut bersama dengan saksi Heri, Hal tersebut diperkuat dengan hasilpemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3641/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan urin Terdakwa mengandung metamfetaminaterdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 50tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURINomor 35 tahun 2009 tentang

obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi olehPT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak tahun 1995PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar/obat palsu ; Bahwa sesuai indikasi medis seseorang yang seseorang membutuhkanobat daftar G ke Apotik dengan menggunakan resep dokter ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1332/Menkes

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

berkas Penyidik) ;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil dobel L dari Saksi Doni Sastra

Dan berdasarkan keterangan AHLI Hifdziulil azmi, s.Farm, Apt Bin Munajah Abdullah Sudjak, menerangkan bahwa : ObatMerk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwa Obatsediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain , Narkotika,Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas, yangmenggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di atur dalamPeraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, Tentang RegistrasiObat Jadi, dan juga di atur oleh Badan

POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017tentang kreteria dan tata laksana Registrasi obat serta juga diatur dalamperaturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER / XI / 2008 TentangRegistrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalam Golongan Obat BebasTerbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasi obat DTL dan Lingaran Biruyang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebas terbatas yaitu Obat Keras yang bisadiperoleh tanpa Resep Dokter, Kandungan yang terdapat didalam Obat SamcodinTablet tersebut yaitu Dextromethorpahane

Untuk Penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (satu) kalipemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / Kemasan obat ;Bahwa menurut ahli keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturan mentri keehatanRepublik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 Tentang Pedagangan EceranObat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memiliki tenaga teknis kefarmasiansebagai penanggung jawab dan hanya bisa menjual obat bebas dan obatbebas terbatasBahwa

Esa Medika Mandiri berupa Berita Acara Uji Fungsi atas 5 (lima) unit Vital Sign Monitor merk Welch Allyn type CVSM 6400 NIBP & Sp 02 negara asal Swedia tertanggal 03 Januari 2013;92. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095 / Menkes / SK / II / 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 008 / Menkes / SK / I / 2012 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota tahun anggaran 2012;93. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang pelimpahan wewenang penetapan pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingat Kabupaten

Esa Medika Mandiri berupa Berita AcaraUji Fungsi atas 5 (lima) unit Vital Sign Monitor merk Welch Allyn typeCVSM 6400 NIBP & Sp 02 negara asal Swedia tertanggal 03 Januari2013;1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095 /Menkes / SK / Il / 2012 tentang perubahan atas Keputusan MenteriKesehatan nomor : 008 / Menkes / SK / / 2012 tentang alokasianggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pelaksanaanProgram

Kumpulan Pane pada tanggal 19 Februari 2012sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah); Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/II/2012 tentang Perubahan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 tanggal 23 Februari 2012 RSUD dr. H.

Kumpulan Pane pada tanggal 19 Februari 2012sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah);Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/II/2012 tentang Perubahan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten/Kota TahunHalaman 43 dari 242 Putusan Nomor 81/Pid.Sus. TPK/2016/PN.MdnAnggaran 2012 tanggal 23 Februari 2012 RSUD dr. H.

TPK/2016/PN.MdnProgram Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kotatahun anggaran 2012, yang kemudian dirubah pada Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 095 / MENKES / SK / II / 2012 tanggal 23Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 008 / MENKES / SK / I / 2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota tahunanggaran 2012, dimana dalam Keputusan Menteri tersebut

Kumpulan Pane KotaTebing Tinggi ditetapkan sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan TA 2012 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :095 / MENKES / SK / II / 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 008 /MENKES / SK /I / 2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Propinsi dan Kabupaten / Kota tahun anggaran 2012, dimana RSUDDr. H.

Menkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang pedagang obat eceran.Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 21.00 witaditoko milik terdakwa yang beralamat di Pasar Ulin Raya yang beralamat di Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.

Menkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang pedagang obat eceran ;Menimbang,bahwapersyaratan yang harus dimiliki Toko obat dan Apotik dalammenjual antara lain obat DEKSTROMETORFAN, obat CARNOPEN, obat DEXTRO, obatSOMADRIL, obat TAMADRIL kepada seorang konsumen harus memiliki tenaga ahli yangmengerti dibidang obatobatan/Apoteker agar dapat memberikan penjelasan mengenai obatobatan sesuai kegunaan dan indikasinya, apabila dijual kepada konsumen dan dikonsumsidalam jumlah besar/dosis tinggi atau melebihi

Narkotika Golongan I tersebut yaitu Menteri Kesehatan atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikNomor Lab : 3131/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulanbarang bukti 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu dengan beratnetto 15,9521 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Golongan bukan tanaman tersebut yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 3131/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dengankesimpulan barang bukti 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabudengan berat netto 15,9521 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dariBadan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3131/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto 15,9521gram dan urin Terdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

kecil, dan belum ada yang dijual oleh Terdakwa.a Bahwa benar Terdakwa membayar lunas shabushabu tersebutdengan harga Rp19.000.000,00Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN MIlMenimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris kriminalistikNomor Lab : 3131/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulanbarang bukti 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto15,9521 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tujuh)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50tahun 2018

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntungHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Smnrokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalampuntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang

saksiTriyadi Gustiawan Als Dede Simat Bin Agus Arippudin untuk kemudian dibawake SatRes Narkoba Polresta Banyumas.Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistiknomor : 1501/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB3131/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

untuk kemudian dibawake SatRes Narkoba Polresta Banyumas.Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistiknomor : 1501/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB3131/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomorHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bmsurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Sampurna yang didalamnya terdapat 1 plastik yangberisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,48 gram.Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik nomor : 1501/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulansetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB3131/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistiknomor : 1501/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB3131/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia

TriyadiGustiawan Als Dede Simat Bin Agus Arippudin untuk kemudian dibawa keSatRes Narkoba Polresta Banyumas.Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik nomor : 1501/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulansetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB3131/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Pengetahuan danHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.SDAkehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi iin untuk mendistribusikan

Nining Kushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalahtenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalah tenagayang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dantenaga teknis kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan praktik kefarmasian syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi

Nining Kushardiningsih, Apt, yangberwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian,yang mana tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.Tidak semua orang diperbolehkan praktik kefarmasian syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Ijin Praktik dan Ijin KerjaTenaga Kefarmasian ; Bahwa benar menurut ahli Dra.

Tidak semua orangdiperbolehkan praktik kefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasiansudah diatur dalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentangRegistrasi, ljin Praktik dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa dan terdakwa II telah dengan sengajatanpa keahlian dalam bidang kefarmasian menjual obat jenis Carnophen danobat jenis Dextro tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan tanpamemperhatikan standar

Tidak semua orang diperbolehkan praktik kefarmasiansyarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RINomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Ijin Praktik dan Ijin KerjaTenaga Kefarmasian ;Bahwa untuk sediaan farmasi berupa Carnophen produksi ZenithPharmaneutical sebanyak 110 butir/tablet yang dikems dalam bentuk striptermasuk obat keras atau daftar G, yang sudah dibatalkan ijin edarnya dansudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009berdasarkan

Askes (Persero) Cabang Banda Aceh tersebut, terdakwa Iselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak memberi balasan ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 332/ Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan PemeliharaanKesehatan tahun 2006 Pembayaran Dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) diPuskesmas secara kapitasi Rp.1000 perjiwa/bulan langsung ke Puskesmas ;Bahwa meskipun terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telahmengetahui kalau

Askes(Persero) Cabang Banda Aceh dimana surat sebelumnya diparaf terlebih dahulu olehterdakwa II ;Bahwa meskipun terdakwa I sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidietelah mengetahui kalau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 332 Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang PedomanPelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askesin) tahun 2006,Proporsi penggunaan dana RJTP Kapitasi tahun 2006 oleh Puskesmas digunakan untuk jasapelayanan pemenuhan

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Cabang Sigli sebesar Rp. 1.254.410.000, (Satu milyar dua ratus lima puluhempat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan KesehatanMasyarakat Miskin (Askeskin) tahun 2006 yasng ditetapkan dalam Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dalamhal penggunaaan proposi dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 seharusnya didasarkanpada Perda atau SK Bupati/ Walikota atas

(tiga milyarsepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;Bahwa dana program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Miskin JPKM/Askeskintahun 2006 menurut Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan MasyarakatMiskin Askeskin tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dialokasikan untukmembayar kegiatan pelayanan kesehatan penunjang dengan rincian :1. Dana pelayanan Kesehatan dialokasi sebesar (95%) :a.

Askes (Persero) dialokasikan sebesar 5% ;Bahwa menurut pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakatmiskin Askeskin tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri RepublikIndonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 terdapat danaSafeguarding yang digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi(Renmonevy) dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta Administrasi Umum ;Bahwa dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie sebesarRp. 3.010.584.000.