resepdokter;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun keahlian dalamhal kefarmasian dan dalam memperdagangkan obatobatan tersebutterdakwa tidak memiliki izin edar dari dari Badan Pengawas Obat danMakanan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;Bahwa menurut Ahli, barang bukti sediaan farmasi jenis obat :> 400 Butir TRAMADOL> 900 Butir HEXYIMER> 290 Butir TRIHEXYPHENIDYLTermasuk jenis obat keras/obatobat tertentu yang penggunaanya wajibpakai resep Dokter.Bahwa sesuai dengan SK MENKES

lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun keahlian dalamhal kefarmasian dan dalam memperdagangkan obatobatan tersebutterdakwa tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.Bahwa menurut Ahli, barang bukti sediaan farmasi jenis obat> 400 Butir TRAMADOL> 900 Butir HEXYIMER> 290 Butir TRIHEXYPHENIDYLTermasuk jenis obat Keras / obat obat tertentu yang penggunaanya wajibpakai resep DokterBahwa sesuai dengan SK MENKES

RUDI HARTONO, Apt, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkanisi BAP; Bahwa menurut ahli, barang bukti sediaan farmasi jenis obat: 400 Butir TRAMADOL 900 Butir HEXYIMER 290 Butir TRIHEXYPHENIDYLTermasuk jenis obat keras/obatobat tertentu yang penggunaanya wajibpakai resep Dokter; Bahwa sesuai dengan SK MENKES RI No. 2380/A/SKA/I/1983 tentangTanda Khusus untuk obat bebas dan Obat Bebas Terbatas, dimana yangHalaman 17

dokter;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun keahlian dalamhal kefarmasian dan dalam memperdagangkan obatobatan tersebutterdakwa tidak memiliki izin edar dari dari Badan Pengawas Obat danMakanan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;Bahwa menurut Ahli, barang bukti Sediaan farmasi jenis obat :> 400 Butir TRAMADOL> 900 Butir HEXYIMER> 290 Butir TRIHEXYPHENIDYLTermasuk jenis obat keras/obatobat tertentu yang penggunaanya wajibpakai resep Dokter.Bahwa sesuai dengan SK MENKES

Bahwa sesuai dengan SK MENKES RI No. 2380/A/SKA/I/1983 tentangTanda Khusus untuk obat bebas dan Obat Bebas Terbatas, dimana yangdimaksud dengan Obat Bebas adalah Obat yang boleh digunakan tanparesep Dokter atau disebut Obat OTC (Over The Counter), terdiri atasObat Bebas dan Obat Bebas terbatas; Bahwa untuk Obat Bebas di tandai dengan lingkaran Hijau dengan garustepi warna Hitam, sedangkan untuk obat Bebas Terbatas adalah Obatyang sebenarnya termasuk obat Keras tetapi masih dapat di jual atau dibeli

Bahwaberdasarkan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Narkotika) 6pengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atasmengandng senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No.41 Tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 132 ayat (

Bahwaberdasarkanpengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atasmengandng senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No.41 Tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes

Bahwaberdasarkanpengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atasmengandng senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No.41 Tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPermenkes

BB3646/2017/NNF berupa 1 (Satu) puntung rokok berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0, 037 gram yang disita dari terdakwa ARIF AINURROKHIM Bin H.SUPRAPTO;Berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daundalam puntung rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RINo.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan

MIRZA RIZKY ARIEF SADEWA PUTRA dan BB3646/2017/NNFberupa 1 (Satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,037 gram yang disita dari terdakwa Il ARIF AINUR ROKHIM Bin H.SUPRAPTO.Bahwa berdasarkan pengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daundan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atas Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Narkotika) 27mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes

memenuhi standar kualitas air bakusebagaimana diatur dalam dalam Permenkes Nomor416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang syaratsyarat dan pengawasan kualitasair, karena standar PH air yang baik yaitu 6.5 9.0. dengan demikian air bakuyang diperdagangkan terdakwa tidak memenuhi standar persyaratan kualitasair baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.Bahwa berdasarkan data UPTD LABKESDA Prov.Bengkulu terdakwamelakukan pengujian sampel air baku tidak sesuai dengan Permenkes No.736/MENKES

Haziq Pratama dalam menjalankankegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air bakuyang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalamPERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata LaksanaPengawasan Kualitas Air MinumAtas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;. Saksi FIKO FERNANDES, SE.

Haziq Pratama dalam menjalankankegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air bakuyang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalamPERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata LaksanaPengawasan Kualitas Air MinumAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksibenar semua ;.

Haziq Pratama dalam menjalankankegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air bakuyang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalamPERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata LaksanaPengawasan Kualitas Air MinumAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksibenar semua.

Bahwa berdasarkan data UPTD LABKESDA Prov.Bengkulu terdakwamelakukan pengujian sampel air baku tidak sesuai dengan Permenkes No.736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas AirMinum, karena terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pengujian air bakuyaitu tanggal 22 Maret 2018 di Laboratorium Kesehatan Prov.

pelatinan/diklat masalahpengawasan obat (drug Inspector) dan cara pendistribusian yang benar; Bahwa yang diperbolehkan untuk mendistribusikan atau menjualobat/pil warna putih logo Y adalah sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedagang besar farmasiyaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatandan Klinik yang menggunakan resep Dokter; Bahwa untuk toko obat boleh menjual hanya jenis obat bebasterbatas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor917/Menkes

/Per/X/1993 yang diubah Permenkes' RI Nomor949/Menkes/Per/V/2000; Bahwa untuk Apotek harus ada seorang Apoteker yangpenanggung jawabnya sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan,sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan; Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa Terdakwa dalam melakukanaktifitas menjual obat/pil warna putih logo Y tidak diperbolehkan karenatidak menggunakan resep dokter dan bukan bidang ataupun pekerjaanTerdakwa yang berhubungan dengan obat/pil warna putin logo Ytersebut serta perbuatan

menurut keterangan Ahli SRI LESTARI S,Si, Apt yangdiperbolehkan untuk mendistribusikan atau menjual obat/pil warna putihlogo Y adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor34 Tahun 2014 tentang Pedagang besar farmasi yaitu Apotek, Rumahsakit, Puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatan dan Klinik yangmenggunakan resep Dokter;7) Bahwa menurut keterangan Ahli SRI LESTARI S,Si, Apt untuk tokoobat boleh menjual hanya jenis obat bebas terbatas sesuai PeraturanMenteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 yang diubahPermenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/V/2000;8) Bahwa menurut pendapat Ahli SRI LESTARI S,Si, Apt bahwaTerdakwa dalam melakukan aktifitas menjual obat/pil warna putih logoY tidak diperbolehkan karena tidak menggunakan resep dokter danHalaman 19 dari 28.

mempunyai jin dalam menjual obatpil warna putin berlogo Y yang memiliki kandungan yang sama dengan obat piljenis Triheksifenidil dan Terdakwa juga bukan seorang yang bekerja di bidangkefarmasian dan atau) mempunyai keahlian atau kewenangan = untukmengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI Sri Lestari, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang samadengan obat pil jenis' Triheksifenidil sesuai Permenkes RINomor:949/Menkes

denganbukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Pasal 184(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2581/MENKES

/PER/XII/2011tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan KesehatanMasyarakat yang mengatur :(a) Pembayaran pelayanan kesehatan dasar peserta JAMKESMAS,pelayanan pesalinann KB bagi penerima manfaat JAMPERSAL dipelayanan dasar dan di Pelayanan rujukan oleh fasilitas kesehatandilakukan dengan mekanisme klaim;(b) Jasa pelayanan KB di pelayanan dasar diklaimkan pada Tim PengelolaJAMKESMAS dan BOK di Dinas kesehatan sesuai besaran yangditetapkan.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2556/MENKES

Dasar Jaminan KesehatanMasyarakat yang mengatur :(a) Pembayaran pelayanan kesehatan dasar peserta JAMKESMAS,pelayanan pesalinann KB bagi penerima manfaat JAMPERSAL diHalaman 18 dari 82 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PTpelayanan dasar dan di Pelayanan rujukan oleh fasilitas kesehatandilakukan dengan mekanisme klaim;(b) Jasa pelayanan KB di pelayanan dasar diklaimkan pada Tim PengelolaJAMKESMAS dan BOK di Dinas kesehatan sesuai besaran yangditetapkan.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2556/MENKES

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No. 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008, yangmenyatakan bahwa Laboratorium di lingkungan Departemen Kesehatan yangberwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika adalah BalaiPengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat JalanSederhana No. 5 Bandung 40161, sedangkan UPT LaboratoriumKesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung tidak termasuk dalam LampiranSurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008, sehingga hasil pemeriksaan Narkoba No.N95/V/NARLAB/DKK/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan KotaHal. 9 dari 10 hal.

sangat tinggi dan tidak sesuai denganaturan penggunaan obat yang sebenarnya maka akan menyebabkandepresi susunan saraf pusat ; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

delapan belas) butir obat dextromerthophandan uang Rp.50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) yang merupakan hasilpenjualan dextromerthophan Terdakwa ; Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalahTenaga Kefarmasian yang mana Tenaga Kefarmasian adalah tenagayang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkanpraktik kefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannyadidalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

SP. 109.20.02.04.05.0008 TGL 04 Februari2020 telah menerima contoh' barang bukti dengan No.20.109.99.05.05.0011.k contoh barang bukti tersebut di terima dalamplastic klip yang di bungkus amplop coklat, berisikan Kristal beningdengan berat 0,11 gram yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap

SP. 109.20.02.04.05.0008 TGL 04 Februari2020 telah menerima contoh barang bukti dengan No.20.109.99.05.05.0011.k contoh barang bukti tersebut di terima dalamplastic klip yang di bungkus amplop coklat, berisikan Kristal beningdengan berat 0,11 gram yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 taggal 15 Juni 2012tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujianterhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna,kromatografi lapis tipis, dan uji spektrofotometri dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) POSITIF, sesuaidengan

Kesehatan Kabupaten Tapin sejaktahun 2005 sampai dengan sekarang ;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.RtaBahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu = sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan obattradisional sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKESRI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupa :e SIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TIK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai denganPERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

/PER/ V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerjaTenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan2);Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.RtaBahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk sediaan

berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,046 gram, BB5063/2018/NNFberupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisandaun 0,599 gram dan Nomor BB5064/2018/NNF berupa 7 (tujuh) linting rokokberisi berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,680 gramyang disita dari tersangka KRISNO YUNI SARWANTO Alias INO bin SARWANadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

BB5063/2018/NNFberupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisandaun 0,599 gram dan Nomor BB5064/2018/NNF berupa 7 (tujuh) linting rokokberisi berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,680 gramyang disita dari tersangka KRISNO YUNI SARWANTO Alias INO bin SARWANadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan hal 7 dari 31 halaman Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pwt(satu) nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,046 gram, BB5063/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0,599 gram dan Nomor BB5064/2018/NNF berupa 7(tujuh) linting rokok berisi berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhanirisan daun 0,680 gram yang disita dari tersangka KRISNO YUNI SARWANTOAlias INO bin SARWAN adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 95 (Sembilan puluh lima)dalam peraturan Menkes

warna hitam berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,237 gram, BB5060/2018/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,367 gramdan BB5061/2018/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,037 gram yang disita dari tersangka JAKAPRATAMA Alias JAKA bin HARI HARBANI adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam peraturan Menkes

No. 212 PK/Pid.Sus/2011tanggal 30 Desember 2002 yang membatalkan izin edar obatobat kamiadalah cacat hukum sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor949/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi, Pasal 24 ditulissebagai berikut; Direktur Jendral dapat membatalkan izin edar denganmenggunakan contoh formulir REGVII apabila terjadi salah satu dari halhalberikut; a s/d f jadi yang dapat membatalkan izin obat sesuai PeraturanMenkes tersebut adalah Direktur Jenderal.

Sebagaimana diketahui DirekturJenderal bukanlah Kepala Badan POM karena Badan POM adalah suatuLembaga Pemerintah Non Departemen, oleh karena itu apakah boleh oranglain selain Direktur Jendral dapat membatalkan izin edar sesuai denganperaturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VI/2000 tersebut.Sehingga surat keputusan Kepala Badan POM tanggal 31 Desember 2002No.PO.03.01.3.03868 tanggal 30 Desember 2002 maka surat keputusanBadan POM itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyaikekuatan

No. 212 PK/Pid.Sus/2011Kalaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkaraini berpendapat untuk kepentingan umum beliau mengabaikan kepastianhukum Peraturan Menteri Kesehatan RI No.949/ MENKES/PER/VI/2000Pasal 24, ini juga tidak beralasan dan tidak benar , karena sejak lebih dari42 tahun kami memproduksi obat obatan ,tidak pernah ada seorangpunatau suatu LSM pun yang komplein atau tidak puas mengadu kepada kamiatau kepada instansi lain atau pun kepada Kepolisian yang mengadukankalau

No. 693 K/Pid.Sus/2016pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang SuratPermintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan IlmuPengetahuan, dapat melakukan permintaan penggunaan Narkotika untukkemudian diserahkan kepada pemerintah setelah mendapatkan izin darimenteri, sedangkan dalam perkara ini mulai dari saat proses penyidikanmaupun saat putusan dibacakan.

eksekusinya dengan mengingat amar tersebutyang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakandirampas oleh Jaksa/Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklahdapat dimusnahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum mengingat amarnyadirampas untuk Negara bukan dirampas untuk dimusnahkan atau jikalaubarang bukti tersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah ataulembaga lain yang ditetapbkan oleh Pemerintah maka hal tersebutbertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnyatidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untukmengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebuttidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkanputusan tersebut kemudian mengambil alin dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuatu pertimbanganpertimbangan berdasarkanHal

Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan KeduaatasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal6 Agustus 2012;2.

Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti, berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : 1U.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan Keduaatas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor008/Menkes/SK//2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau KotaTahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/IV/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

Murjani Sampit adanyaprogram Pemerintah Khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesiauntuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuaidengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/V2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi DanKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/IV2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti, berupa :1.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor :TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/l/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal

Nining Kushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalahtenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalah tenagayang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dantenaga teknis kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan praktik kefarmasian syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi

Nining Kushardiningsih, Apt, yangberwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian,yang mana tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.Tidak semua orang diperbolehkan praktik kefarmasian syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Ijin Praktik dan Ijin KerjaTenaga Kefarmasian ; Bahwa benar menurut ahli Dra.

Tidak semua orangdiperbolehkan praktik kefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasiansudah diatur dalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentangRegistrasi, ljin Praktik dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa dan terdakwa II telah dengan sengajatanpa keahlian dalam bidang kefarmasian menjual obat jenis Carnophen danobat jenis Dextro tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan tanpamemperhatikan standar

Tidak semua orang diperbolehkan praktik kefarmasiansyarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RINomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Ijin Praktik dan Ijin KerjaTenaga Kefarmasian ;Bahwa untuk sediaan farmasi berupa Carnophen produksi ZenithPharmaneutical sebanyak 110 butir/tablet yang dikems dalam bentuk striptermasuk obat keras atau daftar G, yang sudah dibatalkan ijin edarnya dansudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009berdasarkan

Analis Farmasi, dan tenaga Menengah Farmasi/Asisiten Apoteker; Bahwa setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimanadiatur dalam pasal 198 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tidak bolehmelakukan kegiatan kefarmasian; Bahwa aturan yang mengatur penjualan obat yang ada adalah aturan tentangPedagang Eceran Obat yang menjual obatobat bebas dan obatobatan bebas terbatasdalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran yang diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/MENKES

/SK/X/2002 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotikyang salah satunya mengatur tentang penjualan obat keras; Bahwa yang dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang belum didaftarkan izin edarnya atau yang sudah dicabut

sebanyak 40 (empat puluh)butir/tablet yang sudah dipotongpotong; Bahwa setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimanadiatur dalam pasal 198 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tidak bolehmelakukan kegiatan kefarmasian;Bahwa aturan yang mengatur penjualan obat yang ada adalah aturan tentangPedagang Eceran Obat yang menjual obatobat bebas dan obatobatan bebas terbatasdalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran yang diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/MENKES

/SK/X/2002 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotikyang salah satunya mengatur tentang penjualan obat keras;Bahwa yang dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang belum didaftarkan izin edarnya atau yang sudah dicabut

LAB: 1203/NNF/2021, tanggal 26 April 2021menyatakan barang bukti yang disita dari RINGGA ANDI SUBEKTI AliasJIUN Bin M.HADI SUJITO dan MUHAMMAD FIRDAUS ALKAROMI AliasROMI Bin ATIP KURNIAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :BB 2563/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI Nomor 4 tahun

2021menyatakan barang bukti yang disita dari RINGGA ANDI SUBEKTI AliasHalaman 12 dari 22 putusan nomor 87/PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)JIUN Bin M.HADI SUJITO dan MUHAMMAD FIRDAUS ALKAROMI AliasROMI Bin ATIP KURNIAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :BB 2563/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes

2021menyatakan barang bukti yang disita dari RINGGA ANDI SUBEKTI AliasHalaman 15 dari 22 putusan nomor 87/PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)JIUN Bin M.HADI SUJITO dan MUHAMMAD FIRDAUS ALKAROMI AliasROMI Bin ATIP KURNIAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :BB2563/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes

Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus makasistim pembuktiannya dalam melakukan pengujian berlakuaturan khusus yakni Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia, beserta lampirannya danKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :194/MENKES/SK/VI/2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia, sebagai Laboratorium penyelenggara

kolom, tiaptiap kolom tertulis angka 1,2,3,4 diataskolom 1 tertulis AMP (Amphetamine), diatas kolom 2 tertulisMET (Metamphetamine), diatas kolom 3 tertulis THC, dan diataskolom 4 tertulis BZO (Benzo) kemudian ujung alat tersebutdimasukkan kedalam Urine dan apabila hasilnya menunjukkan 1(satu) garis merah tebal berarti Positif (+), 2 (dua) garis tebalberarti Negatif () atau tidak mengandung zat yang tertera diataskolom tersebut, bahwa menurut Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor ;923/MENKES

Bahwa KeputusanMentri Kesehatan RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Pro Justitia, bahwapemeriksaan oleh Sdr.

BARUS, SH 14Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes Ri No. 949 / Menkes / Per /VI / 2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalamnegeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya iin prinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949 / Menkes / Per /VI / 2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan olehKOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu,Tehnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi,

laboratoriumkriminalistik no.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet Il tersebut mengandung trihensifenidil HCL danklorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat,peredaran sediaan farmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotiksesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutpermenkes RI no. 949/Menkes

sesuai dengan perundangundangan yang berlaku ;e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun 2009tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyisetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obatdan bahan yang berkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Pada pasal 21 ayat (2) PP No.51tahun 2009 disebutkan bahwa Penyerahan dan pelayanan obat yang harusberdasarkan resep dokter dan dilaksanakan oleh Apoteker, dan seseorangyang tidak memiliki kKeahlian dan kKewenangan dalam bidang kefarmasiandilarang melakukan pekerjaan ke farmasi an karena tidak mengetahui dantidak memahami tentang standar keamanan, aturan pakai, dosis danpenggunaan obat sehingga dapat membahayakan konsumen (pasien).danberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/MENKES/SK/X/2002tahun

2002 tentang Pedagang Eceran Obat, bahwa obat bebas dan obatbebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (Toko Obat)yang memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggungjawab teknisfarmasi; Bahwa benar TRAMADOL yang beredar di Indonesia adalah TRAMADOLHC1 memiliki izin edar dari Badan POM; Bahwa Sediaan farmasi di Indonesia khususnya Obat sesuai PeraturanMenteri Kesehatan No. 1010/ MENKES/PER/X1/2008 Tentang RegistrasiObat pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Obat yang diedarkan

Trinexyphenidyl HCl) termasuk obat keras dan kegunaannya untuk antiparkinson dan depresan (gangguan jiwa);Bahwa untuk obat jenis Doubel L (Trihexyphenidyl HCl) tersebutpelayanan dan peredaraannya harus diapotek resmi, jadi untuk tokotokoyang melakukan pelayanan dan pengedaran obat jenis Doubel L(Trinexyphenidyl HCl) atau obat keras akan di tindak secara administratifoleh Dinas Kesehatan dengan beberapan sanksi yaitu peringatan tertulisselama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKESNo.992/MENKES

tersebut;Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau menjual Double L itu dilarangUndangundang;Bahwa benar untuk obat jenis Doubel L (Trihexyphenidyl HCl) tersebutpelayanan dan peredaraannya harus diapotek resmi, jadi untuk tokotokoyang melakukan pelayanan dan pengedaran obat jenis Doubel L(Trihexyphenidyl HCl) atau obat keras akan di tindak secara administratifoleh Dinas Kesehatan dengan beberapan sanksi yaitu peringatan tertulisselama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKESNo.992/MENKES

Ltersebut dan terdakwa mengetahui kalau menjual Double L itu dilarang Undangundang;Menimbang, bahwa untuk obat jenis Doubel L (Trihexyphenidyl HCl)tersebut pelayanan dan peredaraannya harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat jenis Doubel L(Trihexyphenidyl HCl) atau obat keras akan di tindak secara administratif olehDinas Kesehatan dengan beberapan sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3(tiga) kali, alu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKESNo.992/MENKES