Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 A April 2012;4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012;6.

Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Ambtanggal, 01 September 2014, sedangkan permintaan banding dari PenasihatHukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum padatanggal 02 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 02 Septembar 2014;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor

/Akta Pid.Sus/ 2014 / PN.Amb, tanggal 12 Septembar2014;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding padatanggal 10 September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 01 Oktober 2014, sesuai tanda terima memoribanding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 01 Oktober 2014;Menimbang, bahwa ~ Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai Surat Pemberitahuan Pengadilan

Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon,sebagai Hakimhakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiAmbon Nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, tanggal, 29 September 2014, untukmemutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh JACOB HENGST Panitera Penggani pada Pengadilan

PenuntutUmum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, maka Majelis HakimHalaman 21 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PlgPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangannegara atas dugaan penyimpangan pengadaan dump truck pada DinasKebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehingga menurut JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslah dibebankankewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Palembang halam 65, 65 dan halaman 66 mengenai unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbuktisangatlah kontradiksi, karena di dalam pertimbangan telah menyatakanterdakwa tidak terbukti telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkanPT.

PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal09 Juli 2014;9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padapengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal07 September 2014 ;Di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingioleh Tim Penasihat Hukum H. Dahlan Kadir, S.H., dan M.

PUT. 11/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG20e Pelaksanaan penagihan retribusi;e Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;e Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;Hal ini menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusipada dinas kebersihan dan pemakaman kota Palembang;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi TingkatBanding menemui adanya ketidak cermatan penulisan, maka majelis akanmemperbaiki

Mengenai uang pengganti Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama secara jelas telah mempertimbangkan faktafakta hukum yangdidapat di persidangan, sudah tepat dan benar,oleh karena itu Majelis Hakim TipikorTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alihuntuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Januari 2016 ;i. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampaidengan tanggal 17 Pebruari 2016 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :GHUFRON SUUDI, S.H. M.H.

Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kabur ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut pada pokoknyaPenasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang agar menyatakan Terdakwa, Hj.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp.7.500, ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) dan ditingkat bandingsebesar Rp.2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah )Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang padahari Jumat, tanggal 15 April 2016 oleh kami MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH., Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku KetuaMajelis, H.

., Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan TinggiSemarang dan TIMBUL PRIYADI, SH. MH., Hakim Ad hoc Tipikor pada padaPengadilan Tinggi Semarang masingmasing selaku HakimHakim anggota,dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh WAHID HASYIM,Hal 60 dari 61 hal Putusan No. 10/PID.SusTPK/2016/PT.SMGS.H.

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang melakukanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanperbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negaraterhadapsaksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksiTAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yangperkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

Menurutnya Ahli bekerjahanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihak Kantor KejaksaanTinggi Kalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional danindependent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactual lose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harusakurat.

TPK/2020/PT.SMRUndang No. 31 Tahun 199 jo UndangUndang No 20 Tahun 2001, jika frasaPasal 5 sampai dengan Pasal 14 dinyatakan inkonstitusional.Berdasarkan uraian di atas, memidana pasal 15 Tipikor dalam tindakpidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a.

Hal ini sejalandengan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingandan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan meeting ofmindSementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah(pelaku) hanya 1(satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwaGumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti hanyalah Percakapandanperbincangan yang hanya diperkenalkan saja, yang tidakdisertai kesepakatan sehingga tidak masuk dalam rumusan delikpasal 15 Tipikor.3.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 04 November 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan lamanya pidana penjara sebagai uang pengganti kerugian negara

Print : 26/0.3.19/Ft.1/01/2013 sejak tanggal 15 januari 2013 = s/d tanggal 31 Januari 2013( Penahanan Kota ) ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang :tanggal 19 Nopember 2013, No. 188 / Pen.Pid.Sus / H / 2013 / PN.TipikorSmg. sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember2013 ;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/

Jo 15/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 25 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercatat dalam aktapermintaan banding Nomor : 144/Banding/Akta.Pid.Sus

/2013/PN Tipikor Smg.

TPK.SmgMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sebagai judex factiesetelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 19 November 2013 Nomor.15 /Pid.Sus / 2013 / PN.

Tipikor Smg,serta memori banding dari Penasihat Hukumterdakwa yang dimintakan banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa,Pengadilan tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksaperkara a quo yaitu dengan tidak mengikuti sistimatika pemeriksaan yangberdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara subsidaritas namun Majelis hakim tingkat Pertama langsungmembuktikan unsurunsur terkandung dalam dakwaan subsidair sehingga oleh karenaitu

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang sejak ranggal 27 Februari 2014 s/d 27 April 2014 ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;6. Penetapan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;7.

Perpanjangan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya DR. BenyTungga, SH. MH., Lexander Franklyn Tungga, SH. MH. dan RudyantoTonubessi, SH. M.Hum ; Advocad dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Alexander Frenklyn Tungga, SH.

PASAL 12 HURUF ADAN HURUF B UU TIPIKOR? BUKANKAH SEMUA ORANGBERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM ?

Nomor 45/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSmelanggar asas legalitas dalam proses penegakan hukumnya dengantidak adanya tindakan atas diri Penyuap sebagaimana di maksud dalamUU TIPIKOR, sehingga Terdakwa Faisal, SH alias Ical harus di bebaskandalam perkara ini;Bahwa mengenai Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim halaman 42yang menyatakan:Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut MajelisHakim kwitansi itu baru dibuat beberapa jam setelah terjadi OperasiTangkap Tangan, bukan dibuat pada tanggal 2 Nopember

tidak mendasar mengingat Pasal 185KUHAP ,semua saksisaksi yang kami hadirkan beserta barang bukti yangkami hadapkan dalam persidangan sudah cukup membuktikan perbuatanterdakwa sesuai dengan pasal yang kami dakwakan tersebut serta judexfactie sudah tepat dalam pertimbangannya terhadap keterangan saksisaksiyang kami hadirkan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).Bahwa keberatan terhadap status saksi Mardwita Bayulestari yang tidakdipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Jo Pasal 12 Huruf A danhuruf B UU Tipikor

Sesuai dengan Pasal 5 JoPasal 12 huruf A dan huruf B UU Tipikor adalah bukan menjadikewenangan kami, karena pasal tersebut tidak termuat dalam suratdakwaan kamiBahwa mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalamperkara ini , timbulnya penyerahan uang pembayaran batu permata jenispharos biru oleh saksi MARDWITA BAYULESTARI, SKM, dihubungkandengan pengurusan sertifikat , yang kemudian terungkap dalampersidangan adalah bahwa permohonan alas hak yang diajukan olehSAHARINA DAENG BAU

Bahwa dalam uraian Eksepsi Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriMedan, Tidak Berwenang Mengadili Perkara sekarang ini/Perkara aquotelah dijelaskan bahwa Perkara aquo adalah perkara perdata dimanaperkara ini berasal dari adanya Perjanjian Kerja (Kontrak) antaraTerdakwa/Pembanding dengan Satker/PPK BRR Nias dalampembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbahosekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, sebagaimana tertuangdalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN

perselisinan antara keduabelah pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,sehingga Pembanding telah mengajukan gugatan ke Badan ArbitraseNasional Indonesia (Vide Bukti T5) dan saat ini sedang tahap prosesJawab Menjawab, dan oleh karenanya jelas dan nyata bahwa perkaraaquo adalah murni perkara perdata yang penyelesaiannya ditempuhmelalui gugatan/Permohonan melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) dan bukan diselesaikan melalui proses perkarapidana, sehingga Pengadilan Tipikor

Terdakwa telah mengajukangugatan ke BANI Perwakilan Medan yang terdaftar dengan RegisterNomor: 16/X/ARB/BANIMdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (Vide BuktiT5), dan persidangan perkara ini sedang dalam tahap proses jawabmenjawab, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa adalah Dakwaan yang premature, dan dakwaan yangpremature secara hukum harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Pembanding dalam persidangan pada tingkat pertama diPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah mengajukanbuktibukti surat yang menjadi pendukung Nota Keberatan Eksepsi danNota Pembelaan (Pledoi) yakni :1.1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006tanggal 23 Juni 2006 (Bukti T1);1.2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T2);1.3.

PengadilanNegeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010(Bukti T2), dan jika seandainyapun (quod noon) Pembanding bersalah atasketerlambatan penyelesaian pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Niastersebut, maka kesalahan Terdakwa/Pembanding adalah kesalahan ingkarjanjijwanprestasi yang penyelesaiannya harus dilakukan secara perdata danbukan secara pidana , sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex FactiePengadilan Tipikor

Ambon, yaitu pada tanggal 18Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukum pada tanggal 23Agustus 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor18/AktaPid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal29 September 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor

M.Si..Keberatan yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut adalah mengenai: putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo yang telah menghukumTerdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.

M.Siuntuk membayar uang pengganti sebesarRp.89.000.000,00 (delapanpuluh Sembilan juta rupiah), seperti yang diminta oleh JaksaPenuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara:Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPDS05/TUAL/03/2016 tanggal 29 Juni 2016 Khusus MengenaiPEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADATERDAKWAZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si.Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agarMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:Ill

M.Si;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, maka Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan Kontra MemoriBanding yang keseluruhannya adalah sebagai berikut: Bahwa Termohon Banding/ Terdakwa TIDAK sependapatdengan alasanalasan yang disampaikan JPU/ Pembandingputusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor08/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb. karena menurut Terdakwa/Penasehat Hukumnya Putusan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama

Oleh karena ituKepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mohonHalaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBkeringanan hukuman. Bahwa, yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalammemori bandingnya dan juga yang tertulis pada halaman 21adalah merupakan pemutar balikan fakta persidangan danmerupakan kebohongan dan hanya merupakan balas dendam.Karena Terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos M.Si telah melaporkanJPU kepada KOmisi Kejaksaan atas dugaan pemerasan.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal22 Juni 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal22 Juli 2017;Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor : 17/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGKetua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 17 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi olen Penasihat Hukum NIKOLASKE LOMI, SH dan NOVAN ERWIN MANAFE, SH.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribusatusatusatusatusatu~S~ rr iTS iS i Tarr ((((((saturupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sahdan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum

Terdakwa telah menyatakan bandingpada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal27 Juli 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/

diserahkansecara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 10 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikorpada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor :20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padatanggal 8 Agustus 2017 sesuai

PRINT05/0.5.10/Ft.1/12/2011 tanggal 24 Nopember 2011, sejaktanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 52/Pen.Pid.Sus/XII/PN.Sby tanggal 12 Desember 2011, sejak tanggal 14 Desember2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 iHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember2011 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampaidengan tanggal 20 Januari 2012 ;Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal19 Januari 2012 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 21 Januari 2012sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 4Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 13 Maret 2012 Nomor. 126/PN.K/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Sby,sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;8 Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 16 April 2012 Nomor : 126

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :12/Pid.Sus/2011/PN. Sby, tanggal 1 Maret 2012 ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I ; Telah mendengar keterangan para terdakwa ; Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut : 1.MENUNTUT:Menyatakan terdakwa I.

Melanggar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 8/Pid.SusTPK/2017/PNPtk tanggal 15 Juni 2017, karena Penggugat hanyadijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan ataspelanggaran tindak pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR, karena Pasal 3 UndangUndang ini bukanKejahatan Jabatan.b.

Dan LainLain.16.Bahwa kendatipun dan atau seadainya Penggugat nyatanyata dijatuhihukuman lebih 2 tahun penjara dan dinyatakan melanggar salah satuPasal 413 sampai dengan 437 KUHP BAB XXX VIII Tindak KejahatanJabatan jo Pasal 8 sampai dengan 12 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR berkaitan dengan tindakan yang dilakukan olehTergugat yang tidak berkehendak memberhentikan Penggugat sebagaiPNS pada saat itu ?

(fotokopidari asli);Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia KemenristekdiktiNomor 1/12085/A2.2/KP.06.01/2019 perihal LaporanPenegakan Disiplin ASN yan tersangkut Tipikor tanggal 13Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.8. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggikepada Rektor Universitas Tanjungopura Nomor4/M/RHS/IX/2018 perihal Penegakan Disiplin ASN YangTersangkut Tipikor tanggal 17 Juli 2019.

Dalam konteks ini, terhadap PNS yang melakukan tindakan pidanakorupsi sifatnya adalah penghukuman (pinalti), terkait mengenai proses penentuankesalahannya sudah dijalankan oleh lembaga peradilan, sehingga Pejabat yangBerwenang hanya meneruskan dan/atau mendasarkan pada putusan pengadilanyang telah incracht;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini sesuai dengan bukti T6, T8 danT9 berupa Laporan Penegakan Disiplin ASN yang tersangkut Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) a.n Ir. H.

Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ X /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari ZURYATI (Pemohon).Banda Aceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN BnaHalaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Bna

M.Hum dan ZAINAL ABIDINHASUBUAN, SH masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkansurat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Agustus2015, Nomor: 106/Pen.Pdt/2015/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danhalaman 5 Perkara Perdata.

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1I/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Zulhemi (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bna

Semen Banyuwangi tertanggal10 Desember 2012 di ruang Unit Tipikor Polres Banyuwangi padatanggal 30 Oktober 2013.Foto Copy Surat Nomor B/2877/X/X/2013/Sat Reskrim, tanggal 22Oktober 2013 tentang Permohonan Penunjukan Saksi Ahli HukumPidana dan Administrasi Negara ke Universitas Jember.Foto Copy surat dari Kementrian Pendidikan dan KebudayaanUniversitas Jember Nomor : 2989/UN25.1.1/TU/2013 tanggal 24Oktober 2013 tentang Penunjukan Saksi Ahli.Fotocopy suratsurat bukti tersebut telah diberi meterai cukup

KonaweProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa LasadaPendidikan : SLTA (SMA);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;Terdakwa

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa RUSTAM;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 16 September2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa

bagi diri terdakwa;Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan amar tuntutan sebagaimana telah dibacakan padapersidangan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telahmengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RUSTAM diajukan ke depan persidangan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

2020 dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengandibantu ARRIYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri pulaoleh Terdakwa yang didamping!

Terdakwa YohanesYance Mahuze.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09 September 2014sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Oleh Karena itukami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untukmenolak alasan yang dikemukakan Majelis Hakim pada tingkat pertama.Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ada maka apa yangdikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR tidak berdasar dan tidak sesuai denganfakta hukum yang ada oleh karena itu kami selaku Penuntut Umummemohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untuk menolakdasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada tingkatpertama

Mempertimbangkan dengan dijatunkannyapidana kepada YOHANES YANCE MAHUZE kiranya hal tersebut menjadipertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.Atas uraianuraian inilah kami Penuntut Umum memohon kepada MajelisHakim pada tingkat Kasasi untuk menilai seadiladilnya terhadap segalapertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR.Bahwa selain alasan Kasasi sebagaimana dijelaskan padauraiansebelumnya, Penuntut Umum mengajukan Kasasi karena alasan bahwacara mengadili

No. 728 K/Pid.Sus/2015pertimbangan yang dimuat dalam putusan Nomor 12/TIPIKOR/2014/PN.JPRtanggal 03 September 2014, atas nama Terdakwa Drs. MARKUS RECKYTEURUPUN dan memeriksa ulang perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusanpidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.

No. 728 K/Pid.Sus/20155 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Marauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09September 2014;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs.