• dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.....Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut :Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnyasudah tepat dan benar, karena terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama dan berlanjut, sesuai Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf(b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

  transaksi yang diterima oleh Terdakwa uangsebesar Rp180.159,000,00 + Rp751.609.490,00 = Rp931.768.490,00(uang yang diperoleh Terdakwa) dari kerugian Negara sebesarRp1.781.920.000,00 sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuanganNegara (PKKN) tanggal 8 April 2013 ;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan faktafakta yang ditemukandi persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanasesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf (b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

  HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ituHal. 31 dari 31 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2014juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, sertaBambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksba Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. /Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.Ttd.Prof. Dr.

• ASMINI DJAPARA : Pekerjaan : Dosen; Alamat : Komplek YayasanPendidikan 45 Entrop; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : BWAHYU HERMAN WIBOWO,SH & Rekan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar padaRegister Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IAJayapura Nomor W30.UI/ 610/ HK.02.04/ 10/ 2016 tanggal 25Oktober 2016;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / SemulaPENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonpensi ;LAWAN:1.

  B. 161/ KCXVIII/ ADK/ 01/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IA JayapuraNomor W.30.UI/ 52/ HK. 02.04/ I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I/ SemulaTERGUGAT Konvensi/ PENGGUGAT Rekonpensi;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL),berkedudukan di Komplek Ruko Pasifik Permai Gedung MenaraIndo Prima Jayapura, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : DrINDRA SURYA.S.H.

  ., dkk, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU52/MK 1/ 2016 tanggal 12 Januari 2016, yangterdaftar pada Register Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 Putusan No. 04/PDT/2017/PT JAPNegeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Nomor W.30/ 271/ HK.02.04/V/ 2016 tanggal 3 Mei 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Il/ SemulaTERGUGAT II;3.

• Mahkamah Agung 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (selanjutnya disebut Putusan TipikorYos Rauke dan Fadil Kurniawan), telah membuktikan Yos Rauke dan FadilKurniawan jelasjelas mengetahui dan terlibat dalam proses penempatan danpencairan dana deposito milik Penggugat pada Tergugat, sebagaimana jelasdisebutkan dalam faktafakta hukum yang terungkap dan tercantum padaPutusan Putusan Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, antara lainsebagaimana berikut :12.1.

  PFM;Bahwa pada putusan pidana Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, telahmenyatakan pencairan deposito milik Penggugat pada Tergugat adalah tindakpidana KORUPSI secara bersamasama dan berlanjut, dimana dalam tindakpidana tersebut jelasjelas melibatkan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWANyang merupakan pejabat Penggugat yang berwenang dalam proses penempatandan pencairan dana deposito (DOC).

  Bank Mega TbkJababeka) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor: 56/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 2 Maret 2012 (Bukti P31);Keputusan Perkara Pidana No: 1908 K/PID/SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012dengan Terdakwa IR.

  atas nama pejabat Penggugat bernama Yos Rauke danFadil Kurniawan, putusan perkara tipikor tersebut telah berkekuatan hukum tetapmenyatakan adanya advis deposito on call adalah sepengetahuan pejabatPenggugat;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugattersebut adalah kabur sehingga mohon gugatan Penggugat tersebut dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak tidak dapat diterima;B.

  Exeptie Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat) :Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT.Bank Mega Tbk adalahsangat keliru dan tidak tepat (error in Persona) karena dengan adanya putusanperkara tipikor atas nama Terdakwa Yos Rauke, Terdakwa Fadil Kurniawan,Terdakwa Rahman Hakim, Terdakwa ltman Harry Basuki, Terdakwa Ilham MartuaHarahap yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa paraTerdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

• PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 55 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir. ENDANG SUARDI, MSi Bin USIN SASMITATempat lahir : Bandung.Umur/tgl.

  Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan RutanSejak tang gal 0.0.0... ccc cece nee e eee ene eee eee ee ee etna scence eee eenaeeeeeeeaeeeaeeeeaeenaeeeaaesPeriksa penahanan terhadap terdakwa ..............eecceece cence ence tees eeneeeneeeeas !

  Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan BUDHI BASARI PARDIANTO, SH., MH.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut,serta

• Nomor: 1331 K/PID.SUS/2014Bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam halaman 88 yang antara lainmenyatakan:Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan data buktipengeluaran keuangan yang dibayar langsung oleh Terdakwa yang ditandatanganioleh Terdakwa dan Ketua Komite Akhmad Safi'i dengan perincian: TA 2009 (5Februari sampai dengan akhir tahun 2009) sebesar Rp82.980.420, TA 2010 (2Maret sampai dengan 18 Desember 2010

  Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Panitera Pengganti,ttd.Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai HakimAnggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusanini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 21 Agustus 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd.Prof. Dr. H.M.

• Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejakTanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;6. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 November20016 s/d tanggal 20 Desember 2016;7.

  ,M.H., Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2017 olehHalaman 31 dari 32 Hal Put No. 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKetua Majelis tersebut dengan

• Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;6.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwadari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaktidaknya menyatakanTerdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan.Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015 Penuntut Umum tidakmengajukan Kontra Memori Banding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempelajari

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• ., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak., AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2006 sampai

  Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Sisca Tinneke Dengah selaku pribadi bertindak baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan SjariefHidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak, AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11

  berikut: Dalam kedudukan selaku pemilik tanah untuk pembangunan GedungBPK RI Perwakilan Sulut Terdakwa bersamasama Panitia Pengadaan TanahProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara untuk KantorPerwakilan BPK RI di Manado untuk Tahun Anggaran 2006, dan TahunAnggaran 2007, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dalamkedudukan sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa bersamasama denganSjarief Hidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

• Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

  Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

  Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH. Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratHal. 55 dari 56 halaman Put.

• Tipikor Semarang, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; ------------

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----------------------------------------
• Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ------------------
• Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------

1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati

   tertanggal 30 September 2013, dimana pernyataan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30September 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarakepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 Oktober 2013,sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   NegeriSemarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuanini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa, masingmasing telah mengajukan MemoriBanding pada tanggal 23 Oktober 2013, diterima Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013,diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   Memori banding dari terdakwa mengemukakankeberatankeberatan sebagai berikut ; Bahwa uang yang dianggap sebagai kerugian negara pada kenyataannya didesa saya gunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan desa, sebagaimanayang saya sampaikan pada pledoi saya tanggal 27 Agustus 2013 dan Duplikpada tanggal 10 September 2013 ; Bahwa fakta pendukung administrasi bangunanbangunan yang tidak adadikarenakan tidak tertibnya penataan administrasi desa ; Mohon kepada Pengadilan Tinggi Tipikor untuk mempertimbangkan

   Tipikor Smg dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan kepadanya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalamtahanan ; 222222 n nn nnn nn nnn nnn nnn anneMenimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

   Tipikor Semarang,tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; o Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangiseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; o Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; o Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADDKabupaten Banjarnegarta ; 2. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun2010

• Redaksi >: Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaDiberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 10 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN Bgl

• YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdatapermohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonandari:NIRWANA, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 11 Desember 1969, Jenis KelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNStempat tinggal Jalan Merak Nomor 50, Desa Neusu Aceh,Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR

• Lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1960Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamPekerjaan : PNSTempat Tinggal : Blok Pulomas Rt 01 Rw 02 Desa Kedawung KecamatanKedawung Kabupaten CirebonTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;e Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ;e Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;e Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01 April 2014sampai

  dengan tanggal 30 April 2014 ;e Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;e Perpanjangan Penahanan KotaDiperpanjang Penahanan Kotanya oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal29 Juli 2014 ;Perpanjangan Penahanan Kotaoleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh

• PUTUSANNomor 2245 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkaraTerdakwa:Nama : MARIDUN BINTANG bin Alm ALI NAFIAHBINTANG ;Tempat lahir : Tapindo Hara (Sidikalang) ;Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 04 Juli 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Damar No. 10 = Sidikalang, ProvinsiSumatera

  Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 22/PID/Tipikor/2012/PT.BNA., tanggal 27 September2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No.74/Pid.B/2011/PNSKL.

  memberikan alasanalasan dan pertimbangan hukumnya terlebihdahulu seperti diwajibkan oleh Undangundang ;Bahwa Judex Facti telah keliru dengan adanya memori banding daripembanding, namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabaikan begitusaja tanpa adanya alasan pertimbangan hukum ;Bahwa diluar tersebut di atas , maka Judex Facti harus memeriksakeseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Factitelah keliru dalam menerapkan hukum ;Bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

  timbul ketidak sesuaian dalam putusan menguatkandari primair ke subsidair, jelas adanya keraguraguan ;Bahwa Hakim Majelis raguragu memutuskan perkara harus menguntungkankepentingan Terdakwa (in dibio proreo) ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa berdasarkankedudukan sebagai Judex Facti akan tetap mempergunakan kewenanganuntuk memeriksa faktafakta hukum dan penerapan penerapan perkaraa quo ;Bahwa Hakim Anggota II Drs.H.Rusydi,SH tidak sependapat dengan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor

• (mantan Kasubag Kepegawaian danKeuangan IAIN Syekh Cirebon Periode20042009)S2;Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh :Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 sid tanggal 18 Juli 2012Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2012sid tanggal 27 Agustus 2012 ;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal28 Agustus 2012 s/dtanggal26 September 2012 ; Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 s/dtanggal 15 Oktober2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal11 Oktober 2012 sidtanggal 09 November 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal10 November 2012 s/dtanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan ke (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal09 Januari 2013 sid tanggal 07 Februari 2013 ;Perpanjangan ke (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal08 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum bernama IMANNURHAEMAN, S.H. dan

  JONI HARIANTO, S.H., semuanya Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Hukum IMAN NURHAEMAN, SH & ASSOCIATES,yang beralamat kantor di Hotel Lodaya Jalan Lodaya No. 83 Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa ;Telah membaca Surat Dakwaan No.

  PDS06/Cireb/09/2012;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo.66/Pid.SusfTPKI201 2/PN.Bdg. tertanggal 11 Oktober 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim;Teleh membaca Surat Penetapan Hakim KetuaNo.66/Pid.SusfTPKI201 2/PN.Bdg., tertanggal 1 Oktober1Majelis2012tentangPenetapan hari Sidang ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14Januari 2013Nomor Reg.

• sesuai dengan KeputusanMahkamah Agung bahwa perbuatan melawan hukum secara materiil sudahdilakukan judisial revieu maka perbuatan secara materil tidak lagi dipakai,dengan demikian maka perbuatan secara melawan hukum formil yang perludibuktikan yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan benarbenar harusbertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIII/2005tentang hal tersebut diatas menyatakan bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tipikor

  Bahwa memperhatikan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang, pada amar Putusan, sebagai berikut:MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Agustus 2013, Nomor: 14/Pidsus/2013/PN Kpg. Yang dimintakan banding tersebut;3.

  Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapbkan sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Hemat kami, bahwa putusan ini tidak memperhatikan unsur melawan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi karenasebagaimana terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupangbagian Tipikor, dimana sesuai Ahli dari BPKPNTT dalam persidanganmengatakan, sesuai hasil pemeriksaan Nomor: SR.9902/PW 24/5/2011,tanggal 22 Desember 2011 yang

  Tim Audit pada halaman 11 mengatakan realisasi fisikadalah sebesar 99, 24 % dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakansenilai Rp 1.532.095,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilanpuluh lima sen); menjadi pertanyaan untuk kami dan mungkin kita semuaapakah sejak penyelidikanpenyidikantuntutan hingga putusan ini, seberapabesar keuangan negara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dariwilayah Kejaksaan Negeri Maumere di Pulau Flores untuk menyidangkankasus ini di PN Kupang bagian Tipikor

• Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasidalam dakwaan Primair Pasal 2 UndangUndang Tipikor oleh Terdakwatelah cukup terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan hukum:a.

  Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsurunsur lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukumputusan Judex Facti a quo, maka semua unsurunsur dalam dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor telah cukup terpenuhiatau terbukti, dan dengan demikian dakwaan Subsidair dari PenuntutUmum tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam

  perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ad Hoc Tipikor Prof.

  SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumHal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr.

• Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Banjar pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor 09 /Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

  ;Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa padatanggal 23 Februari 2016, Nomor 9 / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

  2016, dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10Hal. 106 dari 144 hal.

  No.791 K/Pid.Sus/2016Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 109 / Pid.SusTPK / 2015 / PN.Bdg tanggal28 Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.2.

  Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.ttd./ H.

• Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 26 September 2013yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL MODOOETO,S.Sos, MH., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.

  Tipikor/2013/PN.Gtlo Jo. Nomor: 14/Pid.Sus/2013/PT.Gtlo atasHalaman 59 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOnama Terdakwa Hasniah Tomayahu, SE terdapat foto copy barang buktidimaksud, yang telah dijilid menjadi satu dengan berkas tersebut.

  Tipikor/201 3/PN.Gtlo ....Halaman 60 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOPN.Gtlo tanggal 26 September 2013 tentang kualifikasi tindak pidana,penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dan mengenaistatus barang bukti dalam perkara ini, sehingga amarnya berbunyisebagai berikut: 0 220 enone nn nnn ence nnn nnn nnn1.Menyatakan Terdakwa Mohammad Faisal Moodoeto, S.Sos, MH.tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tinggi masingmasing sebagai anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 18 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh POEDJI RAHARDJO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun PenasihatHUKUMNY a. 22 none n nnn nnn nnn nnn cn nn nnn ene nn etennnnnne cence nnn nnnennteennensns esHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDIMAM SYAFII, S.H., M.Hum.