• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridbu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 08 Mei 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;= Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya

  diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

  Tasikmalaya hanyalah untukkepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama penguruskelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih KecamatanSukaratu Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak pernah Terdakwasampaikan kepada anggota dan mereka bukan seharihari sebagai peternakdomba hanyalah buruh semata dan keberadaan kelompok budidaya ternakdomba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalin Kecamatan SukaratuKabupaten Tasikmalaya;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

• turut sertamelakukan dengan YERMIAS KMUR, BSc selaku Pejabat Pembuat Komitmendan Adrianus, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dalam berkas perkaraterpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau di tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR

  No. 1958 K/Pid.Sus/2015terpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau ditahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR Jayapura, selaku Pegawai Negeri atau orang selainPegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secaraterus

  HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1958 K/Pid.Sus/2015pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :tid./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Prof. Dr.

• Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8Oktober 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor59/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 8 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021Nomor 59/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

  Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tingg!

  Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djasman, S.H.,M.H.

• Pedoman Pemidanaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di pertimbangkan oleh Majelishakim bahwa Kerugian Keuangan Negera yang diakibatkan olehperbuatan Terdakwa (NURUL IFADAH) dalam katagori ringan dan aspekkesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa (NURULIFADAH) dalam perkara ini termasuk dalam katagori rendah;10.Bahwa Pemohon Banding / Pembanding sangat keberatan ataspenjatuhan pidana atas diri terdakwa yang telah diputuskan oleh Majelishakim Pengadilan TIPIKOR

  pada putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Semarang tanggal 27 April 2021 Nomor: 5/PidSusTPK/2021/PN.Smg dalam perkara pidana atas nama Terdakwa: NURULHalaman 30 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PT SMGIFADAH BINTI MUZAINI yaitu:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL IFADAH Binti MUZAINI olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dendasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

  tidaksesuai dengan jumlah sebagaimana dalam Proposal Pengajuan PinjamanPerguliran SPP dan dokumen pencairan Pinjaman SPP, perbuatan tersebutbertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) X PNPM besertapenjelasan PTO X PNPM dan AD/ART Kelembagaan BKAD KecamatanPamotan jelas juga dalam fakta hukum dipersidangan tersebutdipertimbangkan Pengadilan Negeri Semarang;12.Bahwa penjatuhan Pidana atas diri Terdakwa yang telah disamakandengan Pelaku Utama SITI MUNTAFIAH Binti SUMARDI, PutusanPengadilan Tipikor

• KabupatenSumedangAgama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua PanitiaPengadaan Alat Kedokteran)Pendidikan >: S.1Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :Penyidik sejak 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012.Perpanjangan Penuntut Umum sejak 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari2012 ;Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 13 Pebruari 2012 sampai dengantanggal 13 Maret 2012 ;Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 14 Maret

  2012 sampai dengantanggal 12 April 2012 ;Penuntut Umum sejak 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 April 2012 sampaidengan tanggal 18 Mei 2012 ;Perpanjangan IIT Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 Mei 2012 sampaidengan tanggal 17 Juni 2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampaidengan

  tanggal 03 September 2012 ; Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 September2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ; Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 Oktober 2012sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012 ; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 024 Oktober 2012 sampaidengan tanggal 22 Nopember 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Nopember 2012sampai dengan tanggal

  CFP., sebagai Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggotayang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanggal 30Nopember 2012, Nomor : 38/Tipikor/2012/PT.Bdg., ditunjuk selaku Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hariSELASA tanggal 8 JANUARI 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut danNANANG PRIATNA, SH.

  Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanpadihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttd130Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH. Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI. S, SH.ttdPANITERA PENGGANTI ttdNANANG PRIATNA, SH.

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• Sukabumi.Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Nagrak Jaya.Pendidikan : SLTA.Terdakwa tersebut ditahan oleh : Penyidik : Sejak tgl 22012017 s/d tgl 10022017 ; Penuntut Umum : Sejak tgl 07022017 s/d tgl 26022017 ; Diperpanjang Ketua PN Cibadak : Sejak tgl 27022017 s/d tgl 28032017 ; Hakim Tipikor : Sejak tgl 13032017 s/d tgl 11042017; Diperpanjang KPN Bdg : Sejak tgl 12042017 s/d tgl 10062017; Perpanjangan WKPTJawa Barat: Sejak tgl 11062017 s/d tgl 10072017 ; Perpanjangan Il WKPT Jawa Barat: Sejak tgl 11072017

  s/d tgl 09082017;Halaman 1 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Badg.Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ini

  pengajuan maupun prosedur/ mekanisme pencairan danaBantuan Gubernur tersebut ;Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembelianbatu yang diperuntukan bagi pekerjaan pengerasan jalan, namunpara saksi tidak mengetahui sumber dana pembelian tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksiverbalisan SIGIT ARIYANTO WALIDJO, SE, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Resor KabupatenSukabumi pada unit tipikor

  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal10 Juli 2017, oleh Dr.LONGSER SORMIN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Hj.SUKMAWATI, SH. MH., dan Dr. H. MARSIDIN NAWAWI, SH.

  MH., Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa ; Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Tid TtdHj. SUKMAWATI, SH. MH. Dr. LONGSER SORMIN, SH. MH.TtdDr. H. MARSIDIN NAWAWLSH. MH.Panitera Pengganti,TtdANANG SUDARSO, SH. MH.Halaman 82 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.

• No. 1860 K/PID.SUS/201553. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012yang

  WanitaProvinsi Sulawesi Tengah Tahap II;53. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR

  2012tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang signifikanmemperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor:13/PID.SUS/TIPIKOR

  /2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukumputusan serta pidana yang dijatuhkan;Hal. 63 dari 72 hal.

  JAURYOKTAVIANUS SAKKUNG, MT tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaandan dasar hukum putusan serta pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.

• PUTUSANNomor 1494 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : FACHRUDI AGUSTADI, Amd., binSOEMARJO;Tempat lahir : Madiun;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1970;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Pandugo Baru 9/18 T10 RT 006 RW 004,Kelurahan Penjaringan Sari, KecamatanRungkut, Kota Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan

  No. 1494 K/PID.SUS/2017membuat putusan dalam perkara ini karena keterangannya sudah tidak bisadipercaya lagi;Terkait SPM (Surat Perintah Membayar) fiktif :Tidak benar yang disampaikan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya yang menyatakan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)Fiktif itu merupakan hasil kKesepakatan pertemuan bertiga Anton Yuliono,Ahmad Sumaryono dan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dikantorSucofindo sebagaimana tersebut di atas.

  Pengabaian fakta hukum di persidangan terkait Anton Yuliono yang seringberbohong dalam pemeriksaan perkara ini :Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis HakimPengadilan Tinggi dalam perkara ini mengabaikan fakta hukum dipersidangan yang menunjukkan bahwa Anton Yuliono sering berbohongsebagaimana tersebut dalam uraianuraian di atas, sehingga dalamputusannya tetap saja mengadopsi isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang sering hanya berdasarkan keterangan Anton Yuliono saja

  Sungguh sangat bersedihdan menangis rasanya Terdakwa merasakan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum ini;Begitu juga dengan vonis/putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang cenderungmengikuti langkah yang tidak benar dari Jaksa Penuntut Umum ini.Sekalipun vonis pidananya lebih ringan, tetapi Terdakwa merasakan masihsangat memberatkan dan tidak berkeadilan.

  Oleh karenanya dengan sungguhsungguh berharap adanya keadilan di lembaga yang namanya pengadilanini, maka Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah AgungRI ini;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan PengadilanTinggi ada kesalahan dalam penerapan aturan hukum:.

• padaPegadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampaidengan tanggal 20 April 2015 ;Majelis Hakim :e Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kendari, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengantanggal 16 Mei 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri :e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampaidengan tanggal 15 Juli 2015;Ketua Pengadilan Tinggi :e Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiKendari

  ZULFAN PELANGO, SH., Advokat pada M.YUSUF & Associates, berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kendari 24 April2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari, pada tanggal 24 April 2015, Di bahwah Leg. Nomor : 120/Tipikor/IV/2015/PN.Kdi.

  Nomor : 178/Tipikor/V/2015/PN.Kdi.;Halaman ke 3 dari 307 halaman Putusan Perkara No. :25/Pid.Tipikor/2015/PN. KdiPengadilan Tipikor tersebut;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN. KDITertanggal 17 April Tahun 2015 Tentang Penunjukan danSusunan Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili Perkaraini;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, No.256/Pen.Pid.

  Tipikor/2015/PN.Kdi., tentang PenunjukanPanitera Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi,No.25/Pid. Tipikor/2015/PN.Kdi., tertanggal 17 April 2015;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim PengadilanTipikor Kendari Nomor : 15/ Pen. Pid. Tipikor /2015/PN.KDITentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu hariJumat, tanggal 24 April 2015;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN.

  Dalamperjalanan ternyata ada lagi dilapangan yang menahan ada demoyang menyatakan bahwa lahan ini yang punya yang itu setelahberdemo di masyarakat ternyata ada yang mengaku pemilik lahan iniada orang yang saksi ketemu diluar yang seolaholah punya lahandilokasi itu jadi kurang lebih 2 bulan dari Tipikor yaitu Pak Daruhasankarena saksi serba awasi jangan sampai terjadi halhal yang tidakdiinginkan ternyata dia juga ke BPN mengambil dokumen kemudianmengkroscek kepada masyarakat;Bahwa Setelah Tipikor

• PUTUSANNomor 3/PID/TPK/2018/PT BBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa:1. Nama lengkap : BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO;2. Tempat lahir : Pangkalpinang;3. Umur/tanggal lahir : 88 Tahun/16 April 1979;4.

  Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2018 Nomor:3/Pid/TKP/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BUDIK WAHYOEDIBin HARSONO tersebut di atas;2. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Maret 2018 Nomor:19/Pid.

• No. 03/SK/Pid.TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 9 Februari 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Februari 2016 Nomor1/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Halaman 1 dari 19 halaman Pts.

  FIRDAUS, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, Halaman 18 dari 19 halaman Pts. No.1/PID.SUSTPK/2016/PT.

• masih dalampencarian;Bahwa hal mana senada dengan pendapat beberapa pakar Sarjana Hukum atauPara Doktrin yaitu :AKP e AKP Gede Arimbawa, SE.MH ( Penyidik/Panit Reskrim Dit Reskrim PoldaNTDB ); 22 222222 222 oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnee AKBP Made Suarta Yasa, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( II ) Dit Intelkom PoldaNTDB ); 29 222222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn nae eeee AKBP I Dewa Putu Gede Artha, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( IT ) Dit ReskrimPolda Sumatra Selatan Palembang ;e Anwar, SH.MH ( Hakim Tipikor

  pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat );e = Zuliadi,SH ( Mantan Kasi Pidum Kejari Praya dan sekarang menjabat sebagaiJaksa Tinggi Pungsional pada Kejati NTB );Dimana semua para doktrin tersebut di atas mempunyai pandangan yang samadengan mengatakan pada pokoknya bahwa syarat mutlak untuk dapatdimasukkannya seseorang dalam daftar pencarian orang atau untuk dapatdikatakan masih dalam pencarian haruslah terlebih dahulu mengetahui nama atauidentitas seseorang dengan tujuan sematamata untuk mencari pelaku

• Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum:Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksadan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menetapkan hukumsebagaimana mestinya, yakni dalam hal:Bahwa putusan yang telah dijatunkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Langsa terhadap Terdakwa sangatlah keliru karena secara jelas dannyata Majelis

  berat keseluruhan 5kg (lima kilogram) ditemukan oleh Saksi Faisal, Dedi Suriono dan JakaFitrah Ahmad di bawah tempat tidur kamar Terdakwa yang dirancangkhusus oleh Terdakwa untuk menyimpan SabuSabu tersebut:Namun kedua hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraini:Oleh karena tidak dipertimbangkannya kedua hal yang PenuntutUmum sebutkan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor

• PUTUSANNo. 176 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

  Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 04 Juli 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menyatakan Terdakwa: Drs.

  Maret 2008Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 17 September 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor

  /2013/ PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal08 Oktober 2013

  ,HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./Prof.Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

• Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2012;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 14Januari 2013;8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejaktanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2013;Hal. dari 84 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/20139.

  Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa padatanggal 24 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2013, dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari itu juga;Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal

  Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasakeadilan masyarakat serta belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda yang telah menjatuhkan pidana penjara kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanserta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi

  Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 5 Maret 2013, tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

  M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 83 dari 84 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2013pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Ttd.M. S. LUMME, S.H., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.Ttd.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,, S.H.

• Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 63 dari 108 hal.

  Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah telah salan menerapkan peraturan hukum, khususnya Pasal 3 joPasal 18 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,karena dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana, yang ada padanya karena

  Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas

  Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam surat dakwaan yatu dakwaan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

  Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd.

• S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 288../Pid/2018./PT.Bna

• kembali atau tidak pernah diperiksa olehInspektorat ataupun BKPSDMD;Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP Bahwa seingat saksi, SK Pemberhentian Sementara itu diserahkanlangsung kepada Penggugat; Bahwa saksi menerangkan tembusan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ini tidak disampaikan kepada BKN dan BKN Regional VII; Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan tembusan SKtersebut, karena apabila kita melaporkan SK Pemberhentian SementaraPenggugat dan Penggugat terkena kasus Tipikor

  otomatisakan diblok oleh sistem BKN sehingga nanti kita tidak dapat mengaktifkankembali yang bersangkutan; Bahwa setahu saksi, BKN tidak tahu ada SK tersebut karena tidakkami sampaikan ke BKN; Bahwa saksi menerangkan BKN Pusat dan BKN Regional VII pernahbeberapa kali datang ke BKPSDMD Pemprov Kepulauan Babel, biasanyaBKN Regional VII melakukan Monev dan BKN Pusat melakukanPengawasan dan Pengendalian ke kantor BKPSDMD Pemprov KepulauanBangka Belitung, tetapi kita tetap tidak melaporkan untuk kasus Tipikor

  ; Bahwa saksi membuat SK Pemberhentian Sementara formatnyatidak secara menyeluruh dibuat Sama persis dengan format BKN tetapi kamisesuaikan, jadi tidak sama 100% (Seratus persen); Bahwa saksi menyampaikan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ke DPPKAD karena itu terkait dengan gaji yang bersangkutansebesar 75% (tujuh puluh lima persen); Bahwa saksi mengetahui putusan Tipikor dari Penggugat ini sudahinkracht dari laporan dari Dinas yang bersangkutan; Bahwa saksi yang memproses SK Pengaktifan Kembali

  ,yaitu Surat yang pertama berisi nama 6 (enam) orang, dan surat kedua padaBulan November berisi 19 (Sembilan belas) nama termasuk namaPenggugat; Bahwa saksi diminta untuk menginventarisir namanama datadatanama PNS yang terkena Tipikor sejak saksi masuk di BKPSDMD dariTahun 2017; Bahwa saksi menerangkan kalau surat permintaan permintaan dataatau putusan ke Pengadilan Negeri itu baru pada Tahun 2018, sebelumnyaHalaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGPdata itu saksi dapat dari staf

  dan atasan saksi yang memang sudah lamabertugas di sana; Bahwa saksi tidak tahu apakah semua nama yang tercantum di surattersebut sudah masuk semua nama PNS Provinsi Kepulauan BangkaBelitung yang terkena kasus Tipikor atau tidak; Bahwa saksi tidak tahu apabila ada nama PNS yang terkena kasustipikor tetapi belum dibuka namanama tersebut karena terkadangkepegawaian tidak pro aktif melaporkan kepada saksi; Bahwa saksi menerangkan, draft SK PTDH saksi serahkan langsungke Biro Hukum untuk dikoreksi,

• Ifani Dewi) ;Pendidikan : S2; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember0 Ce2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal18 Januari 2015.3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 20154 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal

  18 Februari 2015 s/d 19 maret 2015; 5 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06April 2015.6 Diperpanjang Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.7 Penahanan Mejalis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei2015; 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ene cnnne8 Diperpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak

  tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 09 Juli 2015 No.157/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 23 Juli2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 13 Agustus 2015 No.178/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 22Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015; 11 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada

  Pengadilan Tinggi Jakartatanggal 15 September 2015 No.226/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015; 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Oktober 2015 No.237/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;13 Perpohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 18 Nopember 2015 No.W10.U0/53353 /HK.O7.XI.2015 untukmemperpanjang masa