BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut :Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPa.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah (BB.168)169 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;168 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;162 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Tapteng. 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalampertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai, bertempat diHotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No.042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai BesarPelaksanaan JalanNasional Prov.

Tapteng 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun 2017dan Optimalisasi peran DPRDdalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max OneKramat Jati Jakarta sesuai SuratLPPMUniversitas AZZAHRANo. 042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional Prov.

Tapteng 36 252 09/06/2017 09/06/2017 Mengikuti Bimtek Nasional dengantema Pedoman evaluasipertanggungjawaban pelaksanaan Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT MDN APBD sesuai Permendagri No. 11Tahun 2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai, bertempatdi Hotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal10 Mei 2017 3726416/06/2016Or FP BR16/06/2017Konsultasi ke:1, Balai Besar Pelaksanaan

Putusan Nomor 462 K/TUN/2016a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dinukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan

permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum yang terdapat didalam ketentuanPasal 1340 BW (KUHPerdata) sebagaimana yang telah TERGUGATterangkan seperti diatas, oleh karena berdasarkan faktafaktadipersidangan telah terbukti PENGGUGAT (in persoon) bukan sebagaipihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA,maka sesuai dengan prinsip kontrak partai (contracterende partij ataucontracting party) yang digariskan oleh Pasal 1340 BW (KUHPerdata):1) Bahwa PENGGUGAT (in persoon) tidak memiliki kapasitas

Bahwa sesuai dengan prinsipprinsip hukum perjanjian sebagaimanadigariskan didalam ketentuan Pasal 1340 BW (KUHPerdata) yangmenganut prinsip kontrak partai (contracterende partij atau contractingparty), maka yang dapat ditarik sebagai TERGUGAT adalah pihak yangterdapat didalam PERJANJIAN KERJASAMA sesuai dengankapasitasnya dan bukan secara pribadi (in persoon);2.

Bahwa PENGGUGAT (in persoon) selain telah menggugat TERGUGATsecara in persoon juga telah menggugat TERGUGAT secara exofficio,selain bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1340 BW(KUHPerdata) dan prinsip kontrak partai (contracterende parti) ataucontracting party) hal ini juga bertentangan dengan teori subyek hukumdidalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalahHalaman 15 dari,165 Putusan No.62/Pdt/2017/PT SMRorang perorangan (naturelijkke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon)

Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1

Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanHal. 79 dari 154 hal. Put.

Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perinal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1

EDI ARIADI, M.Si ModelBKWKKPU yang ditandatangani DPD Partai Politik yang mengajukan pasangancalon. ; 1 (satu) lembar asli Jadwal Tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kota Cilegon tahun 2010 yang ditandatangani Ketua KPU Kota CilegonSYAEFUL BAHRI. ; = 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota CilegonNomor :46/Kpts/KPUClg015.436430/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang ditandatanganiSYAEFUL BAHRI Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan WakilWalikota Cilegon

Periode 20102015 pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kota Cilegon tahun 2010. ; = = = = = === = 24 (dua puluh empat) lembar Fotocopy dan asli Surat Pernyataan Partai Politiktidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota dan Wakil WalikotaCilegon tertanggal 8 Februari 2010 Model B 1.AKWKKPU yang ditandatanganioleh masingmasing Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Kota Cilegon.; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir form lexus sales order No. 090262 tanggal 27 Oktober 2009. ; =2 nme

SPM : 931/04/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus duabelas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Nomor : (tanpaNomor) perihal Pengembalian Atas Temuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar KotaCilegon yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). ; 1 (satu) lembar asli Slip PENARIKAN TUNAI Bank Jabar Banten tertanggal 20Februari 2009 dari Nomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AAT SYAFAAT,Ssos, Msi, H sebesar Rp. 215.000.000

SPM : 931/20/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 12 Mareti 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus duabelas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Nomor : (tanpaNomor) perihal Pengembalian Atas Temuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar KotaCilegon yang keempat sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). ; 1 (satu) lembar asli Slip SETORAN Bank Jabar Banten tertanggal 31 Mareti 2009 keNomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AAT SYAFA'AT sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah

17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN TjbBahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat akan berangkat ke Medanbersama dengan saksi Agus Yanto Alias Agus; Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi Agus Yanto Alias Agus tidak ada cerita kepada saksi kalauTerdakwa akan datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Yanto Alias Agus sejak saksi tugasdi Polres Tanjung Balai, Karena saat itu saksi Agus Yanto Alias Agus PHL; Bahwa setahu saksi saat ini saksi Agus Yanto Alias Agus menjabat sebagaiKetua Partai

P.51/Menhut11/2006 yang diubah pada pasal yang sama ayat (3)dijelaskan bahwa pengangkutan lanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyatmenggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkannomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai kayu olahan tersebutberasal dari hutan negara atau hutan hak. Sebab jika kayukayu tersebut berasaldari hutan negara, maka tata cara pengukuran dan pengujiannya dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

penerbitan SKAU sebagaimana ditanyakan padapertanyaan no.19 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 jo Permenhut No.P.33/MenhutII/2007.Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006yang diubah pada pasal yang sama ayat (3) dijelaskan bahwa pengangkutanlanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkanoleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir ;e Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ;e Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahVII : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir.e Bahwa Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ; Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah20Vill : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

berasal dari HakGuna Bangunan 97 (B.97) dan Hak Guna Bangunan 98 (B.98);Bahwa, seharusnya Penggugat menarik/menggugat PT KarabhaDigdaya selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97dan 98 (vide Bukti T1 sampai dengan T52 dan T1 sampai dengan T53), justru pada perkara a quo Penggugat tidak menarik/menggugat PTKarabha Digdaya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadiproses partai (pihak) tidak lengkap atau p/urium litis consortium;Bahwa, quod non Penggugat telah membeli tanah seluas

Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat

suatu perbutan dalam Gugatan a quoadalah tindakan pembiaran tersebut.Diman r n ter: rsifat melawan hukumBahwa menurut PENGGUGAT, perbuatan pembiaran terhadap sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timurdimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian pada dirinya.Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang salah dankeliru karena:Berdasarkan ketentuanketentuan dalam HIR dan Av,TERGUGAT bukan pihak yang mempunyai kapasitas hukumuntuk mengajukan upaya partai

verzet terhadap sita jaminandimaksud karena TERGUGAT bukan pihak dalam Perkara No.198/2006.Dengan demikian terbukti tidak terjadi pembiaran sebagaimanadidalilkan oleh PENGGUGAT karena memang tidak ada ketentuanhukum yang dapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untukmengajukan upaya hukum partai verzet.Berdasarkan ketentuanketentuan dalam HIR dan Rv,TERGUGAT bukan pihak yang mempunyai kapasitas hukumuntuk mengajukan derden verzet (perlawanan pihak ketiga)terhadap sita jaminan dimaksud karena TERGUGAT

Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan Setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia;: Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai

Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidakcukup tersedia;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai

Sedan tanggal 13 Maret 2019

11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900/414/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa, bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga APBD Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2017.

Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (

mana Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000. danSaksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalam rangkapengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yang manasaat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Edi yangmenjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai

Elnusa Petro Teknik dengan adanyakesepakatan Mou tentang pembuatan Proyek Air Minum Kota Dumai.Bahwa setelah Mou dibentuk dilakukan pembentukan Panitia/Tim Kecil .untukmembahas analisaanalisa mengkaji pelaksanaan Kegiatan.Bahwa setelah MoU ada rapat pertama yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2003di Kantor Walikota Dumai, yang dihadiri utusan semua FraksiFraksi di DPRDyaitu : Dari Partai GOLKAR yang hadir ZAINAL EFFENDI ; Dari Partai Reformasi yang hadir Drs, TAUFIQ QURRAHMAN ;halaman 34 dari 118

Rekomendasi / persetujuan diambil setelah mendapat pertimbangan / masukanmelalui rapat masing masing alat kelengkapan sesuai keperluannya.Bahwa bila ada Keputusan Fraksi disampaikan kepada Partai, sementara KeputusanKomisi disampaikan kepada DPRD Kota Dumai.Bahwa Keputusan DPRD dinyatakan sah baik rapat Pleno, pimpinan, komisi,Fraksi dan kepanitian, diambil berdasarkan musyawarah terlebih dahulu jikahalaman 40 dari 118 Halaman Putusan No. 547/Pid.B/2010/PN.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Nomor 2789 K/PID.SUS/2016(4).a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kKasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang suruhan

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat

Bahwa dari adanya permasalahan penguasaan lahan pasilitasparkir dan jalan umum di depan ruko pernah dua kali diselesaikansecara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Kramat Jati sebanyak 2(dua) kali yang dihadiri oleh kedua blah pihak antara pemilik rukodan Terdakwa dan dari Terdakwa didampingi oleh temannya yangmengaku dari Partai Demokrat yang disaksikan oleh Bapak LurahSdr.

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 ketika Terdakwadidampingi orang dari partai Demokrat bernama Sdr. Masnan diadakanpertemuan di kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangkamembahas kepemilikan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir rukoole Saksi Sdr. Djona Jusuf dan enam orang pemilik lainnya yangmengakui sebagai pemilik ruko dan lahan tempat parkir telahdiberikan oleh Sdri.