Ditemukan 18747 data
67 — 36
2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai persona standi in judiciountuk mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertaidengan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalam tenggangwaktu banding tanggal 18 Desember 2019, menurut syarat dan tata cara yangditentukan dalam undangundang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
40 — 14
November 2017 Miladiyahbertepatan tanggal 5 Rabiul Aval 1439 Hijriyah yang pada hari itu jugaputusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengandihadiri Terlawan/Pemohon di luar hadirnya Pelawan/Termohon namun isiputusan a quo telah diberitahukan kepada Pelawan/Termohon pada tanggal12 Desember 2017, dengan demikian maka permohonan bandingPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuanPasal 7 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPeradilan Ulangan
32 — 16
pertimbangan tersebut di atas makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan NegenPekalongan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pkl tanggal 8 Agustus 2018 yangdimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawantetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undangundang Nomor 20 Tahun1947 tentang Peradilan Ulangan
34 — 20
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2017 tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding iniPembanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat tetap beradapada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkarapada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat bandingtersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan
30 — 22
sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 September 2016No.17/Pdt.G/2016/PN.Byl yang dimohonkan banding tersebut dapatdipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat,tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayarbiaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan; Mengingat pasalpasal dari UndangUndang No.20 Tahun 1947 tentangPeraturan Peradilan Ulangan
30 — 15
Talakyang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanyaseluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepadaPembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara banding ini, sesuaidengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan
108 — 40
telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan surat nomorW22A/1872/HK.05/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 dengan tembusan masingmasingkepada Pembanding dan Terbanding ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal07 Nopember 2016 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalamtenggang waktu masa banding yakni 12 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
Terbanding/Tergugat : YULIO AQUA MARE
Terbanding/Turut Tergugat I : LEO MARTIN
Terbanding/Turut Tergugat II : R. PEPEY DELON TANAKA
Terbanding/Turut Tergugat III : ERMA TOFANY
Terbanding/Turut Tergugat IV : DENNY LERRY SINULINGGA, SH., M.Kn
70 — 58
Yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankanlagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yangamarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihakyang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di keduatingkat Pengadilan;Halaman 15 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBYMemperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo UndangUndang Nomor 2 tahun1986 tentang Peradilan Umum
37 — 17
tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dengan alasan dapat memberikan efek jerakhususnya kepada terdakwa dan bagi pelaku tindak pidana lainnya yangSQIUPA. 5 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nce ne ce ce ce ce nee nee nee ne nee ne ne neeono= Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa hal hal tersebut merupakan ulangan
23 — 17
LN 05119 tanggal 29 Juli 2011 atas namaTermohon yang dikeluarkan Perum Pegadaian UPCITC Cempaka Mas dan P5berupa Laporan Hasil Belajar Siswa Ulangan Tengah Semester atas namaAnak, serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon hanya mengajukanseorang saksi saja, yang kesemuanya secara formal dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ke1 dan ke2 dariPemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 mulai tidakrukun dan sekarang sudah pisah, sudah sulit untuk rukun kembali
Terbanding/Tergugat II : MARNI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Terbanding/Tergugat I : HARYADI
Turut Terbanding/Penggugat II : IDA WISANTI
28 — 13
makaputusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas A khusus' tanggal 16 Februari2017, Nomor 318/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebutdapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugattetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1)HIR, Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang No.20 tahun 1947tentang Peradilan Ulangan
Terbanding/Tergugat : Abdurrahman Suhaimi bin Sukemi Diwakili Oleh : Indra, S.H., M.H.
206 — 153
., tanggal29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal13 Safar 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebutdiajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai tata carasebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebabitu, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untukdapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memeriksa
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO Diwakili Oleh : MUH. DIMAS YULIAN SAPUTRA BIN SLAMET ANWAR WIYONO
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : SRI LESTARI,SH.
317 — 319
Bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama sudahbenar dalam pertimbangan hukumnya yang telah tidak keluar daridakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Bahwa dalam mempertimbangkan unsure pasal UU khususMajelis Hakim dapat mencari padanannya yang terdapat pada UUlain ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan selebihnya dari PenasihatHukum Para Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan daripersidangan, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dansekama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan (banding) dalammemeriksa perkara, sama sekali tidak tergantung pada ada tidaknyaalasanalasan yang memuat halhal baru pada memori banding ;Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan banding berkewajiban memeriksaseluruh faktafakta/peristiwa atau kejadian yang mendasari persoalanyang timbul dalam perkara tersebut serta memeriksa benar tidaknyapenerapan hukum, sehingga dengan demikian wewenangpemeriksaannya sama saja dengan Pengadilan Tata Usaha Negara ;b.
Terbanding/Tergugat : HANDOYO Pemilik TOKO THOMAS
107 — 46
tersebut di atasmaka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa PutusanPengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2021 Nomor57/Pdt.G/2021/PN Klin, yang dimohonkan banding tersebut haruslahdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semulaPenggugat dalam Tingkat Banding tetap berada dipihak yang kalah, makakepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Memperhatikan, UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 1947 TentangPeradilan Ulangan
29 — 26
UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanjo.
76 — 90
Januari 2017 tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggimengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat sebagaipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Peradilan Ulangan
Terbanding/Penggugat : M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Rahman Akil, MBA
370 — 188
ditolak,maka tanpa mempertimbangkan tuntutan lainnya oleh karena telah menjaditidak relevan, harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai buktibukti yang diajukan olehPenggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, karena tidakrelevan dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untukselurunnya, maka Penggugat/ Terbanding harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947Tentang Pengadilan Ulangan
78 — 29
dan berdasarkan surat keterangan PaniteraPengadilan Agama Sleman tanggal 11 April 2017 Terbanding telah melakukaninzage;Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Nomor28/P dt.G/2017/PTA.Y k;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 7Februari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuanPasal 7 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan
84 — 27
Jambi sebagimana yang diterangkan oleh PaniteraPengadilan Agama Jambi dalam suratnya tanggal 1 Desember 2016;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan olehPembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akanmempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan bandingberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 20Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan