Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua kualifikasi perbuatan yaitudengan maksud untuk memakai memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dantidak dipalsu atau dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung atau diantara kualifikasiperbuatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur

Jamaluddin Pohan selaku Ketua DPRDKabupaten Tapanuli Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim menilai TerdakwaII telah terbukti menyuruh orang lain memakai surat tersebutHalaman 109 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sbg.seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu dan dengan demikian unsur ini telahterpenuhi ada pada diri dan perbuatan TerdakwaI;Ad.5.

;Seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Pemakainnya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;a FF WO NYang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;Halaman 115 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sbg.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu;Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja tidak diatur di dalamKUH Pidana, sehingga untuk menguraikan hal ini Majelis Hakim akan mengacu kepadadoktrin ilmu hukum;Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapatdikualifisir dilakukan dengan sengaja harus dipenuhi unsurunsur yaitu pelaku harusmenghendaki (willens) dan mengetahui (witens) akibat yang mungkin terjadi atasperbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan

uraian tersebut di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidanayang artinya Terdakwa menghendaki terjadinya suatu perbuatan yang dilarang danmengetahui akibat yang mungkin terjadi atas perbuatannya Menimbang, bahwa yangdimaksud sebagai surat yang dipalsu dalam perkara ini adalah Surat Undangan RapatParipurna No.005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani olehH.Jamaluddin Pohan/TerdakwaI selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten TapanuliTengah

Mufardi danTerdakwa 2 Edy Suyono Bin Fauzi, telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turutserta melakukan perbuatan dengan sengaja menjual meterai yangdipalsu, seolaholan meterai itu asli tidak dipalsu dan tidak dibikinsecara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 257 KUHP jo. Pasal 13 huruf (b) UU RI Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHPsebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;2.

2020 sekitar pukul20.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2020, bertempat diDesa Pasinan RT 05 RW 03 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, ataupada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Bojonegoro, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan,menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan keNegara Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu

ataudibikin secara melawan hukum, ataupun bendabenda dimana merek itudibubuhkannya secara melawan hokum seolaholah meterai, tanda atau merekitu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidakdibubuhkan secara melawan hukum pada bendabenda itu, perbuatan manadilakukan dengan caracara dan uraian antara lain sebagai berikut:Pada awalnya sejumlah desa di wilayah Kabupaten Bojonegoromengadakan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap), untukmendaftarkan penerbitan

Dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan,mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia,meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu, atau dibikin secaramelawan hukum, ataupun bendabenda di mana merek itu asli, tidak dipalsudan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secaramelawan hukum pada bendabenda itu;3.

FILIPUS NERIUS SANDI KARTAWIDJAJA padatanggal 3 Juli 2014 atau pada waktuwaktu tertentu setidaktidaknya pada bulan Juli2014 atau pada suatu waktu setidaktidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat diKantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuna Nomor 1618 Surabaya atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Surabaya, dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejatiatau yang dipalsukan seolaholah benar dan tidak dipalsu, jika

FILIPUS NERIUS SANDIKARTAWIDJAJA menolak dengan keras dan tidak dapat menerima putusanJudex Facti, karena unsurunsur delik dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPtersebut tidak terbukti menurut hukum;Bahwa unsur dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidaksejati atau yang dipalsukan seolaholah benar dan tidak dipalsu dan unsurJika pemakaian surat akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian tidakterbukti dalam perbuatan Terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr.

sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2001 (Sertifikat HGB Nomor325/Sepanjang) digabungkan dalam sertifikat yang diterbitkan pada tahun2000, demikian pula sertifikat yang masih dijaminkan di bank digabungkandengan sertifikat lainnya menjadi (satu) sertifikat gabungan;Bahwa sungguh merupakan suatu kekeliruan yang nyata Judex Facti yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan sengajamemakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukanseolaholah benar dan tidak dipalsu

Beraukemudian terdakwa mencetak rupiah palsu dengan pecahan 50.000 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan)lembar dengan masingmasing nomor seri NDB 175136 dan uang rupiahpalsu dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak kuranglebin 47 (empat puluh tujuh) lembar dengan masingmasing nomor seriFMM 771187 yang dilakukan dengan ABH dengann cara memposisikanuang rupiah yang akan dicopy/ dipalsu ditengahtengah printer kemudianABH mengcopynya dengan selembar kertas

Isa 1 dan kemudian membeli 1 (satu) bungkus rokok u milddengan mengunakan uang rupiah yang telah dipalsu oleh ABH denganHal. 4 dari 13 hal. putusan No. 10/PID/2017/PT.SMRpecahan 50.0000 (lima puluh ribu) kemudian terdakwa menerimakembalian sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah), kKemudiansekira pukul 05.00 Wita, ABH kembali membelanjakan rupiah palsupecahan 100.0000 (seratus ribu) di sebuah warung milik saksi EDAYANTItepatnya di jalan pemuda dimana ABAH membeli 1 (satu) botol minumanGood

Magelang, dimana berlaku Pasal 84 ayat (2)KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeriyang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Kebumen,mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertasyang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas aslidan tidak dipalsu

, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimadiketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpanatau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian,dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uangasli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa bermula pada bulan Nopember 2015, saksi NURYANTO datangke rumah terdakwa dan menawarkan uang palsu kepada terdakwa denganmemberikan

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ProvinsiKalimantan Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Batulicin berwenanguntuk mengadili, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atauyang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, jika

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ProvinsiKalimantan Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Batulicin berwenanguntuk mengadili, telan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benaratau yang dipalsu, seolaholah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian suratitu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada Pukul16.00 WITA

Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang DapatMenimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, AtauYang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan MaksudUntuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat TersebutSeolahOlah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika PemakaianTersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;Halaman 20 dari 28.

Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang DapatMenimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, AtauYang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal DenganMaksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai SuratTersebut SeolahOlah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam JikaPemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena PemalsuanSurat;Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif,dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 244/Pid.B/2010/PNIDItanggal 02 Juni 2010, maka terlihat dengan jelas seakanakan sesuatu telahterbukti yaitu memakai surat (ijazah) yang isinya tidak benar atau yangdipalsu seolaholah benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkankerugian, yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quodinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;3Bahwa adanya unsur ini harus dibuktikan tentang adanya kehendak pelakuuntuk menggunakan surat (ijazah) yang

(Ijazah) yang dipalsukan atau yang dibuatsecara palsu;4Bahwa jika kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut ternyata tidak dapatdibuktikan, dengan sendirinya tidak ada alasan lagi bagi Penuntut Umumdan Majelis Hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur"dengan sengaja" yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidanadan dengan demikian Majelis Hakim harus memberikan putusan bebas;5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memakai Ijazah (surat) yangisinya tidak benar atau yang dipalsu

seolaholah benar dan tidak dipalsu,karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo ada mengikutipendidikan di Pesantren Ulumuddin Uteunkot Cunda Lhokseumawe padaProgram Pendidikan Dayah Murni (Salafiah) sehingga Pemohon PeninjauanKembali berhak untuk mendapatkan Ijazah Salafiah (setingkat MadrasahHal. 23 dari 30 hal.

untukkeperluan mengikuti pendaftaran Calon Anggota Legislatif DPRK AcehTimur Tahun 2009 sehingga terpilih menjadi dan dilantik sebagai AnggotaDPRK Aceh Timur, sebagaimana putusan Judex Facti dan Judex Juris.Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengikuti pendaftaran Calon AnggotaLegislatif DPRK Aceh Timur Tahun 2009 hanya memakai danmenggunakan Ijazah Salafiah dalam bentuk Bahasa Arab dengan Nomor:18/MA/V/2002, 24 Muharram 1423 H;7Bahwa dengan demikian perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atauyang dipalsu

seolaholah benar dan tidak dipalsu yang dituduhkan kepadaPemohon Peninjauan Kembali tidak pernah terjadi, dan sama sekali tidakpernah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena PemohonPeninjauan Kembali hanya mengikuti pendidikan di Pesantren UlumuddinUteunkot Cunda Lhokseumawe pada Program Pendidikan Dayah Murni(Salafiah) sehingga Pemohon Peninjauan kembali berhak untukmendapatkan Ijazah Salafiah (setingkat Madrasah Aliyah) dari PesantrenUlumuddin Uteunkot Cunda Lhokseumawe yang ditandatangani

bertempat di Kantor BAZNAS Kelurahan PasarSejantung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lainsetidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsuatau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatuhal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu

Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atauyang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebutseolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapaSaja sebagai subyek hukum yang memiliki

Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal 263 KUHP iniadalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakaimesin dan lain lainnya.

Surat ini disebut dengan suratyang dipalsu.

Identik dengan CapStempel pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel buktiyang di personalkan Butir I.A. (2 s.d 8) di atas dengan Cap Stempelpembanding adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;Dengan demikian maka unsur Membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu

oleh Terdakwa di mulaidari esok hari setelan tanggal 18 Pebruari 1989 sampaidengan 12 (dua betas) tahun kemudian yaitu tanggal 18Pebruari 2001; Bahwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum,ketentuan hukum yang seharusnya digunakan untukmenghitung kadaluarsa adalah ketentuan Pasal 79 KUHPdan bukan Pasal 79 ayat (1) KUHP karena dalam rumusanPasal 79 ayat (1) KUHP secara spesifik menjelaskanperhitungan kadaluarsa itu) adalah untuk perbuatanmemalsu atau merusak uang, jadi dalam frasa tersebutyang dipalsu

Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulaiberlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yangdirusak digunakan;2. Mengenai kejahatan dalam Pasalpasal 328, 329, 330 dan 333, tenggangdimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena, oleh kejahatandibebaskan atau meninggal dunia;3.

558a, tenggangdimulai pada hari sesudah daftardaftar yang memuat pelanggaranpelanggaran itu, menurut aturanaturan unum yang menentukan bahwaregisterregister catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatupengadilan, dipindah ke kantor tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 79 KUHP ayat 1 mengatur secara TERANG danTEGAS bahwa untuk kejahatan/tindak pidana pemalsuan (melanggar Pasal263 KUHP dan Pasal 264 KUHP) tenggang waktu kadaluarsa dihitung/mulaiberlaku sejak/saat DIGUNAKAN/PEMAKAIAN benda yang dipalsu

kepastian hukum pertimbangan Judex Facti TingkatBanding yang memandang ketentuan Pasal 79 ayat 1 secara implicittermasuk sejak kejahatan diketahui haruslah dibatalkan oleh Judex Yuristerlebin lagi karena pendapat Subjektif dari Judex Facti Tingkat Bandingtersebut di atas jika dibiarkan akan dapat merusak sendisendi hukum yangberlaku dan merusak proses penegakan hukum karena setiap individu akandapat memberikan pendapat sesuai kepentingan pribadinya ;Bahwa dengan PEMAKAIAN/DIGUNAKAN nya benda yang dipalsu

palsu ke dalam suatu aktaotentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain mernakai akta ituseolaholah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itudapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakaisurat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukanseolaholah benar dan tidak dipalsu

Pasal 263 KUHP :(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakaiatau rnenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dantidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan

Secara lengkap ketentuan Pasal 263 KUHPidana berbunyisebagai berikut:1 Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian, karena pernalsuan surat, dengan pidana penjarapaling lama enam tahun.2 Diancam

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut bahwa apa yang telah dilakukanoleh tersangka adalah secara sadar dan hal ini merupakan suatu kesengajaan untukmenghilangkan salah satu ayat dalarn ketentuan Pasal 113 dan perubahan tersebutakan diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, terbukti dengan telah dikirimkannya draft tersebut kepadaSekretriat Negara RI untuk mendapatkan pengesahan

Suatu surat dapat dipalsu apabila surattersebut menimbulkan hak, perikatan, menghapuskan hutang atau dibuatuntuk suatu pembuktian, maka konsep atau usulan tersebut tidak masukdalam pengertian ini.3 Perbuatan Tri Udiatiningrum tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidanaapapun, tetapi hanya merupakan ketidakcermatan dalarn bekerja yangberdampak kepada terkirimnya naskah RUU tentang Kesehatan dimanaPasal 113 hanya terdiri dari 2 ayat.c.

sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di warung PanitiaPenyelenggaraan Motor Cross yang terletak di Huta IV Nagori Kandangan KecamatanPematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkanoleh Negara atau Bank sebagai mata uang atauuang kertas asli dan tidak dipalsu

,padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa6tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan keIndonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untukmengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagaiuang asli dan tidak dipalsu, yangdilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :Berawal pada Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wibdiadakan adanya Perlombaan Motor Cross di Huta V Nagori KandanganKecamatan

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di warung PanitiaPenyelenggaraan Motor Cross yang terletak di Huta V Nagori Kandangan KecamatanPematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan Negaraatau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan matauang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu

diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara :Pdm85/MDN/04/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 20Juni 2012, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan untukmemutuskan :1 Menyatakan terdakwa BURHAN SAMRONI Bin SLAMET DARMADIterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsu uangkertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untukmengedarkan sebagai uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu

Atau setidaktidaknyapad bulan Pebruari dalam tahun 2012 bertempat Desa Buduran Kecamatan Wonoasrikabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja meniru atau memalsumata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksuduntuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagaiyang tulen dan tidak dipalsu.

KOHIR (berkas terpisah), pada hariSelasa tanggal 11 Juni 2013 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaktidaknya sekitarwaktu itu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Pom Bensin CiliwungMalang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Malang , dengan sengaja mengedarkan mata uangatau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uangatau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsuolehnya sendiri , atau waktu diterimanya

diketahui bahwa tidak tulen ataudipalsu ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, matauang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan ataumenyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu. perobuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawalmula dari penangkapan oleh petugas dari Polda Jatim terhadap saksiBIDIN ASYARI als.

KOHIR diperoleh dari terdakwa DEDI ARISANDHIdengan membeli dengan cara memesan kepada terdakwa, danterdakwa memperoleh uang kertas pecahan Rp. 100.000, uangpalsu tersebut berasal dan SUBANDI (dpo);e Bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan uang kertaspalsu sebagai uang tulen dan tidak dipalsu dengan menyuruhedarkan kepada saksi BIDIN ASYARI als.

Unsur dengan sengaja Memakai surat yang isinya tidak benar atau yangdipalsu, seolaholah benar dan tidak dipalsu ;2. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan; Ad.1.

Dengan ngajia memakai rat ng isinyang dipalsu, seolaholah benar dan tidak dipalsu ;14Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Riyadi, R.

Menyatakan Terdakwa Sandy Stepanus Bin Bernardus Hamid (Alm)terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orangyang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuatSurat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai buktidaripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, jikapemakaian tersebut dapat

Barat atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat suratpalsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatanatau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakalsurat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakaiSurat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapatmenimbulkan kerugian;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapaadalah siapa saja baik orang perorangan atau badan hukum, selaku subjekhukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana; dimana orang atau badanHalaman 53 dari 69 Putusan Nomor 60

69 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Sdwini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Menyuruh orang lain memakai surat tersebutseolaholah isinya benar dan tidak dipalsu berarti pemakaian atau penggunaansurat yang isinya tidak benar tersebut dilakukan oleh orang lain daripada orangyang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat atau yang turut sertamelakukan perbuatan tersebut karena adanya surahan daripada Terdakwa.Undangundang pun tidak menutup setiap cara penggunaannya dan tidakmenuntut cara

Rayon, S.Pdmau untuk menggunakan STNK palsu tersebut seolaholah isinya benar dantidak dipalsu, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkankerugian kepada Negara sejumlah Rp5.418.160,00 (lima juta empat ratusdelapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) untuk 1 (Satu) buah STNK,sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menyuruh orang lainmemakai Surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapatmenimbulkan kerugian telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena

Sugiarto seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah).Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Toyib tanggal28 Januari 2009 tersebut yang sengaja dibuat oleh terdakwa Toyib bin Mat Dumin dapatmenimbulkan sesuatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti seolaholah terdakwa Toyibbin Mat Dumin adalah sebagai pemilik yang secara sah menguasai bidang tanah denganmaksud untuk melakukan atau dipergunakan dalam jual beli tanah kepada saksi Sugiartoseolah olah isinya benar dan tidak dipalsu

faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatifkesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1)KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Barangsiapa;2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu

Unsur membuat surat palsu. atau. memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal sekitar tahun 2003 terdakwa Toyib bin Mat Dumin memilikisebidang tanah yang berlokasi di JI. Belubur RT. 12 Ds. Kace Kec.

seharga Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas namaToyib tanggal 28 Januari 2009 tersebut yang sengaja dibuat oleh terdakwa Toyib binMat Dumin dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti seolaholah terdakwa Toyib bin Mat Dumin adalah sebagai pemilik yang secara sah menguasaibidang tanah dengan maksud untuk melakukan atau dipergunakan dalam jual beli tanahkepada saksi Sugiarto seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu

sehingga dapatmenimbulkan kerugian terhadap saksi Thomas Japri selaku pemilik tanah.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasanhutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu telah terpenuhi;Ad.3.

pidana itudilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, makaPengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwatelah dengan sengaja memberi bantuan kepada lakilaki bernama DES (DPO)untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkansesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dantidak dipalsu

Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakaisurat tersebut seolah olah isinya benar atau tidak dipalsu;4. Unsur Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;5. Unsur Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.

Soesilo, dalam Pasal 263KUHPidana, surat yang dipalsu itu harus surat yang : Dapat menerbitkan suatu hak Dapat menerbitkan suatu perjanjian Dapat menerbitkan pembebasan utang Surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatuperbuatan atau peristiwa.Menimbang, bahwa Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang undang No. 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwasetiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memilikiSurat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan

Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakaisurat tersebut seolah olah isinya benar atau tidak dipalsu;Menimbang, bahwa Menurut Soenarto Soerodibroto supaya dapatdihukum menurut Pasal ini, maka pada waktu pemalsuan surat itu harusdengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan suratitu seolah olah asli dan tidak dipalsu, dengan demikian memiliki makna: Adanya orang orang yang terperdaya dengan adanya surat suratdemikian; Surat itu berupa alat yang digunakan untuk

yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa VIRGINIA LOHY alias EGI dan terdakwa IIRONALD TALLAUT alias RONAL terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatanatau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai buktidari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu

17.30 Wib bertempatdi rumah terdakwa II di Lorong Coker Kudamati Kecamatan Nusaniwe KotaAmbon atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan, melakukan perbuatanmembuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkansesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebutseolaholah isinya benar dan tidak dipalsu

Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan;Ad. 1.

Dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakalsurat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdi persidangan dari keterangan Para Terdakwa, terdakwa Virginia Lohyalias Egi membuat 4 (empat) lembar Surat keterangan KedokteranHalaman 32 dari 38 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN AmbRapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaanlaboratorium atas masingmasing nama terdakwa Virginia Lohy aliasEgi, terdakwa II Ronald

Pid.B/2021/PN Ambkebenaran baik isi maupun tanda tangannya, namun tetap digunakanoleh terdakwa dan terdakwa II bahwa seolaholah Surat keteranganKedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratoriumtersebut adalah sah, dan oleh terdakwa Virginia Lohy alias Egi telahmelampirkan Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surathasil pemeriksaan laboratorium pada saat divalidasi oleh PetugasKesehatan Pelabuhan sebagai syarat/ tanda bukti bebas/Negatif (covid 19) seolaholah asli atau tidak dipalsu

Wira Dwipa) atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, telah membuat surat palsu atau memalsukan suratyang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu,Hal. dari 22 hal Putusan Nomor 753 K/Pid/2014jika

Judex Facti juga salah menerapkan Hukum Pembuktiansebagaimana Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum pada pembuktian unsur ke4"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana tercantumpada halaman 39 putusan termaksud.Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas, Judex Facti tidakmempertimbangkan dengan cermat dan lengkap kesesuaian keterangan saksi Ir.Handry dengan keterangan

karena itu dari dakwaan kesatu Penuntut Umum padahal keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian sedemikian rupa dan telah ternyata memenuhi unsur"dengan maksud memakai surat palsu".Lagi pula, sangat sulit diterima dengan akal sehat dari rangkaian perbuatanTermohon Kasasi/Terdakwa yang dengan sengaja membuat 7 (tujuh) bundelsurat pengalihan hak atas tanah palsu lalu meminta kepada Lurah yang sudahtidak menjabat untuk menandatangani suratsurat palsu tersebut supaya terlihatseolaholah asli atau tidak dipalsu

Judex Facti salah penafsiran unsurunsur delik dalam Dakwaan Kesatu penuntutumum;Bahwa Judex Facti berpendapat dalam pertimbangan hukum pada pembuktian unsurke4 dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum, yaitu unsur "Dengan maksud untukHal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 753 K/Pid/2014memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu" sebagaimana tercantum pada halaman 39 putusan termaksud.Bahwa dari pertimbangan Judex Facti di atas telah ternyata Judex Facti

Atik DesaPurwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkanmata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai matauang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnyasendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupunbarang siapa menyimpan atau

memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertasyang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkanatau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, Perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:Awalnya sekira bulan Desember 2015 terdakwa HARIANTO ISMAIL pergike Solo, saat terdakwa berada di terminal Solo secara kebetulan bertemu sdr.Mustofa(belum tertangkap) dan saling bercerita terdakwa dan juga sdr.Mustofa mencari uanggaib, kemudian sdr.