didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor17/Pdt.G/2019/PA.Bpp, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugatdengan alasan sebagai berikut :putusan No. 164/Pdt.G/2019/PA.BDDP. ...... ce renee e eee eeaneeeeiee 1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sahpada tanggal 25 Februari 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :1367

P.2 dan dua orang saksi.Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar Kutipan Akta Nikah Nomor 1367/78/II/2000 tanggal 25 Pebruari 2000bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocokdengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuaiputusan No. 164/Pdt.G/2019/PA.BDDP. ...... eee eee eee eter eee eeaaeeeenee 6ketentuan pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik

No. 4040 K/Pdt/2001meminta ganti kerugian kepada Tergugat II atas kerugian yang telah ditimbulkanoleh Tergugat ;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdata),bahwa : Tiaptiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada oranglain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut ; danBahwa sesuai dengan Pasal 1367 BW (KUHPerdata), bahwa :" Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkankarena perbuatannya sendiri

TENAGA BARU Jalan Simpang Tenaga Selatan 69Malang, namun meskipun Penggugat telah berusaha menjelaskan dengan baikkepada Tergugat II tapi upaya ini tidak mendapat tanggapan positif dari paraTergugat ;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan perbuatan Tergugat IItermasuk dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata

BarakSanghiang Teureup 01/06 Pakemitan Kidul XXXXX Tasikmalaya,dengan surat Kuasa khusus tanggal 03 Mei 2014 yang telahdidaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1367/Reg.K/2014/PA Tsm.tanggal 06 Mei 2014, tanggal 06 Mei 2014, dan mengambil domisilidikantor Kuasa Hukumnya, selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWANTERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebutTERGUGAT,Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat perkara;Telah mendengar

BarakSanghiang Teureup 01/06 Pakemitan Kidul XXXXX Tasikmalaya sesuai denganSurat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014 dan telah terdaftar dengan registerNomor 1367/Reg.K/2014/PA Tsm. tanggal 06 Mei 2014, kuasa mana menurutMajelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yangberlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterimadan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secararesmi

Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum,dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.c.

Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badanhukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.c.

Menetapkan dan menyatakan harta bersama yang diperoleh selamaperkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi,berapa:1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA RISH warna Merah dengan nomorPolisi DP 1367 DR yang diperoleh selama perkawinannya dan sekarangdalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan jika Mobil tersebut dijual,dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah kurang lebih Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Untuk selanjrtaya disebut sebagai Obyek Sengketa: adalahharta bersama antara

Bahwa saksi mengatahui kalau mobil tersebut dibeli oleh ibuPemohon karena ibu pemohon yang menyampaikan ke saksi Bahwa mobil tersebut berwarna merah namun saksi tidak tahumereknya Bahwa mobil tersebut dibeli setelah 2 tahun pemohon danTermohon menikah Bahwa mobil tersebut dipakai oleh tergugat setelah Tergiugatberpisah tempat tinggal dengan PenggugatBahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh kuasaPenggugat mengenai harta bersama berupa satu unit Mobil Rush warnamerah Nomor Polisi DP 1367

Penggugattersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalamkonvensi secara mutatis mutandis telah menjadi pertimbangan dalamrekonvensi dan selanjutnya penyebutan untuk Penggugat Konvensi menjadiTergugat Rekonvensi atau Tergugat sedang untuk Tergugat Konvensimenjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi agardibagi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:1 unit mobil Rush Nomor Polisi DP 1367

keterangan saksi mendukung dalildalil bantahan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrakhukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atauisteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperolehsendirisendiri ataupun bersamasama;Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian saksi penggugatmaupun saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa Mobil Rush warna merahNo Polisi 1367

Penggugatdan Tergugat karena mobil tersebut dibeli pada waktu penggugat danTergugat sudah pisah temopat tinggal, lagi pula mobil tersebut dibeli olehorang tua Tergugat sehingga tidak sesuai dengan maksud pasal Pasal 35ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka,Majelis hakim berpendapa penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnyagugatannya bahwa obyek sengketa berupa Mobil Rush warna merah NoPolisi 1367

PENGGUGAT Tidak Menguraikan secara Jelas Pemenuhan UnsurPerbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II serta Tidak Menguraikan SecaraJelas dan Rinci Mengenai Bentuk Pertanggungjawaban TERGUGAT IlBerdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata.3.

Dalam ketentuan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang dirujuk olehPENGGUGAT dalam meminta pertanggungjawaban TERGUGAT s.d.TERGUGAT IV tersebut adalah rumusan pertanggungjawaban yang bersifatumum dimana yang dikutip oleh PENGGUGAT adalah ketentuan Pasal1367 ayat (1) KUH Perdata, akan tetapi yang dirujuk adalah Pasal 1366 danPasal 1367 KUHPerdata, yang mana ketentuan pasal tersebut mengaturdua hal yang saling bertentangan.

Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya yangberjudul Hukum Perikatan (Law Of Obligations), Penerbit Pustaka Larasan,2012, Jakarta, Halaman 16:Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menentukan secara limitative siapaSiapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang yang menjaditanggungannya, yaitu:7.1.1. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belumdewasa (Pasal 1367 ayat (2)).7.1.2.

Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang Iainuntuk mewakili suatu urusan (Pasal 1367 ayat (3));7.1.3.

Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap muriddan tukangtukangnya (Pasal 1367 ayat (4)).Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudulTinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit Bina Cipta,Cetakan Pertama, Bandung, 1991, Halaman 33:Pasal 1367 BW mengatur tentang pertanggungjawaban seseorangterhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh orang lain.

demikian dari ke 2 (dua) hasil survey tersebut disimpulkandan diperoleh fakta bahwa kerusakan Crane Nomor 3 disebabkan olehkesalahan Tergugat IV dalam mengoperasikan Crane Nomor 3 sehinggamenubruk Crane Nomor 2 yang dalam posisi diam, sehingga oleh sebabTergugat IV adalah pihak operator yang bertugas mengoperasikan CraneNomor 3 pada saat kejadian tubrukan berlangsung dan yang bekerja dibawahtanggungjawab Perusahaan Bongkar Muat/Stevedoring Company in casuTergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 1367

tersebut dapat dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata danmewajibkan orang yang karena salahnya tersebut mengganti kerugian yangtimbul;Bahwa, sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada poin 3 di atas, makaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV adalah perbuatanmengakibatkan rusaknya Crane Nomor 3 tersebut, dan oleh sebab TergugatIV adalah pihak yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengoperasikan Cranetersebut maka Tergugat berdasarkan Pasal 1367

Penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru oleh karenaPerbuatan Turut Termohon Kasasi III/Turut Termohon Banding II/TergugatIV bukanlah tanggung jawab Pemohon Kasasi.1.

Bahwa yang menjadi inti dari ketentuan Pasal 1367 (1) dan (8) KUHPerdatamenekankan pada pertanggungjawaban hukum dari pekerja yang berada dibawah tanggung jawab Majikan atau si Pemberi Kerja, artinya untukmenyatakan bahwa Majikan bertanggung jawab atas tindakan pelayan ataubawahan harus didasarkan pada perjanjian perburuhan antara majikan atausi pemberi Kerja, yang didalamnya memuat unsur perintah;4.

Bahwa oleh karena terbukti yang terjadi adalah perjanjian pemborongan, dantidak terbukti adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/PemohonBanding/Tergugat III dengan Turut Termohon Kasasi Ill/Turut TerbandingIIl/Tergugat IV maka jelas penerapan Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru.Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.1210 K/Pdt/2014b.

Bahwa sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum yang timbulakibat perbuatannya sebagaimana masuk dalam kualifikasi perbuatanmelawan hukum diatur dalam Pasal 1365 juncto 1367 (1) (2) Kitab UndangUndang Hukum Perdata dengan konsekuensi kewajiban untuk menggantikerugian yang timbul karenanya;Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugianitu mengganti kerugian tersebutPasal 1367 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkanperbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatanorangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang di bawah pengawasannya;Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata berbunyi:Majikanmajikan dan mereka yang mengangkat orangorang lain untukmewakili urusanurusan mereka, adalah bertanggung jawab tentangkerugian yang diterbitkan

dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas danjujur tentang karyawannya yang telah melakukan kesalahan/ melanggarstandar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugasnya yangmengatasnamakan Tergugat dan membuat Para Penggugat mengalamikerugian, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuanyang diatur dalam Pasal 7 huruf b UndangUndang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ;24.Bahwa sebagaimana tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan bunyiPasal 1367

(Vide bukti surat P 3).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana uraian tersebutdiatas, Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang ada untuk dapatmenyelesaikan dan menjawab keseluruhan permasalahan yang ada, sehingga yangmenjadi pertanyaan dalam substansi pokok perkara a quo adalah:1) Apakah Tergugat dapat dikenakan Pasal 1367 KUHPerdata atas perbuatanyang dilakukan oleh pegawainya (Putu Ayu Aryandrli) ?

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakimmempertimbangkan halhal sebagai berikut:Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN SgrBahwa secara normatif Pasal 1367 KUHPerdata menetapkan bahwaseseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkanperbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkanperbuatanperbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya ataudisebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.

NamunPasal 1367 memiliki pengecualian sebagaimana disebutkan dalam fraseberikutnya yaitu tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir jika mampumembuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatanuntuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu.Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat wajib menerapkan asasasasdalam hukum perbankan diantaranya asas kepercayaan (fiduciary principle)dan asas kehatihatian (prudential principle).

atas nama Putu Ayu Aryandri.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatTergugat tidak melakukan kehatihatian dalam melakukan aktivitas perbankandalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang intensif dan berkala sertaHalaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgrtidak menerapkan manajemen resiko dalam menjalankan fungsi perbankan,maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dikategorikan telah melakukankelalaian terhadap dana nasabahnya dan dikenakan Pasal 1367

Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer): Seorang tidak saja bertanggung jawab untukkerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yangdisebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan olehbarangbarang yang berada di bawah pengawasannya.Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan olehanakanak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa merekamelakukan

1.500.000; (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 2 = Rp.3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) sehingga dengan demikian biaya pengobatan yangberalasan untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 3.000.000= (Tiga Juta Rupiah);4 Apakah semua kerugian Penggugat akibat perbuatan anak Tergugat tersebut dapatdibebankan kepada Tergugat selaku orang tua;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwabenar Herbinanta Ginting adalah anak kandung Penggugat sehingga dengan demikianmaka berdasarkan Pasal 1367

adalah sah dalam pembuktian perkara ini dengandemikian maka petitum ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dipertimbangkan sebagai berikutbahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa anak Tergugat yaituHerbinanta Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan terhadap Penggugat yaitu Yakin Bangun dan oleh karena Tergugatadalah orang tua kandung Herbinanta Ginting yang masih belum dewasa sehinggaberdasarkan Pasal 1367

1367/Pdt.G/2014/PA Pwr.

PUTUSANNomor 1367/Pdt.G/2014/PA Pwr.2 I %,) ,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:MMMMM binti MMMMM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan buruh serabutan, bertempat kediaman di DukuhMMMMM, Desa MMMMM, Kecamatan MMMMM,Kabupaten Purworejo, sebagai PENGGUGAT;melawanMMMMM bin MMMMM, umur 50 tahun, agama Islam,

pendidikan SD tidaktamat, pekerjaan buruh serabutan, bertempat kediaman diDukuh MMMMM, Desa MMMMM, Kecamatan MMMMM,Kabupaten Purworejo, sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober2014, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1367

BerdasarkanKutipan Akta Nikah No. 1367/170/VII/2006;2. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalahkurang lebih 10 Tahun;3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernahterjadi perceraian;Him. 1 dari 12 him. Put. Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Dpk10.11.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMATBahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudahdikarunia 2 orang anak yang bernama :a. NAMA, usia 10 tahun;b.

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor 1367/170/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telahdinazegelen Pos, kemudian telah dicocokan ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;2.

., tanggal08 Oktober 2018, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram,sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 1367/105/XII/2009, tanggal15 Desember 2009;Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahorangtua Tergugat di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, KecamatanAmpenan

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1367/105/XII/2009,tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi :1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 27 Oktober 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1367/122/X/2008 tanggal 05Nopember 2008;Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1 2.

memberikanjawaban secara lisan yang disampaikan pada persidangan perdamaian yangpada pokoknya adalah Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon danPutusan Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3 Termohon juga tidak keberatan akan permohonan cerai tersebut karenaTermohon menyadari rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangatsulit dirukunkan kembali;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas namaPemohon dan Termohon Nomor : 1367

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (Sesuai dengan Akta Cerai No.2900/AC/2015/PA.Clp, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.1367/Pdt.G/2015/PA.Clp, tanggal 24 April 2015);. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon denganPemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri HanaNurhidayat, lahir di Cilacap, pada tanggal 09 Oktober 2016;.

, peristiwaperampokan atau pencurian dengan kekerasan tersebut tidak termasukatau tidak disebabkan oleh kondisi force majeur sebagaimanadikemukakan oleh Tergugat, tetapi kejadian atau peristiwa dimaksuddisebabkan oleh kesalahan dan kelalaian mutlak karyawan Tergugat yangjuga merupakan tanggung jawab mutlak Tergugat sebagai atasan danmayjikannya;14.Bahwa perbuatan Tergugat di atas, jelas merupakan perbuatan melawanhukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 juncto Pasal1366 juncto Pasal 1367

(videPasal 1367 KUHPerdata);Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telahmemenuhi unsurunsur utama sebagaimana dimaksud dalam ketigaketentuan pasal tersebut di atas, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatantersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanyakerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatandengan kerugian;Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaianyang terjadi merupakan akibat langsung dari proses atau cara kerjakaryawan

Putri Indonesia, Tergugat sudah selayaknya danseharusnya bertanggungjawab penuh atas penggantian klaim gantikerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284KUHD juncto Pasal 1365 juncto Pasal 1366 juncto Pasal 1367 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata);15.Bahwa Penggugat bersamasama dengan PT.

Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah).11 Bahwa karena TERGUGAT I sendiri tidak mempunyai aset ataukemampuan untuk membayarseluruh kerugian yang dideritaPENGGUGAT, maka TERGUGAT II sesuai Pasal 1367 KUHPerdata,juga harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yangdialami PENGGUGAT, karena kerugian yang dialami PENGGUGAT disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT I, yang merupakan tanggungjawab TERGUGAT II atau disebabkan barang milik/berada di bawahpengawasan

dan tergugat IImelihat banyaksekali terjadi kekliruan tentang apa yang dilalilkan olehhalaman 13 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.1414pihak Penggugat sehingga sangat merugikan pihak tergugat I danTegugat II atas dalildalil gugatan Penggugat. oleh sebab itu gugatanPenggugat haruslah ditolak:Bahwa, Penggugat pada hal 3 (tiga) point 8 (delapan) mendalilkanTergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365KUH Perdata) serta pad hal 4 (empat) point 11 (sebelas) sesuai denganpasal 1367

milik tergugatII agak bengkok kedalam, dan hal init membuktikan bahwa kapal milikpenggugat lah yang menabrak kapal milik Tergugat I, dan dalam hal inijustru Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(pasal 1365 KUH Perdata) karena gugatan ini nama baik dari TergugatI dan Tergugat IJ menjadi tercemar dan kepada penggugat haruslahmembayar ganti rugi atas pencemaran nama baik tersebut baik Materiilmaupun Immateriil yang di derita Tergugat I dan Tergugat II danberdasarkan ketentuan pasal 1367

Halini diatur dalam pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsiyang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jawabannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi/ keberatan PARA TERGUGAT adalahkeberatan atas gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT II (H. SIRAD) sebab secarahukum tidak memiliki hubungan hukum dan permasalahan hukum sebelumnya denganPENGGUGAT (HJ.

TERGUGAT II adalah Orang tua (ayah) dari Terggugat I dan hal initelah dibenarkan oleh PARA TERGUGAT;Menimbang, bahwa Dalil PENGGUGAT yang telah dibenarkan PARA TERGUGATmenyatakan bahwa TERGUGAT I lahir tanggal 02 Juli 1998 dan saat ini masih berstatusMahasiswi, dalam memenuhi kebutuhan hidup TERGUGAT I seharihari masih menjaditanggungjawab TERGUGAT II hal ini sesuai dengan Ketentuan BAB X Pasal 45, 46, 47,48, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pasal 1367

Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan olehanakanak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukankekuasaan orang tua atau wali;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas hukum pidanauntuk pertanggungjawaban seseorang atas Perbuatan Melawan Hukum secara pidana tidakdapat digantikan oleh orang lain meskipun orang tuanya akan tetapi secara Perdataberdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata orangtua bertanggungjawabatas

SIRAD yang seluruh kebutuhan hidupnya masih dalamtanggungjawab TERGUGAT II maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (2) KitabUndang Undang Hukum Perdata, maka akibat hukum perdata yang ditimbulkan olehTERGUGAT I termasuk menjadi tanggungjawab TERGUGAT II dengan demikianPetitum PENGGUGAT angka 7 patut untuk dikabulkan;Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.ldm20Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahakibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan

SIAGIAN kepada saksi DEVI PUSPITA untuk diberi dicapstempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2Dtersebut bernomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, saturangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab.Kepahiang diberikan oleh saksi DEVI PUSPITA kepada terdakwa TITISUMANTI Binti SAMSUL BAHRI dengan dibuatkan tanda terima,selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh terdakwa TIT SUMANTIBinti SAMSUL BAHRI dengan menirukan

SIAGIAN kepada saksi DEVI PUSPITA untuk diberidicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal danSP2D tersebut bernomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkaplembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab.

SIAGIAN kepada saksi DEVI PUSPITA untuk diberi dicapstempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D36tersebut bernomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012,setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkaplembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000, Bahwa setelah menerima dokumendokumen persyaratan pencairan dana saksiANDI WIJAYA membawa dokumendokumen tersebut kepada pegawai PemdaKepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi DORRYMARESI, selanjutnya saksi DORRY MARESI memeriksa kelengkapan dokumendan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp.

Bahwa selanjutnya saksi DORRY MARESI memeriksa kelengkapan dokumen dan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000, dan setelah lengkapkemudian difiat oleh saksi DORRY MARESI yang kemudian dibawa ke saksiTHAMRIN YAKIN yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani.

Surat Bukti Kewarganegaraan RI berdasarkan Surat Catatan Formulir VA yangditerbitkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 8 September 1964Nomor : 1367, atas nama Pemohon tersebut (Bukti P.2);nr ror3. Surat eumamaili)3. Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.1/U/Kep/12/1966 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batutanggal 30 Nopember 1968 No. Daftar : B/1668/68, atas nama pemohon tersebut(Bukti P.3); 29 22 4.