Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/ Menkes/V I/2008 tanggal 06 juni 2008tentang pelaksanaan teknis laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika menyebutkan bahwa lembagakesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Menurut Penasehat Hukum berdasarkankepada Kep Menkes bahwa yang berwenang mengeluarkanhasil laboratorium pemeriksaan spesimen narkotika adalahLaboratorium dilingkungan Departemen Kesehatan yaitu UnitLaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar dan yang berwenangmengeluarkan hasil laboratorium pemeriksaan bahan bakunarkotika adalah Balai Pemeriksa/Pengawas Obat danMakanan Propinsi Kaloar.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yangmempunyai keahlian dan kompetensi sesuai denganketentuan yang berlaku.d.

Bahwa terhadap keberatan Kesatu yang intinya Pemohonbanding/Terdakwa mempermasalahkan bahwa berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV/2008tanggal 06 Juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika menyebutkan bahwalembaga kesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yang mempunyaikeahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV2008tanggal 06 juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika

SEMPRANG BinTRIYANTANA secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 381/Pid.B/2019/PN.Smn.127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang

BB3161/2019/NNF berupa irisan daun dalam punting rokok tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapimengandung senyawa sintetis 5FLOUROPYPICA.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa FENDY AVRIYANTO Als.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada saat menggunakanNarkotika Golongan jenis Tembbakau Gorilla tersebut, terdakwa tidakdilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi denganResep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang

RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ataue Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

P;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum disusun secara alternative maka dalam hal ini Mejelis akan langsungmemilin dakwaan yang menurut faktafakta dipandang memenuhi unsurdakwaan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsurunsurnya sebagai berikut:e Unsur setiap

Tahun 2020.Untuk lebih jelasnya ditampilkan perbandingan Tabel dariKemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 dan tabel dariPermenkes Nomor 24 Tahun 2020 sebagai berikut:Tabel Pada Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/X1/2008:Halaman 34 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 3 P/HUM/2021Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi sepanjang mengenai pelayanan radiologi diagnostik danKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentangStandar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana PelayananKesehatan. Pelayanan radiologi yang diatur dalam Permenkes780/Menkes/Per/VIII/2008, sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatandalam pemanfaatan sumber radiasi pengion saat ini.

Penyelenggaraan pelayanan radiologi klinik sebelumnya diaturdalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1014/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar PelayananRadiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 dan Keputusan Menteri KesehatanNomor 1014/Menkes/SK/XII/2008 telah dilakukan sejak tahun2017 dan telah memenuhi tahapan pembentukan peraturanperundangundangan yang meliputi perencanaan, penyusunan,pembahasan termasuk harmonisasi, penetapan, danpengundangan.

Bahwa perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor 1014/MENKES / SK/XI/ 2008 menjadi Permenkes 24/2020 (objek HUM) dinilaidilakukan dengan caracara manipulatif;4.

Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan huruf F.2.b (2) dalam SE Nomor9 Tahun 2020 bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentangProtokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas UmumDalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) (selanjutnya disebut KepmenkesHK.01.07/MENKES/382/ 2020") dan Peraturan Menteri PerhubunganNomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 18 Tahun 2020

Kebijakan Rapid Test yang diatur oleh Termohon bertentangandengan lampiran BAB Ill angka 6 huruf c dan angka 7 huruf cKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan BagiMasyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam RangkaHalaman 19 dari 56 halaman.

cermat dalam memahami secara menyeluruhKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan BagiMasyarakat Di Tempat Umum dan Fasilitas Umum Dalam RangkaPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, denganalasan sebagai berikut:1.

Bahwa BAB Il Prinsip Umum Protokol Kesehatan DalamPencegahan dan Pengendalian Covid19 dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan BagiMasyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam RangkaPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(Covid19) (selanjutnya disebut KepmenkesHK.01.07/MENKES/382/2020), mengatur sebagai berikut:Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularanCovid19 (risiko tertular dan menularkan) harus

Putusan Nomor 44 P/HUM/2020bertentangan dengan KepmenkesHK.01.07/MENKES/382/2020 adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;C.

Permenkes RI No. 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1), Kosmetikaadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luartubuh manusia.b. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Pasal 105ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harusmemenuhi standar dan atau persyaratan yang dicantumkan.c.

Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) setiapkosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perudanganundangan.d.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetikahanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupanotifikasi.d.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelumkosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI;Bahwa Kosmetika yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftaratau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan penandaan padalabel atau kemasan kosmetika tersebut.Bahwa penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan ataubahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk

dimaksud kosmetika adalah bahan atausediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi danmimbran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubahpenampilan dan atau memperbaiki bau badan melindungi atau memelihara tubuhpada kondisi baik (Pasal 1 angka 1) dan setiap kosmetika hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 3 ayat (1) Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1176/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum, karena

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan pil double L(LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan

Isi rekam medik milik pasien.Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan MenteriKesehatan No'. 749/Menkes/Per/XIV1I989 tentang Rekam Medis,maka TERGUGAT 1 bukanlah Pihak yang mempunyal kewenanganuntukmenyimpan dan memelihara berkas rekam medis;i120. Bahwa.

PENGGUGAThanya mengutip ketentuan Peraturan MenteriKesehatan No. 749/Menkes/Per/XI/1989 tentang Rekam Medisdefmisi dari Rekam Medis' yang dianggapnya berguna danmenguntungkan dirinya, tanpa melihat ketentuan lain mengenai lamapenyimpanan dan kewenangan pemusnahan Rekam Medis dalamPasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, yang berbunyi :Pasal 71) Lama penyimpanan rekam medik sekurangkurangnyauntuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dadtanggal terakhir

"MILIK" yang dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, adalah termasuk28dalam "MILIK" yang dibatasi oleh UndangUndang vide Pasal 7 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XIl/1989 tentangRekam Medis, yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa RumahSakit Rajawali Bandung sebagai Pemilik dokumen/berkas RekamMedis memiliki kewenangan yang sah untuk memusnahkan rekammedis tersebut seketika setelah batas waktu yang ditentukan

olehketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan No.749/Menkes/Per/X1I/1989 tentang Rekam Medis, yaitu 5 tahunhabis/lewat.

/PER/XII/1989, tentang rekam medis, dikarenakan telahdigantikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu PERMENKES*kNo. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam'medis.Maka untuk iiu berawal dengan tidak adanya tindakan dan berawalbahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269 / MENKES / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis Bab VKepemilikan, Pemanfaatan dan Tanggung Jawab Pasal 12 ayat ( 1 )menyebutkan BERKAS REKAM MEDIS MILIK SARANA PELAYANANKESEHATAN.

:e Bahwa benar Pil trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras (lingkaran merah),sedangkan pil Dextro adalah obat bebas terbatas yang mana obat tersebut sudahditarik oleh Pemerintah dan tidak untuk diedarkan lagi ;e Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu KepmenkesNo.1331/Menkes/SK/X/2002, tentang tata cara pedagang eceran obat

, KepmenkesNo.1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan KepmenkesNo.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotek ;e Bahwa obat Trihexyphenidyl kerjanya menekan saraf pusat dalam arti mengurangi/menghilangkan kesadaran sehingga sering disalah gunakan, dan obat tersebut bisamenyebabkan kematian bila overdosis ;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin REBI tersebuttidak memenuhi standar farmasi, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalambidang farmasi serta tidak

kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanoa adanya resep dari dokter melainkan terdakwamendapatkan pil tersebut dari seseorang yang bernama Kaji Agus ;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan untuk distribusinya harus ada izin distribusi obatsesuai dengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002, tentangtata cara pedagang eceran obat, Kepmenkes No.1191/Menkes/SK/IX/2002 tentangpedagang besar farmasi dan Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijinApotek ;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Halama 15 dari 19 Putusan No.141/Pid.Sus/2016/PN.PblMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa

bertentangandengan:a) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 90 Ayat (1)yaitu. untuk keperluan penyidikan, penuntutan danpemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan PenyidikPegawai Negeri Sipil menyisinkan sebagian kecil barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikansampel guna pengujian di laboratorium tertentu dandilaksanakan dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;b) Kepmenkes Nomor 522/Menkes

Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia;Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Nomor 146 K/MIL /20173).c) Surat Telegram Komandan PUSPOM TNI AD Nomor STR/148/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang PenunjukanInstansi yang Berwenang untuk Melakukan PemeriksaanNarkotika;Karena didalam Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita tersebut telah diatur mengenai petunjuk teknis

datacara pemeriksaan urine maupun darah Tersangka yangdiduga menggunakan Narkotika, yang antara lain padapokoknya adalah Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/ VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita, bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut hanyalahmerupakan informasi awal dan hasil tersebut bukan untukkepentingan hukum/justice

Nomor 146 K/MIL /2017berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 danKepmenkesri Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni2008.4).

Pelda Ardjianto NRP 580704 tersebut setelah diperiksa dan ditelitidengan cermat, barang bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana9diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisia.Adapun Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari Kepala BNNPAceh Nomor B/164/IlI/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 an.

Justisia.Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Rapid test urine merkDOA Multi Drug Screening Test, merupakan alat yang digunakan untuk test urine Terdakwa diPomdam IM pada tanggal 2 Maret 2015 oleh BNNP Aceh dan hasil test urine Terdakwamenunjukkan positif mengandung THC.Alat berupa test pack adalah alat test yang dipergunakanuntuk deteksi awal tentang adanya unsur narkotika pada urine seseorang oleh petugas Kepolisianpada tingkat penyelidikan, dan berdasarkan Keputusan Menkes

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkara narkotika dilakukan melaluiStandar Operasional dan Prosedur Laboratorium dengan menggunakan Sumber Daya Manusia,Sarana dan Prasarana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkes tersebut, bukan hanya sekedarmenggunakan test pack sebagaimana yang ada dalam perkara ini,sehingga barang bukti beruparapid test dalam perkara ini

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkaranarkotika dilakukan melalui Standar Operasional dan Prosedur Laboratoium denganmenggunakan alatalat serta tenaga Laboratorium sebagaimana diatur dalamKeputusan Menkes tersebut dan bukan hanya sekedar menggunakan test packsebagaimana yang ada dalam perkara ini, sehingga surat Kepala BNNP Aceh NomorB/164/II/Ka/BD.O3/ 2015/

Namundemikian penyelesaian perkara narkotika tidak boleh dilakukan dengan cara sertamerta dan menyimpang dari ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, terutamatentang penentuan kualitas atau golongan barang bukti narkotika dan psikotropika telah diatursecara detail mengenai Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Peralatan yang digunakanuntuk memeriksa narkotika dan psikotropika yaitu diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor.923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

/SK/X1/2001 tentang registrasi dan Praktekperawat.34 Surat ljin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.

Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. SUrat ljin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis.

/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktek perawat.Surat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1392/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Kerja Perawat Gigi.Surat Ijin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1363/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Praktek Fisiotrafis.Surat ljin Radio Grafer dengan dasar Hukum Peraturan MENKES RINomor

:357/MENKES/PER/V/2006 tentang registrasi dan Ijin KerjaRadiografer.Bahwa pada tahun 2011 ketika biaya leges ditiadakan dikenakan biayasebesar Rp.15.000,.

Peraturan Menkes RI No.20 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.2. Menyatakan agar terhadap RIO BINTANG PAMUNGKAS ALS KEMPES BINAGUNG SRI PANGESTUdijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurungi selama terdakwa;3.

dimasukkkanHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Smnkedalam bungkus Amplop, setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratorisKriminalistik pada laboratorium Forensik Cabang Semarang pada hari kamis Tanggal27 September 2018, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No Lab : 1908/NNF/2018 tanggal27 September 2018, dengan hasil bahwabarang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis 5FluoraADB terdaftar dalamgolongan nomer urut 95 ( sembilan lima) dalam Peraturan Menkes

dimasukkkankedalam bungkus Amplop, setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratorisHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN SmnKriminalistik pada laboratorium Forensik Cabang Semarang pada hari kamis Tanggal27 September 2018, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No Lab : 1908/NNF/2018 tanggal27 September 2018, dengan hasil bahwabarang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis 5FluoraADB terdaftar dalamgolongan nomer urut 95 ( sembilan lima) dalam Peraturan Menkes

Peraturan Menkes RI No.20 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa. tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Saksi 1. DEDI SUSANTO, SH.

Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap2. Penyalahguna bagi diri sendiri3. Narkotika Golongan ;4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan TindakPidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Alat striptesnya standart menkes yang hanyamampu mendeteksi zat saja bukan obat atau apa yang dikonsumsi/digunakan oleh seseorang dan alat hanya dapat mendeteksi maksimal 5(lima) hari.6.

No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan KepmenkesRI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang dapatdigunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dan ternyatasurat keterangan yang dibuat oleh dr.

Wan Syirli Dastoria, dokter padaklinik Kosekhanudnas tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI.No. 194/Menkes/Sk/V1/2012 dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/Sk/X/2009 maka dengan demikian surat tersebut tidak memenuhisyarat formal sebagai alat bukti yang sah, dan tidak dapat dijadikan alatbukti karena untuk menentukan golongan narkotika sesuai UU RI Nomor35 Tahun 2009 sesuai Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik danrumah sakit yang ditunjuk Dengan demikian Majelis berpendapat SuratKeterengan

Wan Syirli Dastoria, dokter pada klinik Kosekhanudnastidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikansebagai alat bukti karena tidak termasuk yang ditunjuk sesuai KepmenkesRl No. 194/Menkes/SK/VI/2012 = dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danpsikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa dipenyidikdisangkal/dicabut oleh Terdakwa dipersidangan maka dengan

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB 4474/2017/NNF (A)berupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut mengandung senyawa sintentis5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomorurut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I. No.41 Tahun2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang R.I.

.19 Rw.05, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen,Kodya Yogyakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapiberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Slemanberwenang mengadili perkara ini, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan berupa tembakau Gorila yangmengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB Nomor urut 95 ( Sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB 4474/2017/NNF (A)Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT YYKberupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I.No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERYPRASETYO, S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB4474/2017/NNF (A) berupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atasadalah mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalamNarkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes R.I. No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang R.lI.

Menyatakan terdakwa RYAN FERNANDO Alias NANDO Bin RIYANTOterobukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman jenis Tembakau Gorila mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urutHalaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT YYK95 (sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R..

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (Satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 (seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika

Peraturan Menkes RINo. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKedua.Bahwa Terdakwa Sofyan Hadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020sekitar jam 12.15 WIB atau setidaktidaknya sekitar bulan Februari 2020 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat didepan warung bakso Bang Slamet Komplek SPBU Sapen Jalan Ahmad YaniKampung Singkir Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo KabupatenWonosobo atau

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (Satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika

berformat Joint Photo Grapichs Expert Group (jpeg/jpg)dan 14 (empat belas) file berformat file portable Network Grapichs (PNG).Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan danjuga untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan;Perbuatan Terdakwa Sofyan Hadi Bin Asmawi (alm) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

farmasi dan alat kesehatanhanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasiyang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;Bahwa Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang telah memiliki ijin dari Menteri dalam hal ini adalah PBFatau Pedagang Besar Farmasi;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi bahwa untuk memperoleh ijin PBF,pemohon

harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderalpada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusankepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi danKepala Balai POM/Balai Besar POM setempat;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1I/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jijin PBF, pemohon = harusmengajukan permohonan kepada

harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat, Apoteker penanggung jawabyang dimaksud harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa ijin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan;Bahwa

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perusahaanberbentuk badan hukum yang diperbolehkan/ memiliki izin untukpengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalamjumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah PBFHalaman 20 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Son(Pedagang Besar Farmasi) sebagaimana tertuang dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentangPedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat ;Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tanggal 3 Maret2006 ;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat melalui Surat Nomor822/AKBNUS/XII/2008 melaporkan kelulusan bidan ke52 (lima puluh dua)orang kepada Kantor Dinas Provinsi Sumatera Selatan sesuai KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasidan Praktik Bidan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pada tanggal 22Desember 2008 Penggugat mengajukan permohonan Surat Izin Bidan(SIB) tertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008 besertalampirannya

sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 kepada Tergugat ;Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5Januari 2009 perihal : Surat Izin Bidan menjawab Surat Penggugattertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008, surat manadiserahkan kepada Penggugat setelah selesai rapat tanggal 14 April 2009mengenai Surat Izin Bidan dengan Sekretaris Daerah atas undanganSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sedianya akandilaksanakan pada

Departemen Kesehatan RI menjawab Surat Penggugatmelalui surat tertanggal 4 Mei 2009 Nomor HK.05.01/I/II/2239/2009 perihalSurat Izin Bidan yang ditujukan langsung kepada Tergugat danditembuskan kepada Penggugat yang pada pokok surat butir 4menyebutkan : oleh karena Dinas Kesehatan Sumatera Selatan belummempunyai MTKP sebagai wadah uji kompetensi atau regulasi lain diProvinsi yang berkaitan dengan hal itu, maka Dinkes Provinsi dapatmelakukan registrasi dengan mengacu kepada Kepmenkes RI Normor900/MENKES

Sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor900/MENKES/SK/VII/2002 adalah dasar pengajuan Registrasi dan SuratIzin Bidan, bukan berdasarkan Surat Kepala BPPSDM Kesehatan Depkestanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan surat BPPSDMKesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 ;Hal ini membuktikan alasan yang disampaikan Tergugat dalamkeputusannya kepada Penggugat tidak berdasarkan pada hukum hal manatelah diuraikan pula dalam surat Kepala Badan Pengembangan danPemberdayaan

No. 136 K/TUN/2010dengan demikian seharusnya Tergugat dapat menerbitkan Surat Izin Bidankepada 52 (lima puluh dua) lulusan Penggugat yang mengacu kepadaKepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi danPraktik Bidan :Dengan tidak diterbitkannya Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua)orang lulusan Penggugat tersebut, jelasjelas telah merugikan Penggugatkarena alasan Tergugat yang menyebutkan saat ini di Provinsi SumateraSelatan telah ada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

. : 1121/NNF/2018 tanggal31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2301/ 2018/NNF yangberisi irisan daun dengan berat 49,871 gram, setelah dilakukanpemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebut mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang narkotika. Sisa uji 49,287.;2.

Lab.1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa uji 5,410 gram.

Smnmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang narkotika Sisa uji 49,287;.

Lab. : 1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB.terdaftardalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Smndilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebutmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

/Per/X /Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Lmj1993 yang. kini telah diperbaiki dengan Permenkes' RI Nomor949/Menkes/Per/ V1I/2000; Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang di tetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan; Bahwa seseorang yang tidak memiliki persyaratan/ijin dari DinasKesehatan/Menteri Kesehatan, tidak diperbolehkan mendistribusikan obatatau sediaan obat kepada orang lain; Bahwa Terdakwa Hendrik bin Jatim tidak

Lumajang; Bahwa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan tersebuttidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan farmasi kepadaorang lain dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggarhukum; Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi,karena Terdakwa Hendrik bin Jatim tidak mempunyai keahlian dankewenangan dalam hal pendistribusian obat karena sesuai Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993 yang kini telah diperbaikidengan Permenkes

RI Nomor 949/Menkes/Per/ VI/2000 obat/pil jenistersebut diatas adalah termasuk obat/pil keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep Dokter serta dalam pengawasan medis; Bahwa Obat/Pil warna putin logo Y tersebut sepengetahuan saksisama dengan obat/pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y; Bahwa kegunaan obat/pil warna putih logo Y tersebut sama dengan piljenis Trihexyphenidyl yang memiliki kegunaan yaitu untuk obatparkinson

/Per/X /1993 yang kintelah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/ VI/2000; Bahwa seorang pembeli yang akan mengkonsumsi obat/pil warna putihdengan logo Y tersebut harus menggunakan resep dari DokterHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa obat yang mau diedarkan dipasaran harus ada jjin edar dariBalai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, ditengah perjalananapabila obat/pil tersebut ternyata antara khasiat dan mafaat banyakdisalahgunakan bisa saja obat

/Per/X /1993 yang. kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor949/Menkes/Per/ V1/2000; Bahwa obat/pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Thrihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes/Per/ VI/2000 termasuk dalam golongan obat keras yang hanyaboleh didistribusikan dengan resep dokter dan ditandai dengan kemasanyang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarnahitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, seperti yang terteraberikut

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.Cc. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Pro justitia. Dimana didalamnya mengatur tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.d.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli melakukan tes urine tidak sesuaidengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika pro jsstitia.f.

dalam pemeriksaan tingkat banding akan dikajiulang halhal yang belum menjadi pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama termasuk faktafakta obyektif dan subyektif.2, Terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasehatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Militertidak terikat dengan alat bukti berupa surat keterangan ahli dan dapat diabaikan jikatidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes

/SK/VV2008 mengatur penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika/Psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia.