PLN (Persero) tataCara dan prosedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyekproyek dilingkungan PT. PLN (Persero) dilakukan denganmempedomani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 joPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan mekanismepengadaan tanah sebagai berikut:a. Untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah sampaidengan luasan 1 Ha, dilaksanakan sendiri olehTim Pembebasan Tanah PT.

anggaran pembebasan Tanah Gogolan seluas 28.120M2 di Desa Boro.

Nominatif Tanah fiktif sebagai syarat pengajuanpencairan anggaran pembebasan Tanah Gogolan seluas 28.120M2 di Desa Boro.

PLN(Persero) Prokitring JTBN telah mengajukan pemintaandroping anggaran pembebasan tanah kepada General ManagerPT.

saksi pernah di suruh mengambil ijin di BPNdengan menyerahkan uang Rp.50.000.000,untuk biayaijin ituBahwa saksi tidak tahu berapa besar uang PLN yangdikeluarkan untuk pembebasan tanah di Desa BoroBahwa saksi dengar sendiri secara lisan saat rapatdengan Pemda bahwa pembebasan tanah yang tidakmenggunakan APBN bisa tanpa P2TBahwa PLN membayar pembebasan tanah pada BulanDesember 2007 yang membayar Manager diserahkankepada anak buahnya Agus Sukiranto dengan cekbesarnya saksi tidak tahu;Bahwa dasar pembebasan

tanah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ilsecara melawan hukum, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimanapenetapan besarnya biaya pembebasan tanan Bandar Udara Enarotali permeter persegi kepada Wib Yogi dari Marga Yumago Yogi dan penetapanbesarnya biaya pembebasan tanah bandara Enarotali permeter persegi kepadaYohanis Yog!

Dalam surat Penetapan besarnya biaya pembebasan tanah lokasibandar udara Enarotali atas nama WIB Yogi dengan surat Nomor :HL104/310/X/UPBU.YE2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar UdaraEnarotali dimana luas tanah yang dibebaskan dari WIB Yogi adalahpanjang 699 M x lebar 50 M = 34.965 M?

dengan dengan besarnya biayapembebasan tanah senilai Rp.28.000.000.000, (Dua puluh delapanmilyar rupiah), maka besarnya biaya pembebasan tanah Wib Yogipermeter adalaffl Rp. 28.000.000.000, bagi luas tanah Wib Yogi yangdibebaskan seluas 34.965 M?, sehingga besarnya biaya pembebasantanah untuk Wib Yogi permeter persegi adalah Rp.28.000.000.000. :34.965 M* = Rp.800.800,(Delapan ratus ribu delapan ratusrupiah).b.

Dalam surat Penetapan besarnya biaya pembebasan tanah lokasibandar udaraEnarotali atas nama YOHANIS YOGI dengan surat Nomor :HL. 104/311/X/UPBU.YE2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar UdaraEnarotali dimana luas tanah yang dibebaskan dari Yohanis Magai Yogiadalah panjang 299,7 M x lebar 50 M = 14.985 M* dengan denganbesarnya biaya pembebasan tanah senilai Rp.6.000.000.000,(Enammilyar rupiah), maka besarnya biaya pembebasan tanah Yohanis MagaiYogi

permeter persegi adalah Rp. 6.000.000.000, bagi luas tanahYohanis Magai Yogi yang dibebaskan seluas 14.985 M2, sehinggabesarnya biaya pembebasan tanah permeter persegi untuk YohanisMagai Yogi adalah Rp. 6.000.000.000, : 14.985 M?

terkena pembebasan di atas 1(satu) Ha dengan ditunjuk Panitia Pembebasan Tanah (P27).Bahwa terdakwa ANDI WAHAB dan saksi Drs.

Nasional Nomor 1tahun1994, sehingga untuk yang luas tanah terkena pembebasan di atas 1(satu) Ha dengan ditunjuk Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Muhamad Iranto Salmon jumlahyang diterima sebesar Rp.4.530.480.000,Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2006 dilakukanpembayaran atas pembebasan tanah untuk pertamanan dan pembayaranatas pembebasan tanah untuk pemakaman.Hal. 112 dari 122 hal. Put. No. 2519 K/Pid.Sus/2010Bahwa pembayaran atas pembebasan tanah milik Ny. DIDITPURNAMANINGSH seluas 2,8 ha dibayar Dinas Pertamanan Propinsi DK!

No. 2519 K/Pid.Sus/2010Ketika dilakukan pembayaran atas pembebasan tanah untuk pemakaman,saksi Drs. TEGUH BUDIONO mendampingi saksi GITA INDIRAMUCHTAR dan setelah saksi GITA INDIRA MUCHTAR menerima chequepembayaran pembebasan tanah, kemudian saksi Drs. TEGUH BUDIONOmengatakan, "saya perlu feenya malam ini Rp.2.000.000.000, (dua milyarrupiah)", dan kemudian dilanjutkan dengan mencairkan uang pembayaranatas pembebasan tanah tersebut ke Bank DKI Cabang Tanah Abangsekitar jam 23.00 WIB.

Fee broker pembebasan tanah Sdr. SUDARNO MUSTAFA untukmakam pada tahun 2006 sebesar Rp.4.756.745.000,b. Fee broker pembebasan tanah saksic. Ny. DIDIT PURNAMANINGSIH untuk taman pada tahun 2006sebesar Rp.15.145.000.000.d. Fee broker pembebasan tanah Sdr. SUDARNO MUSTAFA (yangdibebaskan tahun 2007) sebesar Rp.7.661.775.000.Jumlah seluruh fee broker yang diterima terdakwa ANDY WAHAB bersamasaksi Drs.

dari Roto;Terdakwa I. yang memberikan uang pembebasan tanah milik Rotokepada Sanneng karena ahliwarris Roto memberikan kuasa untukmenerima uang pembebasan tanah milik Roto kepada Terdakwa l.

tanah itu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;Yang memberikan uang pembebasan tanah kepada saksi adalahTerdakwa l.

Bilu pernah mengundang saksimengenai pembebasan lahan bendungan Karaloe;Saksi sudah menerima uang pembebasan tanah saksi yang dikenabendungan ;Uang yang saksi terima dari pembebasan tanah tersebut sebesarRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;Yang memberikan uang pembebasan tanah kepada saksi adalahTerdakwa l.

:Terdakwa I. yang memberikan uang pembebasan tanah kepada saksikarena Ahli waris Roto memberikan kuasa kepada Terdakwa . untukmenerima uang pembebasan tanah dari Roto;Tanah saksi yang dikena bendungan saksi peroleh dari Roto;Tanah saksi yang dikena bendungan seluas kurang lebih 1 Ha;Saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa I. untuk menerimauang pembebasan tanah saksi:;Saksi tidak tahu berapa banyak uang pembebasan tanah milik Rotoyang diterima oleh Terdakwa l.

tanah yangbermasalah tersebut adalah para Terdakwa;Para Terdakwa menerima uang pembebasan tanah tersebut sebesarkurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);Para Terdakwa menerima uang pembebasan tanah yang bermasalahkarena ada Surat kuasa penerimaan uang;Saksi tidak menerima uang pembebasan tanah dari para Terdakwanamun mertua saksi mendapat uang pembebasan tanah sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa Terdakwa I.kemudian mertua saksi membagi kepada 3 orang anakanaknya

* sebagaimanadalam risalah Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat I Kutai No. 28/PPTD IIKUT/1983 yang isinya mengenai Pembebasan Tanah untuk seluas38.055 m2 + 25.000 m2 = 63.055 m2 dan Berita Acara Panitia PembebasanTanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD IIKut/1984 tanggal 11 Juni1984 yang isinya mengenai Pembebasan Tanah untuk seluas 54.445 m/?

sebagaimana dalam risalah Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat IT KutaiNo. 28/PPTD IIKUT/1983 serta seluas 806 m?

I Kaltim maupun Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai yangdiperuntukkan untuk kegiatan Operasional Migas Tergugat I melalui 3 (tiga) tahappembebasan yaitu :e Pembebasan Tahap I bersama dengan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat IKaltim telah dibebaskan tanah dari areal Perusahaan HPH pada tahun 1976 denganukuran Panjang 43.500 meter dan Lebar 100 meter yang diperuntukkan jalur pipaMigas dari Muara Badak Bontang ;e Pembebasan Tahap II bersama Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat

sebagaimana tercantum di dalam risalah Panitia Pembebasan Tanah DaerahTingkat IT Kutai No. 28/PPTD IIKUT/1983 tanggal 26 Mei 1983 termasuk di21dalamnya tanah seluas 38.055 m? dan pembebasan tanah tahun 1984 seluas361.065 m? yang tercover di dalam Risalah Pembebasan Tanah oleh PanitiaPembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD IIKUT/1984 tanggal 11Juni 1984 termasuk di dalamnya tanah Penggugat selus 57.455 m?

yang tercover Risalah Pembebasan Tanah olehPanitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD IIKUT/1983tanggal 26 Mei 1983 termasuk di dalamnya tanah Penggugat seluas 38.055 m? danPembebasan Tanah tahun 1984 seluas 361.065 m? yang tercover di dalam RisalahPembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No.12/PPTD IIKUT/1984 tanggal 116 Juni 1984 termasuk di dalamnya tanahPenggugat seluas 57.455 m?

Perlu diketahui olehPenggugat bahwa pembebasan tanah aquo terjadi pada tanggal 23 Agustus 1986 dan dilakukanoleh/melalui Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK. II Palembang (Vide: BuktiT.11).

Dian Sakti) dalamrangka perjanjian ruilsiag yang telah dibatalkan (Vide: Sukti T.14);Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa ada personel/anggota dari Kodam I/Swj ikutserta atau terlibat dalam Panitia Pembebasan Tanah dimaksud.

Yang melakukan pembebasan tanah adalah instansi yang berwenang,yakni Panitia Pembebasan tanah Kota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelaskiranya, Tergugat II tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara.Bahwa Tergugat IT menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka (7) yang menyebut TergugatII telah melakukan tipu daya.

NietOnvankelijke Verklaad (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/ tidak14menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang).

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka (3), (4), (5)dan (6) yang menyebut Tergugat II telah melakukan pembebasan tanah guna keperluanpembangunan perkantoran. Bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk melakukanpembebasan tanah. Yang melakukan pembebasan tanah adalah instansi yang berwenang, yakniPanitia Pembebasan tanah Kota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelas kiranya,Tergugat III tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara;5.

Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 145/SPK/SIH/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 antara SRI WAHYUNI dengan SIH WIRYADI,SE,MS.i,M.Ec.Dev.MAPPI (Cert) perihal kepentingan pembebasan tanah untuk gedung sekolah autis Pemerintah Kota Bontang (telah ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh SARWONO SINGGIH tertanggal 15 April 2017).

2).

Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 145/SPK/SIH/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 antara ZAINAB SHAHAB dengan SIH WIRYADI,SE,MS.i,M.Ec.Dev.MAPPI (Cert) perihal kepentingan pembebasan tanah untuk gedung sekolah autis Pemerintah Kota Bontang (telah ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh SARWONO SINGGIH tertanggal 15 April 2017);

3).

Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 132/SPK/SIH/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara DARIUS SIMA dengan SIH WIRYADI,SE,MS.i,M.Ec.Dev.MAPPI (Cert) perihal kepentingan pembebasan tanah untuk gedung sekolah autis Pemerintah Kota Bontang (telah ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh SARWONO SINGGIH tertanggal 15 April 2017);

4).

Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur, selakuAnggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di JI.Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut2/0510: TERGUGAT VI;. Camat Pulogadung selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah danGanti Rugi, beralamat di JI.

Tergugat Ill Selaku Asisten Pembangunan uan Lingkungan HidupKota Administrasi Jakarta Timur dan selaku Wakil Ketuamerangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugidan bersamasama dengan ;. Tergugat IV Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Timur dan selaku Sekretaris merangkap AnggotaPanitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan bersamasamadengan ;.

Bahwa Keputusan Tergugat Il sampai dengan Tergugat VIII sebagaiPanitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi tersebut di atas tidak pernahdimohonkan dalam Gugatan Tergugat X sampai dengan XIV ataumerupakan bagian dari Diktum Putusan sehingga Keputusan Tergugat IIsampai dengan Tergugat VIII sebagai Panitia Pembebasan Tanah danGanti Rugi tersebut untuk ahli waris H.

Fauzi Bowo) selaku Gubernur Provinsi DKIJakarta telah mengeluarkan Keputusan No. 50/2010 tanggal 15 Januari2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;e Bahwa Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang terdiri dariTergugat Il s/d Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan Nomor :02/2010 Tentang Bentuk dan Besamya Ganti Rugi atas Tanah Ahli WarisH.

Pertamina(Persero) untuk membayar ganti kerugian atas tanah yang besamyaditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yangdibentuk oleh Gubernur;Bahwa penilaian harga tanah Ahli waris H.

TIM akan melakukan upaya terbaiknyasecara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada gunamemungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;3.

Drs.dibagibagikan oleh Drs.KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan denganpelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lainyang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagiMCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputiwilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander KabupatenBojonegoro yaitu antara lain :1.

H.M.SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadirikegiatan sosialisasi pembebasan tanah ;6. Diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Bojonegoro yaitu EDI SUSANTO, S.Sos.

TIM akanmelakukan upaya terbaiknya secara maksimal untukmenyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkanpelaksanaan pembebasan tanah;3.

Drs., dibagibagikan oleh Drs.KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan denganpelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lainyang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagiMCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputiwilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander KabupatenBojonegoro yaitu antara lain :1.

Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, tanggal 6 Nopember 2009, Nomor:S.524/WPJ.17/KP.07/2009, perihal Kekurangan pembayaran PPN; 19. 1 Bendel Telahan Pembebasan Tanah RPH Internasional di Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar; 20. 1 Bendel Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran; 21. 1 bendel Peta bidang Tanah ; 22. 1 Bendel Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Ginayar Tahun 2002 23. 1 Bendel Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 304 Tahun 2002 tentang Penetapan Pengeluaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002; 24. 1 Bendel Keputusan Bupati Gianyar: 70 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan; 25. 1 Bendel Surat Camat Gianyar Nomor: 593/Pem/2013, tanggal 08 April 2013 prihal Mohon Berkas Administrasi Pembebasan RPH Temesi; 26. 1 Bendel 1 (satu) bendel Surat Keterangan Waris/Silsilah; 27. 1 Bendel 1 (satu) bendel Daftar Akta PPAT tahun 2001-2004; 28. 1 Bendel Asli Kwitansi pembayaran Honorium Panitia Pembebasan

Tanah RPH Daftar Honorium Panitia Pembebasan Tanah Untuk RPH Kab.Gianyar 2002; 29. 1 Bendel Asli Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) akhir Bulan September, Asli Daftar Penerimaan Dan Pengeluaran UUDP akhir Bulan September, Laporan Keadaan Kas Pembangunan Akhir Bulan September, Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal, Pengesahan Sisa UUDP, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, Surat Perintah Membayar Uang No: 932/677/PT/2002, Daftar Pengantar SuratPermintaan Pembayaran

Pembebasan Tanah dengan Saudara MADE PUTRA WUAYAalias PALOH yang selanjutnya dituangkan dalam Berita AcaraKesepakatan Harga/ Ganti Rugi Pembebasan tanah untuk pembangunanRPH di Kabupaten Gianyar, tanoa nomor yang disetujui dan ditandatanganioleh saksi Ir ANAK AGUNG RAI ASMARA.

Pembebasan Tanah dengan Saudara MADEPUTRA WNAYA alias PALOH yang selanjutnya dituangkan dalamBerita Acara Kesepakatan Harga/ Ganti Rugi Pembebasan tanah untukpembangunan RPH di Kabupaten Gianyar, tanpa nomor yang disetujui danditandatangani oleh saksi Ir ANAK AGUNG RAI ASMARA.

PegesanganDesa Temesi ;Bahwa saksi menjual tanah kepada Paloh karena saksi mengiraPaloh adalah orang kepercayaan dari Pemda ;Bahwa sebelum dilakukan pembebasan tanah tidak ada sosialisasioleh Panitia Pembebasan Tanah berkaitan dengan akan adanyapembangunan Rumah Potong Hewan di Desa Temesi ;Bahwa sebelum dilakukan pembebasan tanah tidak ada survei dantidak ada verifikasi lahan yang dilakukan oleh Panitia PembebasanTanah berkaitan dengan akan adanya pembangunan Rumah PotongHewan di Desa Temesi ;56Bahwa

tanah RPH tersebut, disamping itu juga sayatidak pernah mendapatkan undangan maupun informasi tertangperkembangan pembebasan tanah RPH.Bahwa sepengetahuan saksi awal mula Bupati Gianyar Sadr.COKORDA GDE BUDI SURYAWAN, SH mengeluarkan SuratKeputusan Bupati Gianyar Nomor 298 Tahun 2002 tanggal 14 Juni2002, tentang Pembentukan Panitia Pembebasan tanah untukPembangunan Rumah potong Hewan (RPH) di Kabupaten Gianyar,yakni seingat saya sekitar ahkir tahun 2001, Kabupaten Gianyarmendapatkan kunjungan oleh

tanah tersebut.Bahwa saya sendiri selaku Wakil Panitia Pembebasan tanah tidakpernah ikut dan atau menyaksikan adanya pengukuran terhadapluas tanah yang akan dibebaskan.Bahwa rapat terkait pembebasan tanah untuk pembangunan RPHsepengetahuan saksi dilaksanakan sebanyak 2 kali dan rapat yangkedua adalah tanggal 25 Juli 2002.Bahwa setelah rapat yang pertama ditentukan keesokan harinya timakan turun ke lokasi dan saat itu saksi tunggu sampai dengan jam 1siang, di mana pada saat itu saksi menunggu di

tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M2 dengan nilai sebesar Rp. 111.600.000,- ;

1. SPM No. 4786/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 M2 dengan nilai sebesar Rp. 106.200.000,- ;

1. SPM No. 4787/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi

,- ;

8. SPM No. 4791/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M2 dengan nilai sebesar Rp. 355.200.000,- ;

1. SPM No. 4792/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj.

SPM No. 4795/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M2 dengan nilai sebesar Rp. 130.800.000,- ;

13. SPM No. 4796/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M2 dengan nilai sebesar Rp. 295.800.000,- ;

14.

SPM No. 4875/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M2 dengan nilai sebesar Rp. 91.200.000,- ;

25. SPM No. 4876/LS/2006 :

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh.

li>SPM No. 4879/LS/2006 :

tanah secara tunai yang dibayarkanoleh Sdr.

Warlidi danTerdakwa berdasarkan Berita Acara tentang musyawarah penggunaan danahasil pembayaran pembebasan tanah bengkok (aset desa) Desa Muntur sebesarRp. 104.000.000.

Saksi DARJO GOKIL BIN KARNA ;Bahwa saksi sebagai Reksa Bumi diberi uang oleh Sekdes sebesar Rp.700.000, yang katanya dari dana penggantian pembebasan tanah asetDesa Muntur yang terkena proyek pelebaran jalan raya tahun 2006, tapisekarang sudah kembalikan lagi kepada SekdesBahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis ;Bahwa saksi tidak datang saat Terdakwa sebagai Kuwu Desa Munturmendapat dana ganti rugi pembebasan tanah aset Desa Muntur yang42terkena proyek pelebaran jalan raya tahun 2006 di Balai

Carudin als, Udin ;Raksa Bumi dijabat oleh Darji ;Kliwon dijabat oleh Tono ;Lurah dijabat oleh Nasuha;Lebe dijabat oleh Ahmad Jajuli ;Kasun I dijabat oleh Dasuki ;Kasun II dijabat oleh Ermanto ;Kasun II dijabat oleh tarkiman ;Kabayan (Kemit) dijabat oleh Casta;Hansip dijabat oleh Kasum dan Sarta ;Bahwa benar telah terjadi pembebasan tanah, bangunan dan tanaman sepanjangjalur pantura dari Lohbener sampai dengan Sukra pada awal Februari 2006 ;Bahwa pembebasan tanah, bangunan dan tanaman sepanjang jalur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan40ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (Permendagri No. 15 Tahun 1975) (Bukti41T.U4), maka untuk pembebasan tanah tersebut diserahkan dan dilakukan oleh PanitiaPembebasan Tanah Kota Balikpapan ;Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, Panitia Pembebasan Tanah tersebut melakukaninventarisasi kepemilikan tanah dan besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan olehPertamina/Huffco atas pembebasan tanah.

Panitia Pembebasan Tanah ;5343.44.45.Bahwa faktanya pihakpihak yang terkena pembebasan tanah pada saat itu tidak menolak prosesdan ganti rugi atas tanah, tumbuhan dan bangunan yang dibebaskan.

penerima ganti rugi atas pembebasan tanah ;45.

dari peta Pembebasan tanah ;5448.

Proses pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah dimaksud telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 15 Tahun 1975 danUndangundang Pokok agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) ;c.

Bahwa pada saat itu terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukanpembebasan tanah dan ganti rugi oleh Tergugat I, yaitu untuk keperluanmembuat tanggul Sungai Cimanuk ;Bahwa yang melaksanakan pembebasan tanah dan ganti rugi adlah PanitiaPembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang dibentukoleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu, maka sudah seharusnyaPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ditariksebagai pihak dalam perkara ini ;Bahwa karena Panitia Pembebasan

Dengandemikian sudah sepatutnya apabila gugatan ditolak ata setidaktidaknya tidakdapat diterima;Plurium Litis ConsortiumBahwa Para Penggugat telah mengakui jika pada saat itu adapembebasan tanah dan ganti rugi yang dilaksanakan oleh Tergugat I;Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat I adalah pihak yangmembutuhkan tanah guna kepentingan tanggul Sungai Cimanuk,sedangkan yang melaksanakan pembebasan tanah dan ganti rugiadalah Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Indramayu DaerahTingkat II Indramayu yang

Menyatakan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi terhadap obyekSengketa adalah telah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No.15 tahun1975 tentang Ketentuanketentuan Mengenai Tata cara Pembebasan Tanah;Apabila Majelis Hakim Yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka TurutTergugat V memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadiladilnya (exaeguo et bono );Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliktertanggal 17 April 2014 ,Tergugat I, Tergugat I, Tergugat I, Tergugat IV

. ;8 Foto copy Peta Situasi Rincikan/Pembebasan Tanah di Blok BondolDesa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabuaten Indramayu, diberitanda bukti T1.8.

;Halaman 33 dari 43.34Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan padapokoknya sebagai berikut yaitu:341Saksi SIDIK SUDARMAN ;Bahwa saksi bekerja di PU Pengairan/BBWS sejak tahun 1978 sampaitahun 2011;Bahwa pada saat pembebasan tanah tanggul kali saksi sebagai Juru Ukur ;Bahwa proyek pembebasan tanah tersebut pada tahun 1978 dan tanahyang dibebasan seluruhnya seluas sekitar kurang lebih 15.500 M?

Bahwa pada Thn 1995 tanah yang digarap oleh Penggugat seluas 662.942 m2terkenah pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dengan panitia pembebasantanah yaitu Tergugat II sampai Tergugat IX.5; Bahwa pembebasan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengantergugat IX atas tanah yang digarap oleh Penggugat dengan mengganti rugi Permetersebesar Rp. 40,83 Empat puluh rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga ketika ituPenggugat hanya menerima uang sebesar Rp.27.071.000, (Dua puluh tujuh juta

Bahwa dengan membayar uang ganti rugi pembebasan tanah terlalu rendah olehpara Tergugat kepada Penggugat dan tidak memlalui musyawarah lagi dengan Penggugatsebagai penggarap tanah tersebut adalah jelas dan nyatanyata merupakan perbuatanmelawan hukum.11.

BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN UANG GANTI RUGIPEMBEBASAN LAHAN YANG TELAH DITERIMA OLEH PENGGUGATDENGAN JUMLAH SESUAI DENGAN LAMPIRAN KEPUTUSANWALIKOTA BATAM NOMOR: 61/KPTS/1990 TENTANG HARGASATUAN GANTI RUGI PADA PEMBEBASAN TANAH UNTUK DAERAHINDUSTRI PULAU BATAM.Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: 61/KPTS/1990tentang Harga Satuan Ganti Rugi Pada Pembebasan Tanah Untuk DaerahIndustri Pulau Batam (SK No. 61/1990) telah ditetapkan Harga SatuanGanti Rugi pada pembebasan tanah di Daerah

UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN YANG TELAH DITERIMAOLEH PENGGUGAT SESUAI DENGAN LAMPIRAN KEPUTUSANWALIKOTA BATAM NOMOR: 61/KPTS/1990 TENTANG HARGA SATUANGANTI RUGI PADA PEMBEBASAN TANAH UNTUK DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM.49Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: 61/KPTS/1990 tentangHarga Satuan Ganti Rugi Pada Pembebasan Tanah Untuk Daerah Industri PulauBatam (SK No. 61/1990) telah ditetapkan Harga Satuan Ganti Rugi padapembebasan tanah di Daerah Industri Pulau Batam.

Foto copy surat Keputusan Walikotamadya Batam Nomor : 6.KPTS.1990 tanggal20 Maret 1990 tentang Panitia Penetapan harga dasar Ganti Rugi Tanah,Tanaman, biaya pemindahan kuburan untuk Pembebasan Tanah Khususkepentingan Daerah Otorita Batam, diberi tanda bukti T.III,V,VI, VII, VIU1 ;2.